1. Pemangku kepentingan sebagai kunci keberhasilan pengelolaan
Tingginya keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) adalah kunci keberhasilan
dalam pembuatan dan pelaksanaan rencana pengelolaan KKP. Keterlibatan pemangku
kepentingan adalah suatu proses berkelanjutan mereka dalam mengkaji,
merencanakan dan melaksanakan rencana pengelolaan KKP. Keterlibatan para pemangku kepentingan pada setiap tahapan proses perencanaan akan memastikan
terbangunnya dan dimasukannya pandangan atau perspektif, pengetahuan dan
dukungan mereka. Jika mereka tidak sempat dilibatkan dalam setiap tahapan
proses perencanaan, setidaknya mereka harus diberi informasitentang proses
tersebut, dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan kunci yang mungkin
akan berdampak langsung ataupun tidak langsung pada kepentingan mereka
masing-masing. Semakin banyak pemangku kepentingan yang percaya dan menjalankan
rencana tersebut (karena rasa “memiliki”) maka akan semakin berhasil pelaksanaan
rencana Anda dalam jangka panjang.
Pemangku kepentingan adalah mereka yang
memiliki minat dan “kepentingan” bagi keputusan yang dibuat. Mereka adalah
mitra dalam proses perencanaan. Pemangku kepentingan juga termasuk individu
maupun kelompok yang terlibat, tertarik, atau terpengaruh oleh sumber daya laut
dan pesisir. Tidak hanya penduduk setempat, pemangku kepentingan di wilayah
pesisir juga termasuk:
1) Nelayan
2) Pelaku usaha penangkapan ikan komersial
3) Pelaku usaha budidaya
laut
4) Otoritas pengelola
kawasan konservasi perairan
5) Pemerintah daerah
6)
Industri
pariwisata (operator tur, hotel, rumah makan, dll.)
7) Kelompok konservasi lokal
8) Kelompok konservasi internasional
9) Organisasi pengembangan masyarakat
10) Organisasi masyarakat pribumi
11) Kelompok perempuan
12) Ilmuwan
13) Pendidik
14) Lembaga swadaya
masyarakat
Jika Anda belum memiliki hubungan dengan para pemangku
kepentingan, yang harus diingat adalah bahwa menjalin hubungan dengan para pemangku
kepentingan dapat memerlukan waktu yang panjang. Investasi ini tidak hanya
berharga, namun mutlak harus dilaksanakan. Ini adalah bagian dari proses
perencanaan yang harus Anda perbaharui secara terus-menerus untuk meyakinkan
bahwa kepentingan mereka telah diperhatikan, dipertimbangkan dan dijadikan
masukan, rasa saling percaya telah terbentuk, dan peranan serta tanggung jawab
telah dilaksanakan dengan baik.2. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
Tahapan dalam melibatkan para pemangku kepentingan
Sekalipun pada tahap awal persiapan
perencanaan pengelolaan, ada beberapa keputusan utama yang harus dibuat dan
akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pengembangan dan implementasi
rencana pengelolaan. Identifikasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan
adalah batu pertama sebagai fondasi yang akan mendukung seluruh proses
perencanaan. Kesepakatan dalam peran dan
tanggung jawab masing-masing pada tahap awal ini sangatlah penting untuk meraih
keberhasilan.
Langkah-langkah utama proses tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi para pemangku kepentingan di dalam dan di sekitar KKP.
2)
Mengidentifikasi
ketertarikan dan hubungan di antara para pemangku kepentingan dan KKP.
3) Mendefinisikan peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan
implementasi rencana pengelolaan.
4) Mengidentifikasi peranan dan tanggungjawab lain dari para pemangku
kepentingan dalam pengelolaan KKP, termasuk pemetaan, pemantauan dan evaluasi
keefektifan pengelolaan.
Proses yang didijabarkan di bawah ini telah
melalui berbagai tahapan identifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan dalam
perencanaan dan implementasi pengelolaan.
Langkah 1: Mengidentifikasi dan mengenal karakter pemangku kepentingan
Pemangku kepentingan maupun masyarakat
bukanlah sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki
keseragaman dalam hal pengetahuan, pemikiran, keterampilan dan sikap serta
status kehidupannya. Kedua kelompok orang ini juga terdiri dari orang-orang
dengan tingkatan ekonomi, kelompok keluarga, dan etnis berbeda, juga terdiri
dari dua gender, berbagai kelompok
dengan ketertarikan berbeda, dan kelompok pengguna. Bahkan kelompok yang
terlihat sama seperti “nelayan” juga terdiri dari berbagai sub-kelompok:
penangkap udang, pukat, perahu dayung, kapal penangkap tuna internasional,
pekerja pemrosesan dan pengalengan, dan lain sebagainya. Setiap kelompok
pemangku kepentingan ini memiliki perspektif berbeda dan akan memberi tanggapan
berbeda pula terhadap strategi pengelolaan KKP yang diajukan. Melibatkan para
pemangku kepentingan termasuk juga mengakui keberadaaan dan menghargai peran
kelompok-kelompok tersebut dan keragaman mereka.
Selain pengetahuan tentang siapa saja para
pemangku kepentingan dari sebuah KKP, pengetahuan tentang keterkaitanmereka
dengan KKP juga penting. Sebagai contoh,
selain pemangku kepentingan yang mungkin banyak tinggal dan bekerja secara
fisik dekat sekali dengan KKPnamun ada juga yang tinggal dan bekerja di tempat
yang jauh dari KKP. Di mana pun mereka tinggal, para pemangku kepentingan ini
memiliki derajat kekuasaan dan pengaruh yang berbeda-beda berkaitan dengan
pengambilan keputusan KKP. Industri berbasis kelautan diperkuat dengan para
pelobi berpengaruh, atau kementrian negara yang secara geofrafis tidak terlihat
secara fisik di KKP namun memiliki pengaruh besar, sementara bisnis kecil atau masyarakat
lokal hanya memiliki sedikit sekali pengaruh–-atau malah sebaliknya. Informasi
ini penting untuk mengidentifikasi dan menggolongkan pemangku kepentingan.
Mengidentifikasi dan menggolongkan pemangku
kepentingan di awal akan menghasilkan informasi yang digunakan tim
perencanaketika akan mengambil keputusan tentang siapa saja pemangku
kepentingan yang harus terlibat dan bagaimana melibatkan mereka dalam proses
perencanaan. Akhirnya, banyak keputusan tentang pelibatan pemangku kepentingan
menjadi semakin bersifat politis—berdasar pada identifikasi pemenang dan musuh,
dan dalam banyak kasus, keduanya akan dibutuhkan untuk duduk bersama dan
berdiskusi.
Langkah 2: Membangun kepercayaanpemangku kepentingan
Anda telah mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci, namun sebelum melibatkan mereka dalam proses perencanaan pengelolaan sangat penting untuk membangun hubungan. Salah satu cara terbaik melakukannya adalah meluangkan waktu secara informal dengan orang-orang. Ini akan memberi Anda kesempatan untuk bertanya, mendengar, dan mempelajari seluas apa pengetahuan yang dimiliki para pemangku kepentingan mengenai isu dan sumber daya di KKP. Tanyakan bagaimana pandangan mereka mengenai isu tentang KKP dan apa gagasan mereka untuk memecahkan masalah tersebut.
Ada banyak cara untuk memulai keterlibatan
pemangku kepentingan. Para manajer KKP
telah menggunakan beberapa cara di bawah ini, sebagai tambahan, untuk membuka
dialog dengan pemangku kepentingan, untuk mempelajari lebih jauh tentang
pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan, dan untuk mengumpulkan
berbagai informasi untuk proses perencanaan pengelolaan:
1) Wawancara informal atau kelompok alamiah: Percakapan sederhanadengan
kelompok orang di lingkungan alami mereka. Teknik ini membuka tinjauan yang
luas mengenai isu kunci yang penting bagi masyarakat lokal atau kelompok pemangku
kepentingan yang berbeda, dan mungkin juga penting bagi KKP.
2) Kelompok fokus:Diskusi semi-terstruktur (semi-structured) dengan kelompok orang
yang memiliki ketertarikan atau karakteristik sama. Pesertanya dipilih
berdasarkan metode pengambilan sampel statistik atau nonstatistik (misalnya
lintas usia, desa yang berlainan dan kelompok pengguna yang berbeda). Teknik
ini sangat berguna untuk mengidentifikasi dan menggambarkan pandangan kelompok,
sikap dan kebutuhan berkaitan dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya.
3) Wawancara semi-structured: Wawancara menggunakan daftar topik bahasan , bukan menggunakan
kuesioner yang rinci. Responden didorong
agar mau membicarakan topik-topik tersebut secara umum tanpa diganggu oleh pewawancara,
namun bisa dilewati jika topiknya memang perlu diabaikan. Teknik ini dapat
menemukan topik yang tidak diduga sebelumnya.
4) Sesi curah gagasan (brain storming): Diskusi
yang difasilitasi agar sekelompok orang bisa mengidentifikasi masalah dan isu
di masyarakat atau diantara kelompok pemangku kepentingan. Tujuan sesi curah
gagasan ini adalah untuk mendorong para pemangku kepentingan untuk berpikir
kreatif mengenai topik tertentu dan membuat opini serta gagasan baru.
Fasilitator menulis gagasan-gagasan tersebut ketika muncul satu-satu tanpa
membuat diskusi menjadi panjang. Gagasan itu bisa didiskusikan bersama nanti,
karena tujuan curah gagasan ini adalah untuk memunculkan gagasan
sebanyak-banyaknya.
5) Pengamatan sambil berjalan kaki dan naik kapal: Dilakukan oleh kelompok dan berguna untuk mengidentifikasi isu-isu sosial,
lingkungan dan penghidupan. Teknik ini kerap membantu para pemangku kepentingan
untuk mendapatkan perspektif baru mengenai sumber daya. Perhatikan bahwa
kunjungan lapangan dapat berjalan dua arah: anggota masyarakat harus
mengunjungi KKP, dan staf KKP juga harus mengunjungimasyarakatpelaku (misalnya,
pengrajin pengolahan ikan, kegiatan budidaya kelautan, kapal penangkap ikan,
dan kegiatan pariwisata).
6) Pemetaan partisipatif: Membuat sketsa besar
wilayah lokal dengan cara berteknologi rendah. Peta ini dibahas dalam kelompok
dan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sumber daya dan isu sosial,
serta untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan. Data dapat
digabungkan ke dalam peta yang lebih formal melalui rekaman GPS dan teknik GIS.
7) Diagram Venn: Menggunakan bentuk yang saling
bertumpang tindih untuk menggambarkan dan meringkas hubungan, konflik dan isu
diantara pemangku kepentingan. Kelompok pemangku kepentingan dapat menggambar
atau menggunakan bentuk-bentuk yang sudah digunting sebelumnya. Tumpang
tindihakhir ditangkap oleh pewawancara. Teknik ini dapat digunakan selama sesi kelompok
fokus.
8) Pohon masalah dan solusi:Diagram grafik tentang
masalah terkini dan akar masalah serta efeknya. Hal ini membantu mengembangkan
kemampuan masyarakat untuk mengkaji isu-isu yang rumit dan mengembangkan
pemahaman komprehensif terhadap isu yang saling berhubungan.
9) Analisis gender: Penelitian mengenai hubungan gender
dan bagaimana hal tersebut mungkin terpengaruh oleh tindakan pengelolaan
seperti penetapanKKP baru atau pengenalan zonasi dan larangan.
Meskipun teknik-teknik tersebut merupakan
pembuka yang bagus, ada teknik partisipatif tambahan untuk terus melibatkan pemangku
kepentingan, misalnya berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum, pemantauan,
dan program penjangkauan. Pemangku kepentingan juga akan menjadi jurubicara
yang sangat baik untuk KKP, berfungsi sebagai penghubung atau pendamping untuk masyarakat
pemangku kepentingan yang lebih luas dan bahkan untuk media massa. Sebagai sikap
penghormatan, perlu dipertimbangkan untuk meletakkan perwakilan pemangku
kepentingan sebagai garda depan pada setiap kegiatan publik yang berhubungan
dengan perencanaan dan pengelolaanKKPseperti lokakarya, pertemuan dengan donor,
dan kegiatan media massa.
Langkah 3: Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
Anda telah mengidentifikasi pemangku
kepentingan kunci dalam KKP. Anda kemudian akan memanfaatkan kegiatan
partisipatif untuk berdialog dengan para pemangku kepentingan dan mulai
menjalin hubungan, sebuah proses yang berkelanjutan dan terus berkembang.
Langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana dan kapan saat yang tepat bagi
pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan pengelolaan.
Melibatkan pemangku kepentingan dapat
memunculkan berbagai kemungkinan. Di satu sisi, pemangku kepentingan mungkin
sangat tidak menyadari tentang apa yang terjadi dalam KKP dan sangat tidak
terlibat dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, pemangku kepentingan
mungkin dapat mempertahankan tingkat keterlibatan yang konsisten, menyadari
akan semua informasi yang ada, dan mereka adalah pengambil keputusan yang aktif
dan proaktif terhadap berbagai tindakan pengelolaan. Kisaran keterlibatan
pemangku kepentingan diilustrasikan seperti di bawah ini:
|
PASIF èè TERINFORMASI èè AKTIF
èè PENGAMBIL KEPUTUSAN
|
Untuk bergerak menjadi aktif dalam kesatuan
rangkaian, para pemangku kepentingan harus diberdayakan. Ini adalah proses
berkelanjutan yang akan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi para
pemangku kepentingan untuk dapat terlibat—melalui pendidikan lingkungan,
pengembangan kapasitas dan komunikasi sosial, misalnya. Ketika pemangku
kepentingan menambah pengetahuan dari apa yang telah mereka ketahui, mereka
paham bahwa sebenarnya mereka memiliki kekuasaan, pengetahuan dan dukungan
administratif dari staf KKP untuk membuat perbedaan nyata; karena itulah mereka
menjadi berdaya. Ketika pemangku kepentingan kemudian semakin paham bahwa
manager KKP sangat menerima terhadap opini dan usulan, mereka akan lebih mampu mengungkapkan
opini secara akurat dan lebih siap membantu membuat keputusan dan merancang
rencana pengelolaan yang efektif.
Pemberdayaan pemangku kepentingan harus
menjadi tujuan aktif dalam seluruh proses perencanaan pengelolaan karena hal
ini akan merupakansumbangan terhadap kesuksesan rencana pengelolaanKKP apapun.
Melalui proses pengembangan dan pelaksanaan rencana pengelolaanKKP, manajer KKPsecara
berkala harus mengkaji tingkat partisipasi para pemangku kepentingan dan masyarakat.
Siapa saja yang berpartisipasi? Apakah hanya beberapa orang? Adakah tokoh
masyarakatnya? Seberapa besar partisipasi mereka, dan dalam hal apa? Apakah
semua kelompok pemangku kepentingan juga terlibat? Apakah perempuan dan lelaki
juga terlibat? Adakah halangan administratif, sosial maupun politis untuk
berpartisipasi?
Partisipasi dari banyak pemangku kepentingan
yang bervariasi juga memiliki berbagai bentuk yang dalam rangkaian kesatuan
digambarkan sebagai berikut:
1) Pendekatan instruktif:Instansi eksternal (biasanya pemerintahan)
menginformasikan tentang berbagai perubahan yang akan terjadi tanpa membuka
kesempatan berkomentar atau memberi umpan balik bagi para pemangku kepentingan.
Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan seperti ini tidak akan menghasilkan
sukses jangka panjang karena merupakan metode yang inklusif.
2) Pendekatan konsultatif: Pemangku kepentingan memberikan masukan terhadap usulan yang diajukan
oleh instansi eksternal namun tidak berpartisipasi dalam keputusan utama.
3)
Pendekatan partisipatif terbatas: Instansi eksternal
membuat keputusan utama kemudian mengundang partisipasi para pemangku
kepentingan untuk aspek tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi
pemangku kepentingan oleh instansi eksternal tersebut dapat dianggap sebagai alat untuk meraih sasaran yang
ditetapkan sebelumnya dan mengurangi perlawanan.
4) Pendekatan pengelolaan kolaboratif : Pemangku kepentingan (biasanya anggota masyarakat) berpartisipasi
dalam analisis dan pengembangan rencana dari awal. Partisipasi ini membantu
menentukan tujuan akhir dan dipandang sebagai hak, bukan alat untuk mencapai
tujuan akhir proyek yang ditetapkan sebelumnya.
5) Pendekatan penasihat: Pemangku kepentingan (khususnya masyarakat)
membuat keputusan utama sendiri, kemudian memberitahukannya ke pemerintah
mengenai rekomendasi mereka. Pemerintah biasanya mengesahkan rekomendasi
mereka.
6) Pendekatan swa-mobilisasi: Para pemangku kepentingan (khususnya anggota masyarakat) merencanakan
dan mengorganisir diri mereka sendiri, kemudian dapat memberitahu atau tidak ke
pemerintah mengenai keputusan mereka.
Pemangku kepentingan mengalami berbagai
tekanan yang mungkin dapat memfasilitasi atau menghalangi maksud mereka untuk
aktif berpartisipasi. PengelolaKKP perlu
menyadari kekuatan tekanan ini dan bagaimana kekuatan ini dapat mempengaruhi
partisipasi para pemangku kepentingan. Tidak semua orang dalam masyarakat dapat
atau harus terlibat penuh—karena akan menjadi tidak praktis—namun staf KKP
harus selalu memiliki intuisi yang baik mengenai siapa yang harus terlibat dan
mengapa. Dalam setiap tahapan proses perencanaan, staf KKP perlu mengetahui
hal-hal berikut (dari Francis dkk., 2003):
1) Siapa yang akan terpengaruh oleh tahapan
perencanaan ini?
2) Siapa yang memerlukan masukan?
3) Siapa yang memiliki informasi kunci?
4) Siapa yang harus dilibatkan, dan
bagaimana?
5) Siapa yang akan menggagalkan proses
jika mereka tidak dilibatkan?
6) Siapa atau apa yang mungkin kita
lupakan?
Langkah 4: Membentuk Tim Perencanaan Pengelolaan
Tahapan
utama yang ke dua untuk proses keseluruhan sesungguhnya adalah membuat rencana
pengelolaan yang baru. Hal ini akan melibatkan perumusan dan
kesepakatan atas tujuan akhir (goals)
dan tujuan antara (objectives) yang
dinyatakan secara jelas, mengembangkan rencana strategi dan tindakan dan
membuat—jika diperlukan—badan administratif. Salah satu cara untuk melibatkan
para pemangku kepentingan dalam proses ini adalah melalui rangkaian lokakarya
perencanaan.
Mengembangkan
rencana pengelolaan adalah proses tahunan (multi
years). Kesabaran dan komitmen jangka panjang
terhadap proses sangatlah penting untuk menarik berbagai pemangku kepentingan
bersama-sama, mengatasi konfik yang tidak dapat dihindari dan halangan
administratif, membangun tujuan akhir bersama, dan akhirnya menetapkan rencana
yang praktis. Tetapkan sasaran jangka panjang dalam pikiran Anda setiap saat dengan
kesabaran. Banyak kemungkinan tujuan akhir dan tujuan yang diinginkan, namun
dana dan staf selalu dalam jumlah terbatas.
Oleh karena itu, sangat penting bagi KKP dan pemangku kepentingan agar
fokus pada sasaran baru dan yang terpenting. Identifikasi hasil yang diinginkan
dan berbagi tujuan akhir yang sama akan membantu masyarakat membidik prioritas
utama dari tujuan akhir dan tujuan tersebut.
Melibatkan pemangku kepentingan dalam
proses perencanaan:Pemangku kepentingan dapat mengisi
berbagai peranan dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses perencanaan
pengelolaan. Tidak semua perwakilan pemangku kepentingan diperlukan dalam
tahapan ini. Namun sangat baik jika dapat melibatkan mereka yang memang
memiliki kepentingan, kebutuhan maupun keahlian terhadap isu dan sumber daya
target yang Anda tuju. Meskipun penting untuk melibatkan pemangku kepentingan
dalam pengembangan rencana pengelolaan, semua orang harus paham siapa yang
ditunjuk sebagai pihak yang berwenang legal, dan siapa pengambil keputusan
akhirnya.
Dalam membentuk sebuah tim perencanaan, ada
beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah:
(1) Memilih anggota tim
(2) Memilih ketua tim
(3) Menentukan peran dan tanggungjawab tim
(4) Menentukan cara komunikasi di dalam tim
(5) Membuat pernyataan tujuan dan hasil kerja tim yang jelas
(6) Melibatkan pemangku kepentingan tidak bisa hanya sekali
(7) Memanfaatkan pihak netral sebagai fasilitator
Berikut adalah penjelasan singkat tentang
ketujuh hal di atas.
Memilih anggota tim
Mungkin Anda memiliki anggota tim dengan
latar belakang bervariasi, namun tim tersebut harus sesuai dengan daerah yang
akan dituju dengan berbagai pemangku kepentingan yang mungkin akan terpengaruh
secara langsung atas keputusan pengelolaan Anda. Beberapa faktor yang
menentukan pilihan anggota tim adalah dampak khusus yang mungkin terjadi di
wilayah tersebut; operasional pemerintah, infrastrutur, dan kebijakan yang
mungkin terpengaruh.
Harus ada penasehat ilmiah eksternal di
dalam tim yang dapat mengarahkan para anggota ke sumber daya informasi dan
meringkas informasi ilmiah mengenai bagaimana dampak keterlibatan manusia
dengan format yang tidak terlalu teknis. Anggota tim lainnya yang dapat
dipercaya dapat termasuk beberapa anggota staf (jika Anda telah memiliki
struktur administratif yang memadai). Anggota tim juga harus memiliki
kewenangan untuk membuat perubahan.
Adalah gagasan yang bagus jika strategi
spesifik yang muncul dari proses perencanaan mencerminkan sikap kemitraan dan
kerjasama, dan keterlibatan masyarakat awam adalah hal yang juga penting. Anda
mungkin perlu membuat dewan penasehat eksternal sebagai tambahan tim,
tergantung seberapa besar usaha perencanaan Anda.
Tim harus diberi penjelasan di
awal sebagai pandangan mengenai apa yang telah mereka ketahui tentang sumber
daya di KKP Anda, kondisinya, keterlibatan manusia di dalamnya, dan dampak dari
keterlibatan tersebut. Anggota tim harus tahu dan paham apa yang dapat dan
tidak dapat diinformasikan oleh ilmu pengetahuan saat ini dan seberapa yakin masyarakat
ilmiah mengenai berbagai proyeksi. Ini adalah tahapan yang berharga, tahapan
yang meletakkan dasar pemahaman diantara anggota tim, terutama karena mereka memiliki
derajat pemahaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Tim juga harus merujuk
pada isu prosedural dan membahas bagaimana mereka akan maju dalam proses perencanaan.
Selama proses perencanaan pengelolaan yang
panjang ini, tim dan rencana kerjanya mungkin akan berubah. Tim akan menemukan
bahwa rencana pengelolaan akan mempengaruhi sektor-sektor atau wilayah sumber
daya lain dalam lingkungan yang tidak mereka sadari dari awal, dan mungkin akan
perlu merekrut anggota baru. Sebaliknya, jika ditemukan lebih sedikit atau
perbedaan kerentanan dalam sektor tertentu, beberapa tenaga mungkin tidak
begitu diperlukan. Karenanya, Anda harus mengadakan evaluasi secara berkala
untuk menentukan ketepatan antara anggota tim dan apa yang dituju dalam rencana
pengelolaan. Tindakan tersebut akan memastikan apakah penempatan tenaga telah
benar-benar sesuai selama mengerjakan proses perencanaan.
Memilih ketua tim
Ketua tim harus bertanggung jawab untuk
menyusun timnya dan memimpin usaha tim tersebut. Idealnya, ketua ini akan
diletakkan di tengah, memahami tujuan keseluruhan KKP, dan mampu berkomunikasi
dengan baik dengan semua pemangku kepentingan. Kualitas lain untuk mencari
seorang ketua tim yang cakap adalah:
(1) Pemahaman umum mengenai departemen atau divisi mana yang memiliki
kewenangan yang menjadi bagian KKP.
(2) Keterampilan manajerial, termasuk kemampuan memfasilitasi pertemuan
besar dengan topik yang kompleks dan menjaga tim tetap fokus.
(3) Kemampuan memfasilitasi interaksi kelompok dan mengembangkan komitmen
dari anggota tim untuk merasa memiliki hak kolektif dalam hasil yang sama.
(4) Seorang yang memiliki kepribadian terhormat tanpa adanya agenda
personal maupun institusional yang dapat menimbulkan konflik dengan kerja tim yang
produktif.
(5) Kemampuan berkomunikasi secara gamblang dengan publik, tokoh masyarakat
dan pemerintah.
(6) Pemahaman dasar mengenai penggunaan sumber daya oleh manusia dan
dampaknya terhadap lingkungan pesisir dan laut—meskipun pengetahuan ini dapat
ditingkatkan dengan membaca literatur, pertemuan dengan tenaga ahli lokal,
seminar, dan berbagai moda pendidikan umum yang lain
Menentukan peran dan tanggungjawabtim
Sebuah tim harus terlibat dalam lima tahap
dasar pekerjaan berikut yang efektif bagi tim perencanaan pengelolaanKKP:
(1) Lakukan penelitian mengenai penggunaan tenaga manusia terkini di
wilayah KKP, dampak dan konflik; dan penggunaan, dampak dan konflik yang
diproyeksikan.
(2) Mengidentifikasi wilayah perencanaan prioritas untuk tindakan,
berdasarkan penelitian Anda.
(3) Menetapkan tujuan akhir dan mengembangkan rencana Anda.
(4) Mengimplementasikan rencana.
(5)
Mengukur
kemajuan dan membuat rencana yang terkini.
Umumnya tim bertanggung jawab untuk
menghasilkan dokumen berdasarkan konsensus yang menjelaskan dampak regional
rencana pengelolaanyang diusulkan dan menjelaskan bagaimana dampak tersebut
akan memengaruhi tujuan, hasil dan kegiatan departemen atau program yang
berbeda, dan bagaimana tiap departemen atau program mempersiapkan diri terhadap
dampak tersebut. Ketika sudah dibentuk, tim harus diberi penjelasan mengenai
sumber daya biofisik dan masyarakat yang ada di KKP Anda saat ini, apa yang
dapat atau tidak dapat diinformasikan ilmu pengetahuan pada kita, dan bagaimana
tingkat keyakinan masyarakat ilmiah mengenai berbagai dampak yang diproyeksikan.
Menentukan cara komunikasi di dalam tim
Langkah penting dalam melibatkan pemangku
kepentingan adalah untuk membuat lingkungan kerja yang baik bagi anggota
kelompok yang dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati. Hal ini
tidak akan terjadi dalam satu kali pertemuan, namun akan terbentuk sedikit demi
sedikit dalam kelompok kerja. Ketidaksepakatan dan kesulitan akan selalu ada
kapanpun. Dalam prosesnya memang akan melalui kesulitan ini, dan bagaimana
semua terselesaikan, dapat membuka kesempatan untuk dapat saling mendengarkan,
belajar, dan saling menghormati sudut pandang orang lain. Awal dari proses ini
adalah yang paling lama, karena di saat inilah tim belajar untuk bekerja
bersama. Usaha yang diinvestasikan di depan ini akan menuai hasil yang besar
dalam prosesnya nanti. Saat di mana kepercayaan, komunikasi yang baik, dan rasa
tanggung jawab personal atas suksesnya proses telah didapat, proses untuk
menjadi keputusan akan semakin cepat.
Membuat pernyataan tujuan dan hasil kerja tim yang jelas
Proses yang berbasis pada pemangku
kepentingan akan menghadapi konflik yang tidak dapat dihindarkan. Salah satu
cara untuk menjauhkan kelompok dari perbedaan mereka adalah menemukan wilayah
kesepakatan seperti keinginan atau tujuan umum untuk mewujudkan perbaikan dalam
suatu wilayah. Ketika tujuan dikemukakan dengan jelas dan akhirnya menyepakati
tujuan rencana dibentuknya rencana tata ruang kelautan, Anda membuka kesempatan
bagi tim perencanaan lebih fokus terhadap satu wilayah kesepakatan, sebagai
lawan dari perselisihan.
Sangat penting juga untuk tim perencanaan
agar dapat menyatakan di awal tentang hasil dan keluaran yang diinginkan
sebelum mereka terlibat dalam proses perencanaan tata ruang kelautan. Tujuan
yang diinginkan hanyalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kegiatan
penggunaan sumber daya oleh manusia dan dampak yang terkait dengan KKP Anda.
Atau, untuk menciptakan rencana pengelolaan dan/atau strategi untuk implementasi
rencana. Atau, tujuan sebenarnya adalah untuk menggabungkan sektor-sektor yang
berbeda untuk dapat mempertimbangkan masa depan wilayah tersebut. Mungkin ada
beberapa atau malah semua yang menginginkan hasil dan keluaran seperti itu.
Dalam kasus apapun, hasil dan keluaran tersebut harus dipahami oleh setiap
anggota tim perencanaan sebelum dilibatkan lebih jauh dalam proses.
Melibatkan pemangku kepentingan tidak bisa hanya sekali
Proses partisipatif tidak bergerak maju
dengan sendirinya. Hal tersebut memerlukan tambahan energi yang konstan.
Anggota tim akan terus memerlukan dorongan dan dukunga. Hanya karena mereka
telah berkomitmen terhadap tim perencanaan di awal bukan berarti mereka akan
terus tetap memegang komitmen tersebut selama proses berlangsung. Seorang
fasilitator diperlukan untuk mengarahkan proses agar bisa bergerak maju sesuai
jadwal, tenggat waktu, dan hasil sementara yang terdokumentasi. Ini penting
untuk menciptakan tonggak keberhasilan seiring berjalannya waktu agar tim dapat
merasakan serangkaian keberhasilan kecil yang telah mereka raih. Hal ini akan
memberi dorongan positif bagi keseluruhan tim. Pemangku kepentingan perlu
melihat bukti nyata dan manfaat yang telah didapat dari seluruh proses, langkah
demi langkah. Di saat yang sama, tim perencanaan tidak boleh menyesatkan namun
harus menunjukkan apa yang sekiranya realistis (IMSP).
Memanfaatkan pihak netral sebagai fasilitator
Proses partisipatif yang berhasil selalu
melibatkan salah satu anggota staf yang berdedikasi, yang bertanggung jawabmengoordinasi
dan mengawasi kerja sama antara anggota tim perencanaan berbasis pemangku
kepentingan. Peranan orang ini khususnya fokus pada memfasilitasi dialog dan
organisasi dan bukan menulis isi rencana. Seorang fasilitator atau moderator profesional
secara signifikan akan berkontribusi terhadap pengelolaan yang sensitif dan
seksama serta keterlibatan para pemangku kepentingan. Peranan ini memerlukan
orang dengan keterampilan komunikasi yang baik, fasilitasi, dan bernegosiasi,
dan seseorang yang akan tetap netral dan tidak nampak condong ke pemangku
kepentingan tertentu (IMSP).
Langkah 5: Membentuk tim implementasi
Saatnya untuk membuat semua terwujud!
Rencana pengelolaan telah selesai dan siap diimplementasikan, biasanya melalui
serangkaian kegiatan pengelolaan yang berbarengan seperti berikut ini:
1) Proyek mata pencaharian alternatif (misalnya, para nelayan pengungsi)
2) Restorasi habitat (misalnya, penanaman mangrove)
3) Larangan kegiatan penangkapan ikan (misalnya, terkait musim,jenis
penangkapan ikan, sifat penutupan sementara maupun geografis)
4)
Menetapkan
batas-batasKKP dan memasang tanda-tanda batas.
5) Pendidikan masyarakat secara terus-menerus mengenai penegakan hukum dan
peraturan baru
6) Menciptakan penegakan hukum dan pengawasan terpadu
7) Menciptakan program pemantauan dan evaluasi
Langkah 6: Membentuk tim evaluasi
Termasuk di dalam langkah ini adalah
koordinasi implementasi rencana, perundangan, penegakan hukum, menghasilkan
pendapatan dan tinjauan program tahunan yang sedang berlangsung serta
penganggaran. Langkah ini harus dipandu dengan rencana kerja yang memaparkan
siapa yang memiliki pengawasan langsung terhadap proyek atau program; tata
waktu pelaksanaan; sumber daya yang diperlukan untuk implementasi termasuk
staf, keahlian teknis atau peralatan dan sumber daya finansial; membuat prioritas
kegiatan; pemantauan dan evaluasi; dan kemitraan. Pemangku kepentingan berbeda
yang harus bertanggung jawab untuk berbagai unsur implementasi dapat dimasukkan
ke dalam daftar mitra.
Keberlanjutan Jangka Panjang. Setelah tahap awal implementasi
berakhir, KKP dan wilayah pesisir akan memasuki tahap
pemantauan dan evaluasi jangka panjang berkelanjutan, melanjutkan penjangkauan
masyarakat dan pengelolaanyang adaptif untuk menyesuaikan rencana sebagaimana
yang diperlukan.
Pemantauan
dan Evaluasi. Indikator yang tepat harus dipilih di
awal proses sehingga kondisi awal dapat diukur dan dikaji ulang secara
konsisten.
Masyarakat lalu akan dan harus terlibat
dalam proses pemantauan. Mendorong masyarakat untuk memainkan peran besar dalam
proses ini menimbulkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dan membantu
membangun konsensus pada setiap strategi-strategi baru yang mungkin diperlukan.
Penjangkauan Masyarakat dan Pendidikan: Berbarengan
dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, KKP harus berinvestasi dalam proses
pengelolaan informasi, pendidikan masyarakat dan penjangkauan jangka panjang
yang masih berlangsung. Hal ini sangat membantu dalam mempertahankan
ketertarikan masyakakat dan dapat mencegah mundurnya semangat mereka jika ternyata
hasil positif tidak persis seperti yang diinginkan atau jika terjadi hambatan
tak terduga yang berpotensi menggagalkan rencana. Penjangkauan masyarakat juga
dapat membantu mempromosikan manfaat positif yang mulai terjadi namun belum
begitu terlihat bagi semua anggota masyarakat (misalnya, kenaikan dolar dari pariwisata
berkelanjutan yang menjangkau masyarakat lokal atau peningkatan ukuran ikan
rata-rata secara bertahap).SUMBER:
PUSLATKP, 2014. MODUL A.033101.003.01 Melakukan Kegiatan Persiapan Awal Perencanaan pada Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Didownload dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/modul-pelatihan.
No comments:
Post a Comment