Loading...

Jumat, 26 Agustus 2016

Pengembangan Perikanan Budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2015-2019



    Di tahun 2013 populasi di Indonesia sudah mencapai 240 juta orang, diperkirakan pada tahun 2050 jumlah populasi di Indonesia mencapai 300 juta orang. Bahkan populasi dunia, pada tahun 2050 diperkirakan mencapai 9 milyar orang. Ledakan populasi dunia memacu konsumsi ikan dan daging lainnya sebagai sumber makanan. “Ungkap Dirjen Perikanan Budidaya dalam memberikan Arahan pada Forum Evaluasi PUMP-PB Tingkat Nasional tahun 2014 di Semarang.

    Kondisi tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi Ditjen Perikanan Budidaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya di Indonesia. Kebutuhan ikan akan naik terus. Ditahun 2030 konsumsi global meningkat menjadi 22,5 kg/tahun [Hall et al.(2011)].

            Data tersebut didukung oleh FAO bahwa perikanan budidaya memiliki peningkatan produksi 8,2 % pertahun dibandingkan perikanan tangkap yang stabil 1,3 % pertahun dan memiliki kontribusi sebesar 2,6 % pertahun untuk total produksi daging dunia.

    Pembangunan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan tahun 2015-2019 terdiri dari 3 aspek utama yaitu aspek teknologi produksi, aspek sumber daya alam dan lingkungan, dan aspek sosial dan ekonomi.

    Tahun 2015-2019 target capaian produksi perikanan budidaya sebesar 33,036 juta ton, ikan hias sebanyak 2,5 milyar ekor dengan total nilai mencapai Rp 356,824 Triliyun. Target tenaga kerja sebanyak 9.583.054 orang serta luas lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya sebesar 26,8%. “imbuh Dirjen PB”

    Dirjen PB menambahkan, target produksi perikanan budidaya tersebut perlu didukung oleh berapa faktor diantaranya lahan dan prasarana-sarana, investasi dan pembiayaan usaha, input produksi (pakan,benih, induk obat ikan, dll), adopsi teknologi, serta menguatkan kelembagaan pokdakan, gapokan, asosiasi dan UPP.

Sumber: http://djpb.kkp.go.id/arsip/c/184/Pengembangan-Perikanan-Budidaya-yang-Mandiri-Berdaya-Saing-dan-Berkelanjutan-Tahun-2015-2019/?category_id=11

Kamis, 25 Agustus 2016

PRODUK HASIL PERIKANAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI






















PERKUAT DATABASE PERIKANAN BUDIDAYA MELALUI SIMSTAT


Pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan harus di dukung dengan ketersediaan data yang akurat dan di himpun secara cepat dan tepat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan Sistem Data Base atau Basis Data yang selalu update dan terhubung dengan sumber data. “Kevalidan suatu data, khususnya data statistik, sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan. Sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil akan dapat memenuhi keinginan masyarakat dan juga tepat sasaran”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, pada acara Sinkronisasi Data Base Sistem Informaasi Manajemen Statistik (SIMSTAT) Perikanan Budidaya di Bogor.
Untuk meningkatan kevalidan dan keakuratan data statistik perikanan budidaya ini, kita harus sesuaikan metode pengumpulan datanya dengan yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga berkoordinasi dengan Pusat Data Statistik dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)”, tambah Slamet.
SIMSTAT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) mengumpulkan data secara triwulan secara berjenjang dari mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Propinsi. “Tahun 2015 lalu, masih terdapat 35 Kab/Kota di wilayah timur, yang belum melakukan input data statistik perikanan budidaya pada SIMSTAT. Mungkin saja kendala yang dialami adalah karena jarak yang cukup jauh, kekurangan petugas atau enumerator dan juga masalah koneksi komunikasi”, Jelas Slamet.
“Jumlah enumaretor yang kita miliki saat ini ada 4.831 orang. Jumlah ini relatif masih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah kecamatan seluruh Indonesia yang lebih dari 6000 kecamatan. Belum lagi kalau dibandingkan dengan jumlah desa dan kelurahan se Indonesia yang jumlahnya lebih dari 150 ribu desa dan kelurahan”, terang Slamet.
Untuk mendukung pengumpulan data perikanan budidaya di seluruh Indonesia, maka DJPB akan mendorong pemanfaatan teknologi informasi tetapi tetap berdasarkan cara pengumpulan data yang sesuai dengan BPS. “Kita dorong penggunaan teknologi informasi ini sehingga data dapat terkumpul secara cepat, tepat dan akurat. Disamping itu juga perlu memperkuat kapasitas petugas pengumpul data di daerah sehingga dapat mengumpulkan data seakurat dan setepat mungkin dari masyarakat maupun pengusaha budidaya ikan. Banyak kasus ditemukan, pengusaha enggan memberikan data produksi yang sebenarnya, dengan harapan mendapat bantuan dana atau khawatir dengan pajak yang akan dikenakan. Ketelitian dan kecermatan petugas sangat diperlukan dalam hal ini, sehingga data yang terkumpul adalah data yang mewakili kondisi sebenarnya”, ungkap Slamet.
Slamet juga memberikan apresiasi kepada para petugas statitik atau enumerator yang telah memberikan data secara cepat dan akurat. “Dedikasi para enumerator tersebut patut kita acungi jempol. Karena mereka telah mengumpulkan data secara kontinyu. Hal ini sangat kita perlukan. Kita juga akan terus melakukan Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait untuk membantu peningkatan kecepatan dan keakuratan pengumpulan data statistik ini. Agar Perikanan Budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dapat terwujud dan mampu mensejahterakan masyarakat”, pungkas Slamet.

Sumber: http://djpb.kkp.go.id/arsip/c/375/PERKUAT-DATA-BASE-PERIKANAN-BUDIDAYA-MELALUI-SIMSTAT/?category_id=11

Selasa, 23 Agustus 2016

KKP TARGETKAN 10 RIBU SERTIFIKASI BUDIDAYA IKAN


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) memasang target lebih dari 10 ribu sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada tahun 2016 ini. Semakin terbukanya pasar ekonomi, baik regional maupun global, menuntut peningkatan mutu produk perikanan budidaya, yang aman dikonsumsi, memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kesehatan dan kenyamanan ikan serta sosial ekonomi, dalam proses produksinya.
“Empat aspek yang saat ini di syaratkan dalam proses Sertifikasi CBIB, yaitu Food Safety, Animal Welfare, Sustainability, dan Social Impact, selaras dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti,  yang mendorong pembangunan perikanan budidaya menuju keberlanjutan.,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam Rapat Koordinasi Sertifikasi CBIB tingkat Nasional, Rabu (25/05).
Menurut Slamet, capaian kinerja sertifikasi CBIB yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan. Tercatat, pada tahun 2014 capaian kinerja Sertifikasi 126,4 persen atau 10.112 unit dari target 8.000 unit pembudidayaan ikan yang tersertifikasi. Pada tahun 2015 sertifikasi CBIB mencapai 10.672 unit atau meningkat sebesar 5,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk target sertifikasi CBIB pada tahun 2016 adalah 10.980 unit.
Untuk memenuhi target tersebut, diperlukan kegiatan yang terintegrasi dan bertahap melalui pembinaan bagi pembudidaya dan petugas. Sedangkan penerapan prinsip-prinsip CBIB di unit pembudidayaan ikan akan dilanjutkan dengan penilaian kesesuaian.
“Sejak tahun 2013, kinerja CBIB menjadi salah satu indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi oleh Unit Kerja Kepresidenan secara periodik. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hasil perikanan budidaya sehingga mampu memiliki daya saing tinggi di pasar global demikian juga meningkat serapannya di pasar lokal,” jelas Slamet.
Slamet menegaskan, untuk mendukung capaian kinerja sertifikasi CBIB, mulai tahun 2013, kewenangan sertifikasi CBIB telah didelegasikan kepada 15 Provinsi. Daerah yang terpilih yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan Ditjen Perikanan Budidaya melakukan pembinaan terhadap personil di provinsi-provinsi tersebut dan sekaligus melakukan monitoring pelaksanaannya.
“Saat ini, sertifikasi CBIB, sifatnya masih pembinaan dan tanpa dipungut biaya. Ke depan, kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi CBIB akan sangat diperlukan sehingga peningkatan mutu produksi perikanan budidaya akan tercapai dengan penerapan CBIB secara mandiri oleh masyarakat. Peningkatan produksi dan terjaminnya mutu hasil perikanan budidaya, menjadikan masyarakat pembudidaya sejahtera,” katanya.
Slamet menjelaskan, sejalan dengan tiga pilar pembangunan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, perikanan budidaya juga akan di bangun untuk menjadi mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan melalui koordinasi, komunikasi, dan kerjasama.
Untuk dapat memproduksi produk perikanan budidaya yang memenuhi persyaratan mutu tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja. Tetapi juga diperlukan adanya Sistem Jaminan Mutu melalui penerapan CBIB sejak pra produksi sampai dengan pasca produksi.
Kedepan KKP melalui Ditjen PB akan lebih meningkatkan dan memperkuat lagi beberapa kerjasama beberapa program pemerintah yang terintegrasi. Sehingga dampak peningkatan pendapatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Diharapkan dampak tersebut dapat mendorong masyarakat menuju Masyarakat Perikanan Budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan,” pungkas Slamet.

Sumber: http://djpb.kkp.go.id/arsip/c/398/KKP-TARGETKAN-10-RIBU-SERTIFIKASI-BUDIDAYA-IKAN/?category_id=11