MEMAHAMI TEKNIK ANALISIS DAMPAK STRATEGI YANG MUNGKIN TIMBUL TERHADAP PARA PEMANGKU KEPENTINGAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP)

1.  Dampak strategi kepada para pemangku kepentingan

KKP dapatberguna bagi banyak pihak sehingga penting sekali kita mempertimbangkan seberapa besar strategi pengelolaan yang dipilih akan mempengaruhi para pemangku kepentingannya. Inilah alasan penting kita perlu mendapat masukan dari pemangku kepentingan pada saat pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana pengelolaan.

Dampak dari strategi pengelolaan kepada para pemangku kepentingan dapat bersifat negatif dan positif.   Kita harus berupaya keras untuk memahami:

(1)   apa dampak potensial yang mungkin terjadi dan apakah tergolong dampak negatif atau positif,

(2)   siapa yang akan terkena dampaknya, dan

(3)   tanggapan para pemangku kepentingan terhadap strategi pengelolaan.

Jika kemudian analisisini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan sepertinya akan berdampak buruk atau negatif kepada pemangku kepentingan, tinjau kembali strategi yang diusulkan.  Apakah strategi yang diusulkan tersebut masih dapat diubah tanpa mengurangi maksud untuk membangun pengelolaanyang efektif.  Sebagai contoh, daripada melarang kegiatan penangkapan ikan di seluruh area di dalam KKP, lebih baik kita memfokuskan diri untuk menutup sebagian darinya, yaitu hanya pada bagian kawasan yang memiliki populasi ikan yang layak dan/atau habitat yang sehat.

Bilastrategi pengelolaan diperkirakan akan berdampak positif, kita perlu mengidentifikasi manfaatnya bagi para pemangku kepentingan secara lebihjelas.  Selanjutnya, kita perlu membentuk program komunikasi yang menjelaskan manfaat dari strategi terpilih bagi para pemangku kepentingan.  Selain itu juga kita perlu melakukan monitoring secara teratur, menilai dan mengkomunikasikan manfaat tersebut kepada mereka, sehingga mereka akan menghargai dan memahami pentingnya strategi yang diterapkan dalam rangka pengelolaan KKP.

Jika manajer KKP tidak memiliki informasi latar belakang yang cukup untuk mengevaluasi dampak potensial terhadap para pemangku kepentingan, mereka dapat langsung mendatangi semua pihak yang terkena dampaknya untuk mendapatkan informasi.  Bila tim perencanaan atau anggotanya ingin bertemu langsung dengan para pemangku kepentingan, pertama-tama kirimlah orang kepercayaan pemangku kepentingan. Kemudian pertimbangkan untuk melaksanakan beberapa teknik partisipatif yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: bekerjalah dengan para pemangku kepentingan.Rencanakan pertemuan secara baik dan teroganisir untuk mendapatkan informasi dan hasil yang berguna. Pertemuan dengan pemangku kepentingan harus disusun untuk membantu mereka memahami dampak dan membangun dengan beberapa solusi yang memungkinkan untuk mencapai tujuan pengelolaan KKP dan tujuan pemangku kepentingan.

2. Cara menyusun model konseptual keefektivan pengelolaan

Sekarang adalah saatnya kita menggabungkan informasi darirancangan program pemantauan dengan rancangan pengelolaan.  Informasi yang kita miliki adalah 4 jenis sumber daya sasaran yang akan dikelola, obyektif yang SMART untuk setiap jenis sumber daya tersebut, dan perubahan yang diharapkan terjadi (outcome) setelah kita menerapkan strategi, berbagai indikator yang akan dimonitor dan program monitoring untuk setiap sumber daya atau indikator.  Pemahaman yang baik tentang rancangan program monev ini diharapkan akan memberikan pengaruh positif pada kelancaran pengelolaan di KKP.  Inilah konseptual keefektivan pengelolaan.

3.  Tantangan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan

Tahap implementasi merupakan salah satu langkah yang paling menantang dalam perencanaan pengelolaan.  Penundaan implementasi dapat terjadi dalam proses persetujuan rencana.  Dana yang  tersedia tidak cukup untuk membiayai pelaksanaan, kurang dapat diandalkan dan tidak dapat membiayai seluruh strategi yang diusulkan.   Masalah hukum dapat timbul karena ada perselisihan.  Demikian juga dengan kapasitas sumber daya manusia, dapat menjadi lemah karena kekurangan jumlah dan rendahnya kapasitas staf yang ada.  Semua ini dapat menyebabkan rencana pengelolaan terpaksa mengalami penundaan, atau kalaupun dilaksanakan maka hanya mampu sebagian saja.

Satu langkah untuk mulai memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu rencana pengelolaan adalah dengan proses perencanaan itu sendiri.  Masalah yang sering dijumpai antara lain (dimodifikasi dari Lee dan Middleton 2003) di antaranya adalah:

(1)   Kurangnya perhatian yang terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang anggaran.

(2)   Berbagai asumsi yang tidak realistis mengenai kapasitas petugas KKP.

(3)   Tujuan pengelolaan dirumuskan dan dinyatakan secara buruk.

(4)   Beberapa hal penting (seperti ruang lingkup masalah yang akan ditangani) harus ditangguhkan menunggu hasil penelitian lanjutan (walapun hal ini mungkin akan sulit untuk dihindari).

(5)   Kegagalan untuk mendelegasikan tanggungjawab kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka  pelaksanaan rencana.

(6)   Komitmen yang tidak jelas dan tidak spesifik serta tidak memberikan landasan untuk mewujudkan kegiatan pelaksanaan rencana di lapangan.

(7)   Perhatian yang berlebihan pada aspek-aspek tertentu, seperti pengembangan pariwisata atau rekreasi, yang dapat mengalihkan perhatian dari sumberdaya lainnya yang ada di dalam kawasan konservasi.

(8)   Ketidakstabilan keuangan, tata kelola atau politik.

(9)   Kegagalan untuk menetapkan prioritas yang jelas, banyak perencanaan yang berisi berbagai pilihan atau rekomendasi yang bersifat sementara, bukan keputusan yang pasti tentang apa yang harus dilakukan oleh KKP, sehingga mengurangi supremasi dari rencana pengelolaan, dan

(10)     Rencana pengelolaan yang tidak praktis, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan.

4. Cara mengidentifikasi permasalahan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan

Dari masalah-masalah yang pada umumnya dihadapi dalam tahapan persiapan implementasi, pada Bagian 1.1 kita perlu mengidentifikasi  berbagai masalah yang mungkin timbul dengan membuat pertanyaan-pertanyaan .

Persetujuan rencana adalah suatu proses yang merupakan langkah prosedural dalam mengajukan rencana akhir untuk mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. Prosedur persetujuan rencana ini akan beragam dari satu negara ke negara, namun banyak dari contoh-contoh tersebut menunjukkan adanya pengukuhan atau adopsi secara formal atau mendapat persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada rencana pengelolaan agar dipatuhi.  Seringkali prosedur tersebut telah tercantum dalam perundangan dan didokumentasikan secara jelas.

Sebagai contoh di Australia, suatu rencana pengelolaan taman nasional federal perlu diajukan kepada Kementerian Lingkungan dan Pusaka Nasional untuk dimintakan persetujuannya. Rencana ini juga diajukan ke majelis parlemen yang memerlukan waktu 15 hari kerja, dan selama itu para anggota dapat mengajukan keberatan atau meminta penjelasan yang terkait dengan rencana tersebut.

5. Cara mengembangkan rencana implementasi

Dalam rencana pengelolaan ditetapkan beberapa strategi yang harus diimplementasikan. Strateginya harus realistis dan diperlukan untuk pengelolaan suatu kawasan konservasi. Strategi juga bukan merupakan daftar keinginan atau berisi hal-hal yang tidak terkait dengan tujuan pengelolaan. Proses ini akan memberikan kewenangan hukum yang jelas kepada rencana pengelolaan dan menyediakan dasar yang kuat untuk melaksanakan tindakan penegakan dan kepatuhan terhadap rencana tersebut.

Ada dua pilihan pendekatan yang biasanya digunakan, yaitu:

(1)   Rencana yang tidak mencakup informasi rinci tentang sumber daya dan dana setiap tahun.

(2)   Rencana yang mencakup kedua informasi tersebut.

Alasan untuk mengadopsi pendekatan pertama adalah karena ruang lingkup dan kerumitan tugas-tugasnya, sehingga sulit untuk memperkirakan biayanya untuk kegiatan yang lebih dari setahun atau dua tahun ke depan. Selain itu, selama jangka waktu rencana pengelolaan 5-10 tahun, mungkin akan diperlukan penyesuaian yang besar, yang disebabkan karena adanya perubahan dalam KKP itu sendiri, pada area di sekelilingnya atau perubahan situasi staf/keuangan dari organisasi pengelola, atau sebagai hasil dari keberhasilan atau kegagalan yang signifikan. Karena itu, banyak KKP yang menggunakan rencana pengelolaan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang diperlukan, dan untuk mendapatkan informasi yang rinci dan akurat dalam membuat rencana operasional (seperti rencana kerja).

Bahkan bila pendekatan di atas diadopsi pun, rencana pengelolaan dapat berfungsi sebagai dokumen anggaran yang penting, karena pemerintah dan badan penyandang dana tidak suka mendanai kegiatan yang tidak terdapat dalam rencana pengelolaan. Selain itu, rencana pengelolaan yang sesuai untuk seluruh KKP yang berada di bawah tanggung jawab suatu lembaga akan memberikan fondasi yang kuat untuk rencana bisnisnya, dengan indikasi yang jelas seperti mengapa diperlukan pendanaan, prioritas pengelolaan dan bagaimana sumber daya tersebut akan dialokasikan.

Sebuah KKP dapat menggunakan rencana pengelolaan sebagai titik awal dalam menyiapkan rencana kerja tahunan.  Rencana kerja tahunan ini memberikan peluang kepada pengelola untuk melakukan penyesuaian kegiatan tahunan  agar rencana tersebut tetap relevan dengan permasalahan terakhir.

Pendekatan kedua biasanya diadopsi ketika otoritas (misalnya Pemerintah) menuntut pengelola KKP menyiapkan rincian informasi keuangan dan operasional sebagai bagian dari rencana pengelolaan. Ketika pendekatan kedua yang diadopsi, semua informasi tersebut harus dimasukkan dalam rencana kerja yang juga mencakup seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dan perkiraan biaya yang diperlukan selama seluruh periode rencana pengelolaan tersebut.Rencana ini dapat dibuat ringkasannya dalam bentuk tabel.  Di dalamnya tercakup informasi tentang jadwal, sumber daya manusia, dan dana yang diperlukan; kegiatan prioritas; dan kriteria keberhasilan (atau kegagalan) yang digunakan untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan.  Tergantung bagaimana rencana keuangan atau sumber daya ini akan dilaksanakan dalam organisasi, akan sangat berguna jika rencana kerja tersebut membedakan kegiatan menjadi dua jenis, yaitu:

(1)   Kegiatan yang berulang dan yang sedang berlangsung (program pemeliharaan);

(2)   Kegiatan yang bersifat proyek-proyek atau kegiatan investasi atau tindakan yang akan dilakukan satu kali saja.

Rencana operasional tahunan untuk kawasan konservasi seharusnya juga disiapkan untuk terus bergulir atau berlanjut, bukan hanya untuk periode setahun saja. Rencana tersebut harus dikaitkan dengan anggaran tahunan serta menyajikan proyeksi yang akurat tentang kegaitan-kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun yang berasal dari rencana pengelolaan.  Seperti juga dengan rencana kerja, rincian rencana operasional ini dapat membantu membedakan antara kegiatan yang berulang atau yang sedang berlangsung, juga proyek pembangunan atau investasi.Rencana operasional biasanya bukan merupakan bagian dari rencana pengelolaan tetapi berfungsi sebagai alat pengelolaan untuk mengatur bagaimana rencana pengelolaan itu akan dilaksanakan.

6.   Beberapa variasi dalam menyajikan rencana implementasi

Ada beberapa cara bagaimana informasi yang berkaitan dengan tahapan implementasi akan dikelompokkan dalam Rencana Pengelolaan atau dokumen pendukung lainnya:

Pengelompokkan berdasarkan zona di dalam kawasan

Bila zona-zona pengelolaan telah diidentifikasi maka kegiatan, waktu dan biaya untuk kawasan konservasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

(1)   Strategi yang diperlukan atau akan dilaksanakan di setiap zona;

(2)   Strategi yang luas penerapannya (tidak terbatas hanya pada satu zona) karena mempengaruhi lebih dari satu zona; dan

(3)   Strategi yang penerapannya tidak terbatas di dalam kawasan konservasi, tetapi meluas hingga di beberapa tempat di kawasan konservasi.

Pengelompokkan berdasarkan tujuan

Pada beberapa kasus, kegiatan – bersama-sama dengan jadwal dan biaya yang terkait – dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok strategi pengelolaanuntuk setiap tujuan.

Pembagian ke dalam proyek-proyek

Dalam kasus lainnya, strategi pengelolaan dalam rencana implementasi dirinci menjadi beberapa kelompok yang disebut “proyek”.  Hal ini akan memudahkan pelaksanaan karena setiap proyek memberikan gambaran yang jelas, alokasi biaya tersendiri dan terjadwal.  Dokumentasi yang terkait dengan proyek dapat digunakan untuk memandu staf, atau kontraktor, bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaannya.  Dalam pendekatan ini, setiap proyek diberikan prioritas. Urutan prioritas diberikan untuk memandu alokasi sumber daya tahunan.

Salah satu cara untuk mengatur prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

(1)   Prioritas 1:proyek-proyek yang harus diselesaikan dalam tahun waktu yang telah ditetapkan. Dapat mencakup proyek-proyek yang penting untuk menjaga ciri khas suatu lokasi,yang tekait dengan implikasi hukum atas kepemilikan lokasi, dan yang memiliki implikasi penting terhadap kesehatan dan keselamatan publik.

(2)   Prioritas 2: proyek-proyek yang penting dalam pengelolaan rutin kawasan konservasi.  Proyek ini harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu, tetapi dengan unsur yang lebih fleksibel.

(3) Prioritas 3: proyek-proyek yang, walaupun diinginkan, hanya bisa dilaksanakan bila waktu dan sumber daya lainnya tersedia setelah penyelesaian proyek-proyek prioritas 1 dan prioritas 2.

SUMBER:
PUSLATKP, 2014. MODUL A.033101.006.01 Membuat Konsep Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Yang Efektif pada Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Didownload dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/modul-pelatihan.