PERIKANAN DAN REGIONAL V (KALIMANTAN) DALAM BERITA DI BULAN APRIL 2012

  http://www.rmol.co/

Inilah Langkah Pecahkan Kasus Laut Indonesia yang Belum Menguntungkan

Sabtu, 02 April 2011 , 09:41:00 WIB

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

ILUSTRASI

RMOL. Rendahnya kinerja sektor perikanan bisa disebabkan karena faktor teknis-internal maupun makro-struktural. Faktor teknis internal adalah faktor-faktor yang ada dalam tanggung jawab para nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan lainnya serta menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sedangkan makro-struktural adalah tingkat suku bunga pinjaman yang sangat tinggi, sekitar 14 persen per tahun. Sebagai perbandingan, suku bunga di Malaysia, Thailand, dan Filipina hanya 3,8 persen; Australia 3 persen; dan Jepang 0,5 persen.

Anggota Komisi IV DPR asal Fraksi PKS, Tamsil Linrung, mengatakan, minimal ada enam langkah strategis yang harus ditempuh dalam upaya pembangunan perikanan Indonesia. Pertama, harus dipastikan bahwa intensitas penangkapan (jumlah kapal ikan dan nelayan) yang beroperasi di setiap wilayah perairan berada pada tingkat yang optimal, tidak melebihi nilai MSY nya (Maximum Sustainable Yield). Kedua, produktivitas dan efisiensi usaha budidaya laut dan tambak yang ada mesti ditingkatkan dengan menerapkan Good Aquaculture Practices sesuai dengan daya dukung lingkungan wilayah setempat. 

Ketiga, infrastruktur dan sarana produksi, baik untuk perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, harus disediakan sesuai kebutuhan di setiap wilayah perikanan di seluruh tanah air. Keempat, program kredit dengan bunga relatif rendah dan persyaratan lebih lunak untuk sektor kelautan dan perikanan, seperti halnya di Malaysia, Thailand, India, Vietnam, China, dan negara-negara maju. Kelima, iklim investasi dan keamanan berusaha harus dibuat lebih kondusif dan atraktif. 

”Dan yang terakhir, tentunya seluruh kebijakan publik (politik-ekonomi) termasuk fiskal dan moneter, ekspor-impor, pendidikan, IPTEK, dan otonomi daerah mesti mendukung sektor kelautan dan perikanan melalui reorientasi pembangunan nasional berbasis kelautan dan kepulauan.” ujar Tamsil yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) dalam pernyataan pers yang diterima Rakyat Merdeka Online, Sabtu (2/4).

Sebelumnya ia mengungkapkan, Indonesia sejatinya bisa menjadi negara perikanan terbesar di dunia dengan total potensi produksi perikanan sekitar 65,1 juta ton per tahun. Lebih besar jika dibandingkan dengan produsen perikanan terbesar di dunia, China, yang hanya memiliki potensi produksi tidak lebih dari 60 juta ton per tahun. Tapi sampai saat ini, sumbangan sektor perikanan terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 2,5 persen.[ald]

  http://www.rmol.co/

Perlu Dukungan Politik untuk Maksimalkan Manfaat Laut

Kamis, 05 April 2012 , 11:21:00 WIB

Laporan: Firardy Rozy

ILUSTRASI HASIL LAUT

RMOL. Ketidakpedulian pemerintah terhadap potensi kelautan mendapat perhatian serius dari mahasiswa. Sebagai bangsa yang letak geografisnya 75 persen adalah laut sudah saatnya pembangunan dititik beratkan pada sektor kelautan. 

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paonganan, desakan itu terungkap di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke IX Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Indonesia (Himitekindo) di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Dalam diskusi itu hadir anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, Direktur Pesisir dan Kelautan Dirjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan M Eko Rudianto dan para dosen Universitas Brawijaya

Menurut Paonganan, dalam rilisnya kepada wartawan (Kamis, 5/4), diperlukan dukungan secara politik dan kebijakan yang terintegrasi untuk memaksimalkan manfaat dari potensi sumberdayaa laut. Hal senada diutarakan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Univeristas Brawijaya, Edi Suprayitno, yang ikut mengajak mahasiswa ilmu dan teknologi kelautan seluruh Indonesia untuk berperan aktif dalam menularkan rasa cinta kelautan dan perikanan ke seluruh Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.

Paonganan menilai dalam kondisi bangsa seperti ini, sudah sepantasnya sektor kelautan menjadi prioritas. Sumberdaya alam yang berlimpah, menjadikan sektor kelautan bisa menjadi tumpuan utama untuk kemandirian bangsa. 

"Jangan kita tutup mata untuk potensi kelautan kita. Kita bisa menjadi negara besar dengan potensi keluatan yang ada," tandasnya.[ald]

 

www.republika.co.id/berita/

 

Jabar Siap Genjot Sektor Perikanan dan Kelautan

Kamis, 05 April 2012, 18:59 WIB

Antara/Arief Priyono

Nelayan mengangkat keranjang berisi ikan hasil tangkapan mereka. (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI - Peningkatan produksi di sektor perikanan dan kelautan di Jawa Barat menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Jabar tahun ini. Hal ini mengingat potensi kelautan dan perikanan yang ada di Jabar cukup besar.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengungkapkan provinsi ini mempunyai panjang garis pantai mencapai 805 km di mana 437 km diantaranya berada di Pantai Selatan. Luas perairan laut di Jabar hampir 290 ribu km persegi. 

Selain itu, provinsi ini juga memiliki potensi lestari sumberdaya ikan sebesar 820 ribu ton/tahun, termasuk potensi perikanan tangkap sebesar 260 ribu ton/tahun.

“Ini patut disyukuri. Karenanya, sudah selayaknya sektor kelautan dan perikanan dijadikan sebagai prime mover (penggerak utama) roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jabar,” tegas Heryawan dalam Acara Peringatan Hari Nelayan ke-52 di Dermaga II Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Kamis (5/4).

Menurut Heryawan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi fokus perhatian Pemprov Jawa Barat. Terutama dengan memacu peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan tangkap melalui program-program yang dapat menyerap tenaga kerja dan memberi nilai tambah. 

Tahun ini, Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran untuk kelautan dan perikanan, diantaranya untuk Penyelesaian Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cisolok Sukabumi dan PPI Cikidang Ciamis. Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pun siap disalurkan kepada 170 kelompok nelayan, termasuk 20 kelompok nelayan dari Kabupaten Sukabumi. 

Selain itu, Pemprov Jabar telah merencanakan pembuatan kartu nelayan untuk 100 ribu nelayan di seluruh Jabar. Pemprov pun siap memfasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan Jabar sebanyak 1.600 bidang, di samping fasilitasi penyediaan rumah ikan di Pantura Jawa Barat.

Redaktur: Chairul Akhmad

Reporter: Ahmad Islamy Jamil

 http://www.kompas.com/

Kementerian Kelautan dan Perikanan Belajar Budidaya Tuna di Australia

Penulis : L Sastra Wijaya | Kamis, 5 April 2012 | 11:10 WIB

KOMPAS IMAGES/BANAR FIL ARDHIIlustrasi: Sejumlah buruh angkut ikan atau disebut dengan panol mengangkut ikan tuna hasil tangkapan nelayan, di pantai Kedonganan, Kuta Selatan, Bali, Rabu (17/8/2011) lalu.

ADELAIDE, KOMPAS.com - Tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja mengunjungi Adelaide untuk mempelajari beberapa hal guna meningkatkan produksi perikanan di Indonesia. Salah satunya adalah melihat budidaya tuna di Port Lincoln, sekitar 660 kilometer dari Adelaide.

Di Port Lincoln kita melihat tuna yang dibudidayakan. Selama ini kan kita hanya melihat tuna ditangkap dari laut. Tetapi di Port Lincoln ini tuna dipelihara dan dibesarkan.

-- Anang Noegroho

 

Tim dari Kementerian dipimpin oleh Anang Noegroho, Kepala Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga berada di South Australia selama tiga hari, dan juga bertemu dengan Akademi Maritim dan Perikanan Adelaide, serta pengajar dari Universitas Adelaide. Tim ditemani oleh staf dari KJRI Sydney, Marviana Sendi Siregar dan Sunarti Ichwanto.

"Ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari kunjungan ini," kata Anang Noegroho, kepada koresponden Kompas di Australia, L. Sastra Wijaya, hari Rabu (4/4/2012) malam. "Di Port Lincoln kita melihat tuna yang dibudidayakan. Selama ini kan kita hanya melihat tuna ditangkap dari laut. Tetapi di Port Lincoln ini tuna dipelihara dan dibesarkan." kata Noegroho lagi.

Port Lincoln sebagai pusat produksi produk laut juga, menurut Noegroho bisa menjadi contoh bagi pengembangan serupa di Indonesia. Selain itu juga, tim berkunjung ke Akademi Maritim dan Perikanan di Port Adelaide.

"Kita sudah menandatangani LOI (letter of intent) untuk bekerjasama dengan mereka, dalam mengembangkan kapasitas profesi sumber daya manusia kita." tambah Noegroho. Sumber daya yang dimaksud adalah bagi mereka yang bekerja di kapal-kapal perikanan di Indonesia, seperti ahli mesin, kapten kapal, dan bagian pengolahan produk.  

"Yang juga menarik, Akademi ini sebenarnya dibangun sendiri oleh industri terkait, bukan oleh pemerintah. Ini juga yang  bisa kita contoh, karena ini merupakan bentuk dari inisiatif kemitraan swasta, yang harus kita dorong di Indonesia," katanya.

Tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini juga bertemu dengan Prof Graeme Hugo dari Universitas Adelaide, ahli masalah migrasi. "Kita ingin memetakan peta migrasi para nelayan kita sehingga bisa lebih mengerti mengenai keadaan mereka." kata Noegroho

Editor : Robert Adhi Ksp

http://www.kompasiana.com/

 

Saya seorang mahasiswa yang menyukai kajian ekonomi sosialis. Anda jangan berpikir bahwa sosialis itu miskin, justru sosialis itu harus kaya. bisa juga mengunjungi saya di http://rudinisirat.blogspot.com/

 

Memakmurkan Rakyat di Hari Nelayan Nasional

REP | 06 April 2012 | 16:17l

Terlupakannya tanggal 6 April sebagai Hari Nelayan Nasional senasib dengan kondisi nelayan Indonesia saat ini. Kondisi mereka kian terpinggirkan oleh industri perikanan swasta bermodal besar yang orientasi keuntungannya hanya untuk perusahaannya sendiri. Hak nelayan Indonesia sering dirampas oleh nelayan asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan teknologi dan kapal besar, jauh dari peralatan nelayan Indonsia yang seadanya dengan menggunakan kapal kecil. Setiap tahun nilai kerugian negara dari pencurian ikan sekitar Rp 30 triliun.

Kondisi diperparah dengan kurangnya political will. Tengok saja Undang-undang kelautan sampai saat ini belum juga diketok palu oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Padahal UU ini sudah masuk ke Senayan sejak pemerintahan Megawati Sokarnoputri. Tetapi, UU saja tidak cukup jika pemerintah masih berpaling dari nelayan. UU hanya akan menjadi goresan tinta di atas kertas putih saja jika nasib nelayan ditentukan oleh nelayan sendiri. Pemerintah saat ini hanya sebagai pengamat serta pencatat transaksi perdagangan ikan yang dilakukan industri perikanan swasta dan pengusaha multinasional dibanding sebagai aktor.

Indonesia yang terkenal sebagai negara maritim kini kurang merasa bangga terhadap kekayaan laut. Pemerintah tidak bangga kepada para nelayan. Saya tidak tahu, apakah sebutan negara maritim menjadi motivasi supaya mengoptimalkan potensi kelautan atau sekadar stempel. Yang jelas Indonesia masih menggantungkan persiadaan ikan dari impor. Selain itu, kontribusi kelautan Indonesia hanya menyumbang 22% dari produk domestik bruto (PDB), dari sektor perikanan masih di angka 3,5%. Sementara negara China, Korea dan Jepang yang luas lautnya separuh dari luas laut Indonesia kontribusi sektor kelautan terhadap PDB di atas 35%.

Pemerintah lebih banyak mengeluarkan energinya pada sektor-sektor di daratan. Sementara sektor kelautan dan perikanan dikesampingkan. Hal ini karena Indonesia selalu bergantung pada negara maju. Industri-industri daratan yang dikembangkan oleh negara maju menjadi tuntutan bagi Indonesia untuk melayani negara maju. Atau suatu kesengajaan negara maju agar ikan di perairan Indonesia bisa dicuri dan dijarah nelayan asing?

Pemerintah belum dapat mengoptimalkan kekayaan laut sebagai sumber pemasukan yang besar bagi negara demi kemakmuran bangsa. Padahal menurut Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri, potensi pendapatan negara yang bisa diperoleh dari kelautan sebesar Rp 7.200 triliun, enam kali lipat dari nilai APBN Indonesia. Sejak Indonesia merdeka 67 tahun silam, telah digariskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Namun pemerintah belum mempergunakan kekayaan laut untuk kemakmuran rakyat. Laut kini hanya menjadi pemandangan dan pembuangan limbah pabrik.

Penyebabnya adalah karena nelayan tidak diberdayakan. Hal ini bisa dilihat dari peralatan yang digunakan sebagian besar masih tradasional. Perahu yang digunakan juga hanya untuk kapasitas kecil, sehingga wilayah tangkapan yang bisa dijangkau masih dekat dengan pesisir. Harga bahan bakar minyak masih memberatkan nelayan, bantuan yang diberikan pemerintah belum dapat membantu nelayan. Kredit bank yang memperumit nelayan juga menjadi persoalan, sehingga rentenir-rentenir bergentayangan menghantui para nelayan. Dengan kondisi seperti itu, hasil tangkapannya hanya untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Nelayan adalah pemilik sah laut karena mereka hidup dan dibesarkan di pesisir laut. Mereka mendiami wilayah perairan dan menerima warisan berupa laut beserta kekayaan yang ada di dalamnya dari nenek moyang mereka. Ikan adalah tangkapan utama mereka. Tanpa itu, mereka akan kehilangan jati diri dan penghidupan. Jika cuaca buruk, mereka tak dapat memenuhi kebutuhannya karena tak bisa melaut. Mereka bisa melaut di saat cuaca mendukung. Berbeda jika peralatan dan teknolonogi yang digunakan memadai tentu bisa mendapatkan tangkapan lebih banyak. Kontribusi terhadap PDB pasti akan naik.

Karena laut tersebut berada di wilayah kekuasaan negara Indonesia, maka pemerintah bertanggung jawab penuh atas semuanya. Nelayan pun menyerahkan haknya kepada pemerintah supaya laut (perikanan) dapat dikelola secara optimal. Pemerintah bukannya mengelola dengan optimal, malah membiarkan industri swasta bersaing dengan para nelayan. Celakanya, kesejahteraan nelayan tidak terangkat dan angka kemiskinan nelayan semakin meningkat. Dari data tahun 2010 yang dilaporkan Bank Dunia, kemiskinan Indonesia mencapai angka 100 juta jiwa dari total penduduk sebanyak 237 juta jiwa. Nelayan penyumbang terbesar angka kemiskinan tersebut.

Mungkin para nelayan merasa kehidupannya sudah tercukupi. Dengan ketercukupan itu mereka merasa bahagia. Tetapi sebagai pemilik kekayaan laut yang begitu besar, itu belum bisa dikatakan layak. Tanggung jawab dan peran pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan harus seimbang dengan kekayaan laut yang dimiliki. Angka kemiskinan versi pemerintah yang katanya selalu turun dari tahun ke tahun juga belum bisa dikatakan wajar jika kekayaan yang tertanam tidak seimbang dengan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jika pemerintah belum juga memberdayakan nelayan, maka harus ada peran dari kalangan tertentu seperti mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kalangan tersebut harus benar-benar murni memberdayakan nelayan, bukan mencari keuntungan ekonomi ataupun proyek. Peran pengusaha besar kurang bisa dipercaya karena hanya mencari keuntungan semata yang ujung-ujungnya nelayan menjadi objek yang dimanfaatkan. Bank tentu masih sedikit yang mau menggelontorkan kreditnya karena nelayan dianggap tidak prospektif. Bank hanya mau memberikan kreditnya kepada industri swasta besar.

Oleh karena itu, peran mahasiswa, LSM ataupun masyarakat sipil lainnya dapat membantu berbagai kebutuhan nelayan dalam melaut, seperti model usaha, penggunaan peralatan atau teknologi, dan pencarian modal untuk semua itu. Peran mahasiswa misalnya memiliki tanggung jawab sebagai bagian tugasnya dari tri dharma perguruan tinggi. Dengan adanya kerja lapangan dan kuliah kerja nyata pada lingkungan nelayan, bisa diarahkan pada pembedayaan nelayan.

Peran LSM saat ini jangan hanya mencari proyek saja dalam pemberdayaan masyarakat. LSM mesti benar-benar murni membantu masyarakat nelayan dalam meningkatkan produksi perikanan. LSM bisa membantu dalam membuat model usaha yang semestinya dilakukan nelayan. Penyuluhan dalam penggunaan alat dan teknologi mesti diberikan supaya tidak kalah dengan nelayan negara lain.

Tentunya peralatan dan teknologi tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mesti ada pihak yang diminta bantuan. LSM bisa melakukan hal itu dengan cara meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) demi kelangsungan ekonomi. Pemda harus disadarkan bahwa nelayan merupakan pintu perekonomian daerah, nelayan juga adalah pintu pendapatan daerah. Di sinilah ujian yang mesti dihadapi LSM karena akan melibatkan dana. Dana ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun kecuali untuk pemberdayaan nelayan.

Bila peran mahasiswa dan LSM ini berhasil memberdayakan nelayan, juga sebagai pintu perekonomian Pemda, kemungkinan besar pemerintah akan memberikan perhatian serius kepada nelayan. Efek positifnya bukan hanya pada kesejahteraan nelayan saja, tapi kekayaan laut sebagai penyumbang terbesar dalam pendapatan negara. Pemanfaatannya adalah untuk kemakmuran bangsa. Derajat nelayan di mata bangsa pun akan terangkat.

www.republika.co.id/berita/

Penuhi Permintaan Pasar, Produksi Rumput Laut di Pantura Digenjot

Sabtu, 07 April 2012, 09:30 WIB

Antara/Zabur Karuru

Dua orang petani budidaya rumput laut memisahkan tali pengikat dengan rumput laut hasil panennya (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan secara terpadu tahun ini. Ini terutama untuk budidaya rumput laut.

Menteri KKP Sharif Cicip Sutardjo mengatakan KKP menetapkan empat komoditas industrialisasi budidaya sektor kelautan dan perikanan, yakni udang, bandeng, ikan patin dan rumput laut.

"Sebagai salah satu komoditas unggulan KKP, budidaya rumput laut mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan," ujar Sharif dalam acara panen raya rumput laut di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (7/4) pagi ini, yang turut dihadiri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Sharif menjelaskan budidaya rumput laut menggunakan modal kerja relatif kecil, dengan teknologi yang mudah dikuasai dengan masa panen realtif pendek, yakni 45 hari. Dengan begitu, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merekrut banyak tenaga kerja.

Data KKP, pada 2011, produksi rumput laut secara nasional mencapai 4,3 juta ton. Sebanyak 95.200 ron merupakan jenis glacillaria kering, utamanya dari Sulawesi Selatan.

Sedangkan produksi dari Jawa Barat baru memberikan kontribusi 2.300 ton atau 2,4 persen secara nasional. Maka itu, KKP bertekad menggenjot produksi rumput laut di wilayah Pantai Utara (Pantura), Jabar. "Tapi, tahun 2011, Indonesia sudah bisa ekspor 1.827 ton dengan nilai total 12,6 juta dolar AS," ujar Menteri KKP. 

Redaktur: Endah Hapsari

Reporter: zaky al hamzah

          (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  ePaper

 

http://koran-jakarta.com/

Sektor Riil

Sabtu, 07 April 2012 | 10:57:23 WIB

Sektor Perikanan

185 Ribu Ha Tambang Udang Direvitalisasi

istimewa

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana merevitalisasi 185.000 hektare tambak udang secara bertahap untuk meningkatkan produksi. Revitalisasi tersebut ditargetkan memacu ekspor udang hingga tujuh miliar dolar dua tahun mendatang.

"Revitalisasi tambak kita lakukan secara bertahap, tahun ini seluas 85 ribu hektare, tahun depan 120 ribu hektare, dan 2012 kita targetkan 185 ribu hektare. Tahun ini kita dapat tambahan anggaran dari APBN-P sebesar 434,8 miliar rupiah," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Selamet Subiyanto, kepada Koran Jakarta, Jumat (6/4).

Revitalisasi, kata Selamet, akan dilakukan terhadap tambak tradisional yang rata-rata produktivitas udang per hektarenya sebesar empat ton setiap siklus panen menjadi delapan ton per hektare seperti hasil dari tambak tradisional plus, sedangkan tambak udang semiintensif akan dipacu produktivitasnya dari 20 ton menjadi 22 ton per hektare.
Menurut Selamet, untuk merealisasikan revitalisasi tersebut, Ditjen Perikanan Budidaya sudah mendapatkan tambahan anggaran dari APBN-P sebesar 434 miliar rupiah serta anggaran 59 miliar rupiah untuk rehabilitasi saluran, pendalaman tambak, dan perbaikan tanggul sehingga dari sisi teknis, perbaikan saluran primer dan tersier juga akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan perbaikan saluran tersier akan dilakukan KKP.
"Selain perbaikan fisik, kita juga siapkan benih atau benur berkualitas. Kita sudah punya teknologi yang mampu menjaga udang dari serangan virus IMNV sehingga serangan virus itu tidak lagi mewabah," ujarnya.
Untuk meredam virus udang, kata Selamet, KKP akan membangun satu laboratorium di sentra lokasi tambak yang memiliki luasan 50-60 hektare serta menyiapkan penyuluh untuk mendampingi pembudi daya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, menyebut dalam revitalisasi tambak di Jawa, KKP akan menyiapkan 25-30 petambak udang di setiap kabupaten untuk menggarap 2.000 hektare lahan tambak.
"Nanti petambak akan didampingi 10 penyuluh di tambak-tambak itu. Revitalisasi kita harapkan mendorong produktivitas.
Dengan 8.000 petambak udang, kita harapkan kontribusi devisa bisa meningkat signifikan. Saat ini nilai ekspor udang kita 3,2 miliar dollar dan kita targetkan meningkat menjadi tujuh miliar dolar AS," paparnya.

Menurut Cicip, selama ini, kontribusi ekspor udang terhadap produk perikanan mencapai 33 persen dan ditargetkan naik menjadi 40 persen tahun ini. aan/E-3

www.republika.co.id/berita/

 

KPP-Kadin Dorong 'Mari Makan Ikan'

Sabtu, 07 April 2012, 03:05 WIB

MAKAN IKAN. Sejumlah siswa mengikuti kegiatan bakar ikan bersama, di KB-TK Al Falah Surabaya, Selasa (10/5). Kegiatan bakar ikan yang diikuti 150 siswa tersebut, bertujuan untuk mengenalkan manfaat mengkonsumsi dan cara mengolah ikan yang benar dan sehat.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sepakat bersinergi mendorong Program Gerakan Mari Makan Ikan (Gemarikan).

"Program Gemarikan penting dibudayakan karena kini masyarakat belum banyak yang mengonsumsi ikan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo dalam diskusi bersama Kadin di Jakarta sebagaimana disampaikan Kapusdatin KKP Indra Sakti di Padang, Sabtu (7/4).

Menurut menteri, pemerintah bertugas menyosialisasikan Program Gemarikan dalam kehidupan keseharaian masyarakat. Program Gemarikan, kata dia, berhubungan erat dengan peningkatan taraf kesejahteraan nelayan yang sebagian besar masih hidup memprihatinkan.

"Karena itu peningkatan konsumsi ikan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan," katanya. Selain itu, Sharif menyatakan apresiasinya atas partisipasi dunia usaha khususnya para anggota Kadin yang mulai melirik sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan data KKP tercatat tingkat konsumsi ikan nasional tahun 2009 mencapai 29,08 kg/kapita/tahun, 2010 sebesar 30,48 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2011 rata-rata adalah 31,64 kg/kapita atau mengalami peningkatan rata-rata 3,81 persen dibandingkan konsumsi tahun 2010.

Redaktur: Yudha Manggala P Putra

Sumber: Antara

  http://www.rmol.co/

KKP Genjot 5,1 Juta Ton Produksi Rumput Laut
Ekspor Sampai Ke Eropa

Selasa, 10 April 2012 , 08:00:00 WIB

ILUSTRASI, RUMPUT LAUT

RMOL. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatan produktivitas ke­lautan dan perikanan secara ter­padu tahun ini. Salah satunya me­lalui kebijakan industrialisasi per­ikanan budidaya.

Menteri Kelautan dan Per­ika­nan Sharif Cicip Sutardjo me­ngatakan, industrialisasi per­ikanan budidaya merupakan upa­ya untuk meningkatkan pro­duk­tivitas, nilai tambah dan daya saing. Menurutnya, KKP telah menetapkan empat komoditas industrialisasi untuk perikanan budidaya, yaitu udang, bandeng, patin dan rumput laut.

“Khusus untuk budidaya rum­put laut, potensinya cukup besar untuk dikembangkan,” ujar Cicip saat acara panen raya rumput laut di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (7/4).

Cicip menjelaskan, budidaya rumput laut menggunakan modal kerja yang relatif kecil dengan teknologi yang sudah dikuasai serta masa tanam yang relatif pendek, yaitu sekitar 45 hari. Hal itu memungkinkan usaha bu­didaya rumput laut dapat me­ningkatkan pendapatan masya­rakat setempat sekaligus me­nye­rap banyak tenaga kerja.

“Potensi budidaya rumput laut sangat besar, karena panjang ga­ris pantai Indonesia mencapai 95.000 kilometer, sehingga ke depan komoditas itu akan men­jadi fokus pengembangan.Untuk tahun ini, KKP menargetkan produksi rumput laut 5,1 juta ton serta menjadikan Indonesia se­ba­gai produsen utama rumput laut di dunia,” jelas menteri asal Partai Golkar ini.

Berdasarkan data KKP, pada 2011 produksi rumput laut In­do­ne­sia secara keseluruhan men­capai 4.305.027 ton. Sebanyak 95.200 ton merupakan produksi rumput laut jenis glacilaria sp kering. Tahun 2011 Indonesia juga telah meng­ekspor agar-agar (hasil olahan rum­put laut) sebesar 1.827 ton de­ngan nilai total 12,6 juta dolar AS.

Menurut Cicip, selama ini rum­put laut Indonesia diekspor ke China dan Eropa. Ia me­ngakui, volume ekspor rumput laut saat ini masih kecil. Selain itu, in­dustri pengolahan rumput laut di dalam negeri juga masih ke­ku­rangan pasokan.  [Harian Rakyat Merdeka]

PASAMAN BARAT

PUSAT INFORMASI PASAMAN BARAT

http://pasamanbarat.com/

 

KKP Serahkan Bantuan Rp 34,3 Miliar

Posted By Pasamanbarat On April 10th, 2012 08:24 PM | Berita, Pasaman Barat, Sumatera Barat

Sebagai sentra tuna diwilayah barat Indonesia, Sumbar juga sebagai sentra pengolahan produksi perikanan.

PADANG, pasamanbarat.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sharif C. Sutardjo, menyerahkan bantuan sebesar Rp 34,3 miliar bagi pengembangan perikanan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

“Bantuan tersebut dapat dimaksimalkan untuk pengembangan sektor perikanan di wilayah Sumbar ini,” kata Sharif saat menghadiri acara Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Perikanan (GEMPITA) Regional Wilayah Sumatera di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Padang, Sumatera Barat, hari ini (10/4).

Bantuan pemerintah tersebut diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), juga kepada sejumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Dalam keterangan resmi KKP hari ini (10/4), rincian bantuan dimaksud adalah, Rp 2,107 diserahkana kepada Provinsi Sumbar, Kota Padang senilai Rp 4,37 miliar, Kab. Tanah Datar Rp 576 juta, Kab. Pesisir Selatan Rp 8,9 miliar, Kab. Pasaman Barat Rp 1,95 miliar, Kota Payakumbuh Rp 688 juta, Kab. Mentawai Rp 2,95 miliar, Kab. Padang Pariaman Rp 2,17 miliar, Kota Pariaman Rp 660 juta, Kab. Agam Rp 7,19 miliar, Kab. 50 Kota Rp 325 juta, Kab. Dharmasraya Rp 325 juta, Kab. Solok Rp 585 juta, Kab. Solok Selatan Rp 260 juta, Kab. Sijungjung Rp 325 juta, Kota Bukit Tinggi Rp 325juta, Kota Sawah Lunto Rp 260 juta, Kota Padang Panjang Rp 260 juta, dan untuk Pesantren senilai 150 juta.

Selain itu, KKP juga menyerahkan bantuan lain berupa kapal, peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan tangkap dan budidaya, peralatan pengolahan hasil perikanan, pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT), solar package dealer nelayan (SPDN), pabrik es, mini cold storage, excavator, karamba jaring apung, model usaha berbasis kelompok masyarakat, beasiswa pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan beberapa jenis bantuan lainnya.

Tak hanya itu, diserahkan juga 300 Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan, 25.000 kartu nelayan, sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) diwakili UPR Kota Padang, dan Sertifikat HACCP kepada perusahaan pengolahan tuna.

Sharif menyebut, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir dibutuhkan dalam mendukung produksi perikanan tangkap di Sumbar, khususnya komoditi Tuna, Tongkol, dan Cakalang (TTC).

“Sebagai sentra tuna diwilayah barat Indonesia, Sumbar juga sebagai sentra pengolahan produksi perikanan serta kawasan minapolitan di PPS Bungus merujuk Perpres Nomor 28 tahun 2008. Pelabuhan ini merupakan salah satu di antara lima lokasi program percontohan terkait dengan komoditas unggulan untuk perikanan tangkap,” terang Sharif.

Lokasi lainnya terletak di PPS Nizam Zaman,  PPN Pelabuhan Ratu, PPS Bitung dan PPN Ambon. Melalui penetapan lokasi tersebut KKP menargetkan dapat menaikkan produksi tuna pada tahun ini sebesar 75,12 ribu ton kemudian pada tahun 2014 dapat melonjak hingga mencapai 87,84 ribu ton. (Pio / Pio)

 Sumber: Jaringannews.com

http://www.suaramanado.com/

Rabu, 11 April 2012 – 20:16 WITATelah dibaca 167 kali

Menteri Kelautan dan Perikanan Kunjungi Bitung

Menteri (tengah berkacamata) melihat master plan pengembangan kawasan pelabuhan perikanan.

Menteri kelautan dan perikanan Sharif C. Sutardjo didampingi dirjen tangkap Ir. Heriyanto Marwoto.MS. kepala badan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap Ir. Syarif Widjaja.Ph.D, kapusdatin Indra Sakti bersama staf ahli kementerian Dr. Sunoto, dan Dr. Suseno.MM. berkunjung di kota Bitung.

Rombongan disambut oleh wakil walikota Bitung M.J.Lomban. SE.MSi dan sekretaris daerah Drs. Edison Humiang, MSi. rombongan dijamu makan siang di rumah jabatan walikota Bitung. menurut Sutardjo bahwa Bitung merupakan daerah ungulan di Bidang perikanan yang ada di Indonesia, dengan ditetapkan Bitung sebagai kawasan Minapolitan tentunya harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah pusat untuk mendorong suksesnya pembangunan kawasan yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

“Menjadi tangung jawab pemerintah pusat untuk melakukan pemantauan dan kunjungan langsung kelapangan agar berbagai kekurangan akan segera diperbaiki terutama menyangkut fasilitas di bidang perikanan, dan pemerintah pusat akan siap membantu berbagai kebutuhan dunia perikanan hal ini juga guna mendorong kawasan ekonomi khusus yang akan ditetapkan pada bulan Mei nanti”, ujar Sutardjo.

Selanjutnya Sutardjo bersama rombongan dengan didampingi wakil walikota Bitung menuju akademi perikanan Bitung APB untuk melihat kegiatan para taruna sekaligus meresmikan pembangunan gedung teknologi perikanan, dan penggunaan pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Bitung yang merupakan pangkalan pengawasan Indonesia timur membawahi 9 provinsi yang terletak dikawasan Naemundung kelurahan Aertembaga dua, dan kunjungan ini berakhir di pelabuhan perikanan Aertembaga.

Lomban berharap melalui kunjungan ini akan memacu percepatan pengembangan kawasan minapolitan dan kawasan ekonomi khusus sehingga akan bermanfaat dan mendongkrat perekonomian di kota Bitung.

Turut hadir dalam kunjungan ini bupati Minahasa Drs. Stevanus V. Runtu, Kadis Perikanan provinsi SULUT Ir. Tonny Korah dan kadis perikanan kota Bitung Ir. Hengky Wowor.

(red/eln) 
Penulis: Redaksi SuaraManado.com
Editor: Ellen

Panen Raya Kerapu Tiger

Post : 13-04-2012 
Sumber : http://www.kepriprov.go.id

Panen perdana Ikan Kerapu jenis Tiger sukses besar. Para nelayan budidaya berhasil memanen kurang lebih 5000 ekor ikan kerapu tiger atau setara dengan 3 ton dalam sekali panen. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Bintan, Ir. Tatang mengkalkulasikan panen perdana kali ini senilai Rp500 juta.

 "Tiap kilonya, pengusaha membayar sebesar 23,5 dollar. Jika dikalkulasikan, mencapai setengah miliar," kata Tatang di Selat Bintan II Desa Pengujan kecamatan Teluk Bintan, Selasa (10/4/2012). Untuk mempermudah, Pemkab Bintan menyalurkan uang tersebut lewat bank."Duitnya langsung disimpan di bank," Tatang lagi.

Nantinya, dana hasil penjualan ini 10 persennya akan disisihkan untuk perbaikan dan pemeliharan keramba. Lalu, katanya, 25 persennya dialokasikan untuk pembelian bibit dan sisanya sekitar 65 persen untuk pakan dan obat-obatan.

Menurut Tatang, panen kali ini tak lepas dari bantuan pemerintah Provinsi Kepri. "Pada 21 Juni 2011 lalu, Pemprov Kepri telah menebar benih ikan kerapu ini melalui kelompok Damai Sejahtera. Dan hari ini kita saksikan bersama panen perdana ini," katanya.

Sementara itu, Bupati Bintan, Ansar Ahmad mengatakan bahwa Pemkab Bintan siap mendukung program prioritas Pemprov Kepri. "Pemkab Bintan siap menjalankan program prioritas yang dijalankan pak Sani. Bahkan, kami siap menjadkan Bintan sebagai Kabupaten Kerapu," tegas Ansar.

Keseriusan Pemkab Bintan, kata Ansar dapat dilihat dari banyaknya keramba yang terdapat di Kabupaten tersebut. Untuk tahun lalu, Bintan mendapat bantuan sebanyak 48 keramba. "Artinya, ada 480 nelayan terlibat dan 70 ribu bibit yang disalurkan. Karena, lewat program budidaya ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan," kata Ansar .

Untuk itu, Ansar berharap kedepan Pemprov dapat terus meningkatkan program ini dikabupaten Bintan. "Kami berharap, program ini dapat ditingkatkan lagi kedepannya," harap Bupati.

Menanggapi hal ini, Gubernur Provinsi Kepri, Drs Muhammad Sani mengaku gembira dengan berhasilnya program ini. "Yang saya pikirkan adalah bagaiman meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Kedepan, saya harap seluruh rumah masyarakat disini sudah bagus-bagus," kata Gubernur.

Untuk itu, Muhammad Sani berjanji program ini kedepan, akan lebih tingkatkan lagi. "Akan kami tingkatkan dengan lewat kerjasama yang lebih baik lagi antar provinsi dan kabupaten," pungkas Gubernur. (humas-www.kepriprov.go.id.)

Berita

Dinas Perikanan Target Kembangkan Satu Juta Ekor Ikan

Rabu, 18 April 2012, 14:42 WIB  Dikirim oleh:wawan pada ( 84 kali dibaca )

Jayapura, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Jayapura menargetkan pengembangan satu juta ekor ikan air tawar, kata Kepala DKP kabupaten Ir, Frangklin Mananoma pada Sentani News, pekan kemarin. Menurut dia, Kabupaten Jayapura terdiri dari empat wilayah pembangunan, yang masing-masing daerah memilki karakteristik dan potensi alam yang berbeda. Sama halnya dalam mata pencaharian. Masyarakat yang mendiami wilayah pembangunan satu dan dua, memiliki pencaharian sebagai nelayan. Karena daerah itu, hampir 80 % terdiri dari wilayah perairan. Sementara wilayah pembangunan tiga dan empat, dalam hal berburu dan berkebun. Khusus diwilayah pembangunan satu dan dua, usaha yang digeluti masyarakat rata-rata pada bidang perikanan atau budi daya ikan air tawar karena adanya salah satu danau terbesar di Indonesia yakni Danau Sentani. Pemerintah setempat terus berupaya memberikan perhatian serius bagi masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Frangklin menjelaskan, pada tahun 2012 ini, pihaknya memiliki sejumlah program unggulan, salah satunya adalah pengembangan usaha budidaya perikanan danau. “Untuk menjawab program tersebut, kami menyediakan benih ikan di balai benih ikan Kampung Sereh Distrik Sentani. Bibit ikan ini kami siapkan bagi semua lapisan masyarakat yang ingin berusaha budidaya ikan, khusus ikan air tawar, “ katanya. Benih ikan tersebut lanjut dia, selain disiapkan untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah, juga bagi kebutuhan luar daerah Kabupaten Jayapura. Benih ikan yang di siapkan untuk sementara ini hanya benih ikan nila dan ikan mas. Mananoma menjelaskan, target pembibitan ikan yang sedang di kembangan dibalai benih ikan Kampung Sereh diperkirakan sebanyak satu juta ekor dari empat puluh kolam yang telah di siapkan pihaknya. “Kami predisksikan bahwa satu juta ekor ikan baik ikan nila maupun ikan mas yang kami kembangkan ini mampu memenuhi kebutuhan, “ tegasnya. Dilihat pesatnya perkembangan di Kota Sentani dan sekitarnya, serta maraknya usaha-usaha warung makan, usaha budidaya ikan air tawar ini sebenarnya mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. “Budidaya ikan air tawar yang di kembangkan masyarakat pada beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya telah memberikan manfaat ekonomis yang sangat baik. Sebab itu, kami selaku instansi tekhnis sedang berupaya menyampaikan kepada masyarakat agar terus mengembangakan usaha budi daya air tawar ini,”pungkas Frangklin. (Yft/Ism/Sn) [Sentani News]

 

 

 

 

 

 

www.republika.co.id/berita/

 

'SBY Harus Tegur Menteri Kelautan'

Kamis, 19 April 2012, 06:52 WIB

Antara/Arief Priyono

Nelayan mengangkat keranjang berisi ikan hasil tangkapan mereka. (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menindaktegas Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Bakorkamla, karena mengabaikan pemerasan kepada nelayan.

88 Nelayan dituding melanggar kewilayahan sehingga ditangkap aparat dinas kelautan dan perikanan. Keluarga nelayan tidak diberitahukan secara resmi bahwa saudara mereka ditangkap. Tidak ada juga kuasa hukum yang mendampingi 88 nelayan asal Jawa Tengah tersebut.

Upaya penyelidikan dan pemberian sanksi seberat-beratnya perlu diberikan kepada oknum-oknum, baik dari pihak kelautan dan perikanan maupun Bakorkamla. Aparat dari dua lembaga ini diduga melakukan pelanggaran admininistratif dan tindak pidana pemerasan.

"Presiden SBY perlu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada 88 nelayan dan keluarganya atas kesewenang-wenangan negara di laut", jelas Pelaksana Tugas Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, saat dihubungi, Kamis (19/4).

Sejumlah 88 nelayan dan 6 kapal asal Jawa Tengah yang ditahan sejak Ahad kemarin, dibebaskan dari status tahanan lepas di Pelabuhan Rakyat Kampung Baru, Balikpapan, Rabu (18/04) dini hari. Sekitar pukul 08.00 WITA, mereka kembali melaut pulang ke kampung halaman, yakni Rembang dan Juwana.

Redaktur: Hafidz Muftisany

Reporter: Erdy Nasrul

  http://www.rmol.co/

Di Depan Taruna, Alex Paparkan Alasan Maju dalam Pilkada Jakarta

Kamis, 19 April 2012 , 21:26:00 WIB

Laporan: Dede Zaki Mubarok

ALEX-NONO/IST

RMOL. Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin-Nono Sampono bagi-bagi resep jadi pemimpin sukses di hadapan para mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Jakarta, Kamis (19/4). 

STP merupakan sekolah yang dibawah kendali Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
          
Rektor STP, DR Jojo Juarsa MM mengungkapkan, kehadiran Alex Noerdin di kampus pencetak tenaga ahli bidang perikanan sebagai kado ulang tahun STP ke 50. Untuk itu, kehadiran Alex dalam kuliah umum sangat penting bagi taruna-taruni STP, terutama bagaimana kiat dalam memajukan potensi daerah seperti yang dipaparkan Alex.
          
“Kuliah umum ini penting sebagai bekal para taruna untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat di kampus ini ketika terjun ketengah masyarakat nanti,” kata Jojo. 

Alex hadir bersama Nono Sampono kompak mengenakan kemeja putih. Alex yang juga Gubernur Sumatera Selatan ini memaparkan kondisi geografis Sumatera Selatan yang 191 kali luas Jakarta yang terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 kota, memiliki potensi yang luar biasa  baik potensi laut maupun sungai.
“Jadi potensi perikanan dan kelautan Sumsel luar biasa besarnya,” kata Alex dalam kuliah umumnya yang bertajuk Kiat-Kiat Kesuksesan Alex Noerdin Sebagai Pemimpin Dalam Menjalankan Strategi Program Pembangunan Daerah.

Alex lantas memaparkan keberhasilan Sumsel sebagai pemasok beras nasional. Bahkan Sumsel menjadi pemasok terbesar. Kemudian untuk perikanan, lanjut Alex, ada 900 hektare yang siap digarap, begitu juga untuk batubara, gas dan minyak bumi.

“Kita sangat kaya, bahkan gas kita sudah diekspor ke Singapura,” kata Alex Noerdin.
            
Dalam kesempatan itu pula, Alex memberikan sumbangan kepada STP berupa 10 komputer dan 2 printer. Alex juga berjanji akan memberikan sebuah bus untuk kampus lantaran sudah tidak memiliki bus yang layak untuk kegiatan mahasiswanya.

”Insya Allah akan saya berikan bantuan sebuah bus. Itu dikirim dari Sumsel, bagaimana kalau nanti saya jadi di Jakarta, mungkin bisa lebih dekat dan tidak menyebarang lautan,” canda Alex.

Alex juga melontarkan alasannya maju bertarung DKI-1. “Saudara saudara lihat wajah suram Jakarta . Banjir, macet, sampah dan beragam masalah sosiallainnya. Bayangkan, sungai Ciliwung yang berada di tengah kota , kumuh dan penuh sampah. Anehnya, Jakarta dapat Adipura, padahal kondisinya seperti itu,” sindir Alex.

Alex tidak hanya memberikan resep sukss jadi kepala daerah, tapi juga resep sukses sebagai kepala keluarga. Alex mengatakan, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ia memberikan yang terbaik untuk keluarga, termasuk pendicikan bagi anak-anaknya.

”Dody Reza Alex kini menjadi anggota DPR RI, saya selalu mendapat dukungan dari keluarga sehingga saya bisa sukses dalam karier dan keluarga,” tandas Alex.

Nono Sampono yang diminta Alex untuk memberikan sambutan juga mengatakan, dirinya dan Alex punya konsep yang jelas untuk membangun Jakarta.

”Saya dan Alex punya konsep agar Jakarta menjadi kota pelabuhan. Untuk itu, pengembangan potensi perikanan yang cukup besar di Jakarta harus dikembangkan dan kita punya komitmen untuk itu,” kata Nono Sampono. [arp]

  http://www.rmol.co/

Demokrat Desak Menteri Sharif Realisasikan Program Pro Rakyat

Selasa, 24 April 2012 , 17:13:00 WIB

Laporan: Zulhidayat Siregar

HERMAN KHAERON/IST

RMOL. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang saat ini dipimpin politisi Golkar Sharif Cicip Sutardjo, segera merealisasikan program-program pro-rakyat guna percepatan kemandirian rakyat.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dalam acara Panen Raya di Desa Ujungsemi,  Kaliwedi, Cirebon, (Selas, 24/4).

"Saya minta agar KKP lebih proaktif merealisasikan program-program pro-rakyat gar segera hadir di tengah masyarakat. Jika sampai terlambat, akan berdampak kemandirian rakyat menjadi terhambat serta serapan APBN juga terhambat," katanya.

Ketua Departemen Pertanian DPP Partai Demokrat ini menjelaskan, program-program pro-rakyat dari KKP antara lain, program Pengembangan Usaha Mina Desa (PUMP), Kebun Benin Rakyat (KBR), serta Penanaman Bibit Pohon Bakau di tepi sekitar lokasi tambak dan di tepi pantai.

Sementara itu, Perwakilan dari Direktur pada Ditjen Perikanan Budidaya KKP, Fatma, menjelaskan, KKP memiliki sejumlah program untuk para petani petambak ikan maupun udang.

Program tersebut meliputi penanaman bibit pohon bakau yakni sebanyak 75.000 bibit pohon untuk setiap kabupaten. "Penanaman pohon bakau atau mangrove ini bermanfaat untuk memberikan perlindungan kepada ikan dan udang sekaligus menyerap polusi air sehingga air tambak menjadi lebih  bersih," katanya.

Program lainnya, kata dia, adalah bantuan modal untuk pembudidayaan perikanan darat yakni sebesar Rp2 miliar per kabupatan atau sekitar Rp65 juta per desa yang mendapat prioritas. Ia menambahkan, KKP juga memiliki program bantuan Kebun Bibit Raya (KBR) untuk para petani tambak di desa-desa yang mendapat prioritas.

"Desa-desa yang ingin mendapat bantuan, program agar segara mengusulkannya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan setempat," jelasnya. [zul]

http://www.suarapembaruan.com/

BPPI Semarang Kembangkan BBG untuk Kapal Nelayan
Sabtu, 28 April 2012 | 9:23

Ini contoh pemakaian BBG untuk perahu nelayan. [Google]

[SEMARANG] Mengantisipasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang, Jawa Tengah, mengembangkan bahan bakar gas (BBG) untuk kapal penangkapan ikan. 

Penggunaan BBG tersebut bisa menghemat 36 persen sampai 62 persen. 

BBPPI Semarang telah menguji coba pengunaan Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). 

Untuk CNG, bisa menghemat sampai 62 persen. Menurut Kepala BBPI Bustami Mahyuddin di Semarang, Jumat (27/4), saat ini  sudah dipasang pada kapal penangkapan ikan nelayan di Pasuruan sebanyak 245 tabung dengan CNG. 

Apabila menggunakan CNG, peghematan operasional bisa mencapai Rp 26.000 atau 37 persen per hari. Kendalanya, CNG sulit didapat di banyak tempat, karena belum ada stasiun pengisiannya. 
Sementara itu, untuk LPG penghematannya bisa sampai 45 persen , sehingga dalam sehari nelayan bisa menghemat Rp 9.000.    

Apresiasi
Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Heriyanto Marwoto mengapresiasi inovasi dan perekayasaan BBPPI Semarang tersebut, karena selain efisien, juga ramah lingkungan. 

Program ini telah diujicoba pula di Jepara khusus BBG dengan LPG. Selanjutnya akan diusulkan agar ada kebijakan bagi nelayan secara nasional. Bahkan, menurut Marwoto hasil temuan konventer kit UGM untul mobil bisa dipertimbangkan untuk kapal nelayan. 

"Kalau bagus kita akan manfaatkan karya tabung karya UGM itu,” ujar Marwoto. 

Diakui BBM memang masih masalah bagi nelayan. Premiun digunakan nelayan dengan perahu tempel  yang PK-nya kecil dan populasinya dominan. SPN  268 41 di antaranya tidak operasional sementara pelabuhan perikanan 816 masih kuran 350 SPBN. 

Memang masalah BBM sangat krusial bagi nelayan. Dari segi harga tidak ada masalah, cuma masalah kelangkaan sehingga nelayan terpaksa membeli dari pihak lain dengan harga Rp 6.500 sampai Rp 7.000. 

Kalau mau naik, samapai Rp 6.000 tidak ada masalah, tetapi lebih penting adalah ketersediaan BBM. KKP berusaha agar ketentuan BBM nelayan terpenuhi dengan cara baik. 

Selama ini, nelayan membelinya dengan jerigen sehingga rawan. Nelayan secara sah dapat secara sah membeli BBM di SPBU sekitarnya. 

Selama ini sudah dilaksanakan di Serang, Manado dan Bitung dengan menggunkan kartu yang diketahui SPBU dan aparat kepolisian. 

Kalau itu jalan ada pola subsisdi penggunaan BBM yang oleh nelayan dengan barcode atau smart card, namanya kartu kapal yang akan dikeluarkan oleh KKP. 

BBPPI Semarang telah dan sedang meakukan inovasi perekayasaan teknologi tepat guna untuk keperluan nelayan menangkap ikan. 

Terdapat 70 inovasi, di antaranya pembuatan rumah atau apartemen ikan dari plastik polyprophelyn yang merupakan bahan daur ulang. [142/M-15]

 http://www.kompas.com/

 Sabtu, 29 September 2012 | 10:08 WIB

PERIKANAN

Akses Modal Lemah, Nelayan Sulit Bangkit

Rabu, 11 April 2012 | 04:51 WIB

Jakarta, Kompas - Dukungan permodalan yang masih lemah terhadap sektor kelautan dan perikanan menghambat nelayan untuk bangkit dari keterpurukan. Program pembiayaan bagi usaha kecil menengah berupa kredit usaha rakyat serta kredit ketahanan pangan dan energi hingga kini masih sulit dijangkau oleh nelayan.

Demikian hasil wawancara Kompas dengan nelayan di Jawa Barat dan Jawa Tengah selama sepekan terakhir. Program bantuan kredit usaha rakyat (KUR) yang tanpa agunan sulit diakses oleh nelayan di sentra-sentra produksi ikan.

Kastari, Ketua Kelompok Nelayan Anggota Koperasi Unit Desa Karya Mina Kota Tegal, mengaku pernah mengajukan pinjaman KUR ke salah satu bank BUMN di Kota Tegal. Akan tetapi, pihak bank tetap mensyaratkan agunan berupa sertifikat tanah dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

”Mereka bilang, kalau mau tanpa jaminan, silakan ke bank di Jakarta saja. Bank di sini tidak bisa melayani KUR tanpa agunan,” kata Kastari menirukan alasan penolakan pihak bank.

Nelayan kecil yang memiliki kapal berbobot mati di bawah 3 ton itu sudah mengajukan kapal tersebut untuk dijadikan sebagai agunan, tetapi ditolak oleh bank.

Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari mengatakan, memang tidak semua bank menyalurkan kredit, termasuk KUR. Hal itu bukan karena perbankan enggan menyalurkan kredit.

”Penyebabnya adalah hierarki perbankan. Bank Rakyat Indonesia, misalnya. Secara hierarki, ada bank yang mengklasifikasikan menjadi kantor kas, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor unit, serta gerai,” ujar Choirul.

Selain perbankan pelaksana KUR, pemerintah selama setahun juga melibatkan bank pembangunan daerah (BPD). Sebanyak 26 BPD dilibatkan guna mengucurkan KUR untuk mendongkrak target pemerintah dalam menyalurkan KUR sebesar Rp 20 triliun.

”Sayangnya, tak semua BPD berada di dekat daerah perkampungan nelayan,” ujar Choirul.

Tidak penuhi syarat

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengungkapkan, dana KUR yang tersedia di 11 bank pelaksana hingga kini masih rendah terserap untuk kegiatan sektor kelautan dan perikanan.

Pola pembiayaan melalui akses perbankan dilaksanakan melalui program KUR serta kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) bagi usaha kecil sektor kelautan dan perikanan.

Angka serapan tersebut rendah karena usaha perikanan dinilai tidak memenuhi syarat perbankan. Persyaratan itu di antaranya jaminan tambahan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi serta persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis.

Vice President Retail Business Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Edy Awaludin menjelaskan, permasalahan utama dalam kredit perbankan bagi sektor perikanan, antara lain, asuransi yang mampu menutup risiko. Saat ini, yang ditutup oleh asuransi adalah untuk kapal berbobot mati 30 ton atau lebih dengan bahan nonkayu.

”Untuk nelayan dengan kapal kecil, sekitar 5 ton, tidak bisa ditutup asuransi,” kata Edy.

Solusi yang digunakan BNI, antara lain, menerapkan sistem inti plasma bagi nelayan yang akan mengajukan kredit. Keberadaan bapak angkat bagi nelayan akan memudahkan bank mengucurkan kredit bagi nelayan.

”Bapak angkat ini juga bisa berupa koperasi nelayan,” ujar Edy.

Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit UMKM untuk sektor perikanan per Januari 2012 sebesar Rp 2,531 triliun. Kredit sektor perikanan dari bank perkreditan rakyat Rp 73 miliar.

Pada Oktober 2011, Gubernur BI Darmin Nasution serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menegaskan kesepakatan bersama mengenai kapal nelayan berukuran 20 meter kubik atau berbobot mati 5 ton yang bisa dijadikan agunan. Hal ini memudahkan pembiayaan nelayan.

(idr/lkt/gre/who/nit/mhf/eki)

Editor :

  http://kalteng.tribunnews.com/

  http://banjarmasin.tribunnews.com/

Usaha Perikanan Mampu Buka Lapangan Kerja

TRIBUN KALTENG - SELASA, 17 APRIL 2012 | 18:56 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID, PULANG PISAU - Usaha bidang perikanan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mampu membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat, kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo.

"Saya melihat usaha itu bisa membuka peluang kerja dan menambah penghasilan masyarakat daerah ini," katanya seperti dikutip Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas, Selasa (17/4/2012).

Untuk itu dia berjanji akan membantu memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat bagi pengembangan perikanan khususnya kawasan minapolitan di Kabupaten Kapuas, katanya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut.

Anggota DPR RI yang ikutserta dalam rombongan itu antara lain Siswono Yudohusodo (Golkar), Ibdu Multazam (PKB), Djoko Udjianto (Demokrat), Hardisoesilo (Golkar), Bahruddin Syrakawie (PDIP), Tamsil Linrung (PKS), Yoga Mulyadi (PAN), Ropi Munawar (PKS), Syaifulah Tamliha (PPP) dan Abdul Wahid (Gerindra).

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selamet Subiyakto dan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng, Ir Darmawan ikut mendampingi rombongan komisi IV DPR RI tersebut.

Rombongan komisi yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan dan Bulog ini menyempatkan diri melihat secara langsung proses pembuatan pakan ikan yang diolah oleh warga setempat.

Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan "Jaya Raya" Yusi Arifin menjelaskan pengolahan pakan ikan ini sangat membantu dalam proses pengembangan ikan.

Pakan olahan sendiri yang terdiri dari bahan dedak, ikan kering dan sagu dapat menghemat pengeluaran karena jika beli pakan ikan dipasaran perkilogram sekitar Rp8 ribu, sedangkan olahan sendiri hanya menghabiskan anggaran Rp4.500/kilogram.

Bupati Muhammad Mawardi mengatakan, potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Kapuas terbagi dua, yakni potensi perikanan perairan tangkap yang meliputi penangkapan ikan perairan laut dan perairan umum, di samping ikan budidaya.

Potensi perikanan budidaya yang meliputi empat jenis kegiatan usaha, yakni budidaya tambak dan kolam, budidaya laut, budidaya keramba/jaring apung dan budidaya mina padi.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan ikut meningkatkan produksi perikanan budidaya 353 persen pada 2014. Kabupaten Kapuas telah menetapkan lima kawasan budidaya dan dua di antaranya minapolitan, yakni di Kecamatan Basarang dan Kapuas Kuala," katanya.

EDITOR : DENY

SUMBER : ANTARA

Industri Perikanan Sulit Berkembang

http://siaras.fpik.bunghatta.ac.id/berita/914/industri-perikanan-sulit-berkembang.html

Kamis 19 April 2012 - 13:06:56

bunghatta.ac.id - Ketua Program Studi Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir,Perairan dan Kelautan (PSP2K) Universitas Bung Hatta Dr. Ir.Junaidi,MS mengatakan, selain persoalan infrastruktur, industri perikanan di Indonesia sangat sulit untuk berkembang karena masih tingginya suku bunga kredit perbankan. 
Tingginya suku bunga tersebut berdampak pada bisnis perikanan yang tidak efisien sehingga sulit bersaing dengan negara-negara lain, dan pemahaman pihak bank terhadap sektor industri kelautan dan perikanan yang masih kurang menjadi salah satu penyebab minimnya kucuran pinjaman modal untuk pengembangan di sektor perikanan laut, hal itu disampaikannya di ruangan kerjanya Kampus Pascasarjana UBH, Kamis,(19/4).
Menurut dia, bunga kredit perbankan yang tinggi itu mengakibatkan hanya sedikit nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil dan menengah mendapatkan kredit perbankan. Sekalipun saat ini banyak program pemerintah dan subsidi bunga pinjaman untuk pelaku usaha kecil, termasuk nelayan, tetapi rata-rata masih tinggi dan memberatkan nelayan.

“Ada program pemerintah dan subsidi, atau juga pinjaman bunga rendah seperti melalui Kredit Usaha Rakyat, tetapi penyerapan masih sangat rendah. Para nelayan pun masih sangat sedikit yang bisa mendapatkan akses pinjaman tersebut.” ujar Junaidi

Menurutnya lagi, banyak faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan kucuran kredit dari sektor kelautan dan perikanan. Dilihat dari aspek pembiayaan usaha, dari sudut analisis perbankan, bank menilai kredibilitas usahan dibidang ini sangat rendah. Kalaupun bisa, prosedur pengajuan pinjaman sangat rumit. Bank pun kerap meminta jaminan tambahan (agunan) yang menyulitkan. 

"Sektor kelautan dan perikanan sulit memenuhi agunan yang dipersyaratkan bank, karena aset berharga yang dimiliki pengusaha perikanan hanya berupa kapal yang belum bisa diterima sebagai agunan”, ujar Junaidi.

Menurut dia, perlu upaya keras dalam meningkatkan kegiatan bisnis perikanan sehingga bisa memberikan kontribusi pada perekonomian nasional dan masih banyak peluang untuk mendorong industri perikanan, seperti ketersediaan bahan baku, infrastruktur, dan kondisi iklim.

Junaidi menilai jika bisnis dan industri perikanan berkembang, akan banyak membuka lapangan kerja, efek domino kelautan dan perikanan, serta nilai tambah bagi semua bidang terkait.

“Jika semua tantangan itu dapat diatasi, tetapi kalau suku bunga tetap tinggi, bisnis indusri perikanan masih akan sulit berkembang”, ujar Junaidi mengakhiri.

http://www.dislautkanpati.com/

Selamat Datang di Website Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Saturday, April 21st, 2012 | Posted by dislautkanpati

Indonesia Raih Dana Hibah Kelautan 23 Juta Dolar AS

KKP News || Indonesia mendapat bantuan dana hibah dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui lembaga milik AS yang bergerak di bidang pembangunan internasional, (USAID) senilai total 23 juta dolar AS.

“Bantuan itu ditujukan dalam rangka mempererat kerjasama bilateral antar kedua negara dan penguatan konsep industrialisasi perikanan dan pengembangan kawasan konservasi di Indonesia,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Sutardjo, di Kantor KKP Kamis (19/4).

Dana hibah itu diberikan dalam jangka waktu empat tahun yang terdiri atas proyek kawasan konservasi sebesar 6 juta dolar AS dan penguatan industrialisasi perikanan sebesar 17 juta dolar AS.

Dikatakannya, bantuan hibah konservasi sebesar 6 juta dolar ditujukan untuk pengembangan kawasan konservasi, bantuan teknis penanganan tindak pidanaIUU (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing / Penangkapan Ikan yang Melanggar Hukum), serta pelestarian terumbu karang dalam CTI (Coral Triangle Initiative/Inisiatif Segitiga Terumbu Karang).

CTI merupakan bentuk kerja sama pelestarian kawasan perairan yang dipenuhi terumbu karang antara enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. “CTI merupakan hal yang menarik bagi dunia internasional, dalam membantu melestarikan kekayaan laut kita,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, dana hibah sebesar 17 juta dolar AS ditujukan untuk penguatan kelembagaan serta industrialisasi perikanan baik di sektor budidaya maupun tangkap. Terkait penanggulangan IIU fishing, KKP mendapat bantuan teknik kelembagaan dengan pendekatan kelembagaan tunggal dari American coast guard.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel, mengatakan,kekayaan laut Indonesia tiada tandingannya di seluruh dunia. “Kelautan Indonesia sangat penting secara global karena bila Indonesia bisa meningkatkan produksi maka Indonesia bisa meningkatkan ketahanan pangan dunia,” imbuh Scot. Karena itu, lanjutnya, berbagai bantuan yang disalurkan antara lain melalui lembaga USAID agar Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan produksi perikanan sekaligus mempertahankan kelestarian lingkungan perairan.

Ia mengatakan, Pemerintah AS dan Perusahaan swasta asal AS mendukung penuh atas upaya-upaya pemerintah Indonesia. “Ada beberapa perusahaan-perusahaan swasta dari AS yang bergerak dalam industri pengolahan di Indonesia,” jelas Scot.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai ekspor produk perikanan dari Indonesia ke AS pada tahun 2011 adalah sebesar 1,07 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 23 persen dari nilai ekspor tahun 2010 yang sebesar 870 juta dolar AS.

Sementara itu, KKP menargetkan pada 2012 nilai ekspor produk perikanan ke AS meningkat sebesar 1,2 miliar dolar AS atau 20 persen. Sedangkan impor produk perikanan dari AS yang masuk ke Indonesia pada tahun 2011 adalah sebesar 58 juta dolar AS.

Sumber: kkp.go.id

         (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  

Sektor Riil

Sabtu, 28 April 2012 | 00:24:35 WIB

Sektor Kelautan

Kapal Nelayan Siap Gunakan Elpiji

ANTARA

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan uji coba konversi premium ke elpiji untuk kapal nelayan dengan kapasitas di bawah 15 PK (tenaga kuda). Konversi diproyeksikan menghemat biaya operasional yang dikeluarkan nelayan sebesar 51 persen.

"Kita sudah uji coba konversi premium ke elpiji untuk bahan bakar kapal nelayan di bawah 15 PK di Jepara, Jawa Tengah. Penghematan operasional nelayan dengan menggunakan elpiji sebesar 51 persen dibandingkan menggunakan premium karena mayoritas kapal nelayan dengan motor tempel kecil itu masih mengonsumsi premium," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Heriyanto Marwoto, di Jakarta, Jumat (27/4).
Heriyanto menyebut konversi BBM ke elpiji untuk kapal nelayan ukuran kecil antara 6,5 hingga 15 PK tersebut akan diusulkan ke Menko Perekomian pekan depan. 

Dari hasil uji coba, penghematan yang diperoleh nelayan rata-rata 51 persen. Jika menggunakan premium kapal motor tempel dengan ukuran 6,5 PK rata-rata mengonsumsi premium setara 20 ribu per hari, dengan mengonsumsi elpiji, nelayan hanya membutuhkan biaya 10 ribu rupiah dengan menggunakan elpiji ukuran 3 kilogram.
Menurut Heriyanto, setiap kapal ukuran 6,5 PK yang diuji coba yang menggunakan elpiji ukuran 3 kilogram rata-rata mampu melaut dengan lama waktu hingga delapan jam. Dalam usulan nanti, kata Heriyanto, pihaknya juga mengusulkan pemberian converter kit untuk kapal nelayan dalam satu paket.

Berdasarkan hasil uji coba tersebut, rata-rata converter kit yang beredar di pasaran saat ini berukuran 2.500 cc, padahal untuk penghematan, Ditjen Perikanan Tangkap mengupayakan menemukan converter kit berkapasitas 500 cc agar lebih efisien.

"Jadi, yang kita temukan di pasaran dan kita pakai untuk uji coba itu converter kit berukuran 500 cc dan produk dari Turki," ujar dia. 

Lebih lanjut, Heriyanto menyebut uji coba konversi premium ke elpiji untuk kapal nelayan akan diperluas di Cilacap dan Cirebon yang masih banyak ditemukan kapal berukuran kecil. Terkait ketersediaan pasokan elpiji untuk kapal nelayan nanti, KKP berencana melakukan koordinasi dengan BPH Migas.
"Dengan konversi ini, kebutuhan elpiji untuk kapal ikan akan meningkat. Karena elpiji selama ini ukuran 3 kilogram untuk rumah tangga, kita koordinasi agar bisa mengonsumsi itu," imbuh dia.
Dihubungi terpisah, Kepala Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI), Bustami Mahyuddin, mengatakan pihaknya sudah melakukan uji coba konversi dari premium ke solar di Jepara. Dari hasil uji coba itu, pengeluaran nelayan bisa dihemat.

"Kalau menggunakan premium atau solar, kita dihadapkan pada persoalan ketersediaan pasokan, sedangkan jika menggunakan elpiji pasokannya ada di mana-mana. Jadi memudahkan nelayan," ujar dia.

Bustami menyebut terkait penyediaan converter kit, diperlukan tambahan pengeluaran 2,5 juta rupiah. Pengeluaran tersebut akan kembali dalam waktu delapan bulan (BEP).

Sementara itu terkiat dengan pasokan solar, Heriyanto Marwoto mengaku saat ini dari total 816 pelabuhan perikanan hanya tersedia 264 stasiun pengisian solar nelayan (SPDN), jadi masih banyak kekurangan. Akibat kondisi tersebut nelayan sering kekurangan pasokan solar untuk melaut. () aan/E-6

www.republika.co.id/berita/

'Hiu Macan' Sergap Nelayan Vietnam

Senin, 30 April 2012, 07:00 WIB

rimanews

Ilustrasi: Nelayan

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Hiu Macan 01 kembali berhasil menangkap sembilan unit kapal berbendera Vietnam saat melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tepatnya di perairan Natuna, akhir pekan ini.

"Kapal berbendera Vietnam itu ditangkap karena melakukan kegiatan ilegal," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo dalam siaran persnya disampaikan Kapusdatin KKP Indra Sakti dan diterima ANTARA di Padang, Minggu.

Kapal pengawas Hiu Macan 01 saat itu sedang melakukan patroli rutin menyisir di perairan yang diduga sering menjadi ajang kegiatan pencurian ikan oleh nelayan asing.

Saat patroli, awak Hiu Macan mendapati kapal-kapal ikan asing melakukan aktivitas yang mencurigakan. Diduga kesembilan unit kapal berbendera Vietnam tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI tanpa dilengkapi dokumen sah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Syahrin Abdurrahman menegaskan akan memproses anak buah kapal (ABK) yang berhasil ditangkap dan mendeportasinya.

Langkah ini dilakukan berdasarkan tiga alasan, yaitu faktor kemanusiaan, meminimalkan biaya sosial dan biaya ekonomi, dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

"Kementerian ini sendiri terus mengupayakan pengamanan maksimal atas sumberdaya ikan di perairan Natuna," katanya.

Untuk melakukan pengawasan di perairan Indonesia dari ancaman pencurian ikan yang dilakukan pihak asing, KKP terus meningkatkan patroli dan menerapkan sanksi yang berat terhadap pelaku dengan menyita barang bukti yang digunakan.

"Kita memang harus tegas dan serius dalam menegakkan hukum, terlebih dalam hal pencurian ikan atau ilegal fishing," jelas Syahrin.

Ditjen PSDKP KKP tahun ini saja telah memeriksa 1.150 kapal, menangkap 39 unit kapal terdiri atas 11 kapal berbendera Indonesia dan 28 kapal berbendera asing.

Untuk menekan maraknya pencurian ikan secara ilegal, KKP turut mengajak peran aktif masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Redaktur: Hazliansyah

Sumber: Antara

  http://www.rmol.co/

Hiu Macan Sergap Sembilan Kapal Vietnam

Minggu, 29 April 2012 , 14:06:00 WIB

Laporan: Oddy Karamoy

ILUSTRASI/IST

RMOL. Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Hiu Macan 01, kembali berhasil menangkap sembilan kapal berbendera Vietnam saat melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Perairan Natuna akhir pekan ini. 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo pun mengapresiasi kinerja pegawainya di lapangan yang berhasil menangkap sembilan kapal Vietnam ilegal.

"Kehadiran kapal ikan ilegal dari negara tetangga ini merugikan nelayan kita disamping mengancam kelangsungan SDI," kata Syarif (Minggu, 29/4).

Kapal pengawas HIU Macan 01 yang sedang melakukan patroli rutin, menyisir  di perairan yang disinyalir sering dilakukan kegiatan pencurian ikan oleh nelayan asing. Saat patroli itu, awak Hiu Macan mendapati kapal-kapal ikan asing melakukan aktivitas yang mencurigakan. Diduga kesembilan KIA berbendera Vietnam tersebut melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI tanpa dilengkapi dokumen sah.

Kegiatan pemberantasan illegal fishing dan destructive fishing yang terus gencar dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP RI pada tahun 2012 telah memeriksa 1150 kapal, dan menangkap 39 (tiga puluh sembilan) kapal, terdiri dari 11 (sebelas) kapal berbendera Indonesia dan 28 (dua puluh delapan) kapal berbendera asing. [ysa]

Top of Form