Loading...

Kamis, 28 Juli 2016

PROGRAM BANTUAN BENIH DAN RESTOCKING KKP, UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KEBERLANJUTAN


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) terus bergerak untuk merealisasikan Program Prioritas yang sudah dicanangkan. Salah satunya adalah program bantuan 100 juta ekor benih kepada masyarakat pembudidaya, yang sudah dimulai sejak bulan Maret 2016.
“Program bantuan 100 juta ekor benih kepada masyarakat ini dgulirkan dengan maksud untuk meningkatkan semangat para pembudidaya dalam melakukan usahanya serta membantu POKDAKAN yang kesulitan untuk memperoleh benih ikan. Sebagai contoh adalah bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) di Kabupaten Kampar, Riau. Kita berikan bantuan sebanyak 2 juta ekor kepada POKDAKAN yang mengalami musibah akibat banjir pada bulan Februari,” demikian dikatakan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto.
Benih yang dibagikan berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB, dan diberikan secara cuma-cuma atau gratis. “Bantuan benih gratis ini diberikan, sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, agar kegiatan pemerintah dalam hal ini KKP, dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya pembudidaya. Jenis benih yang diberikan, disesuaikan dengan permintaan dari daerah. Jadi tidak secara serampangan kita berikan. Harus ada proposal pengajuan dari daerah, yang diketahui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Disinilah perlu adanya KOMUNIKASI, KOORDINASI dan KERJASAMA atau K3, seperti yang diarahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti, untuk meningkatkan efisensi dan efektifas kinerja”, jelas Slamet
Disamping bantuan benih untuk POKDAKAN, DJPB juga melakukan restocking di perairan umum, untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada. “Jumlah ikan untuk program restocking yang dilakukan oleh DJPB-KKP pada tahun 2016 ini sebenyak 30 juta ekor. Jenis ikan yang ditebar juga disesuaikan dengan kondisi dan habitat asli perairan tersebut. Sehingga tidak merusak populasi ikan lokal yang sudah ada”, terang Slamet.
“Ikan-ikan lokal menjadi prioritas untuk di restocking. Seperti Papuyu, Haruan, Udang Galah, Jelawat, Rajungan, tawes  dan ikan lokal lainnya yang telah di kuasai teknologi pembenihannya. DJPB juga mendorong UPT Daerah untuk memproduksi ikan-ikan lokal tersebut, sehingga apabila masyarakat memerlukan benihnya, dengan cepat dapat dipenuhi oleh mereka”, tambah Slamet.
Beberapa kegiatan restocking yang dilaksanakan, antara lain adalah di Sungai Martapura sebanyak 100 ribu ekor, yang dilakukan DJPB bersama wakil gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan. Rudi sangat mengapresiasi kegiatan ini karena akan meningkatkan populasi ikan lokal di perairan umum yang ada di Kalimantan Selatan. “upaya restocking ini merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan dan melestarikan ikan lokal yang hampir punah, seperti kelabau, papuyu, haruan, jelawat dan lainnya. Bila ini berhasil, akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan produksi ikan di Kalimantan Selatan”, ungkap Rudi.
Kegiatan restocking lainnya yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, berlangsung di Kabupaten Bogor, tepatnya di Sungai Cibeuteung, Desa Babakan, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, pada tanggal 10 April 2016. “Kita melakukan restocking sebanyak 20 ribu ekor ikan Nila di Sungai Cibeuteng, disamping bantuan benih yang totalnya mencapai 510 ribu ekor dan bantuan induk 1300 ekor. Kita harapkan masyarakat dapat terus menjaga populasi ikan yang ada di perairan umum, dengan cara melepas ikan yang masih kecil dan ikan yang sedang bertelur. Dengan cara ini, kelestarian populasi ikan di perairan umum dapat terjaga”, papar Slamet.
Pada tanggal 14 April 2016,Dirjen Perikanan Budidaya, juga melakukan restocking sekitar 15 ribu ekor rajungan di Pantai Boddia, Kab. Takalar. “Pantai Boddia merupakan salah satu habitat rajungan, sehingga restocking ini kita harapkan mampu mendukung pelestarian rajungan di perairan tersebut. Rajungan ini dihasilkan oleh BPBAP Takalar, yang telah berhasil menguasai teknologi pembenihannya sejak tahun 2007 yang lalu. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa perikanan budidaya sangat mendukung keberlanjutan, untuk menuju perikanan budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, pungkas Slamet.
Sampai dengan 14 April 2016, program bantuan benih ke POKDAKAN dan restocking kurang lebih telah mencapi 22,20 persen dari target 100 juta benih pada tahun 2016. Kegiatan ini akan dilakukan di seluruh Indonesia, untuk mencapai tujuanyang diharapkan, yaitu peningkatan kesejahteran masyarakat, secara umum dan pembudidaya khususnya.

Sumber: http://djpb.kkp.go.id/arsip/c/383/PROGRAM-BANTUAN-BENIH-DAN-RESTOCKING-KKP-UNTUK-KESEJAHTERAAN-DAN-KEBERLANJUTAN/?category_id=10

Rabu, 27 Juli 2016

SINERGI KEMEN PU-PERA DAN KKP BANGUN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA


Pembangunan infrastruktur perikanan budidaya terus di dorong dan dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian peningkatan produksi sekaligus memberikan peningkatan kesejahteraan kepada pembudidaya dan masyarakat. Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU – PERA) untuk membangun saluran air di tambak dan juga jalan produksi, merupakan bagian dari sinergi yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan sekaligus mengembangkan perekonomian daerah.
“Kerjasama yang telah dilakukan antara dua kementerian tersebut, kita implementasikan dengan melakukan kerjasama antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK)”, demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, pada saat memberikan arahan pada Forum Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya di Surabaya.
Slamet menambahkan bahwa kerjasama dengan DJSDA dilakukan dalam rehabilitasi saluran tambak. “DJSDA melakukan rehab saluran tambak primer dan sekunder. Tahun 2015 ini, DJSDA Kemen PU-PERA mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 300 milyar untuk rehab tersebut. Kita harapkan tahun depan akan meningkat. DJPB mendukung untuk melakukan rehab dan pengembangan saluran tersier, melalui anggaran Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)senilai Rp. 52 milyar pada 2015. Ini diserahkan kepada 147 Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA)”, tambah Slamet.
“Dengan DJCK, kita kerjasama dalam pembangunan jalan produksi. Ini sangat penting, karena akan mempermudah transportasi atau pengangkutan hasil budidaya dan juga akses ke tambak atau lokasi budidaya. Ke depan, kerjasama ini akan kita dorong untuk lokasi budidaya perikanan air tawar. Sehingga kemudahan ini akan dapat merata ke semua kawasan budidaya”, papar Slamet.
Kerjasama ini juga akan mendorong munculnya kemandirian kawasan budidaya. “Kemandirian kawasan budidaya merupakan salah satu dari empat kemandirian yang akan kita capai. Tiga kemandirian yang lain adalah Kemandirian Sarana Produksi, Kemandirian Kelompok Pembudidaya dan Kemandirian Usaha Budidaya. Dengan Kemandirian tersebut, kita akan mampu meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya dan menjadi pemain yang kuta di pasar regional dan global”, jelas Slamet.

Sumber: http://djpb.kkp.go.id/arsip/c/326/SINERGI-KEMEN-PU-PERA-DAN-KKP-BANGUN-KAWASAN-PERIKANAN-BUDIDAYA/?category_id=9

Selasa, 26 Juli 2016

KKP KEMBANGKAN DONGGALA SEBAGAI KAWASAN MINAPOLITAN BUDIDAYA


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis pada perikanan budidaya terintegrasi melalui program Minapolitan. Minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi yang berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan pembangunan.
“Kawasan Minapolitan perikanan budidaya telah berhasil menjadi embrio munculnya kawasan industry perikanan budidaya baru dan berkembangnya perekonomian daerah. Dan keberhasilan ini menjadi contoh daerah lain yang memiliki potensi serupa, sehingga memberikan dampak yang positif bagi daerah laiinya”, demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, pada Rapat Koordinasi  Minapolitan Perikanan Budidaya yang diselenggarakan di Donggala, Sulawesi Tengah.
Kabupaten Donggala merupakan salah satu Kabupaten lokasi minapolitan berbasis perikanan budidaya. “Pada tahun 2015, kita bantu satu unit excavator untuk mendukung pembangunan kawasan minapolitan. Excavator ini bisa digunakan untuk mencetak lahan budidaya baru, perbaikan pematang, perbaikan kolam atau tambak. Saat ini kita dorong untuk pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya yang berbasis pada perikanan budidaya yang berkelanjutan”, tambah Slamet.
“Untuk tahun 2016, akan kita salurkan berbagai bantuan senilai Rp. 2 milyar. Bantuan ini kita harapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan awal pembangunan kawasan minapolitan yaitu membangun kawasan terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan berbasis pada perikanan budidaya, sehingga perekonomian daerah dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat”, jelas Slamet.
Pemilihan Desa Lalombi, Kec. Banawa di Kab. Donggala, Sulawesi Tengan sebagai pusat minapolitan, bukan tanpa alasan. “Lokasi desa Lalombi yang sangat strategis, yaitu berada di lintas Trans Sulawesi, memiliki potensi tambak yang luas, lingkungannya masih terjaga serta inisiatif masyarakatnya yang cukup tinggi dalam melakukan usaha budidaya ikan, akan menjadikan kawasan ini sebagai pusat ekonomi baru di Donggala dengan sektor perikanan budidaya sebagai sektor utamanya," papar Slamet.
“Komoditas utama di wilayah ini seperti bandeng dan udang, dapat diperuntukkan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi masyarakat, dan selebihnya dapat dimanfaatkan untuk di jual atau di ekspor apabila memungkinkan. Sedangkan komoditas rumput laut, dapat di manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir”, jelas Slamet.
Slamet lebih lanjut mengatakan bahwa dalam mengelola usaha perikanan budidaya, harus memperhatikan lingkungan, untuk mendukung keberlanjutan. “Perikanan budidaya yang berkelanjutan baik dari segi usaha maupun lingkungan, mutlak untuk dilakukan. Hal ini akan menjamin kontinyuitas produksi dan juga pendapatan masyarakat. Sebagai contoh, hutan bakau yang saat ini masih ada, harus tetap dijaga dan dilestarikan, kalo perlu harus di tanami lagi”, lanjut Slamet.
PEMDA DONGGALA DUKUNG KAWASAN MINAPOLITAN
Bupati Donggala, Kasman Lassa menyampaikan bahwa kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya ini meliputi kawasan seluas 10 hektare yang melibatkan puluhan pemilik tambak dalam empat kelompok dengan komoditas utama adalah udang, ikan bandeng, dan rumput laut. “Pemda sangat mendukung pengembangan kawasan minapolitan ini karena karena akan menghidupkan ekonomi dan Mensejahterakan masyarakat di sini. Program ini akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program prioritas jangka pendek Pemkab Donggala yakni menjadikan Kota Donggala sebagai Kota Wisata mulai 2016. Desa Lalombi akan menjadi pusat kuliner hasil budidaya perikanan dan kelautan serta industri rumah tangga berbahan baku hasil perikanan dan kelautan," pungkas Kasman.

Sumber: http://djpb.kkp.go.id/arsip/c/377/KKP-KEMBANGKAN-DONGGALA-SEBAGAI-KAWASAN-MINAPOLITAN-BUDIDAYA/?category_id=9

Senin, 25 Juli 2016

TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN KOPERASI




































KKP PERKUAT KAWASAN EKONOMI PERIKANAN BUDIDAYA MELALUI MINAPOLITAN


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus perkuat pengembangan kawasan ekonomi berbasis perikanan budidaya. Kamis (19/05), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen PB) kembali menggelar Rapat Koordinasi Minapolitan yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dirjen PB), Slamet Soebjakto, Bupati Garut, Rudi Gunawan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Dinas Perikanan Kabupaten Garut, Tim Pokja Minapolitan, pembudidaya ikan, dan lain-lain.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dirjen PB), Slamet Soebjakto, menyampaikan, “Kawasan Minapolitan perikanan budidaya merupakan salah satu pengembangan kawasan yang konsisten sampai saat ini. Dari kawasan minapolitan muncul pengembangan kawasan yang bersinergi. Kedepan kawasanan minapolitan perikanan budidaya akan menjadi sentra-sentra pengembangan perikanan berbasis kawasan.”
Kawasan minapolitan perikanan budidaya menjadi bukti adanya kemandirian wilayah tersebut untuk mengembangkan perekonomiannya. Contoh Kawasan minapolitan perikanan budidaya yang mandiri adalah kabupaten Bogor, terang Slamet.
Kawasan Minapolitan perikanan budidaya juga harus memiliki prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan, tambah Slamet.
Ditjen PB juga telah melakukan integrasi lintas sektor dengan Ditjen Ciptakarya dan Sumberdaya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ditjen Ketenaga Listrikan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Deputi Bidang Pengendalian tanah dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia dan lain-lain.
Peran UPT juga tidak kalah pentingnya. Ditjen PB terus mendorong peran UPT dalam melakukan perekayasaan teknologi budidaya yang inovatif, aplikatif, efektif, dan efisien untuk mendorong peningkatan produksi. Selain itu, pembinaan dan pendampingan terus dilakukan secara intensif terhadap pelaku utama guna menjamin keberlanjutan usaha budidaya, tambah Slamet.
Ditegaskan Slamet, tak kalah pentingnya juga peran pemerintah daerah. Khususnya dalam menetapkan regulasi penataan zonasi atau tata ruang perairan. Hal ini dalam upaya menghindari konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang perairan.
Beberapa dukungan kebijakan juga diberikan oleh Ditjen PB dalam mendukung kawasan minapolitan. Diantaranya adalah Gerakan Penggunaan Induk Unggul (GAUL). GAUL merupakan salah satu revolusi perbenihan dalam mendukung ketersediaan benih unggul yang diperlukan oleh masyarakat.
Selain itu, Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI) juga digulirkan oleh Ditjen PB. Selain sebagai terobosan dalam penyediaan pakan, juga untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya, khususnya pembudidaya ikan air tawar. “Kita akan dorong kelompok pakan ikan mandiri (POKARI) yang terpisah dari kelompok pembudidaya, untuk menghasilkan pakan berkualitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), dalam jumlah yang cukup, untuk memenuhi kebutuhan kelompok pembudidaya di wilayahnya, secara kontinyu,” papar Slamet.
Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2011 dan Keputusan Dirjen PB Nomor 111A Tahun 2015, kabupaten Garut ditetapkan sebagai salah satu kawasan Minapolitan. Ditetapkannya Garut sebagai salah satu kawasan Minapolitan bukan tanpa alasan. Garut merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar. Komoditas yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya yang bernilai ekonomi tinggi. Terbukti pada tahun 2014, produksi ikan mas di Garut mencapai 26 ribu ton lebih.
Garut memang masih terhitung baru. Akan tetapi, saya yakin kedepan Garut akan masuk kawasan minapolitan dengan kategori A dengan potensi yang ada, ujar Slamet.
Kawasan minapolitan dengan kategori A, berarti telah mampu memenuhi tiga kriteria utama yaitu persyaratan administrasi, terjalinnya koordinasi di daerah dan usaha budidaya perikanan budidaya berkembang di kawasan tersebut.
Disela rapat koordinasi, Ditjen PB juga memberikan bantuan benih sebanyak 10 ribu ekor lele dan 10 ribu ekor nila, kepada pembudidaya ikan di Garut, dalam rangka program 100 juta benih. Kelompok penerima bantuan benih tersebut adalah kelopok mekar asih kecamatan sukawening dan kelompok barokah kecamatan tarogong kaler, dalam kunjungan Slamet di kecamatan tarogong kaler (19/05).
Ditambahkan oleh Slamet, Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, tiga pilar penting, Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan menjadi satu langkah dasar untuk melakukan pembangunan kelautan dan perikanan, begitu juga dengan perikanan budidaya.
“Diharapkan dengan adanya koordinasi serta integrasi dari hulu sampai hilir dari beberapa program pemerintah, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya pembudidaya ikan, sehingga dapat menuju Masyarakat Perikanan Budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan” pungkas Slamet.

Sumber: http://djpb.kkp.go.id/arsip/c/395/KKP-PERKUAT-KAWASAN-EKONOMI-PERIKANAN-BUDIDAYA-MELALUI-MINAPOLITAN/?category_id=9

POTENSI PEMBIAYAAN MARITIM OLEH INDUSTRI KEUANGAN









PERAN BANK INDONESIA DALAM MENGAKSELERASI EKSESE KEUANGAN UMKM MELALUI KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB)
























Sumber: Bank Indonesia, 2016