Peranan Pemangku Kepentingan dalam Proses Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

1. Beberapa pertimbangan penting ketika bekerja dengan masyarakat lokal

Di banyak lokasi di seluruh dunia, ada masyarakat yang tinggal di dalam atau bersebelahan dengan KKP.  Menentukan hubungan antara KKP dengan masyarakat di awal proses perencanaan pengelolaan adalah penting sekali. Akankah masyarakat bekerja bersama dengan pengelola KKP yang berwenang? Akankah ada pengaturan pengelolaan kolaborasi formal antara masyarakat dengan pengelola KKP yang berwenang? Atau, apakah masyarakat memiliki hak kepemilikan atau kuasa terhadap lingkungan laut dan pesisir dan akankah hal tersebut diakui oleh pengelola yang berwenang?

Dalam kedua kasus di atas, hubungan kerja yang terbuka dan saling percaya harus dibangun dengan masyarakat. Hal ini akan membutuhkan waktu. Akan berguna bila pada permulaan proses, melibatkan beberapa anggota masyarakat yang menunjukkan ketertarikannya pada KKP daripada membuka proses perencanaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Melibatkan sejumlah anggota masyarakat yang dapat dikelola pada awal proses akan mendapatkan kesempatan untuk mengetahui pandangan mereka dan bias saat melanjutkan proses perencanaan tersebut. Bila terlalu banyak anggota masyarakat yang dilibatkan di awal, proses tersebut mungkin akan terjebak dalam masalah logistik sebelum perencanaan tersebut dimulai. Jumlah yang sedikit juga memberikan kesempatan untuk memahami dinamika masyarakat dan siapa pemimpin yang benar-benar mewakili masyarakat secara keseluruhan, atau sub-kelompok dalam masyarakat (nelayan, perempuan, jemaat gereja, dll.).

Mempertimbangkan penempatan kembali staf KKP untuk membantu mereka menjalin hubungan dengan masyarakat. Memberi pelatihan staf KKP dalam ketrampilan fasilitasi dan resolusi konflik, juga teknik pemantauan sosio-ekonomi dapat membantu melaksanakan penelitian sosio-ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan antara staf dan anggota masyarakat. Dalam belajar dari dan bersama anggota masyarakat, staf KKP harus membangun rasa hormat atas pengetahuan dan kebijaksanaan masyarakat lokal, yang pada gilirannya mereka akan termotivasi bahwa staf pengelolaan mendengar dan belajar dari mereka.

Landasan yang baik bagi keterlibatan masyarakat adalah melalui pengkajian sumber daya dan sosio ekonomi partisipatif di awal proses perencanaan pengelolaan. Ini membantu untuk memperjelas isu-isu penting dan prioritas dari perspektif masyarakat.

Saat mulai terlibat dengan masyarakat, sadarilah perbedaan “dominasi sosial” pada tiap pertemuan, karena mereka dapat menutupi kebutuhan dan prioritas kelompok atau pribadi yang kurang menonjol dalam kelompok masyarakat. Struktur keanggotaan masyarakat apapun mungkin akan sangat kompleks dan ditutupi oleh mereka yang penghidupannya lebih aman karena memiliki lebih banyak waktu untuk berpartisipasi dalam pertemuan; akses yang lebih mudah dalam metode komunikasi semacam surel (e-mail), telepon dan bahkan transportasi ke lokasi pertemuan; atau bahkan lebih berani untuk bicara. Perhatian yang cermat terhadap profil kekayaan dan kemiskinan dalam kelompok masyarakat dapat membantu mengidentifikasi mereka yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam dan prioritas.

Kajian sosio ekonomi dan sumber daya juga harus sensitif terhadap gender. Ada perbedaan penggunaan sumber daya dan kegiatan antara lelaki dan perempuan, juga akses dan kendali mereka terhadap sumber daya, serta kemampuan dan kerentanan mereka. Pengkajian harus menggambarkan perbedaan ini. Data survei harus selalu mengidentifikasi responden gender; hal ini akan membuat identifikasi opini dan dampak tindakan KKP yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.

Ketika menggunakan teknik penilaian komunitas, cobalah untuk memvalidasi temuan dengan triangulasi atau pengecekan silang—dengan kata lain, mengggunakan beberapa metode berbeda untuk membenarkan temuan. Sumber sekunder terhadap informasi, statistik, dan observasi langsung adalah sumber informasi berharga yang independen dari pandangan pemangku kepentingan atau anggota masyarakat.

Tata batas masyarakat terkadang berkaitan dengan batasan penggunaan sumber daya. Karenanya, konflik dengan tata batas masyarakat harus diselesaikan di awal ketika mengusahakan tanggung jawab pengelolaan kawasan lindung. Pertemuan pemetaan masyarakat di awal proses dapat membantu mengidentifikasi batasan-batasan ini.

Menariknya, isu pengelolaan yang diidentifikasi di pertemuan komunitas biasanya tidak berbeda dari yang diidentifikasi oleh para manajerKKP. Ini adalah refleksi kenyataan bahwa penduduk lokal biasanya punya pengetahuan cukup mengenai kondisi di dalam dan di sekitar lingkungan KKP dan tindakan penduduk serta kesehatan ekosistem KKP terjalin sangat erat. Walhasil, isu yang diterima masyarakat, dan penyebab serta solusinya, dapat digunakan untuk mendefinisikan tujuan keseluruhan, hasil dan kegiatan untuk perencanaan pengelolaan.

Membangun kepercayaan adalah hal yang paling penting. Peran kunci dapat dimainkan oleh fasilitator atau masyarakat yang berinteraksi dengan pemangku kepentingan di tahap-tahap awal pengumpulan informasi. Bersabarlah; kepercayaan mungkin tumbuh setelah bertahun-tahun.

Buatlah pertemuan komunitas dan kegiatan partisipatif lain seterbuka mungkin dan mudah diakses. Penjadwalan, baik yang sesuai musim maupun harian, dapat mendorong dan menjauhkan sektor-sektor tertentu untuk dapat hadir. Mengelola ketertarikan komunitas adalah hal penting. Ketertarikan cenderung memudar setelah beberapa waktu yang lama saat antusiasme awal telah memudar.

2.   Studi kasus masyarakat lokal sebagai mitra pengelola KKP

STUDI KASUS

Masyarakat Lokal sebagai Mitra Pengelolaan KKP

Dari semua pemangku kepentingan yang telah kita bicarakan, anggota masyarakat lokal sangatlah penting. Pengalaman pendekatan top-down yang dikendalikan secara terpusat terhadap pengelolaan wilayah terlindung menunjukkan jika penduduk lokal tidak dilibatkan maka mereka akan mengacaukan upaya konservasi. Contohnya, orang-orang Maasai yang menombak binatang liar di Taman Nasional Amboseli di Kenya sebagai protes terhadap penghapusan hak pengairan dan penjenggutan. Di Taman Nasional Galapagos nelayan lokal berulangkali menduduki stasiun penelitian sebagai protes atas pembatasan hak menangkap ikan yang dikenakan pada mereka. Dengan kata lain, ketika masyarakat lokal atau pemangku kepentingan berbagi tanggung jawab, secara otentik dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan memahami manfaat pengelolaanKKP bertanggung jawab, mereka adalah mitra bagi kesuksesan KKP. Contohnya, mereka akan menggunakan metode penangkapan ikan yang kurang tingkat merusaknya, hanya memanen apa yang mereka perlukan, dan bahkan membantu membuat peraturan bagi para sesama anggota masyarakat untuk mendukung tujuan akhirKKP. Apalagi keterlibatan masyarakat lokal selama proses perencanaan pengelolaan akan membantu memastikan bahwa rencana tersebut terintegrasi ke dalam struktur institusional lokal, mempertimbangkan faktor sosial dan budaya, dan manfaat pengetahuan lokal.

Penting untuk  bekerja sama dalam menentukan peranan dan tanggung jawab yang berbeda dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Contohnya, tingkatan pemerintahan tertentu mungkin diberi kewenangan sebagai pengelolaan legal yang berwenang, yang kemudian dilaksanakan di tingkatan lokal menggunakan pendekatan bottom-up dimana keputusan dan kegiatan pengelolaan dibuat bersama masyarakat. Jika struktur legal meminta pengelolaan atas ke bawah, pengelolaan bawah ke atas, maupun pengelolaan kolaboratif, pemangku kepentingan harus selalu diikutsertakan.

3.  Cara mengidentifikasi peranan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan

Pada saat mengidentifikasi dan menentukan pera pemangku kepentingan yang akan terlibat didalam proses pembetukan KKP tentunya kita sudah berpikir peranan masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung  terbentuknya KKP yang ideal.  Untuk menentukan peran masing-masing tertunya anda harus mengetahui tugas dan fungsinya didalam organisasi/institusi maupun  potensi yang dimiliki bagi masyarakat yang terlibat.

SUMBER:

PUSLATKP, 2014. MODUL A.033101.003.01 Melakukan Kegiatan Persiapan Awal Perencanaan pada  Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Didownload dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/modul-pelatihan.