PERIKANAN DAN REGIONAL V (KALIMANTAN) DALAM BERITA DI BULAN FEBRUARI 2012

          (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  ePaper

 

http://koran-jakarta.com/

Sektor Riil

Rabu, 01 Februari 2012 | 21:38:39 WIB

Sektor Kelautan |

Cuara Buruk Ancam Kehidupan Nelayan

ilustrasi

JAKARTA - Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menngakui sekitar 500 ribu nelayan tidak bisa melaut akibat tingginya gelombang pasang yang terjadi sejak sebulan yang lalu. Hal tersebut diyakini Kiara membawa dampak melonjaknya pengangguran dan kemiskinan.
"Ada 500 ribu nelayan tidak bisa melaut karena gelombang tinggi, bahkan jumlahnya bisa lebih karena cuaca semakin ekstrem. Prediksi kita, minimal 20 persen dari total 2,7 juta nelayan tangkap tidak bisa melaut," kata Sekjen Kiara Riza Damanik di Jakarta, Rabu (1/2).
Hasil identifikasi Kiara, menunjukkan ada 53 Kabupaten/Kota yang terdampak cuaca ekstrem yang mengakibatkan gelombang tinggi di laut. Lokasinya tersebar di Sumatera Utara, Nanggro Aceh Darusalam, Banten, Kepulauan Seribu, Jakarta, Pantai Utara Jawa hingga Maluku.
Lebih lanjut Riza menambahkan gelombang tinggi di laut, dalam sebulan terakhir melanda beberapa daerah secara bergantian. Akibatnya nelayan menganggur, dan banyak yang beralih profesi menjadi buruh dan pemulung. Tingkat kerugian diproyeksi mencapai miliaran rupiah, dengan asumsi pendapatan harian nelayan sebesar 50 ribu rupiah dan lama melaut 30 hari (pendapatan satu bulan satu juta rupiah) maka tingkat kerugian kolektif nelayan bisa mencapai 500 miliar rupiah.
Ironisnya dari kondisi tersebut, kata Riza, pemerintah tidak memberikan respon untuk meminimalisir dampak ekonomi dan sosial dari kondisi cuaca buruk tersebut. Jika kondisi itu dibiarkan dan nelayan tidak memperoleh penghasilan, maka tingkat pengangguran dan kemiskinan bakal bertambah. Dua juta nelayan tangkap termasuk keluarganya terancam menjadi warga miskin.

"Persoalan nelayan tidak melaut itu bukan persoalan baru, Januari-Maret 2011 juga terjadi hal serupa, dan pemerintah seharusnya sudah berpengalaman untuk mengatasi itu. Seharusnya pemerintah sudah menetapkan ini, sebagai kondisi darurat bencana nasional," ungkapnya.
Secara nasional, Presiden perlu mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membantu nelayan tersebut, dan Menteri Kelautan dan Perikanan harus ikut bertanggung jawab untuk memobilisasi sumber daya manusia-nya untuk membantu. Jadi tidak hanya memberikan bantuan langsung masyarakat (BLM), akan tetapi dari sisi kebijakan juga perlu mendorong penerbitan undang-undang perlindungan nelayan maupun memberikan asuransi.

Respon Cepat

Dihubungi terpisah, Mantan Menteri KKP Rohkmin Dahuri mengatakan, dampak perubahan iklim lima tahun terakhir memicu dampak yang dahsyat terhadap cuaca dan gelombang tinggi di laut, untuk itu pemerintah memang perlu memberikan respon yang cepat untuk menolong nelayan.
"Jadi tidak hanya memberikan beras, tetapi juga memberikan pekerjaan alternatif misalkan menyediakan paket bagi nelayan untuk berbudidaya ikan maupun rumput laut di darat," ungkapnya.
Sementara itu Direktur Pelabuhan Ditjen Perikanan Tangkap Haryanto Marwoto mengatakan, banyaknya nelayan yang tidak melaut, juga karena adanya himbauan dari kepala daerah yang melarang nelayan melaut saat cuaca buruk.
"Tetapi Pemda yang melarang nelayan melaut juga memberikan bantuan berupa beras. Pemda itu punya cadangan beras yang bisa digunakan untuk itu, satu keluarga bisa dapat jatah 28 kilogram beras. Di setiap kabupaten/kota sudah ada cadangan berasnya, tinggal Gubernur dan Bupati yang instruksikan untuk pengeluaran beras itu," paparnya.

aan/E-12

http://www.kompas.com/

Teripang Tingkatkan Libido tanpa Efek Negatif

Penulis : Ichwan Susanto | Rabu, 1 Februari 2012 | 21:25 WIB

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

KOMPAS.com - Sudah beberapa tahun diketahui teripang atau dikenal pula dengan nama timun laut, mengandung steroid yang dapat meningkatkan vitalitas kaum pria. Penelitian terbaru dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan hal itu betul-betul terbukti.

Teripang yang dapat ditemukan di alam dan telah dapat dibudidayakan, ternyata mengandung bahan pembangkit vitalitas (aprodisiak) secara alami, yang bisa membantu masalah kejantanan pria tanpa menimbulkan efek negatif.

Peneliti Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr.Etty Riani, Rabu (1/2/12), menyatakan, teripang mengandung hormon steroid yang berfungsi sebagai aprodisiaka (peningkat libido) alami.

Penelitian ini bermula dari dari kepercayaan masyarakat Gorontalo.

Di wilayah titu, penduduk setempat percaya bahwa konsumsi teripang bisa meningkatkan libido. Berawal dari sinilah Etty bersama Prof Khaswar Syamsu, dan beberapa mahasiswanya melakukan penelitian demi membuktikan mitos itu.

Pada dasarnya semua jenis teripang mengandung hormon steroid. "Pemanfaatan senyawa steroid teripang penting untuk manusia untuk menggantikan senyawa-senyawa steroid sintetis yang digunakan oleh masyarakat," ujarnya. Para peneliti ini lebih fokus meneliti steroid teripang jenis pasir (Holothuria scabria). Teripang ini lebih banyak mengandung steroid dibanding jenis lain.

Hormon steroid ini menurut Etty tak harus diperoleh dari dagingnya, tetapi juga bisa diperoleh dari lumban jeroan yang selama ini lebih banyak terbuang tak termanfaatkan.

Bahkan dari penelitian terbukti, jeroan teripang mengandung ekstrak steroid yang lebih banyak daripada dagingnya. Artinya hal ini akan menjadi solusi atas pemanfaatan lumban sebagai produk olahan teripang kering.

Meski belum diujicobakan pada manusia, tapi Etty yakin bahwa teripang bisa jadi solusi atas masalah gangguan seksual pada pria. Ini didasarkan dari ujicoba antara lain pada ayam umur sehari.

 Begitu diberi produk teripang, anak ayam langsung menunjukkan sifat kejantanannya. Sementara pada mencit jantan yang diberi produk hormon steroid dari teripang, juga langsung menunjukkan sifat lebih agresif. Hal ini ditunjukkan langsung mengejar-ngejar tikus betina dan melakukan making love.

Yang paling penting lagi, dari penelitian ini hasil uji praklinis memperlihatkan, penggunaan teripang sebagai aprodisiaka ini tidak menimbulkan efek negatif seperti aprodisiaka sintetis yang ada di pasaran. Ini berarti kabar gembira bagi kaum adam yang sering mengkonsumsi viagra, untuk mengembalikan keperkasaannya.

Selama ini viagra yang dikonsumsi terus menerus seringkali malah menimbulkan gangguan kesehatan pria seperti penyakit jantung, pusing kepala, penglihatan kabur dan sakit perut, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Keuntungan lain, pemanfaatan hormon steroid dari teripang akan lebih murah dibandingkan dengan obat-obat sintetis. "Tidak perlu kuatir menimbulkan kanker seperti hormon sintetis," ujar Etty.

Untuk penelitian selanjutnya, Etty akan mengujicobakan penggunaan hormon steroid teripang pada manusia, dan melakukan upaya kapsulisasi produk tersebut.

"Hanya sayang pada saat diajukan proposalnya, tidak dapat didanani oleh pemerintah, sehingga mandeg sampai di situ saja," tandas Etty.

Editor : Agus Mulyadi

          (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  ePaper

 

http://koran-jakarta.com/

Sektor Riil

Kamis, 02 Februari 2012 | 23:47:28 WIB

KKP Lelang 50 SPBU Nelayan

beritadaerah.com

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan lelang pembangunan 50 stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan atau Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN). "Kita sudah membuka lelang untuk umum pembangunan 50 SPDN, biaya investasi untuk pembangunan satu SPDN sebesar 800 juta rupiah, total kebutuhan investasinya mencapai 45 miliar rupiah," kata Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad di Jakarta, Kamis (2/2).

Lokasi pembangunan SPDN akan berada di sekitar lokasi Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tersebar di 50 kabupaten/kota. Lokasi pembangunan SPDN di antaranya di Sumatra Utara, Sorong- Papua, Gresik-Jawa Timur, Serang-Banten, Tanjung Pasir-Tangerang, Karawang, Palu-Sulawesi. Jadi pembangunan SPDN tersebut sudah dilelang untuk umum. 

Menurut Sudirman, pemenang lelang akan diumumkan pada bulan Maret dan mulai pembangunan konstruksi SPDN akan dimulai April 2012. Nantinya BPH Migas akan memberikan jatah untuk setiap SPDN berupa delapan kiloliter solar dari kapasitas maksimal pertangki SPDN sebesar 24 kiloliter. aan/E-12

Jangan Hapus Subsidi BBM untuk Nelayan

http://www.ppnsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=180:jangan-hapus-subsidi-bbm-untuk-nelayan-&catid=15:perikanan-a-kelautan&Itemid=108

Kamis, 02 Pebruari 2012 05:50 | Ditulis oleh Cyber Sabili

Rencana Pemerintah untuk membatasi BBM menuai pro kontra. Beberapa politisi senayan juga menolak opsi untuk membatasi subsidi BBM dengan beragam alasan, mulai melanggar konstitusi dan menambah beban rakyat kecil.

"Pro kontra ini menjadi tidak produktif dan membuat rakyat tambah binggung dengan kebijakan yang akan diambil pemerintah," terang Riyono Sekjen DPP Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI).

Saat ini subsidi BBM banyak dinikmati oleh pejabat dan orang kaya dengan mobil mewahnya yg memakai BBM subsidi, sehingga anggaran subsidi minim untuk kepentingan rakyat kecil, khususnya nelayan.

"Kalau untuk melaut nelayan harus beli 4500/liter solar harusnya bisa dijual 6000/liter kepada industri sehingga bisa menambah anggaran subsidi untuk nelayan, bukan membatasi atau bahkan akan menghapusnya," kata Riyono.

Sampai sekarang pemerintah dan DPR masih bingung dengan besarnya anggaran subsidi yg harus ditanggung negara. PLN saja menghabiskan subsidi BBM bisa 50 Trilyun/tahun, belum untuk subsidi yang lain.

"Kami tetap meminta agar pemerintah tidak mengurangi subsidi untuk nelayan dan menolak kenaikan harga BBM yang akan menyusahkan nelayan, tragedi kenaikan BBM tahun 2005 yg dilakukan sampai 3 kali dalam setahun membuat nelayan "terkapar" karena tingginya biaya BBM saat melaut tidak imbang dengan hasil tangkapan mengakibatkan nelayan terperangkap dalam jeratan rentenir," keluh Riyono.

Menurut PPNSI idealnya pemerintah mengurangi biaya operasional negara yg tidak penting seperti perjalanan dinas, bonus - bonus di BUMN yang nilainya bisa mencapai 20% dari APBN.

"Lebih baik kiranya jika aparat pemerintah dan presiden memberikan contoh efisensi keuangan negara dengan mengalokasikan untuk menambah subsidi bagi rakyat kecil, jangan sebaliknya biaya untuk aparat dan politisi tambah namun biaya untuk subsidi dikurangi atau malah menaikkan harga BBM, ini bukan kebijakan yang populer dan pro kaum miskin, " tutup Riyono

Diskriminasi Kelautan

http://www.ppnsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=179:diskriminasi-kelautan&catid=29:perikanan-a-kelautan&Itemid=116

Kamis, 02 Pebruari 2012 05:44 | Ditulis oleh Riyono

Kelautan sebelum Indonesia lahir menjadi kekuatan raksasa yang berkembang di kawasan ASEAN. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit membuktikan akan kehebatannya secara ekonomi dan politik dengan mengoptimalkan potensi maritim yang memang menjadi kekuatan paling signifikan dalam membangun kesejahteraan rakyat dan membangun kekuasaan melalui angkatan laut yang kuat. Adanya Sumpah Palapa mahapatih Gajah Mada yang menyatukan nusantara menjadi inspirator wawasan kebangsaan sampai saat ini. 

Sejak abad ke-5 jauh sebelum kedatangan orang-orang eropa di perairan nusantara, pelaut-pelaut negeri ini telah menguasai laut internasional dan tampil sebagai penjelajah samudra. Kronik China serta risalah-risalah musafir Arab dan Persia menorehkan catatan agung tentang tradisi besar kelautan nenek moyang bangsa Indonesia, (Dick, 2008). Bukti di atas sebenarnya sudah cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai raksasa Asia dengan potensi kelautannya.

Pemimpin negeri ini sejak Soekarno sampai Soeharto ternyata “lupa” dengan kekayaan alam laut yang mempesona, walaupun Soekarno memberikan perhatian serius melalui Deklarasi Juanda 1957 yang telah menjadi perkembangan signifikan dalam pengelolaan wilayah laut dan kemaritiman nampaknya situasi saat itu belum memberikan ruang yang luas untuk sektor perikanan kelautan menjadi tulangpunggung ekonomi negeri ini.

Zaman Soeharto lebih menyedihkan di mana konsentrasi pembangunan menjadi daratan sebagai orientasi utama melalui berbagai kebijakan yang menganaktirikan potensi perikanan kelautan nasional. Soeharto menjadikan kekayaan laut sebagai santapan pemodal dan kapitalis dengan kebijakan Blue revolution dengan beroperasinya alat penangkap Trawl yang mengakibatkan nelayan sengsara, bahkan timbul konflik berkepanjangan. Kasus konflik nelayan Cilacap menjadi bukti laut hanya sebagai the sleeping giant (raksasa yang tidur).

Tahun 2000 Gus Dur memberikan gebrakan serius dalam pengelolaan potensi kelautan dan perikanan dengan mendirikan Departemen Perikanan Kelautan yang sempat terjadi pro kontra tentang fungsi dan urgensinya karena pengelolaan laut sebelumnya hanya ditangani sekelas dirjen yang bersifat sangat teknis di Kementrian Pertanian. Akhirnya sampai sekarang KKP menjadi sangat penting bagi seluruh upaya negeri ini untuk menjadikan kelautan perikanan sebagai motor utama dalam membangun ekonomi nasional.

 

Bias Kebijakan

Rokhmin Dahuri (2010) menyampaikan bahwa kontribusi sektor kelautan perikanan dengan jumlah nelayan mencapai 2,2 juta orang, luas perairan laut 580 juta ha dan potensi perikanan tangkap 6,5 juta ton per tahun sangat signifikan. Dia memperkirakan penangkapan ikan di dalam negeri baru mencapai 5,1 juta ton per tahun atau 77,8% dari potensi yang ada. Luas perairan umum saat ini mencapai 54 juta ha dengan potensi perikanan 0,9 juta ton. Namun, potensi  baru sekitar 0,45 juta ton atau 80%. Perikanan budi daya laut yang mencapai 24 juta ha berpotensi menghasilkan 42 juta ton, tetapi pemanfaatan hanya 8%.

Adapun, perikanan budi daya tambak memiliki potensi 1,2 juta ha dengan produksi 10 juta ton. tetapi baru dimanfaatkan 9,9%.  Kondisi di atas lahir secara alami tanpa campur tangan pemerintah secara optimal, keberadaan pemerintah masih sebatas “pencatat” transaksi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pengusaha multinasional

Menurut Prof. Dr. Ir. H. Tridoyo Kusumastanto, MS Hasil kajian PKSPL IPB (2000), Kusumastanto (2003) menggambarkan perbandingan kontribusi PDB, lapangan usaha kelautan dibandingkan lapangan usaha lainnya, pada tahun 1998 adalah pertanian 12,62 %, pertambangan dan penggalian 4,21 %, industri manufaktur 19,92 %, jasa-jasa   41,12 % dan kelautan 20,06 %.  Nilai tersebut ternyata masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki laut lebih sempit dibanding Indonesia, misalnya saja Cina yang hanya memiliki luas laut kurang dari separo Indonesia bidang kelautannya memiliki kontribusi 48,40%, Korea 37% dan Jepang 54%, sehingga Indonesia yang memiliki laut lebih luas mempunyai peluang lebih besar untuk meningkatkan peran ekonomi kelautannya mengingat  potensi serta posisi geopolitis Indonesia yang sangat strategis. 

 Potensi di atas saat ini masih menunggu kebijakan pemerintah yang nampaknya semakin tidak jelas. Adanya impor ikan dan garam yang saat ini menyerbu Indonesia semakin membuktikan bahwa adanya bias kebijakan dalam pengelolaan laut nasional. Bukannya mencari alternatif kebijakan serta terobosan pembangunan, birokrasi kita terjebak dalam pragmatism pembangunan dengan orientasi jangka pendek yang menguntungkan. Sampai saat ini kita belum punya kebijakan yang utuh dalam pengelolaan kelautan, road map pembangunan nasional kelautan kita belum ada. Bagaimana mengoptimalkan potensi dan menambah kontribusi PDB menjadi 30% juga belum jelas bagaimana langkahnya.

Bias kebijakan ini memang “wajar” terjadi karena mainstream pembangunan nasional belum mengarah ke laut, namun masih berorientasi kepad daratan. Buktinya UU Kelautan yang sudah 3 kali ganti presiden sejak Megawati sampai SBY menjabat dua kali juga belum disahkan oleh DPR dan pemerintah. Belum adanya Ocean Policy menjadikan nelayan dan negara menjadi korbannya. Kesejahteraan nelayan tidak bergerak pada level 100 – 1005, kerugian illegal fishing mencapai sekitar 1/2 (setengah) milyar dollar sampai 4 (empat) milyar dollar per tahun akibat pencurian ikan oleh orang asing.

Setidaknya dari fakta minimnya kebijakan dilingkup kelautan bisa disimpulkan dalam dua kerangka makro. Pertama, minimnya legeslasi kelautan perikanan yang dihasilkan oleh pemerintah. Lemahnya legeslasi ini mengakibatkan rendahnya produktivitas kebijakan sehingga peluang kerusakan dan pembajakan potensi laut oleh pihak luar sangat terbuka. Kedua, kecilnya dukungan sector fiscal dengan anggaran yang memadai untuk pembangunan kelautan khususnya untuk optimalisasi potensi perikanan melalui pembangunan industri perikanan nasional yang tangguh. Industri perikanan berjalan dan dikuasi oleh swasta dengan misi utama keuntungan dengan mengabaikan faktor nelayan sebagai pemilik sah laut.

 

Langkah ke Depan

Pertama, kebijaksaan makro yang lebih memihak pembangunan kelautan perikanan, khususnya nelayan. Langkah ini bisa dilakukan dengan kebijaksanaan moneter dan fiscal. Kebijaksanaan fiskal anggaran untuk usaha kreatif nelayan serta pengembangan industry perikanan harus diprioritaskan. Insentif bagi pelaku usaha perikanan serta usaha kecil nelayan diharapkan bisa mengangkat nilai tambah produk perikanan serta kesejahteraan nelayan. Kebijaksanaan moneter ditempuh melalui penyedian kredit yang mudah bagi nelayan, Jepang dan Australia bisa menjadi contoh negeri kita. Bank didorong untuk menurunkan suku bunga bagi kredit nelayan dan menambah plafon alokasi kreditnya, terbukti kalangan petani dan nelayan memiliki kredit macet yang sedikit dibanding dengan konglomerat.

Kedua, pembuatan road map pembangunan kelautan nasional. Pemerintah harus mengubah orientasi darat menuju orientasi laut. Ocean Policy adalah pilihan tepat bagi perubahan strategi tersebut, karena majunya Thailand, Cina, Philipina dalam produksi perikanan di kawasan Asia didukung oleh kebijakan pembangunan kelautan perikanan yang sudah berorientasi kepada kelautan perikanan. Langkah cepat saat ini adalah pengesahan RUU Kelautan yang sudah terkatung – katung sejak jaman Megawati.

Ketiga, kebijakan perdagangan harus dibuat menguntungkan sektor perikanan dan nelayan. Pajak ekspor ditekan sekecil mungkin agar hasil produk perikanan lebih kompetitif dan menguntungkan nelayan. Pelarangan hasil laut impor menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi nelayan dan mengelola potensi laut. Imporlah selama ini yang membuat bangsa ini menjadi “sampah” dunia produk impor. Khalil Gibran memberikan ilustrasi menyedihkan bangsa yang makanannya didapat bukan dari hasil menanam sendiri.

Rasanya diskriminasi kelautan akan terus terjadi jika negeri ini “ingkar” dengan nenek moyang mereka yang merupakan cikal bakal negeri ini. Mari kita bertindak sebelum laut kita semakin sempit dan kekayaan  laut kita tinggal cerita.

Riyono 

Pemerhati masalah Pertanian dan Kelautan

Sekjen DPP Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI)

http://tribunnews.com/

Bom Ikan

Tindak Tegas Nelayan yang Pakai Bom Ikan

Nelayan Takut Melaut

TRIBUN KALTENG - KAMIS, 2 FEBRUARI 2012 | 16:03 WIB

Dok ilustrasi

TRIBUNKALTENG.COM,  KUALAKAPUAS - Gelombang laut yang akhir-akhir ini cukup besar, disertai tiupan angin, membuat sebagian nelayan Kapuas tak berani melaut.

Ibuh, salah satu nelayan yang tinggal di pesisir Pantai Palampai Kapuas mengaku sudah seminggu tidak bisa melaut.

Selain besarnya ombak dan cuaca buruk, ia hanya memiliki perahu nelayan yang kecil. Untuk mengisi kekosongan itu, Ibah pun memilih berkebun dan berharap cuaca maupun gelombang akan normal seperti sebelumnya.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kapuas, M Chalinja, Kamis (2/2/2012) mengatakan, sebagian kecil nelayan Kapuas hanya berani melaut sekitar empat mil dari pantai.

Dia mengakui besarnya ombak yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. "Sebenarnya kalau cuaca buruk seperti ini, nelayan justru mendapatkan ikan yang lebih banyak. Namun resikonya juga sangat besar."

Menurutnya, dari ratusan nelayan yang ada, hanya 50 persen nelayan yang berani melaut karena kapal mereka besar.

Chalinja mengatakan, tahun ini direncanakan nelayan yang tidak mampu akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat. 

"Rencananya satu kepala keluarga akan mendapatkan bantuan Rp4 juta. Bantuan ini merupakan program pengembangan usaha perikanan pusat," jelasnya.  

PENULIS : JUMADI

EDITOR : EDINAYANTI

          (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  ePaper

 

http://koran-jakarta.com/

Sektor Riil

Sabtu, 04 Februari 2012 | 09:17:47 WIB

Pemda Harus Berdayakan Nelayan

ANTARA

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), meminta pemerintah daerah mencarikan alternatif pemberdayaan nelayan yang menganggur akibat tidak bisa melaut. KKP berharap Pemda juga diminta mengeluarkan cadangan beras pemerintah (CBP), untuk bantuan sementara bagi nelayan.

"Kita akan panggil kepala dinas perikanan seluruh Indonesia pekan depan untuk membicarakan masalah nelayan. Kita minta laporan kerugian dan jumlah nelayan yang tidak bisa melaut akibat gangguan cuaca. Pemda juga harus menyiapkan alternatif pekerjaan bagi nelayan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo di Jakarta, Jumat (3/2).

Cicip mengaku hingga sekarang belum mengetahui jumlah nelayan yang tidak bisa melaut akibat cuaca buruk, karena memang belum ada laporan dari dinas di daerah. "Jumlahnya 500 ribu nelayan yang tidak bisa melaut, dan kerugian yang dipublikasikan media saat ini," kata Cicip.

Meskipun belum mengetahui jumlah pasti nelayan yang "menganggur", Cicip mengakui pendapatan nelayan menurun drastis akibat cuaca buruk. Untuk itu, Pemda harus berinisiatif untuk membantu agar nelayan bisa bertahan hidup dan tetap mendapatkan pendapatan. aan/E-12

http://www.suarapembaruan.com/

KKP Bantu Nelayan Maluku Rp 32,2 Miliar

Minggu, 5 Februari 2012 | 22:05

Menteri Negara Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo (kiri) bersama Ketua DPRD Maluku Fatany Sohilauw (tengah), dan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahallu (kanan) meninjau Balai Budidaya Laut Ambon di Waiheru, Minggu (5/2). [SP/Vony]

Menteri Negara Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI) Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk wujud nyata KKP dalam mendukung Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional, dan upaya untuk mengoptimalkan industri perikanan di Maluku. 

Bantuan itu merupakan  kontibusi banyak pihak untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku.  

Dijelaskan, dalam rangka mengembangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, KKP mensinergikan empat pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), swasta,  dan masyarakat. 

Pemerintah Pusat yang dimotori KKP akan menempatkan diri sebagai pihak pengambil kebijakan dan regulasi dengan didukung anggaran, zonasi, tata ruang, infrastruktur dan program pemberdayaan. 

“Sementara itu, Pemda akan mengambil peran dalam hal penyediaan lahan, penyusunan master plan, penyediaan tenaga kerja, kemudahan perizinan dan penciptaan iklim kondusif. Untuk swasta dan masyarakat masing-masing akan menempatkan diri dalam hal industri dari hulu dan hilir, perbankan, kegiatan usaha perikanan, enterpreneurship dan keamanan serta ketertiban,” katanya dalam siaran pers KKP yang diterima SP, di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tantui Ambon, Minggu (5/2). 

Bantuan KKP berupa 9 unit kapal Inka Mina, 20 paket sarana perikanan tangkap rumah ikan, 10.000 kartu nelayan, sertifikat hak atas tanah (SEHAT) nelayan, 4 unit depo rumput laut, 50 unit cool box 400 kilogram, bantuan belajar anak pelaku utama, 1 unit kapal penangkap ikan berbobot 30 GT dan keramba jaring apung. [156]

 

 

www.republika.co.id/berita/

Menteri Mengaku Belum Ada Data Akurat di Perikanan

Senin, 06 Pebruari 2012, 18:22 WIB

http://www.ekobiz-parepare.com

Ikan tuna, salah satu andalan ekspor hasil laut Indonesia.

Berita Terkait

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Berbagai data di sektor perikanan hingga kini masih tidak akurat sehingga dibutuhkan sekitar 8.000 penyuluh yang antara lain bertugas memperbaiki data-data tersebut. Kondisi itu diakui langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo

"Data yang ada sekarang ini, khususnya data untuk perikanan budidaya dan tangkap termasuk garam tidak mempunyai pencatatan yang saya anggap akurat," kata Sharif saat memberikan sambutan dalam Apel Siaga Penyuluh Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (6/2). Padahal, ujar dia, dalam mengambil kebijakan yang tepat adalah dengan menggunakan pencatatan data yang akurat.

Untuk itu, KKP juga telah menyiapkan hingga sebanyak 8.000 penyuluh perikanan yang juga dinilai merupakan bagian penting dalam mendukung kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan. "Diharapkan mereka (para penyuluh) bisa mendata produksi yang akurat dan pasti," katanya.

Terkait dengan data garam yang tidak akurat, Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP Sudirman Saad sebelumnya mengatakan KKP akan menghitung secara pasti produksi kebutuhan garam nasional sebagai perbandingan data dari berbagai pihak, termasuk hasil audit Sucofindo yang dikemukakan Kementerian Perdagangan.

"Kami juga memiliki data hasil dari pendataan yang dilakukan oleh dinas-dinas kelautan dan perikanan di daerah," kata Sudirman Saad dalam acara diskusi tentang Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) di Jakarta, Kamis (2/2).

Sudirman memaparkan, pihaknya akan menghitung berapa produksi garam tahun 2011, berapa jumlah impor yang dibutuhkan, serta berapa target produksi tahun 2012.Dirjen KP3K KKP juga mengemukakan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi garam dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian pada tanggal 9 Februari 2012.

Sebagaimana telah diberitakan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh mengatakan stok garam pada awal tahun ini hanya sebanyak 310.000 ton, dan diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi sampai pertengahan bulan Februari 2012.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari

Sumber: Antara

http://www.suarapembaruan.com/

Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional

Senin, 6 Februari 2012 | 11:01

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo (kanan) memberi bantuan kepada Walikota Ambon Richard Louhenapessy,SH (kiri), Minggu (5/2). [SP/Vonny Litamahuputty]

[AMBON] Menteri Negara Kelautan dan Perikanan  Sharif Cicip Sutardjo menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serius menyikapi ditetapkannya Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN). 

Oleh Karenanya, berbagai pelabuhan perikanan ekspor telah disiapkan dan ini merupakan komitmen sejak tahun 2006 lalu.  Dari 12 Pelabuhan Perikanan yang ada di Maluku, lima di antaranya sudah dibangun. 

“Salah satu dari kelima pelabuhan perikanan yang dibangun itu adalah pelabuhan untuk ekspor  sekaligus dijadikan sebagai pelabuhan untuk industri,” kata Menteri di sela-sela  acara penyerahan paket bantuan kapal perikanan Inka Mina secara simbolis dari KKP kepada  nelayan di Aula Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tantui Ambon, Minggu (5/2) siang. 

Sementara it,u Gubernur Maluku Karel Ralahallu mengatakan, sembilan unit bantuan kapal ini sangat mendukung perikanan tangkap di Maluku.  Dengan demikian armada tangkap harus semakin diperkuat sehingga bisa menghasilkan produkperikanan bernilai jual tinggi dengan standar ekspor. Bila ini dipenuhi maka peningkatakn kualitas harus dilakukan. [156]

www.republika.co.id/berita/

 

Wapres : Nelayan Kita Memprihatinkan

Rabu, 08 Pebruari 2012, 10:10 WIB

Antara/Anis Efizudin

Wapres Boediono (tengah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Wapres Boediono meminta adanya perhatian terhadap nelayan yang rata-rata nasibnya masih memprihatinkan. Peningkatan kesejahteraan komunitas nelayan, kata dia, harus menjadi program yang diprioritaskan.

"Saya kira dalam merumuskan program-program aspek membangun komunitas nelayan yang tertinggal menjadi prioritas," ujar Boediono saat saat membuka Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2012, semalam.

Boediono mengaku miris ketika melakukan kunjungan beberapa waktu lalu di suatu pemukiman nelayan dimana seorang kepala keluarga hanya memiliki penghasilan per hari  Rp 30 ribu padahal yang bersangkutan memiliki enam orang anak. 

"Pemukiman nelayan yang tertinggal jumlahnya banyak. Saya kira kalau itu situasinya maka harus diberikan perhatian yang lebih khusus lagi," ujar Boediono.

KKP, kata dia, harus memberikan fokus pada masalah khusus dan umum yang terjadi pada dunia keluatan dan perikanan di Indonesia. "Penting bagi kita untuk menjangkau komunitas-komunitas nelayan yang tertinggal tersebut," ujarnya.

Redaktur: Hafidz Muftisany

Reporter: Fernan Rahadi

  http://www.tempo.co/

HomeBisnisPerbankan keuangan

Perikanan

Departemen Kelautan dan Perikanan

SENIN, 08 FEBRUARI 2010 | 18:11 WIB

Program Budidaya Perikanan Terancam Mampet

Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Perhubungan, Kelautan, dan Pertanian, memprediksi permintaan realokasi anggaran Rp 184,45 miliar untuk program budidaya perikanan rakyat tidak dapat disetujui. Pasalnya, realokasi anggaran lintas direktorat jenderal saat ini sudah tidak bisa berubah. 

Namun, peluang untuk menambah anggaran program tersebut tetap masih terbuka. “Kalau mau, baru bisa dibahas sekitar Maret atau April di APBN Perubahan 2010,” kata anggota Komisi, Herman Khairon, dalam rapat Komisi dengan Kementerian Perikanan dan kelautan, Senin (8/2). 

Sebelumnya, Kementerian Kelautan meminta realokasi anggaran sebesar Rp 184,457 miliar. Anggaran program empat direktorat jenderal dan satu badan akan dipindahkan untuk menambah anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. 

Komoditas yang akan dibudidayakan dalam proyek tersebut adalah rumput laut, patin kolam, patin KJA, lele, polikultur, ikan nila, dan maggot. Kementerian Kelautan menyatakan, program ini bisa menambah lebih dari 15 ribu wirausaha pemula di bidang perikanan budidaya.

Dalam rapat yang sama, Kementerian Kelautan juga mengusulkan anggaran belanja tambahan dalam APBN Perubahan sebesar Rp 1,6 triliun. Herman mengatakan, pihaknya bisa memperjuangkan di APBN Perubahan kalau memang untuk kebutuhan rakyat. “Jangankan Rp 1,6 triliun, Rp 3-4 triliun juga kami perjuangkan. Indonesia kan negara kelautan,” ucap dia.

Namun Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad masih optimistis realokasi anggaran disetujui. “Saya sedang melobi ke berbagai fraksi. Lihat dulu falsafah dasarnya: untuk kebutuhan rakyat,” tutur dia. Menurut Fadel, saat ini dia hanya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. 

”Yang berhak mengubah anggaran adalah DPR, setelah itu Menteri Keuangan,” kata dia. Kalau tidak disetujui, Kementerian Kelautan akan melanjutkan program sesuai anggaran yang ada dan kembali mengajukan anggaran tahun depan. “Tapi kita sudah rugi setahun,” ucapnya.

ARYANI KRISTANTI

          (

           DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  ePaper

 

http://koran-jakarta.com/

Sektor Riil

Rabu, 08 Februari 2012 | 09:12:49 WIB

KKP Siapkan Penyuluh Pertanian

dok

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan 25 penyuluh perikanan di setiap kabupaten, penyuluh ini disiapkan untuk mendukung program industrialisasi perikanan.

"Kita siapkan delapan ribu penyuluh dengan komposisi 3.188 penyuluh PNS, 1.500 penyuluh PPTK dan 3.312 penyuluh swadaya. Dengan jumlah tersebut di masing-masing kabupaten akan ada 20-25 penyuluh," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo seusai apel siaga penyuluh perikanan di Jakarta, kemarin.

Cicip menyatakan, penyuluh tersebut akan menjadi pendamping pembudidaya dan masyarakat terkait proyek bantuan yang diberikan KKP, maupun program industrialisasi yang diusung kementerian. Jadi, kata Cicip, dengan pendampingan tersebut diharapkan bantuan maupun program pemerintah bisa dikontrol dan berjalan sesuai target.

Untuk mendukung program tersebut, KKP, kata Cicip sudah mengalokasikan anggaran sebesar 72 miliar rupiah, termasuk didalamnya honor untuk pegawai penyuluh tenaga kontrak (PPTK) sebesar 1,8 juta rupiah per penyuluh. Dengan pendampingan dari penyuluh, Cicip juga berharap, pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya dan masyarakat nelayan bisa ditingkatkan.
aan/E-12

 

Berita Kebumen On Line

.:: T h e - I n d e p e n d e n t - N e w s ::.

http://www.beritakebumen.info/

SUMBER: http://www.beritakebumen.info/2012/02/25-kub-di-kebumen-peroleh-bantuan.html#ixzz286xNo7xW

Home » BANTUAN » 25 KUB di Kebumen Peroleh Bantuan

25 KUB di Kebumen Peroleh Bantuan

Written By berita kebumen on 08 February 2012 | 7:50 PM

KEBUMEN (The Independent News) - Sebanyak 25 kelompok usaha bersama (KUB) di Kabupaten Kebumen bakal menerima bantuan dana pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Besarnya bantuan, Rp 100 juta untuk setiap kelompok.

Rencana pengucuran bantuan langsung masyarakat dari KKP diungkapkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen, Hj Suhartilah Jumaryanti, Selasa (7/2). Menurutnya, KKP juga akan mengucurkan bantuan PUMP pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebesar Rp 50 juta untuk setiap kelompok, serta PUMP perikanan budidaya sebesar Rp 100 juta untuk setiap kelompok.
"Bantuan PUMP pengolahan dan pemasaran hasil perikanan akan diterima oleh 24 KUB," jelas Jumaryanti seraya mengatakan, sasaran penerima bantuan PUMP perikanan budidaya hingga kini masih dalam proses verifikasi.

Sementara dari APBD serta DAK tahun 2012, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen akan melakukan penataan kawasan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangduwur Kecamatan Ayah. Di TPI itu juga akan dibangun gudang, kedai pesisir, penyempurnaan tempat tambat labuh, pembangunan talud, dan gedung pertemuan.

Modernisasi alat tangkap juga dilakukan dengan meluncurkan bantuan 2 kapal berbobot 5 gross ton (GT) di tahun 2012. Dua kapal itu akan dioperasikan oleh kelompok nelayan TPI Tegalretno Petanahan dan TPI Pasir Ayah. (Suk/krjgj)

Dinas Kelautan dan Perikanan Menerima 2 Paket Kapal 5 Grass Ton

Di tahun 2012 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen menerima alokasi dana untuk pengembangan alat tangkap berupa 2 paket kapal berbobot 5 grass ton. Disamping itu rencananya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen juga akan menerima alokasi 3 unit kapal tankgap berbobot 30 grass ton.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen drh. Suhartilah Jumaryanti saat digelar jumpa pers di Gedung Presscenter Kebumen (7/2) tahun 2012 ini, prioritas kegiatan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang menggunakan dana APBD dan DAK antara lain akan digunakan untuk pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, Pembangunan TPI, Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, juga pengembangan bibit ikan unggul. Dalam jumpa pers ini pula drh. Suhartilah Jumaryanti juga menyampaikan prioritas di tahun 2013 juga pencapaian Dinas Peperla di tahun 2011. (Ratih Tv)

SUMBER: http://www.beritakebumen.info/2012/02/25-kub-di-kebumen-peroleh-bantuan.html#ixzz286x6EziP

http://tribunnews.com/

BRI Salurkan Rp 1,5 Triliun untuk Perikanan

TRIBUN KALTENG - RABU, 8 FEBRUARI 2012 | 15:19 WIB

web

TRIBUNKALTENG.COM - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serius menggarap industri perikanan dan kelautan dalam hal pendanaan. Ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh kedua pihak.

"Sebagai langkah konkrit dukungan BRI terhadap komitmen tersebut, maka sampai dengan September 2011, BRI telah menyalurkan kredit di sektor perikanan sejumlah Rp 1,5 triliun kepada lebih dari 30.500 debitur dalam bentuk kredit komersial, kredit usaha rakyat, kredit ketahanan pangan perikanan, serta kredit program lainnya," sebut Direktur Utama BRI, Sofyan Basir, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (8/2/2012).

Bentuk keseriusan BRI membantu industri perikanan dalam hal dana ini dituangkan dalam penandatanganan naskah kesepahaman bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta kemarin.

Sofjan bilang, kesepakatan bersama ini menandakan komitmen BRI untuk memberikan layanan optimal dalam mendukung seluruh program kerja kementerian. Seperti diketahui, kementerian menargetkan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar pada 2015. " Ini harus didukung oleh semua pihak termasuk oleh Bank Rakyat Indonesia sebagai bank yang memiliki jaringan kerja terbesar dan tersebar di Indonesia," pungkas Sofyan.

EDITOR : EDINAYANTI

SUMBER : KOMPAS.COM

http://www.lensaindonesia.com/

 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dituntut Transparan

Cegah Mafia Proyek, Kementerian Kelautan dan Perikanan Terapkan LPSE

KAMIS, 09 FEBRUARI 2012 22:55 WIB

Proses tender secara online.

LENSAINDONESIA.COM: Pelayanan publik sebagai ujung tombak reformasi birokrasi merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu instansi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai bagian dari pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah dituntut berlangsung secara transparan, terbuka, akuntabel, tidak diskriminatif, cepat, tepat, murah, mudah, efisien, efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi.

Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gellwynn Jusuf secara resmi meluncurkan menerapkan‪ Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik  dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi disela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (9/02).

“Langkah ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan inefisiensi pengelolaan keuangan negara,” ujar Gellwynn disaat yang sama.

Sementara itu, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Yulistyo Mudho mengatakan bahwa, pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) bagi KKP diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan efisiensi yaitu dalam harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih murah, layanan publik yang lebih baik, siklus pengadaan yang  lebih pendek, dan mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme serta mafia proyek.

“Dengan maksimalnya penerapan Layanan Penga­daan Secara Elektronik (LPSE) ini, tidak ada lagi mafia proyek yang bermain dalam berbagai lelang proyek di lingkup KKP,” terangnya.

“Melalui LPSE si calon tender tidak dapat bertemu dengan panitia hanya melalui sistem jaringan, sehingga membatasi ruang gerak terjadinya KKN, dan mafia proyek tentunya,  “imbuhnya.

Awalnya, konsep ini dikembangkan pada tahun 2006 oleh Bappenas (sebelum LKPP terbentuk). Sistem ini memakai aplikasi open source, free license, free of charge dan full support. Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.

Lebih lanjut Yulistyo mengatakan bahwa, dengan adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) akan mempermudah penyedia barang/jasa dalam hal waktu sehingga tidak menimbulkan antrian yang dipandang menyia-nyiakan waktu. “Melalui e-procurement maka  kontraktor dapat menghemat waktu, seperti kita saat menggunakan jasa layanan e-toll sehingga tidak membuang-buang waktu,” ungkapnya.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam regulasi tersebut pasal 155 ayat 5, diamanatkan bahwa “LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasioal serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (Service Level Agreement)”, dan juga didukung oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Permen no. 1 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

LPSE merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang di dirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Terhadap ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian /Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah yang belum membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik di LPSE terdekat. LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan terbentuk dengan dukungan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Potensi tindak pidana korupsi dalam pengadaan pemerintah dapat dikurangi karena  karena minimnya kesempatan untuk bertatap muka antara Panitia Pengadaan dengan Penyedia/Rekanan, sehingga kesempatan bersekongkol dalam pengaturan tender pemerintah dapat dicegah, “sehingga apabila si penyedia barang/ jasa memiliki catatan kinerja (track record) yang buruk, maka akan terdata oleh sistem sehingga perusahaan pailit/blacklist tersebut tidak bisa masuk karena sudah terdata di sistem LPSE,” katanya.

Progres penerapan e-Procurement Nasional menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terbukti dengan jumlah LPSE yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Awalnya di tahun 2008 hanya terdapat 11 LPSE, 2009 terdapat 33 LPSE, dan untuk 2010 telah berdiri 137 LPSE. Jumlah LPSE sampai dengan akhir Mei 2011 sebanyak 238 LPSE yang telah diimplementasikan pada 344 instansi pemerintah, dan sampai dengan awal  2012 ini, tercatat sebanyak 311 LPSE telah secara resmi ada di 646 Instansi yang tersebar di  32 Provinsi, mulai dari Sabang sampai Merauke hingga Halmahera Utara sampai Ende.

Sementara itu, capaian kinerja e-procurement yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2011 sebanyak 116 paket pekerjaan, dimana 89 paket pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan efisiensi sebesar Rp. 48,9 miliar. Sementara itu, 5 paket pekerjaan masih sedang dalam proses pelelangan dimana proses pelelangan baru ditandatangani bulan lalu (Januari). Sedangkan, 22 paket pekerjaan sisanya, telah selesai dilaksanakan , namun belum ada pemenang dan nilai hasil lelang yang dimasukkan panitia dalam sistem pengadaan scara elektronik (SPSE). Untuk tahun 2012 sampai dengan bulan Februari 2012 tercatat sebanyak 99 paket dengan nilai Rp 130 miliar.

Ditambahkannya pula, penerapan LPSE di daerah akan lebih menguntungkan baik penyedia yaitu pemerintah dan juga rekanan. Diantaranya, pagu anggaran akan dihemat di atas 15 persen, juga rekanan tidak perlu lagi mengantarkan berkas persyaratan pelelalangna di kantor panitia penyedia. Fasilitas Layanan Penga­daan Secara Elektronik (LPSE) yang  dila­kukan oleh KKP,  dipro­yeksikan bisa menghemat anggaran hingga Rp 19,5 miliar atau setara dengan 15 persen dari total Rp 130 miliar anggaran hingga pertengahan Februari 2012.hidayat

 http://www.tempo.co/

HomeBisnisBisnis

Sejumlah perahu nelayan diparkir di dermaga Paotere, Makassar, Selasa (10/1). TEMPO/Muhtar

Nelayan

SENIN, 13 FEBRUARI 2012 | 11:57 WIB

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nelayan

TEMPO.CO, Jakarta - Cuaca ekstrem yang akhir-akhir ini melanda Indonesia secara menyeluruh telah memaksa ribuan nelayan gagal melaut. Anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah kelautan dan perikanan, Ma''mur Hasanuddin, meminta Kementerian Kelautan lebih memperhatikan nelayan, khususnya nelayan tradisional yang berada di sepanjang pesisir lautan Indonesia.

Selama ini jangkauan nelayan tradisional hanya mampu melaut sejauh 1 mil dengan tangkapan ikan 10 kilogram. "Untuk mendapatkan uang Rp 50 ribu mereka sangat sulit," kata Ma''mur, Senin, 13 Februari 2012.

Dengan biaya operasional melaut yang tinggi, nelayan akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. "Ditambah lagi mereka terpaksa cuti melaut akibat cuaca buruk," ujarnya.

Dia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperhatikan nasib nelayan tradisional, terutama melalui akses permodalan. Selama ini perhatian negara terhadap nelayan kecil dinilai sangat kurang. Banyak program kementerian diberikan melalui dinas pemerintah daerah, tapi kurang menjangkau hingga ke nelayan tradisional.

"Nelayan tradisional selama ini berusaha sendiri untuk mewujudkan permodalan hingga mereka dapat melaut," ujarnya. Kemudian, ketika nelayan ingin meningkatkan ke level industri perikanan, banyak yang terbentur dengan masalah kredit perikanan akibat beban bunga yang tinggi sekitar 12-16 persen.

Dia menambahkan KKP juga harus lebih menertibkan aksi tangkap ikan menggunakan Pukat Trawl dan Pukat Harimau. Aksi penangkapan ikan dengan dukungan armada kapal yang cukup besar ini sangat merugikan nelayan tradisional karena nelayan sulit bersaing.

"Perhatian yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana KKP dapat menanggulangi dampak cuaca buruk yang berakibat pada 1.429.703 nelayan di 33 provinsi. Cuaca buruk kali ini bisa membuat mereka berhenti melaut hingga satu bulan penuh," kata dia.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh KKP, misalnya bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian lain dan pihak-pihak swasta yang memiliki dana CSR. "Dengan inisiatif dari KKP untuk nelayan tradisional, kami berharap dampak cuaca buruk yang mengenai jutaan nelayan dapat diatasi, sehingga kelangsungan kehidupan para nelayan terutama nelayan tradisional dapat tetap berjalan," ujarnya.

ROSALINA

          (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  ePaper

 

http://koran-jakarta.com/

Sektor Riil

Senin, 13 Februari 2012 | 03:18:07 WIB

Sektor Kelautan

KKP Tawarkan Investasi "Cold Storage"

ANTARA

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan pembangunan lima cold storage berkapasitas 30 ribu ton di lima wilayah kepada swasta. Nilai investasi untuk pembangunan cold storage tersebut diperkirakan mencapai 600 miliar rupiah per unit. "Kita membuka peluang kepada swasta untuk menanamkan investasi pembangunan cold storage di Jakarta, Ambon, Bitung-Sulawesi, Medan, dan Pelabuhan Ratu. Saat ini, sudah ada dua investor yang berminat untuk membangun cold storage di Jakarta," kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Victor PH Nijikuluw di Serang, Provinsi Banten, Sabtu (11/2).
Menurut Victor, nilai investasi untuk membangun cold storage atau mesin pendingin ikan tersebut rata-rata 20 juta rupiah per ton. Jadi, untuk membangun cold storage berkapasitas 30 ribu ton dibutuhkan investasi 600 miliar rupiah. Nantinya, swasta yang membangun cold storage akan mendapatkan insentif dari KKP berupa kemudahan mendapatkan pasokan bahan baku ikan. Untuk memudahkan pembangunan cold storage dan memasukkannya dalam Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah dan ditargetkan pertengahan tahun ini aturanya akan diterbitkan. 

"Pemerintah juga akan ikut membangun cold storage tetapi dengan skala kecil, sebesar 30 ton dengan menggunakan dana APBN. Selain itu, kita juga membagikan cold storage mini berbentuk motor roda tiga, berpendingin dengan kapasitas 200 kilogram di setiap kabupaten," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Victor mengatakan cold storage mini berkapasitas 200 kilogram tersebut diharapkan memudahkan pengolah skala UKM dan penjual produk ikan untuk menjaga mutu produknya. Jadi ikan segar hasil tangkapan dan budi daya dapat dijaga kualitasnya saat dipasarkan ke pasar swalayan dan supermarket. Saat ini, KKP, kata Victor, sudah mulai membagikan bantuan cold storage mini tersebut di beberapa wilayah di Provinsi Banten.
KKP membagikan empat cold storage mini seharga 40 juta rupiah di Kabupaten Lebak, empat cold storage mini di Kabupaten Serang, dan empat cold storage mini di Kabupaten Tangerang. "Jadi ikan segar bisa dimasukkan ke dalam cold storage mini tersebut. Kita juga membagikan mobil boks berpendingin. Dengan bantuan itu akan membantu pengolah memasarkan produk ikan segar ke supermarket dan swalayan," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan KKP akan mendorong swasta untuk pembangunan cold storage. "Yang mampu membangun cold storage dengan nilai investasi di atas 50 miliar itu swasta. Jadi kita tawarkan kepada mereka untuk membangunnya, terutama di Kawasan Indonesia Timur," ujarnya.
Sementara itu, dalam kunjunganya ke Provinsi Banten, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menyerahkan bantuan 33,2 miliar rupiah kepada para nelayan yang diserahkan secara simbolis kepada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Bantuan tersebut berupa lima unit kapal Inka mina, dua unit ekskavator, satu unit mobil ATI-Gemarikan, satu unit mobil dengan boks berpendingin, 12 unit freezer, 12 unit cold storage mini roda tiga, empat unit spinner pengolahan abon, dan paket lainnya. aan/E-12

http://www.bisnis-kti.com/

 

PERIKANAN: Kalimantan Timur butuh 4 miliar benih ikan

Oleh Newswire on Tuesday, 14 February 2012

                                                                   

                                                                         ANTARA

ilustrasionline casino

 “Terkait dengan kebutuhan benih yang besar di Kaltim ini sehingga ada peluang besar untuk usaha pengembangan benih ikan sehingga tidak perlu memasok dari luar daerah agar harganya lebih murah,” tutur Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Iwan Mulyana di Samarinda, Selasa.

Iwan yang didampingi Kepala Bidang Pembudidayaan Perikanan Rusdi Supangat melanjutkan bahwa guna menutupi kekurangan berbagai jenis benih ikan tersebut, Kaltim harus mendatangkan 90% lebih benih ikan dari daerah lain, seperti dari Pulau Sulawesi dan Jawa.

Kendala yang dihadapi jika harus mendatang benih dari luar daerah adalah, belum tentu semua benih yang diangkut dalam kondisi hidup ketika tiba di tujuan.

Biasanya dari total jumlah yang dikirim itu, hanya sekitar 50% yang dapat bertahan hidup dan sehat.

Benih yang dibutuhkan Kaltim itu antara lain untuk pengembangan berbagai jenis perikanan baik kolam, keramba, tambak dan lainnya. Sedangkan hasil target produksi Kaltim untuk keramba paling tidak 10 ton dalam satu tahun.

Apabila benihnya ada 90 juta dan yang mampu hidup hanya 50%, berarti hanya 45 juta benih yang hidup sehingga hasilnya hanya 5 ton. Terkait dengan itu, maka target yang diinginkan tidak tercapai karena masih kurang 5 ton.

Minimnya produktivitas ikan di Kaltim juga terkait beberapa faktor, antara lain masalah sumber daya manusia (SDM), bahan keramba, benih serta pakannya. Namun sebagian besar disebabkan oleh minimnya pengetahuan petani keramba tentang pembudidayaan benih ikan.

Kelemahan pada sektor SDM itu setidaknya bisa dilihat pada pembenihan ikan di Loa Kulu, Samarinda. Untuk budidaya di kawasan itu, paling tidak diperlukan 100 juta benih ikan, namun karena SDM yang kurang, maka benih yang diperlukan tidak pernah bisa dicapai.

Terkait dengan itu, pihaknya berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan pengiriman SDM melalui sistem magang, pelatihan dan belajar di tempat yang sudah maju dalam pengembangan benih dan keramba.

Pengiriman dan kerja sama pemagangan itu tersebar di sejumlah daerah, yakni disesuaikan dengan kondisi dan potensi di masing-masing daerah pengembangannya, misalnya untuk benih ikan air tawar belajar di Suka Bumi, Jawa Barat, sedangkan pengembangan Bandeng dilakukan di Bali. [antara/roy]online casino

Popularity: unranked [?]

http://banjarmasin.tribunnews.com/

Kapal Nelayan Indonesia Harus Dimodernisasi

SELASA, 14 FEBRUARI 2012 - 13:56 WITA 

web

ilustrasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA  - Sebagian besar kapal nelayan di kawasan perairan Indonesia harus dimodernisasi karena hampir seluruh kapal nelayan berukuran kecil atau di bawah 30 gross ton (GT).

"Kurang dari lima persen dari jumlah armada yang berukuran lebih dari 30 GT," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, saat membuka acara peluncuran dan bedah buku "Modernisasi Armada Perikanan" yang digelar di Jakarta, Selasa.

Menurut Sharif, hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya produktivitas perikanan tangkap di Indonesia sehingga jumlahnya dinilai hanya sekitar sepertiga dari produktivitas yang dilakukan oleh China.

Apalagi, ujar dia, pendataan yang dilakukan oleh sejumlah instansi terkait di Indonesia kerap bertentangan satu sama lain sehingga tidak mudah didapatkan data yang jelas dan pasti.
Senada dengan Sharif, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Deddy Sutisna mengatakan, hampir seluruh kapal perikanan tangkap berukuran di bawah 30 GT.

"Dari hampir 500.000 armada kapal perikanan tangkap, kapal yang berada di bawah 30 GT hampir 98 persen," kata Deddy.

Dengan demikian, ujar dia, hanya sekitar 2 persen dari armada kapal yang dapat beroperasi di lautan 12 mil ke atas atau dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Karenanya, ia mengemukakan hal yang harus diperhatikan selain rasionalisasi adalah melakukan modernisasi kapal, bukan hanya ukuran tetapi juga dalam teknologi atau alat penangkapan ikan.

Deddy memaparkan, teknologi atau alat penangkapan ikan yang paling baik adalah perangkat yang tidak hanya produktif tetapi juga dapat ramah kepada lingkungan di sekitar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan, di samping memberikan bantuan kapal, KKP seharusnya juga memberikan perangkat penunjang agar kapal tersebut dapat lebih berdaya guna di masyarakat.

Media Berita Baru | 2012

Update Berita Terbaru Semua Media

http://mediaberitabaru.blogspot.com/

INDONESIA PULANGKAN IKAN BERFORMALIN DARI MALAYSIA, PAKISTAN | Sebanyak 103 Ton Ikan Impor Yang Positif Mengandung Formalin

7:10 AM  MUCHLIS WARDANA  NO COMMENTS

INDONESIA PULANGKAN IKAN BERFORMALIN DARI MALAYSIA, PAKISTAN | Sebanyak 103 Ton Ikan Impor Yang Positif Mengandung Formalin. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembalikan 103 ton ikan impor yang positif mengandung formalin—zat kimia pengawet jenazah—ke Malaysia dan Pakistan, Selasa (14/2/2012). Ikan berformalin tersebut masuk ke Medan, Sumatera Utara. Lihat INDONESIA SEMESTINYA MENDUDUKI PERINGKAT SINGLE A | Tarif Pajak di Indonesia Masih Terbilang Rendah. dan AWAS MODUS TUKAR PELAT DI PARKIRAN TERBARU 2012 Tips Menjaga Pelat Nomor Motor Dari Pencurian.
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) M Syamsul Maarif yang hadir di Medan, menjelaskan, ikan impor tersebut mereka kembalikan karena terbukti mengandung formalin. ”Kita tak ingin warga kita mengonsumsi ikan yang tak layak konsumsi,” ujar Syamsul.

Ikan tersebut akan dikirim balik secara bertahap. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil (BKIPM) Kelas I Medan II Felix Lumban Tobing mengatakan, BKIPM mengirim balik ikan berformalin tersebut dalam dua tahap. Tahap pertama pada Selasa kemarin dan sisanya pada pekan depan.
Secara nasional, pada tahun 2011 BKIPM menolak ikan impor sebanyak 6.554 ton jenis udang, makarel, patin, teri kering, salmon, lele, bawal, tongkol, dan kembung. Penyebabnya, antara lain, ikan mengandung formalin dan tidak layak konsumsi. Ada kalanya ikan tersebut tidak dilengkapi izin.

Pada kurun Januari-pertengahan Februari 2012 ini, sudah 103 ton ikan yang ditolak BKIPM Kelas I Medan II karena mengandung formalin atau terkontaminasi penyakit ikan.

Selain mengirim balik ikan bermasalah tersebut, BKIPM Kelas I Medan II memusnahkan impor tidak layak konsumsi. Pada Maret 2011, BKIPM Kelas I Medan II memusnahkan 28 ton ikan makarel. ”Saat itu ikan tersebut tak dilengkapi izin,” kata Felix.

Impor ikan berformalin itu merugikan importir. Pemilik perusahaan importir ikan CV Soon Ho, Ka ho, mengatakan, di antara 103 ton ikan berformalin tersebut, sebanyak 28 ton merupakan ikan yang dia impor. Saat itu, ikan impor dari Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan surat hasil uji laboratorium.

Sesuai ketentuan, Ka Ho kemudian memeriksakan ikan impornya ke BKIPM Kelas I Medan II. Ternyata, ikan tersebut berformalin. Ka Ho terpaksa merelakan ikan jenis makarel itu dikirim balik ke Malaysia.
Dia mengaku merugi hingga Rp 50 juta untuk ongkos pengiriman. Perusahaan pemasok ikan di Malaysia berjanji akan mengganti dengan ikan yang baru. ”Saya akan membuat perjanjian baru dengan eksportir ikan di Malaysia, jika nanti mereka kirim ikan tak layak konsumsi, mereka mengganti semua kerugian,” ujar Ka Ho.

Kompas.com
INDONESIA PULANGKAN IKAN BERFORMALIN DARI MALAYSIA, PAKISTAN , Sebanyak 103 Ton Ikan Impor Yang Positif Mengandung Formalin, Bahaya Formalin Bagi Kesehatan, Jenis Ikan Yang Mengandung Formalin, Perjanjian Baru Dengan Eksportir Ikan di Malaysia, Ciri Ciri Ikan Formalin, Video Ikan Mengandung Formalin

          (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  ePaper

 

http://koran-jakarta.com/

Sektor Riil

Jumat, 17 Februari 2012 | 01:26:25 WIB

Petambak Minta Pasokan Listrik

for-mass.blogspot.com

JAKARTA - Puluhan petambak udang eks Dipasena-Lampung melakukan demonstrasi di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kemarin. Dalam tuntutannya, petambak meminta pemerintah memberi kepastian mengenai pasokan listrik ke pemukiman petambak.

"Kita meminta Menteri Kelautan dan Perikanan ikut membantu petambak terkait pasokan listrik di permukiman petambak. Jadi petambak tadi mendesak agar menteri ikut bersikap dan mengeluarkan langkah konkret," kata Staf Advokasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) A Martin Hadiwinata saat demo di Jakarta, Kamis (16/2).

Sebenarnya, kata Martin, PLN dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang lama sudah menjanjikan aliran listrik ke pemukiman petambak, hingga saat ini belum terealisasi. Dirjen Perikanan Budidaya KKP Ketut Sugama seusai menemui pendemo mengatakan persoalan listrik masih diusahakan oleh pemerintah bekerja sama dengan PLN. 

"Saya mau melaporkan persoalan ini ke menteri dahulu, dulu memang Dirut PLN (Dahlan Iskan) menjanjikan pasokan listrik, tetapi sekarang kan sudah menjadi Menteri BUMN," ujarnya. aan/E-12

 http://www.tempo.co/

HomeBisnisBisnis

Fadel Muhammad (tengah) mencicipi garam. ANTARA/Saiful Bahri

impor barang konsumtif

Departemen Kelautan dan Perikanan

SABTU, 18 FEBRUARI 2012 | 17:54 WIB

Pemerintah Buka Lagi Keran Impor Garam Tahun Ini

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku ikut menyetujui rencana impor garam tahun ini sebesar 500 ribu ton. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, keputusan impor itu diambil setelah melalui rapat di bawah Menteri Koordinator bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. 

Pertimbangannya menurut Sharif  dari perhitungan hasil produksi yang ada,dan hasil yang disimpan di gudang-gudang. “ Sisanya berapa dikurangi dengan kebutuhan akhirnya didapati angka 500 ribu ton. Itu untuk memenuhi kebutuhan sampai Juni tahun ini,” kata Sharif ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 18 Februari 2012. Angka impor itu seluruhnya untuk kebutuhan garam konsumsi yang setiap bulannya membutuhkan 120 ribu ton.

Keputusan terpaksa diambil  karena menurut perhitungan stok garam yang pada Desember 2011 hanya 306.000 ton. Jumlah ini dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi sampai musim panen garam tiba dan hanya memenuhi kebutuhan hingga pertengahan bulan depan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan, perlu adanya impor garam konsumsi untuk mengisi kekurangan stok nasional sebelum Agustus, saat musim panen. Dia menjelaskan, produksi garam tahun lalu sebanyak 1,1 juta ton dengan volume impor 900 ribu ton, sehingga total stok sekitar 2 juta ton. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulai Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan, pada 2012 Kementerian tetap berupaya meningkatkan produksi garam petani. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu melalui pemberdayaan petani garam yang akan dimulai tahun ini. “Tahun ini Kementerian akan memberdayakan 29 ribu petani garam,” kata dia kepada Tempo hari ini. Para petani akan menggarap 16.500 hektar

Dia memperkirakan, setiap petani akan menggarap rata-rata 0,6 hektare dengan target produktivitas 80 ton per hektare. Pemberdayaan ini, kata Sudirman, akan dilakukan mulai masa produksi tahun ini pada Juli hingga November.  Sehingga total produksi dari program usaha garam rakyat itu ditargetkan 1,3 juta ton dengan total luas lahan garam hasil survei Bakosurtanal sebesar 29 ribu hektar.

Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Fadel Muhammad menegaskan, pihaknya menolak masuknya garam impor, karena keyakinan pada kemampuan petani garam dalam negeri untuk memproduksi sesuai kebutuhan. “Selama rakyat mampu memproduksi kami tidak izinkan perusahaan impor,” ujarnya.

Fadel juga melakukan beberapa kali penolakan terhadap garam impor milik perusahaan swasta karena melanggar izin pemasukan impor garam, atau masuknya impor berdekatan dengan waktu panen raya petani garam.  Sebab dampak negatif yang dirasakan petambak garam atas garam impor yang datangnya bersamaan dengan panen raya adalah jatuhnya harga garam di dalam negeri. “ Sehingga akan mengganggu kesejahteraan petambak garam secara keseluruhan,” ujar dia menerangkan alasannya.

Salah satu contoh penolakan oleh Kementerian terjadi pada Agustus 2011 lalu. Awal Agustus lalu, Kementerian menyegel garam impor dari India yang didatangkan oleh PT Sumatraco Langgeng Makmur sebanyak 11.800 ton karena melewati batas waktu perizinan masuknya impor.

ROSALINA

 http://www.tempo.co/

KAMIS, 19 FEBRUARI 2009 | 20:49 WIB

Departemen Kelautan Dan Perikanan Selidiki Kerusakan Hutan Bakau

Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Batam:Departemen Kelautan dan Priknanan ( DKP ) mengirim tim pecari fakta berkaitan dengan pengrusakan hutan bakau mangrove dan dijadikan kawasan perumahan di Batam Center Batam.

Tim yang dipimpin Direktur Sumber Daya Kelautan, Ansyori ini melakukan pengecekan langsung ke lokasi perumahan Coastarina. Yaitu meneliti luas lahan yang direklamasi sehingga merusak hutan lindung mangrove dan terumbu karang yang menimbulkan
pencemaran. Akibatnya nelayan setempat tidak bisa lagi mencari nafkah di sekitar perairan seluas 1.400 hektar yang ditimbun itu.

Humas Direktur Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, Hartono mengatakan ada lima perusahaan yang dituduh mematikan usaha nelayan yakni PT. Arsikon, PT.Golden Prawn, PT.Jababa Group, T.Harmoni Mas dan PT.Batamas Puri Permain.

Diduga kerugian masyarakat hingga Rp 12,6 miliar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Yaitu berdasarkan jumlah tangkapan nelayan yang terus menyusut.  Panjang pantai yang direklamasi mencapai 14 kilometer. 

RUMBADI DALLE

 http://www.tempo.co/

SELASA, 19 FEBRUARI 2008 | 16:50 WIB

 

Pemerintah Revisi Peraturan Usaha Perikanan Tangkap

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 17/MEN/2006 menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 5/MEN/2008. 

Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia. "Kita harus kembangkan industri dalam negeri, karena negara kita punya bahan baku yang besar," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, pada sosialisasi revisi peraturan tersebut, Selasa (19/2). 

Freddy mengatakan selama ini Indonesia selalu menjadi negara produsen dan pemasok bahan baku perikanan. "Kita juga didikte oleh negara lain yang bahan bakunya diperoleh dari Indonesia. Itu harus diubah," ujar Freddy. 

Menurut Freddy, sebagai negara dengan bahan baku perikanan yang besar, Indonesia bisa mengatur sendiri produksi dan pendistribusian hasil perikanan. "Sekarang kita buat aturan yang mendukung hal tersebut untuk pengembangan industri dan investasi," ujar Freddy.

          (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  ePaper

 

http://koran-jakarta.com/

Sektor Riil

Jumat, 24 Februari 2012 | 10:09:13 WIB

 Tujuh Pejabat Eselon I KKP Diganti

dok

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo telah merombak jajaran tujuh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pergantian tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian target industrialisasi perikanan nasional.

"Pergantian itu hal biasa, pejabat lama punya dedikasi dan rajin bekerja tetapi kita butuh penyegaran dan terobosan untuk mendukung industrialisasi. Pergantian juga tidak ada kaitanya dengan kasus impor dan izin kapal," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo di seusai pelantikan, Kamis (23/2).

Apabila ditemukan pelanggaran terkait kasus impor, kata Cicip, maka pihaknya mempersilahkan KPK, kepolisian maupun kejaksaan untuk masuk melakukan pemeriksaan. Jadi, pergantian sebenarnya dilakukan untuk penyegaran

Cicip mengaku membutuhkan waktu empat bulan untuk menyiapkan pergantian. Ia menilai kinerja calon pejabat baru setelah melakukan 14 kali rapat pimpinan. "Pergantian ini sudah melalui proses yang panjang, secara emosional saya sudah dekat dengan mereka. Tetapi untuk kepentingan organisasi perlu ada penyegaran." aan/E-12

  http://www.rmol.co/

Menteri Cicip Kok Nggak Berani Cabut Izin Importir Ikan Nakal

Jum'at, 24 Februari 2012 , 08:12:00 WIB

ILUSTRASI, IKAN

RMOL.Tanda tanya besar ketika KKP mendiamkan saja importir ikan dari Pakistan dan Malaysia. Soalnya, kedunya telah mengimpor 25 ton ikan berformalin ke Indonesia.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik mene­gas­kan, keberanian Kementerian Ke­lautan dan Perikanan (KKP) me­nindak importir ikan nakal me­rupakan kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Dia menjelaskan, dalam Kepu­tusan Menteri Kelautan dan Per­ikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tanggal 20 Juni 2011 dise­butkan, setiap hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Ne­gara Republik Indonesia wajib me­menuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan.

“Karenanya bagi yang tidak sesuai mutu, apalagi sampai ber­formalin dan membahayakan ke­se­hatan manusia, harus diambil sikap tegas, yaitu mencabut izin im­portir nakal itu,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia sangat heran dengan sikap KKP yang hanya mengembalikan (re-ekspor) 25 ton ikan berfor­malin tersebut ke Pakistan dan Ma­­laysia. Dia mempertanyakan kenapa ke­menterian yang dipim­pin Sharif Cicip Sutardjo tidak men­cabut izin importir nakal tersebut.

“Hal ini diperparah lagi dengan lambatnya proses pengembalian 25 ton ikan berformalin itu. Pa­dahal, KKP telah menyita ikan berformalin itu sejak 14 Februari lalu. Tapi kok baru dikembalikan sekitar tanggal dua puluhan. Ada apa ini?” tanya Riza.

Riza melihat ada indikasi pe­ngabaian hukum dan aturan main para oknum KKP sen­diri. Saat ini, kata dia, pera­turan yang telah dibuat tinggal namanya saja dan tidak memberi efek apapun ke­pada para pihak yang melanggar peraturan itu.

“Buktinya, para impor nakal belum juga dicabut izin impor­nya. Padahal, formalin itu sangat ber­bahaya bagi manusia,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kepala Sta­siun Karantina Ikan Pengen­dalian Mutu dan Keamanan Hasil Pe­rikanan Kelas I Batam Ashari Syarief telah mengamankan 25 ton ikan impor berformalin dari Pakistan pada Selasa (14/2). Ha­sil uji laboratorium di instalasi karantina memastikan ikan im­por milik PT Bintang Nusantara Mu­lia itu mengandung formalin.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Per­ikanan (PSDKP) Syahrin Abdur­rahman menegaskan, pihak­nya mengawal ketat proses re-ekspor ikan impor asal Pakistan dan Ma­laysia. Sesuai amanat UU, KKP akan memas­tikan re-ekspor ber­jalan dengan baik. Rencana­nya, KKP akan me­reekspor 33.780 ton ikan ber­formalin asal pakistan melalui Pelabuhan Belawan International Container Terminal (BICT).

“Iya, ada yang kita kembalikan ke Pakistan. Dari Malaysia ada ju­ga yang kita bakar, karena me­mang aturannya begitu. Sela­ma ini kita terus lakukan penga­wasan. Kalau terbukti, izinnya akan kita tutup,” tegas Menteri Ke­lautan dan Perika­nan Sharif C. Sutardjo kepada Rakyat Merdekasaat kun­jungan Kerja di Kabu­paten Ken­dal, Sema­rang, Rabu (22/2).

Syahrin menegaskan, yang terpenting adalah memastikan bahwa ikan berformalin tersebut benar-benar keluar dari wilayah Indonesia. Dia bilang, perjalanan kapal re-ekspor akan dikawal Kapal Pengawas Perikanan Hiu-05 sampai dengan perbatasan laut negara tetangga.

“Sesuai amanat Undang-Un­dang Perikanan, kami harus me­mas­tikan bahwa tertib pelak­sa­naan perundang-undangan dipa­tuhi. Oleh sebab itu, terhadap ikan-ikan yang jelas-jelas me­ngan­dung formalin sehingga dilarang diedarkan di Indonesia ini, kami akan kawal sejak pro­ses pemuatan di pelabuhan, da­lam perjalanan sampai benar-benar keluar dari wilayah Indo­nesia. Jangan sampai ada penya­lah­gu­naan lagi ditengah jalan,” tegas Syahrin. [Harian Rakyat Merdeka]

  http://www.tempo.co/

HomeTeknoIptek

TEMPO/Fully Syafi

Garam beryodium

JUM''AT, 24 FEBRUARI 2012 | 17:57 WIB

Sumenep Uji Coba Lahan Garam Sistem Polybag

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan uji coba lahan garam dengan sistem polybag sebagai upaya untuk terus meningkatkan produksi garam demi mencapai swasembada garam pada 2014 mendatang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumenep Muhammad Jakfar mengatakan uji coba bertani garam dengan sistem polybag diproyeksikan di tiga desa penghasil garam di Sumenep, yaitu Desa Pinggir Papas, Karang Anyar, dan Desa Gersik Putih. Program ini melibatkan 20 kelompok tani. "Kalau sukses akan diperluas ke desa lainnya yang juga merupakan penghasil garam," kata Jakfar, Jumat, 24 Februari 2012.

Jakfar menjelaskan bertani garam dengan sistem polybag, ladang garam terlebih dahulu dilapisi plastik biomembran sebelum dialiri air asin. Jakfar optimistis, dengan sistem polybag, produksi garam rakyat akan meningkat 66 persen dibanding cara berladang konvensional.

Menurut Jakfar, dengan menggunakan sistem polybag, produksi garam petani akan meningkat 66 persen. Kadar garam pun meningkat mencapai 99 persen, butir garam lebih jernih dan keras. "Garam seperti ini paling diminati industri. Dengan demikian, kesejahteraan petani juga meningkat," ujarnya.

Sementara, untuk garam konsumsi, Jakfar mengatakan pemerintah pusat melalui program usaha garam rakyat (pugar) mengucurkan dana pemberdayaan senilai Rp 9,9 miliar. "Dana ini untuk 170 kelompok petani garam," ucap Jakfar.

Ketua Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep Hasan Basri mendukung upaya peningkatan kualitas dan produksi garam yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Data Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep menyebutkan produksi garam di Sumenep selama 2011 mencapai 64 ribu ton dari total lahan seluas 2.100 hektare. Ini merupakan produksi tertinggi dalam tiga tahun terakhir. "Selama cuaca bagus, produksi garam pasti bagus," tuturnya. 

MUSTHOFA BISRI

http://www.suaramanado.com/

Jumat, 24 Februari 2012 – 12:47 WITATelah dibaca 289 kali

Humiang Pimpin Rapat Sosialisasi Minapolitan

Kantor pemerintahan kota Bitung
kantor Walikota Bitung

Sekretaris daerah kota Bitung Drs. Edison Humiang, MSi, Jumat (24/2) memimpin rapat sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan minapolitan di kota Bitung yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 4 kantor walikota.

Humiang yang juga sebagai ketua pokja Minapolitan menjelaskan secara terperinci tentang pengembangan kawasan minapolitan termasuk dana pengembangan. menurut Humiang bahwa Minapolitan merupakan pembangunan ekonomi berbasis kawasan yang bertumpu pada sektor perikanan dan berbias pada berbagai sektor terkait. Kaitannya dengan penggunaan anggaran pembangunan kawasan, maka dana APBN yang masuk ke beberapa instansi teknis pusat departemen kelautan dan perikanan seperti UPT pusat pelabuhan perikanan samudera, sebesar 13.8 milyar.

“Demikian pula berbagai pelatihan dan penyuluhan serta rehabilitasi dan penyebaran benih ikan yang dilaksanakan dirjen tangkap departemen kelautan dan perikanan, serta pemerintah provinsi melalui dinas kelautan dan perikanan SULUT, sedangkan dinas kelautan dan perikanan kota Bitung sebesar 4,8 milyar yang digunakan untuk pembuatan 4 unit kapal lebih dari 30 GT”, ujar Humiang.

Lebih lanjut Humiang mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan percepatan kawasan minapolitan pemerintah kota Bitung melalui instansi terkait telah melaksanakan berbagai kegiatan, seperti pelatihan KUBE, Jamkesda, dan pembangunan jalan lingkar Lembeh yang bersumber dari dana APBD yang dikeroyok bersama-sama oleh instansi untuk melakukan intervensi di tiga wilayah minapolitan yakni kecamatan Aertembaga zona inti dan kecamatan Lembeh Utara dan Lembeh Selatan zona penunjang/pendukung.

Hadir dalam pertemuan ini kepala dinas kelautan dan perikanan Ir. Hengky Wowor, kepala dinas PU dan kimpraswil Ir. Max Tambuwun, MSi, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Vonny Dumingan, Kepala Dinas (Kadis) Perindag, Ferry Bororing, SE, MSi, Kadis Tataruang, Ir. Alex Watimena, MSi, Kadis Pasar, Drs. Arnold Karamoy, Kadis Koperasi Dra. Vera Manoppo, Kadis Pariwisata, Drs. Benny Lontoh, MA dan Kaban KB dan PP, Dr. Ellen Wuisan.M.Kes.

(red) 
Penulis: Redaksi SuaraManado.com

http://banjarmasin.tribunnews.com/

Kementrian Kelautan Kembangkan Pabrik Pakan Ikan

SABTU, 25 FEBRUARI 2012 | 15:52 WITADIBACA: 107

BANJARMASINPOST.CO.ID, KARAWANG - Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng pihak swasta, untuk pengembangan pabrik pakan dan unit pengolahan ikan di Karawang, Jawa Barat. Itu dilakukan untuk mengatasi kebutuhan pakan yang bermutu dan harga terjangkau. Pabrik pakan dibangun di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang.

"Pengembangan pabrik pakan ikan merupakan salah satu strategi revitalisasi perikanan budidaya, sehingga menunjang industrialisasi perikanan berbasis budidaya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Sabtu (25/2/2012) di Karawang.

Kapasitas produksi pabrik pakan ikan berkisar 15-20 ton per hari. Produk pakan itu dipasok ke BLUPPB Karawang, untuk usaha budidaya ikan, serta masyarakat sekitar. Sementara pengolahan ikan patin saat ini berkapasitas 1 ton per hari.

Luas kawasan BLUPPB Karawang 390 hektar (ha), terdiri atas 149 ha tambak inti, 151 ha untuk plasma. Selebihnya, lahan untuk fasilitas.

Bupati Karawang, Ade Swara, mengemukakan pula, untuk peningkatan nilai tambah perikanan dibutuhkan penambahan sarana produksi, teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil.

"Karawang punya potensi besar perikanan. Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi daerah," ujar Ade Swara. 

EDITOR : EDIBPOST,

SUMBER : KOMPAS.COM

http://banjarmasin.tribunnews.com/

PPI Sungai paring Tak Sediakan Es untuk Nelayan

SELASA, 28 FEBRUARI 2012 | 12:11 WITADIBACA: 184

Web.nelayan

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Pabrik Es batu yang rencana dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungaiparing, Kotabaru sehari hanya bisa memproduksi 10 ton. Dengan jumlah itu mampukah bisa memenuhi kebutuhan nelayan?

Tak terkecuali nelayan memerlukan es batu setiap melaut. Namun, setiap nelayan membongkar hasil tangkapan yang dibeli pengumpul, satu mobil pikup memerlukan 25 sampai 30 balok atau sekitar 1,5 ton. Sedangkan seratus kilogram/satu pikul es batu sebanyak empat balok.

Sementara es dibeli dari salah satu pabrik es yang ada di daerah ini, karena pabrik es rencana dikelola DKP hingga sekarang belum beroperasi lantaran terkendala listrik.

"Satu setengah ton es batu, diperlukan satu mobil pikup setiap hendak membawa ikan ke Banjarmasin. Sedangkan mobil yang membawa ikan dari PPI lebih dari satu," kata Ibrahim salah seorang penumpul ikan. 

(helriansyah/www.banjarmasinpost.co.id).

EDITOR : DIDIK

SUMBER :

http://tribunnews.com/

Puluhan Ribu Keluarga Nelayan di Kalsel Miskin

TRIBUN KALTENG - MINGGU, 5 FEBRUARI 2012 | 05:59 WIB

Dok. ilustrasi

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - Puluhan ribu keluarga nelayan di lima kabupaten Kalimantan Selatan hidup dalam kemiskinan. Penghasilan rata-rata nelayan cuma Rp250 ribu per bulan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel, Muhammad Isra, Jumat (3/2) di Banjarmasin. "Mayoritas nelayan kita hidup dalam kemiskinan," tuturnya.

Menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel, jumlah nelayan miskin mencapai 36.422 keluarga atau lebih 70 persen dari total keluarga nelayan yang berjumlah 49.142 KK.

Para nelayan ini bermukim di lima kabupaten meliputi Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Banjar. Cuaca buruk dan minimnya permodalan menjadi penyebab utama kemiskinan yang terjadi.

"Hasil tangkapan juga terus menurun karena faktor cuaca. Sebagian besar nelayan juga hanya mengandalkan kapal-kapal berukuran kecil dan alat tangkap sederhana," tambahnya.

Hanya nelayan bermodal besar yang memiliki alat tangkap modern dapat berlayar ke laut lepas, sehingga mendapatkan hasil banyak. Pemerintah sendiri, jelasnya, telah mengucurkan program PNPM bagi nelayan dimana para nelayan mendapat bantuan berupa permodalan. Namun diakuinya, program pemerintah ini masih terbatas. 

EDITOR : EDINAYANTI

SUMBER : ANTARA

JURNAL BERITA ONLINE Media Online Terpercaya

YOU ARE HERE:HOME JAWA TIMUR INVESTOR HARUS BERI KOMPENSASI BAGI NELAYAN

Investor Harus Beri Kompensasi Bagi Nelayan

http://jurnalberita.com/

on February 9, 2012 in Jawa Timur, Pantura, Tuban | 0 Comment

Terminal Wisata Tuban dilihat dari arah laut. (foto: jbc3)

TUBAN (jurnalberita.com) – Penambahan wahana permainan di lokasi Terminal Wisata Tuban (TWT) oleh Dinas terkait, terlihat sangat minim. Rencana Pemkab Tuban untuk menyerahkan kepada investor sebagai pengelola TWT tersebut, dengan syarat harus bisa memberi kompensasi terhadap nelayan sekitarnya.

Tempat Wisata TWT yang ada di desa Sugiwaras kecamatan Jenu, konsep awalnya perpaduan terminal angkutan kota dan tempat wisata bagi masyarakat. Sayangnya konsep tersebut hingga kini kurang berjalan sesuai rencana, terutama tempat wisata.

Kalau kita melihat ke dalam lokasi wisata disebelah utara, sangat minimnya wahana permainan sebagai penunjang hiburan bagi para pengunjung, membuat masyarakat enggan berkunjung.

Dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh Dinas terkait untuk penambahan wahana permainan, berdampak nasib wisata Tuban hidup enggan mati pun tak mau.

Disela-sela acara ramah tamah Bupati Tuban, Fathul Huda didampingi Kapolres Tuban, Dandim dan Kepala Pengadilan Negeri ditemui jurnalberita.com (Rabu 8/2) mengatakan, “Seandainya nanti tempat Wisata Tuban tersebut dikelola oleh pihak investor, harus ada kesediaan dan kesanggupan untuk memberi kompensasi dan melibatkan para nelayan di sekitar,” ungkap Bupati Tuban.

Lanjutnya, Kalau investor melibatkan para nelayan sekitar, akan berdampak meningkatkan ekonomi para nelayan di sekitar. Kalau investor tidak mau melibatkan para nelayan ya tunggu dulu!

Di tempat berbeda Warno, salah satu nelayan Sidomulyo yang tergabung di Paguyuban Nelayan dan Perahu Wisata Tuban saat ditemui jurnalberita.com. “Kami berharap kalau Wisata Boom dan Wisata Tuban sudah berjalan supaya para nelayan diberi ruang untuk mengais rejeki lewat penjualan jasa perahu wisata di Boom maupun Terminal Wisata bagi pengunjung” harap Warno. (jbc3/jbc1)

http://banjarmasin.tribunnews.com/

DKP Kotabaru Janji Bantu Biaya Operasional

Jumat, 17 Februari 2012 14:10 wita

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Kebingungan kelompok usaha bersama nelayan mengoperasikan kapal bantuan dari pemerintah pusat, terjawab sudah.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kotabaru berjanji memberikan bantuan modal untuk operasional kapal canggih tersebut sebesar Rp100 juta yang akan dikelola sendiri oleh kelompok penerima bantuan.

Kepala DKD Kotabaru, Talib, Jumat (17/2), mengatakan bantuan dana biaya operasional itu menggunakan anggaran Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMD) yang juga digelantorkan oleh pemerintah pusat.

"Memang kita akui, operasional kapal cukup besar mencapai Rp30 jutaan. Tapi dengan dengan dana bantuan PUMD kita berharap kelompok penerima bantuan bisa mengoperasikan kapal tersebut," katanya. 

Editor : Edinayanti

Dibaca: 225 kali

http://banjarmasin.tribunnews.com/

Mayoritas Hutan Mangrove Sudah Rusak

RABU, 22 FEBRUARI 2012 | 16:32 WITADIBACA: 121

Web.mangrove

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menteri Kelautan dan Perikanan, Syarif Cicip Sutardjo, mengatakan mayoritas hutan mangrove di Indonesia sudah rusak sehingga perlu penanaman kembali supaya tetap terjaga.

Syarif Cicip Sutardjo pada Penyerahan Simbolis Bantuan Kementrian Kelautan dan Perikanan, Penanaman Mangrove, dan Penyadaran Masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Jateng, Rabu, mengatakan Indonesia memiliki 43 juta hektar hutan mangrove.

Tetapi, kata dia, dari jumlah tersebut mayoritas sudah rusak. "Kita ketahui tambak-tambak dan juga hutan ini sudah mulai merusak tanaman mangrove sehingga harus kita kembalikan untuk menjaga unsur penjaga supaya tidak ada abrasi lagi," katanya.

Menurut dia, tanaman mangrove ini harus dipelihara supaya bisa menyelamatkan daratan.

"Kita berharap peran masyarakat untuk memelihara hutan mangrove karena ini semuanya demi masa depan anak cucu kita supaya daratan tetap terjaga," katanya.  

EDITOR : EDINAYANTI

SUMBER : ANTARA NEWS

JURNAL BERITA ONLINE Media Online Terpercaya

YOU ARE HERE:HOME JAWA TIMUR SIDOMOJOK GRESIK KEMBALIKAN KEJAYAAN PERIKANAN GRESIK, BUPATI TAWARKAN TANAH 3,2 HA

Kembalikan Kejayaan Perikanan Gresik, Bupati Tawarkan Tanah 3,2 Ha

http://jurnalberita.com/

YOU ARE HERE:HOME JAWA TIMUR SPBN DIBANGUN DI DESA KARANGAGUNG

 

on February 23, 2012 in Gresik, Headline, Jawa Timur, Sidomojok | 1 Comment

Bupati Gresik, Dr Sambari Halim Radianto saat membuka rapat Kerja DPC HINSI Gresik. (foto:jbc6)

GRESIK (jurnalberita.com) - Bupati Gresik, Dr Sambari Halim Radianto tawarkan tanah seluas 3,2 ha kepada DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HINSI) Gresik. Tawaran Bupati ini disampaikan saat membuka rapat Kerja DPC HINSI Gresik yang berlangsung di gedung SBK Jalan Wachid Hasyim Gresik, Kamis (23/2/2012).

Tawaran ini terkait keinginan Bupati Gresik mengembalikan kejayaan nelayan Gresik seperti dimasa lalu. “Dengan potensi perikanan Gresik yang sangat besar, kami ingin Gresik ini menjadi kiblat bagi nelayan Kabupaten lain seperti Gresik masa lalu,” kata Bupati.

“Silahkan anda segera membuat rencana tentang tanah itu. Entah anda jadikan depo perikanan, pasar induk ikan, kargo ikan dan pelabuhan ikan atau gudang perikanan yang dilengkapi dengan cold storage,” ujar Bupati di hadapan sekitar 100 orang undangan.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim para Kepala Dinas dan Camat terkait, perusahaan di sekitar pantai serta para nelayan se Kabupaten Gresik.

Sehubungan tanah yang kami tawarkan ini juga berkaitan dengan pihak lain untuk pemanfaatannya, kami mohon pihak HINSI Gresik untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, yaitu Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Gresik untuk membuat rencana peruntukan tanah tersebut.

Potensi perikanan di Gresik sangat bagus, hal inilah yang mendorong kami agar perikanan di Gresik bisa jaya seperti dulu. Hal ini bisa dilihat dari potensi pantai Gresik yang mempunyai garis pantai sepanjang 69 km di daratan Jawa dan 54 km di sekeliling pulau Bawean.

Selain nelayan pantai yang berderet mulai dari Campurejo Panceng, Ujungpangkah, Bungah, Mengare, Manyar, Lumpur Gresik sampai Karangkiring Kebomas. Gresik juga punya potensi perikanan budidaya seluas 32.000 ha.

Bupati juga menyarankan agar HINSI Gresik lebih menitikberatkan pada peningkatan pemasaran. “Kewajiban pengurus HINSI untuk melobi pengusaha ikan agar pemasaran ikan oleh nelayan lebih mempunyai nilai ekonomi,” kata Bupati.

Sementara Sekretaris DPW HNSI Jawa Timur, Kamis Annajib yang hadir mewakili Ketuanya berharap, agar Nelayan Gresik khususnya yang tergabung dalam DPC HINSI Gresik untuk mensinergikan seluruh program HINSI dengan Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan. “Kalau anda selalu berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan pasti HINSI banyak kegiatan,” katanya. (jbc6/sdm/jbc1)

http://banjarmasin.tribunnews.com/

Usai Ditangkap, Nelayan Indonesia Dipulangkan

JUMAT, 24 FEBRUARI 2012 | 21:10 WITA

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Enam nelayan asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dan Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, yang ditangkap aparat Angkatan Laut Timor Leste sejak Desember 2011 dipulangkan ke Tanah Air, Jumat (24/2/2012).

Enam nelayan tersebut antara lain Kaharudin (28 tahun) sebagai nahkoda kapal, beserta nak buah kapal, yakni Ambotan (46), Seita (57), Bahtiar (35), dan Ramsa (27) asal Kecamatan Pulau Sembilan, Sinjai. Selain itu, Lagi (27) dari Alor.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Syahrin Abdurrahman, saat dihubungi dari Jakarta, mengemukakan, keenam nelayan itu ditangkap karena memasuki wilayah perairan Timor Leste dan dituduh mencuri ikan. Namun, mereka terbukti tidak bersalah, karena kapal terbawa arus akibat cuaca buruk perairan dan hujan deras.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja, mengemukakan, mayoritas nelayan Indonesia merupakan nelayan pesisir yang melaut harian (one day fishing). Mereka melaut tanpa dibekali peralatan tangkap, navigasi, dan kapal yang memadai.

Untuk menjadi nelayan di laut lepas butuh keterampilan mengoperasikan kapal besar, dan ketahanan mental melaut berbulan-bulan. Penguatan nelayan harus disesuaikan dengan kultur melaut. "Nelayan yang tidak memiliki kultur melaut hingga ke laut lepas perlu diarahkan untuk mencari mata pencarian alternatif," ujarnya.

EDITOR : EDIBPOST,

SUMBER : KOMPAS.COM

 

 

 

 

www.republika.co.id/berita/

 

Kenaikan BBM Subsidi Bagi Nelayan Ditangguhkan

Minggu, 26 Pebruari 2012, 01:14 WIB

Kapal-kapal milik nelayan bersandar di kampung nelayan Cilincing, Jakarta Uara, Jumat (10/2). (Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Para nelayan yang biasa melaut menggunakan kapal berbobot di atas 30 (Gros Ton) (GT), dapat bernafas lega. Pasalnya, pemerintah menangguhkan pemberlakukan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi bagi kapal mereka.

‘’BBM bersubsidi akan tetap diberikan kepada nelayan (di atas 30 GT),’’ ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, saat melakukan kunjungan kerja di tempat pelelangan ikan (TPI) Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Sabtu (25/2).

Sharif mengungkapkan, keputusan tersebut diperoleh dari hasil rapat sejumlah menteri yang terkait pada Jumat (24/2). Dalam rapat tersebut, ditetapkan bahwa harga BBM bersubsidi bagi para nelayan akan diberlakukan seperti sedia kala.

Pernyataan yang disampaikan menteri itu merupakan jawaban dari permintaan yang disampaikan Bupati Indramayu, Anna Sophanah. Dalam kesempatan yang sama, bupati meminta agar kapal-kapal nelayan yang berbobot di atas 30 GT dapat tetap menikmati BBM bersubsidi.

Seperti diketahui, presiden sebelumnya telah menetapkan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Dalam lampiran peraturan yang ditandatangani presiden pada 7 Februari 2012 itu, disebutkan bahwa nelayan yang menggunakan kapal di atas 30 GT, akan dikenakan tarif BBM non subsidi.  

Menanggapi perpres tersebut, ribuan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indramayu berunjuk rasa di Pendopo, DPRD, dan Terminal Bahan bakar Minyak (TBBM) Pertamina Balongan, Senin (20/2). Dalam aksinya, mereka menolak pemberlakuan harga BBM non subsidi bagi kapal di atas 30 GT.

Dalam orasinya, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Indramayu, Ono Surono, mengungkapkan, kebijakan pemerintah mengenai pemberlakukan harga BBM non subsidi, sangat memberatkan nelayan. Pasalnya, penggunaan BBM non subsidi akan membuat biaya melaut naik dua kali lipat.

‘’Padahal harga ikan dan penghasilan nelayan tidak naik,’’ kata Ono.

Ono menyebutkan, biaya melaut kapal berbobot di atas 30 GT selama ini kurang lebih Rp 60 juta. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 40 juta atau sekitar 70 persen di antaranya digunakan untuk membeli solar.
Hal senada diungkapkan Ketua Presidium Serikat Nelayan Tradisional (SNT), Kajidin. Dia mengungkapkan, BBM subsidi merupakan hak rakyat, termasuk nelayan.

‘’Nelayan berhak mendapatkan BBM subsidi tanpa ada pembatasan sekecil apapun,’’ tegas Kajidin. 

 

 http://www.antaranews.com/

Industrialisasi perikanan Indonesia butuh terobosan

Rabu, 29 Februari 2012 14:51 WIB | 4009 Views

Muhammad Razi Rahman

Gedung Kementerian Kelautan dan Pewrikanan RI (ANTARA News/Lukisatrio)

 Perbaikan hulu hingga hilir dilakukan untuk meningkatan daya saing produk perikanan. Sinergitas pemerintah pusat, pemda, swasta maupun masyarakat menjadi kunci sukses dalam upaya peningkatan daya saing tersebut.

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memerlukan terobosan dalam mengoptimalkan realisasi konsep industrialisasi perikanan di Indonesia.

"Dengan konsep baru industrialisasi perikanan kita memerlukan tenaga, aksi, dan terobosan-terobosan," kata Sharif Cicip Sutardjo seusai acara pelantikan jabatan struktural eselon satu KKP di Jakarta, Kamis (23/2).
Sharif dalam berbagai kesempatan kerap memperkenalkan konsep industrialisasi perikanan yang menjadi konsep utama yang dikemukakannya setelah menggantikan posisi Fadel Muhammad.

Menurut dia, dalam industrialisasi kelautan dan perikanan, keterkaitan antara hulu tidak berjalan baik bila tidak ada daya tarik dari industri di hilir, yaitu di pengolahan dan pemasaran.

"Perbaikan hulu hingga hilir dilakukan untuk meningkatan daya saing produk perikanan. Sinergitas pemerintah pusat, pemda, swasta maupun masyarakat menjadi kunci sukses dalam upaya peningkatan daya saing tersebut," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional KKP di Jakarta, 7 Februari.

Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa KKP ingin meletakkan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan sebagai subjek yang memberdayakan komoditas kelautan dan perikanan dan bukannya sebagai objek.
Menurut Sharif, konsep industrialisasi perikanan yang dia lontarkan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah sehingga bisa mengakselerasi peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya.
Bila dikelola dengan tepat dan baik, lanjutnya, maka dipastikan terdapat potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat melimpah yang juga dapat digunakan sebagai motor penggerak roda perekonomian daerah maupun nasional.

Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan juga memandang perlunya upaya terpadu berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta maupun masyarakat.

"Dengan kata lain, daya saing harus dibangun berdasarkan atas keterpaduan dan keterlibatan semua `stakeholder` (pemangku kepentingan)," katanya.

Belum optimal

Namun, Sharif juga mengungkapkan bahwa pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan saat ini belum optimal dan masih banyak kendala yang ditemukan, baik di hulu maupun di hilir.

Karena itu, kebijakan dan strategi KKP dalam pembangunan industrialisasi diarahkan antara lain untuk mendorong percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan melalui program peningkatan kehidupan nelayan.
Selain itu, KKP juga akan mendorong perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pembangunan kelautan dan perikanan di tiga koridor ekonomi (Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku-Papua) serta merumuskan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2013 yang dititikberatkan pada industrialisasi kelautan dan perikanan.

Sharif juga merombak sejumlah pejabat eselon satu untuk dapat mengoptimalkan kinerja kementerian yang dipimpinnya dalam merealisasikan konsep industrialisasi perikanan tersebut.

Menurut dia, "tour of duty" atau pemindahan posisi seseorang di dalam jabatan struktural dengan alasan lebih dibutuhkan di tempat yang lain dinilai merupakan hal yang biasa di dalam pemerintahan.
Terdapat tujuh pejabat baru yang dilantik di KKP, antara lain Heriyanto Marwoto sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menggantikan Dedy Heryadi Sutisna yang menjadi Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, dan Saut Parulian Hutagalung sebagai Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menggantikan Victor PH Nikijuluw yang menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.

Selain itu, terdapat pula Slamet Soebjakto sebagai Dirjen Perikanan Budidaya menggantikan Ketut Sugama, dan Rizal Max Rompas sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan menggantikan Endhay Kusnendar.

Prioritaskan enam komoditi

Ketika ditemui seusai pelantikan, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP yang baru, Saut Hutagalung, mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan sebanyak enam komoditas hasil kelautan dan perikanan untuk didahulukan pada tahun 2012 ini.

Saut mengatakan penetapan sebanyak enam komoditas unggulan itu bukan berarti bahwa komoditas lain tidak diperhatikan tetapi hal tersebut juga diakibatkan faktor keterbatasan anggaran.

Selain itu, lanjutnya, penetapan enam komoditas unggulan pada tahun 2012 juga dinilai akan membuat pihak KKP akan lebih fokus dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada KKP.

Sebanyak enam komoditas unggulan yang diprioritaskan oleh KKP tersebut adalah udang, tuna, rumput laut, lele, bandeng, dan patin.

Sedangkan secara keseluruhan, ujar dia, pihaknya akan memperkuat kemitraan dengan "stakeholder" atau pemangku kepentingan dan dengan berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Perbaikan sistem logistic

Saut memaparkan, pihaknya sedang melakukan akselerasi industrialisasi perikanan sehingga tidak hanya di sektor hilir atau pengolahan tetapi juga di sektor hulu yaitu dengan memperbaiki sistem produksi ikan.
Sementara salah satu hal yang termasuk dalam akselerasi perikanan, lanjutnya, adalah dengan mendorong perbaikan sistem logistik yang berkaitan erat dengan masalah jaminan ketersediaan bahan baku.
Untuk saat ini, KKP telah membangun sejumlah sarana untuk memperbaiki sistem logistik itu di beberapa titik seperti "cold storage" atau tempat penyimpanan dingin.

Selain itu, Saut juga mengemukakan bahwa terdapat juga upaya untuk memperbaiki jalur transportasi atau seperti dengan menggunakan kapal atau pelayaran atau dengan menggunakan pesawat.
Ia mencontohkan, pengangkutan yang mesti menggunakan jalur udara adalah seperti pengangkutan ikan tuna segar yang ditangkap dari daerah pesisir Sumatera Barat yang akan dipasarkan ke wilayah DKI Jakarta.
Saut juga menegaskan bahwa pihaknya juga tidak hanya memperkuat sistem logistik nasional tetapi juga dalam melakukan harmonisasi dengan berbagai daerah di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara apalagi mengingat adanya program Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara 2015.

Dirjen P2HP berpendapat, masalah utama di sektor perikanan yang mengakibatkan munculnya wacana kontroversi terkait impor perikanan dinilai lebih terletak pada permasalahan distribusi dari daerah surplus ke minus dan bukan terkait jumlah tangkapan.

"Masalah utama itu bukan ikan yang kurang, tapi distribusi yang tidak merata," katanya.

Saut mencontohkan, daerah yang dinilai surplus produksi antara lain terdapat di daerah perairan kawasan Indonesia bagian timur tetapi kebanyakan daerah pengolahan dan pasar sasaran terletak di Indonesia bagian barat.
Namun, menurut dia, membutuhkan banyak waktu untuk dapat menemukan berbagai solusi terkait persoalan hal tersebut seperti melakukan perbaikan infrastruktur jalur pelayaran dari timur ke barat.

"Mungkin untuk penumpang ada pelayaran reguler, tetapi untuk barang-barang masih susah," katanya.

Untuk itu, ia juga mengemukakan bahwa pihaknya juga sedang mengembangkan sistem logistik ikan nasional yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan agar distribusi dari produksi perikanan di Indonesia dapat lebih merata dengan mengangkut ikan dari sentra-sentra penangkapan perikanan yang surplus.

Importasi dan armada

Mengenai kontroversi permasalahan importasi ikan, Saut mengatakan bahwa hal tersebut merupakan upaya terakhir bila jumlah produksi ikan nasional tidak mencukupi pada periode waktu tertentu yang paceklik seperti pada berbagai musim yang minim terjadi penangkapan.

"Kementerian harus membantu ketersediaan bahan baku (perikanan) ini," katanya.

Ia mencontohkan, pada bulan Januari-Februari ini terdapat gelombang besar yang mengakibatkan banyak kapal nelayan yang tidak melaut atau tidak melakukan penangkapan seperti biasanya.

Karena itu, ujar dia, KKP juga harus memikirkan tentang ketersediaan pasokan bahan baku agar operasionalisasi berbagai industri di sektor perikanan juga masih dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, terkait masalah armada kapal, Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengungkapkan, hanya sekitar 0,6 persen dari armada kapal nelayan di seluruh Indonesia yang memiliki bobot di atas 30 grosston (GT) atau memiliki potensi dan kapabilitas berlayar hingga ke lautan lepas.
"Dari sebanyak 590 ribu kapal di Indonesia, hanya sekitar 4.000 kapal yang berbobot di atas 30 GT," kata Sjarief Widjaja, dalam acara bedah buku "Transformasi Nelayan: Formula Membangun SDM Kelautan dan Perikanan" di Jakarta, Jumat (24/2).

Sebagai perbandingan, ujar Sjarief Widjaja, Vietnam memiliki jumlah armada kapal sebanyak 35.000 unit kapal. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 24.000 unit kapal yang berbobot di atas 30 GT. 

Menurut Sjarief, hanya kapal berbobot 30 GT yang memiliki kemampuan untuk menangkap hasil perikanan hingga ke laut lepas sedangkan kapal di bawah itu lebih sesuai di daerah pesisir.

Ia menyayangkan mengenai hal ini karena sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya nelayan yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia yaitu sebanyak 2,7 juta orang.

Namun, ujar dia, dari sebanyak 2,7 juta nelayan itu sebagian besar hanya mampu melaut di daerah pesisir tetapi hanya sedikit sekali nelayan yang memiliki kapal yang mampu menangkap ikan hingga ke laut lepas.
"Pengalaman negara-negara seperti Jepang, Korea, dan China adalah jumlah nelayan dan armada mereka tidak besar tetapi mereka mempunyai kapasitas `sailormanship` (kepelautan) yang lebih tinggi dari kita," katanya.
Bahkan, masih menurut Sjarief, negara-negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam juga memiliki jiwa kepelautan yang lebih tinggi meski jumlah nelayan yang mereka miliki lebih sedikit tetapi banyak dari mereka yang "bertanding" dalam mencari ikan hingga ke daerah laut lepas.

Untuk itu, ia mengemukakan bahwa pihaknya akan mengembangkan dua strategi yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya nelayan agar tidak hanya dapat lebih trampil dalam mengoperasikan kapal berbobot besar tetapi juga agar memiliki jiwa kepelautan yang tinggi antara lain agar dapat tahan tinggal di laut lepas hingga selama periode jangka waktu berbulan-bulan.

Selain itu, strategi lainnya mengembangkan mata pencaharian alternatif bagi nelayan agar mereka juga dapat memiliki penghasilan saat paceklik. 

(M040)
Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

http://banjarmasin.tribunnews.com/

Larangan Pemkab Bikin Nelayan Kotabaru Menderita

RABU, 29 FEBRUARI 2012 | 09:43 WITA

kcm

Alat tangkap bagan

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Persoalan tak henti-hentinya mendera nelayan di Kotabaru. Sebelumnya nelayan tradisional menggunakan alat tangkap Lampar Dasar Mini di Desa Rampa Lama, kesulitan mendapatkan bahan bakar jenis solar sehingga menggantikan dengan minyak tanah dicampur oli bekas.

Persoalan lain dialami nelayan Bagan di Desa Sarangtiung, Kecamatan Pulaulaut Utara. Masalahnya, sebagian besar nelayan menggunakan alat tangkap bagan tancap itu tidak bisa membangun bagan, setelah ada larangan tak boleh menebang kayu bakau apalagi di kawasan cagar alam.

Sementara semenjak adanya larangan itu, Pemkab Kotabaru melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tak pernah memberikan solusi, bagaimana mereka bisa membangun bagan yang ambruk akibat gelombang dan angin kencang terjadi setiap tahun.

Tahar, seorang nelayan mengatakan, kendati ada solusi Pemkab Kotabaru melalui Dinas Kehutanan. Namun ia menilai, solusi tersebut dirasa tambah membebani. Karena solusi diberikan Dinas Kehutanan, agar nelayan bisa membangun bagan tanpa harus menebang bakau. Mereka diminta membeli kayu pengganti bakau kepada Inhutani. 

(helriansyah/www.banjarmasinpost.co.id)