PERIKANAN DAN REGIONAL V (KALIMANTAN) DALAM BERITA DI JUNI 2012

http://www.walhi.or.id/

Ikan Indonesia Terus Dicuri

SENIN, 04 JUNI 2012 00:00

DITULIS OLEH KOMPAS

JAKARTA- Pencurian ikan yang melibatkan nelayan asing terus terjadi di wilayah perairan Indonesia. Selain karena lemahnya pengawasan instansi terkait, hal itu tak lepas dari kian agresifnya nelayan asing menjelajahi perairan Indonesia dengan dukungan kapal dan alat tangkap memadai.

Bahkan, belakangan, pencurian ikan melebar ke tindak penyelundupan. Modusnya, hasil tangkapan nelayan asing tersebut diselundupkan kembali ke wilayah RI, seperti yang marak terjadi di Kalimantan Barat.

Keterangan yang dihimpun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta para pemangku kepentingan, Sabtu-Minggu (2-3/6), menunjukkan, kerugian akibat penjarahan oleh nelayan asing mencapai Rp 30 triliun per tahun.

Penjarahan terutama terjadi di Laut China Selatan, Arafuru, Laut Sulawesi, serta perairan lain yang terhubung langsung ke negara tetangga.Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Medan Mukhtar mengungkapkan, selama tahun 2011 terdapat 13 kapal asing yang ditangkap aparat di perairan Selat Malaka. Tahun 2012, sejak Januari hingga Mei saja, telah ditangkap 7 kapal nelayan asing.

Salah satunya adalah kapal motor PKFA 8096 yang dinakhodai Soe Min Lat, berkebangsaan Myanmar. Kapal berbendera Malaysia ini ditangkap Rabu lalu di Selat Malaka.Selama ini, sanksi terhadap nelayan asing tersebut berupa penyitaan kapal. Nakhodanya dipenjara sesuai dengan putusan pengadilan antara 3 bulan dan 1 tahun.

Sanksi ini tidak membuat jera nelayan asing. ”Buktinya, masih terus terjadi penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia,” ujar Mukhtar.

Namun, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan Zulfahri Siagian menilai, nelayan asing tidak jera antara lain karena kapal hasil sitaan dijual murah. Kapal sitaan berukuran 60-70 gros ton (GT) hanya dilelang seharga maksimal Rp 70 juta. Padahal, harga normalnya mencapai Rp 700 juta per kapal.

Zulfahri menambahkan, kerugian Indonesia semakin besar lantaran ada pihak-pihak tertentu yang diduga bekerja untuk nelayan asing. Dia mencontohkan, kapal-kapal yang disita dan dilelang tidak kelihatan lagi di Indonesia.

Sebab, lanjut Zulfahri, oknum yang ikut dalam lelang kapal tersebut diduga mengirim kembali kapal itu ke negara asal setelah membelinya dengan harga murah. Padahal, kapal-kapal tersebut mestinya digunakan untuk nelayan Indonesia.

Mukhtar juga mengakui, Pemerintah Indonesia kerap direpotkan oleh para anak buah kapal asing itu. Saat ini, pascaproses hukum kapal-kapal asing itu, terdapat 46 anak buah kapal yang masih dalam penahanan. PSDKP kesulitan dana untuk memulangkan ke negaranya atau menanggung kebutuhan hidup mereka. Kini para anak buah kapal itu menetap di kapal masing-masing di bawah pengawasan petugas PSDKP.

Penyelundupan

Selat Karimata dan perairan Kalimantan Barat merupakan beberapa kawasan yang rawan pencurian oleh nelayan asing. Perairan ini bersentuhan dengan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Semula, ikan-ikan curian dari Kalbar itu hampir semuanya diangkut ke negara asing. Namun, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Kalbar, menemukan fakta baru bahwa ikan-ikan curian dari Kalbar itu kini tidak seluruhnya dibawa pulang oleh nelayan asing.

”Sebagian ikan curian justru disimpan di cold storage atau diolah di Kuching, Negara Bagian Sarawak. Saat Kalbar kekuarangan ikan, ikan curian itu akan diselundupkan lewat Kalbar,” ujar Kepala Stasiun PSDKP Pontianak Bambang Nugroho.

Bambang menyaksikan sendiri kapal-kapal Vietnam bersandar di Pelabuhan Kuching dan menurunkan muatan ikan hasil curian dari Kalbar. ”Modus pencurian terus berkembang. Kini banyak kapal Vietnam yang mendapat izin dari Malaysia, tetapi menangkap ikan di wilayah RI,” katanya.

Asumsi Bambang terbukti saat penangkapan mobil boks pengangkut ikan asal Malaysia oleh Kepolisian Resor Kota Pontianak, April lalu. Polisi menyita sembilan ton ikan beku asal Malaysia dari sebuah mobil boks. Pemilik ikan, Hengky (37), mengakui ikan itu berasal dari Malaysia, tetapi merupakan barang pembelian dari warga sekitar perbatasan RI-Malaysia.

Di Maluku Utara, berdasarkan hasil survei Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), pada Desember 2011 pencurian ikan marak terjadi di perairan Morotai, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan.

”Di kawasan Patani, Halmahera Tengah, kami temukan sekitar 300 kapal nelayan asal Filipina yang sandar saat musim panen ikan tuna,” kata Direktur Walhi Maluku Utara Ismed Sulaiman.

Ismed mengungkapkan, nelayan Filipina beroperasi dengan kapal berukuran besar dengan bobot lebih dari 30 GT. ”Ini tak seimbang dengan kapal-kapal pengawas aparat yang tidak bisa beroperasi saat gelombang tinggi. Dengan kapal-kapal besar itu, nelayan asing selalu lolos dari kejaran patroli,” katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengakui pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih amat minim. Dibutuhkan kerja sama dengan Kepolisian RI dan TNI Angkatan Laut.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Syahrin Abdurrahman mengemukakan, pihaknya hanya mempunyai 24 kapal pengawas dari idealnya 90 kapal. Itu pun rata-rata sudah berusia 8-10 tahun. Waktu operasi pengawasan juga sangat terbatas akibat keterbatasan anggaran dan suplai bahan bakar minyak.(APA/AHA/MHF/INK/LKT)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2012/06/04/03031434/ikan.indonesia.terus.dicuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.tempo.co/

HomePolitikNusa

Aktivitas bongkar muat nelayan saat berada di pelabuhan Muara angke di Jakarta, Minggu (29/4). TEMPO/Dasril Roszandi

Pasar Tradisional/Pasar Modern

SENIN, 04 JUNI 2012 | 20:04 WIB

Kalimantan Barat Punya Pasar Ikan Higienis

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Pontianak - Kalimantan Barat baru saja memiliki Pasar Ikan Higienis yang menjadi contoh pengelolaan hasil tangkapan nelayan. Sebab dilaporkan sudah lima investor Cina bersedia menampung ikan-ikan Kalbar.

"Di pasar higienis, memberi contoh kepada nelayan dan masyarakat, bagaimana memperlakukan ikan dan hasil tangkapan laut lainnya sebagai bahan makanan yang sehat," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kalbar, Gatot Rudiyono, Senin, 4 Juni 2012.

Di Tempat Pelelangan Ikan Sungai Rengas tersebut, ikan-ikan hasil tangkapan dapat dibeli dalam keadaan segar dan fisik yang baik. Rudiyono mengatakan, di negara-negara maju, perlakuan terhadap ikan sudah sangat bagus, sehingga konsumen hanya mengonsumsi ikan yang dikelola secara higienis. 

Sehingga hasil penjualan pasar Ikan Rengas bisa memberikan hasil yang terbaik bagi warga Kalimantan dan investor asing. Sebab sudah ada ketertarikan dari investor asal Negeri Tirai Bambu. Dua investor (Cina) untuk bidang industri pengolahan perikanan dan tiga lainnya untuk pembangunan pelabuhan perikanan di Desa Temajo, Kabupaten Pontianak.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat menyatakan potensi perikanan di wilayah perbatasan sangat besar. Terdapat lobster, udang dan ikan-ikan sungai yang mempunyai nilai jual tinggi di luar negeri. Untuk itu, penggunaan formalin oleh para nelayan akan diancam hukuman berat. "Paling tidak hukuman kurungan 5 tahun penjara, dan ini kita tidak main-main," kata Rudiyono.

ASEANTY PAHLEVI

 

 http://www.antaranews.com/

Menteri Kelautan akan Perbaiki Sistem Pelayanan Pelabuhan

Antara – Sel, 5 Jun 2012

     Lihat Foto

Menteri Kelautan akan Perbaiki Sistem Pelayanan Pelabuhan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo akan memperbaiki sistem manajemen pelayanan pelabuhan untuk meningkatkan jumlah ikan yang didaratkan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Tanah Air. 

"Manajemen pelayanan terhadap kapal-kapal nelayan masih sangat semerawut sehingga kami akan memperbaiki sistem manajemen pelayanan pelabuhan," kata Sharif Cicip Sutardjo dalam acara peresmian Kampoeng BNI di Jakarta, Selasa. 

Menurut Sharif, dengan memperbaiki sistem pelayanan di pelabuhan, maka diharapkan para nelayan akan semakin banyak yang mendaratkan ikannya di TPI serta pelelangan ikan yang ditentukan. 

Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, kesemrawutan dalam pelayanan pelabuhan itu antara lain disebabkan oleh sistem pelayanan yang tidak dijalankan dengan baik oleh Pemda. 

Hal tersebut, lanjutnya, juga akibat dari kurangnya dana operasional yang diperlukan Pemda untuk memperbaiki sistem pelayanan pelabuhan seperti untuk membuat "cold storage" dan pemutakhiran sistem teknologi informasi. 

Sementara itu, Dirut Utama BNI, Gatot M Soewondo mengemukakan, pihaknya dengan melaksanakan program Kampoeng BNI adalah merupakan salah satu bentuk kemiraan dan pemberdayaan yang dilakukan bank BUMN tersebut. 

"Bentuk kemitraan dan pemberdayaan yang dilakukan BNI kepada para mitra binaan tidak sekadar dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau penyaluran pinjaman saja, tetapi ditambahkan `capacity building` agar para nelayan mempunyai keterampilan dan menambah pengetahuan dalam menjalankan usahanya," kata Gatot.

Ia juga menuturkan, BNI memberikan bantuan sarana dan prasarana seperti penyediaan fasilitas gedung serba guna, perbaikan tempat ibadah, bantuan gerobak ikan, dan penyediaan fasilitas "water treatment". 

Sejauh ini, BNI telah meresmikan sebanyak delapan Kampoeng BNI antara lain di Subang (Jawa Barat), Imogiri (Yogyakarta), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Klungkung (Bali) dan Solok (Sumatera Barat). 

Saat ini, jumlah fasilitas kredit kemitraan yang telah disalurkan BNI mencapai Rp282 miliar (per April 2012) yang sumbernya berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan.(rr)

www.republika.co.id/berita/

 

Wuih, Air Laut Bisa Jadi Bahan Bakar

Selasa, 05 Juni 2012, 03:09 WIB

antara

gelombang laut

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG --Air laut bakal menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau, kata pakar marine saint Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Eddiwan.

"Penyulingan air laut menjadi biodiesel yang merupakan bahan bakar energi alternatif telah berhasil kami uji tinggal lagi penyesuaian mesin kapal yang cocok untuk biodiesel tersebut," kata Eddiwan. 

Penyesuaian mesin kapal maksud dia apakah biodiesel tersebut cocok untuk mesin berbahan bakar premium atau solar.

Ia mengatakan, pemanfaatan tekologi biodiesel dari air laut itu merupakan program Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau (DKP Kepri) untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak.

"Teknologinya sederhana bahkan dapat dilakukan oleh nelayan yang tidak bersekolah sekalipun," ungkap Eddiwan yang memperoleh gelar magister dari Tokyo University.

Air laut yang akan disuling diendapkan dulu dalam bak penampungan dan kemudian disuling dengan alat penyulingan berukuran 0,1 mikron (plankton net). Air laut sulingan itu akan menghasilkan minyak sel yang berasal dari biota-biota yang hidup di laut.

Alumnus Boston University ini mengatakan, teknologi biodiesel dari air laut telah dipakai di Amerika namun untuk skala industri, sedangkan yang dibuatnya untuk skala kecil terutama untuk bahan bakar kapal nelayan dan listrik di rumah masyarakat yang bermukim di pulau-pulau.

Ia mengatakan pernah mempresentasikan teknologi air laut itu di Kementerian Kelautan dalam rapat teknis untuk pengembangan biodiesel di Indonesia, tetapi idenya itu ditolak dengan alasan mahal.

"Padahal kalau saja kementerian mau maka pemerintah tidak susah mengajak masyarakat hemat energi karena lingkungan laut ada untuk mendapatkan energi listrik dan teknologinya tidak mahal, masyarakat awam pun dapat membuatnya," ungkap Eddiwan yang juga Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Kepri.

Itu sebabnya, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berinisiatif mengembangkan teknologi listrik dengan memanfaatkan air laut ini. Pada 2012 biodisel tersebut baru dalam tahap penerapan lapangan dan pada 2013 didistribusikan ke masyarakat serta sosialisasi.

"Kelak tidak hanya pompong (kapal nelayan) yag berbahan bakar biodiesel air laut tapi juga kendaraan bermotor lainnya termasuk sebagai bahan bakar pesawat," katanya.

Menurut dia, semua perairan di Tanah Air bisa menghasilkan biodiesel asalkan saja perairan tersebut tidak tercemar.

Redaktur: Endah Hapsari

Sumber: antara

         (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  

Finansial

Rabu, 06 Juni 2012 | 00:03:48 WIB

Fungsi Intermediasi

BNI Salurkan Kredit ke Pengelola Perikanan Tangkap

KORAN JAKARTA

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BNI menyalurkan kredit sebesar 22,1 miliar rupiah ke pengelola hasil perikanan tangkap (PHPT). Penyaluran kredit itu diharapkan meningkatkan usaha para nelayan dan pemindang ikan, sehingga memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Hal itu disampaikan Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo saat meresmikan Kampoeng Nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa (5/6). 

"BNI telah menyalurkan total kredit 22,1 miliar kepada 80 usaha kecil di kawasan Muara Angke dan Desa Tambak Sumur Kabupaten Karawang," kata Gatot.

Selain kemitraan yang berbentuk fasilitas pembiayaan maupun penyaluran pinjaman, BNI juga melakukan pengembangan kapasitas agar para nelayan bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan daya saing hasil usahanya.

Sejumlah bantuan yang diberikan BNI kepada masyarakat Muara Angke antara lain tong sampah, gerobak ikan, sarana mesjid dan alat pengelolaan air bersih. Turut hadir dalam peresmian itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo.

Keterbatasan Modal

Sharif dalam kesempatan itu mengatakan, kendala yang dihadapi nelayan saat ini adalah keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha perikanan. Data dari BI menunjukkan total penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah di bidang kelautan perikanan baru mencapai 0,7 persen dari seluruh total kredit UMKM senilai 2,6 triliun rupiah.

"Perkembangan kelautan dan perikanan pada 2012 akan terfokus kepada nilai tambah produk untuk meningkatkan daya saing, dimana hal itu ditempuh melalui kebijakan kelautan dan perikanan," kata Sharif.

Dengan menanamkan kewirausahaan melalui kredit usaha rakyat, diharapkan mempercepat kesejahteraan kepada rakyat. Masyarakat diajak berwirausaha, dan diberi latihan program kewirausahaan, serta dibuatkan bisnis model dan pemberian modal baik bibit secara cuma-cuma maupun kredit.

Untuk Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara Angke, Jakarta Utara, BNI memberikan pembiayaan Kredit Kemitraan sebesar 810 juta rupiah, Kredit Usaha Rakyat 2 miliar rupiah dan kredit komersial 15 miliar rupiah.

Sementara untuk Desa Tambak sumur, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, BNI akan menyalurkan kredit kemitraan 300 juta rupiah, kredit usaha rakyat melalui linkage program sebesar 1 miliar rupiah serta kredit usaha rakyat individu sebesar 3 miliar rupiah.

Jumlah fasilitas kredit kemitraan yang telah disalurkan BNI hingga April 2012 mencapai 282 miliar rupiah. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari penyisihan laba bersih sehingga kredit tersebut memiliki suku bunga yang lebih rendah ketimbang suku bunga komersial. bud/E-10

www.republika.co.id/berita/

 

Masuk Tanpa Izin, Nahkoda Kapal Ikan Malaysia Ditahan

Rabu, 06 Juni 2012, 19:47 WIB

MATANEWS.COM

Pelabuhan Belawan, Medan

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Pengawas dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Medan masih memeriksa satu orang nakhoda kapal ikan Malaysia. Ia ditangkap saat beroperasi di perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara pada 30 Mei 2012.

"Satu orang nakhoda kapal pukat trawl Malaysia hingga kini masih kami periksa untuk proses penyidikan hukum lebih lanjut," kata Kepala Pengawas dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Belawan Mukhtar di Medan, Rabu (6/6).

Dia menjelaskan, nakhoda kapal ikan Malaysia yang ditangkap tersebut diketahui warga bernama Soe Min Lat dengan status kewarganegaraan Myanmar. Selain nakhoda, pihaknya telah memeriksa tiga orang anak buah kapal (ABK) yang juga berkebangsaan Myanmar.

Kapal pukat trawl yang dinakhodai Soe Min Lat ditangkap petugas kapal patroli Hiu-001 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan saat berada 25 mil dari garis pantai Tanjung Balai.

Selain menahan nakhoda, tim penyidik P2SDKP Belawan juga mengamankan satu unit kapal pukat trawl Malaysia tersebut berikut ikan sekitar 50 kilogram. "Kapal ikan tersebut saat ini diamankan di dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan," ujarnya.

Mukhtar menyebutkan, pengoperasian kapal ikan asing itu di wilayah perairan Indonesia dinyatakan melangar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Akibat kasus pelanggaran tapal batas dan penggunaan pukat trawl yang dilakukan kapal ikan tersebut dapat dikenakan ancaman denda sebesar Rp20 miliar. Pihak P2SDKP Belawan hingga kini belum menjadwalkan kapan berkas hasil penyidikan kasus "ilegal fishing" tersebut dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri setempat.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari

Sumber: Antara

 http://www.tempo.co/

Negara Rugi Rp 30 Triliun Akibat Pencurian Ikan

TEMPO.CO – Rab, 6 Jun 2012

Negara Rugi Rp 30 Triliun Akibat Pencurian Ikan.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kekayaan ikan laut di perairan Indonesia tidak diragukan lagi. Pencurian ikan oleh nelayan luar negeri merugikan negara sebesar Rp 30 triliun selama 10 tahun terakhir. Salah satu sebab maraknya pencurian ikan laut itu karena batas teritorial laut antarnegara belum jelas.

"Pencurian ikan mayoritas di perbatasan laut," kaya Kepala Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antar-negara, Anang Nugraha, sebelum mengikuti "6th ASEAN Fisheries Consultative Forum, 20th ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) Meeting" di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Rabu, 6 Juni 2012.

Jumlah itu dinilai sangat banyak dan signifikan. Sebab kekayaan laut Indinesia justru dinikmati oleh nelayan dari negara lain.

Menurut Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gellwynn Jusuf, pihaknya berkomitmen memerangi maraknya ilegal-unreported -unregulated fishing. Di antaranya dengan meningkatkan kinerja operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Komitmen ini diwujudkan melalui pembenahan dan penguatan sumber pengawasan di lokasi industrialisai perikanan dan di daerah yang tingkat kerawanan pencurian ikan tinggi," kata dia.

Hasilnya, dari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terus gencar dilakukan di berbagai tempat industrial yang rawan, pihaknya berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebanyak Rp 912 miliar dalam satu tahun (data 2010). Selain itu juga diselamatkan potensi penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari kapal-kapal pelaku ilegal fishing serta barang bukti ikan yang dirampas untuk negara.

Untuk memperkuat keamanan dan sistem jaminan kualitas atas produk perikanan dapat dilakukan dengan melakukan kolaborasi kemitraan antarnegara anggota ASEAN.

Di sisi lain, ia menuturkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menata kembali pola pembangunan kelautan dan perikanan dengan mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan. Antara lain dengan menekankan "ekonomi biru" atau blue economy. Konsep itu juga bertujuan untuk memberikan keuntungan yang berkelanjutan, di samping meningkatkan kesejahteraan kepada perusahaan nasional.

"Ekonomi biru sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara kemprehensif guna mencapai pembangunan nasional," kata Gellwynn.

MUH SYAIFULLAH

  http://www.rmol.co/

KKP Mesti Clear-kan Konflik Pengusaha Ikan
Volume Impor Bahan Baku Ikan Makin Tidak Jelas

Kamis, 07 Juni 2012 , 08:17:00 WIB

ILUSTRASI/IST

RMOL.Kalangan pengusaha ikan saling tuding terkait dengan ting­ginya impor bahan baku ikan. Ji­ka sebelumnya para pengusaha pindang ikan meminta dibukanya impor bahan baku, kini mereka malah Kementerian Ke­lautan dan Perikanan menutup ke­ran impor.

Sayangnya, hingga kini data mengenai kebutuhan im­por untuk industri olahan tidak trans­paran. Rekomendasi peng­hentian im­por­tasi ikan untuk ba­han baku pe­mindangan, di­ajukan Aso­siasi Pengusaha Pin­dang Ikan Indo­nesia (Appikando).

Ketua Asosiasi Pengusaha Pe­min­dangan Ikan Tradisional (Appintra) Joko Cahyo Purnomo me­ngatakan, Appikando justru sibuk mengurus importasi ikan daripada mengembangkan pin­dang olahan di daerah.

“Appikan­do itu ngomong peng­hentian im­por ikan buat siapa? Asosiasi pe­min­dang kan bukan asosiasi im­por­tir, apa urusanya Appikando me­rekomendasikan penghentian impor. Ada datanya nggak? Apa­kah mereka menghi­tung volume impor dan kebutuh­an di lapang­an,” ujarnya saat di­hubungi pers di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, yang terjadi di la­pangan saat ini ikan impor tidak se­suai dengan wilayah edarnya. Pi­haknnya melihat ada ikan im­por yang masuk Jakarta dipa­sar­kan ke Medan. Jumlahnya men­capai 15 kontainer.

Sebelumnya, Dirjen Pe­ngola­han dan Pemasaran Hasil Per­ikanan (P2HP) Kementerian Ke­lautan dan Perikanan (KKP) Saut P. Hu­tagalung meminta aso­siasi pe­ngusaha pemindangan ikan In­donesia menertibkan im­portasi dari anggotanya dan men­jelaskan wilayah edar dari ikan-ikan yang diimpor.

Joko menyatakan, anggota pe­mindang tradisional juga me­ne­mukan dua kontianer ikan im­por yang seharusnya untuk wila­yah Jawa Barat, justru masuk ke Jawa Tengah. Jadi di lapangan fak­tanya ikan-ikan impor masih beredar.

Ia menjelaskan, para pemin­dang tradisional di Jawa Tengah ma­sih mengalami kesulitan men­da­patkan bahan baku ikan pin­dang. Kondisi itu terjadi di Juana dan Cilacap. Pemerintah seha­rus­nya memberikan kemudahan izin impor khususnya untuk ikan sa­lem yang tidak di produksi di In­donesia. Selama ini pemin­dang tradisional berjalan sendiri tanpa pem­binaan dan bantuan per­mo­da­lan dari pemerintah.

Dan iro­nisnya, industri olah­an pindang kesulitan menda­patkan bahan baku dari lokal mau­pun impor. Ke­butuhan rata-rata sebe­sar 50 ton perhari, bia­sanya hanya ter­pe­nuhi 10-20 ton.

Ketua Appi­kan­do Hamidy me­minta pemerintah transparan ter­kait berapa volume impor ikan yang jatuh ke pe­min­dangan dan volume impor yang jatuh ke pe­ngalengan.

“Yang kita hentikan kan im­por yang khusus un­tuk perun­tuk­kan pindang. Ka­lau peng­hentian impor ikan untuk penga­lengan itu we­wenang aso­siasi pengalengan. Kita tidak over­lap­pingdengan asosiasi pe­nga­le­ngan. Tetapi pemerintah ha­rus memberikan data volume im­por untuk pengalengan,” jelas Hamidy.

Menurutnya, penghentian im­por untuk pemindangan akan per­cuma jika tak diikuti peng­hentian importasi ikan untuk peruntuk­kan industri penga­leng­an. [Harian Rakyat Merdeka]

         (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  

Sektor Riil

Kamis, 07 Juni 2012 | 09:32:32 WIB

Sektor Perikanan

Importasi Ikan Tidak Transparan

dok

JAKARTA - Rekomendasi penghentian importasi ikan untuk bahan baku pemindangan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia (Appikando) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai mencurigakan. Data mengenai volume impor dengan kebutuhan riil untuk industri olahan, juga tidak transparan.

"KKP itu mau menghentikan izin baru atau menghentikan impornya? Di lapangan, ikan impor itu tidak sesuai wilayah edarnya. Kita masih melihat ikan impor yang masuk Jakarta dipasarkan ke Medan. Jumlahnya mencapai 15 kontainer," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Pemindangan Ikan Tradisional (Appintra), Joko Cahyo Purnomo, kepada Koran Jakarta, Rabu (6/6).

Joko menambahkan, anggota pemindang tradisional juga menemukan dua kontianer ikan impor yang seharusnya untuk wilayah Jawa Barat, justru masuk ke Jawa Tengah. Jadi, di lapangan, faktanya justru ikanikan impor masih beredar.

Menurut Joko, rekomendasi penghentian impor dari Appikando kepada KKP "mencurigakan", pasalnya asosiasi tersebut justru sibuk mengurus importasi ikan daripada mengembangkan pindang olahan di daerah. "Appikando itu ngomong penghentian impor ikan buat siapa? Asosiasi pemindang kan bukan asosiasi importir. Apa urusannya Appikando merekomendasikan penghentian impor. Ada datanya nggak? Apakah mereka menghitung volume impor dan kebutuhan di lapangan," ujar dia. Lebih lanjut, Joko mengatakan para pemindang tradisional di Jawa Tengah masih mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku ikan pindang.

Kondisi itu terjadi di Juana dan Cilacap. Pemerintah seharusnya memberikan kemudahan izin impor, khususnya untuk ikan salem yang tidak di produksi di Indonesia. Asosiasi pemindang tradisional itu menyebut, selama ini, pemindang tradisional berjalan sendiri tanpa pembinaan dan bantuan permodalan dari pemerintah. 

Ironisnya, industri olahan pindang kesulitan mendapatkan bahan baku dari lokal maupun impor. Kebutuhan rata-rata sebesar 50 ton per hari, biasanya hanya terpenuhi 10-20 ton. Sementara itu, Ketua Appikando, Hamidy, meminta pemerintah transparan terkait berapa volume impor ikan yang jatuh ke pemindangan dan volume impor yang jatuh ke pengalengan.

"Yang kita hentikan kan impor yang khusus untuk peruntukkan pindang, kalau penghentian impor ikan untuk pengalengan itu wewenang asosiasi pengalengan. Kita tidak overlapping dengan asosiasi pengalengan, tetapi pemerintah harus memberikan data volume impor untuk pengalengan," ungkap dia. 

Hamidy menyebut, penghentian impor untuk pemindangan akan percuma jika tidak diikuti dengan penghentian importasi ikan untuk peruntukkan industri pengalengan. Pasalnya, ada indikasi ikan untuk bahan baku pangalengan juga masuk untuk bahan baku pemindangan bahkan masuk ke pasar tradisional. 

"Kalau seperti itu kondisinya, nanti kita yang disorot. Itu impor untuk Appikando bocor," imbuhnya. Seperti diketahui bahwa impor ikan untuk bahan baku pemindangan bulan April hingga Mei 2012 sebesar 20-25 ribu ton, sedangkan kebutuhan bahan baku pemindangan nasional dari bahan baku lokal dan impor mencapai 157 ribu ton per bulan. 

Terkait dengan itu, Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI), Hendri Sutadinata, mengatakan industri pangalengan ikan baru bisa melakukan impor sejak April, tetapi perizinan impornya ketat. aan/E-3

http://krjogja.com/

 

Dana Minim, Pengawasan Perikanan Berkurang

---

Danar Widiyanto | Kamis, 7 Juni 2012 | 03:13 WIB | Dibaca: 73 | Komentar: 0

Ilustrasi (Foto : Dok)

JAKARTA (KRjogja.com) - Jadwal operasional kapal pengawasan perikanan direncanakan berkurang dari 180 hari pada tahun 2012 menjadi 125 hari pada 2013 akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Penangkapan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas untuk 26 kapal sebanyak 125 hari operasi," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (6/6) malam.

Sharif mengemukakan hal tersebut saat memaparkan beragam kegiatan utama program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait pembahasan ringkasan rencana kerja dan anggaran tahun 2013. Berdasarkan data terkini dari KKP, jumlah kapal pengawas hanya terdapat sebanyak 24 kapal yang hanya dapat melaksanakan operasional kapal pengawas selama 180 hari pada tahun 2012 ini.

Ketika ditanyakan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Ian Siagian, mengenai jumlah operasional kapal pengawas yang hanya sebanyak 125 hari operasi, Sharif mengemukakan bahwa hal tersebut karena keterbatasan anggaran.
Ian mengemukakan, seharusnya keterbatasan anggaran tidak bisa menghambat kegiatan pengawasan karena Menteri Kelautan dan Perikanan adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya juga berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP secara nasional pada tahun 2012 telah memeriksa 1.150 kapal dan menangkap 39 kapal yang sebanyak 28 kapal diantaranya berbendera asing.

Dalam rencana kerja untuk pengawasan kelautan dan perikanan yang dipaparkan Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga disebutkan tentang pembangunan satu unit kapal pengawas perikanan (SKIPI) dan pembangunan satu unit kapal pengawasan ukuran 42 meter.

Selain itu, program kegiatan utama lainnya dalam bidang program pengawasan adalah pengembangan infrastruktur pengawasan di 15 lokasi, penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan di 5 UPT dan 33 provinsi, pemberdayaan 786 kelompok masyarakat pengawas, dan penyelenggaraan Sail Komodo 2013.

(Ant/Yan)

http://banjarmasin.tribunnews.com/

3 Desa Pesisir Banjar Dapat Perhatian Pusat

Jumat, 8 Juni 2012 20:48 wita

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA -Tiga desa pesisir di Kabupaten Banjar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ketiga desa itu ada di Kecamatan Aluh-aluh, yakni Desa Bakambat, Tanipah dan Labatmuara.

Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), ketiga desa di Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar itu termasuk dalam 48 desa pesisir yang dikembangkan di 16 kabupaten dan kota di Indonesia.

"Dengan adanya program ini saya berharap agar ketiga desa di pesisir Banjar itu bisa mengembangkan prasarana dan sarana social ekonomi serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup desa pesisir," ujar Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Banjar, Noor Ipansyah Fani, Jumat (8/6). 

Copyright © 2012

Editor : Edibpost

Source : Banjarmasin Post

 http://www.kompas.com/

Pendidikan

Sekolah Perikanan Diperbanyak

Penulis : Brigita Maria Lukita | Jumat, 8 Juni 2012 | 16:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Untuk menjadi negara kepulauan yang kuat dan mandiri, dibutuhkan lima pilar utama, yakni kultur kelautan dan sumber daya manusia, ekonomi kelautan, tata kelola laut, keamanan dan ketahanan, serta lingkungan.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan Musliar Kasim mengemukakan, ketersediaan sekolah menengah kelautan dan perikanan hingga kini masih sangat minim. Jumlah sekolah menengah kejuruan kelautan dan perikanan hanya 314 unit.

"Jumlah sekolah itu tidak cukup jika dibandingkan potensi kelautan yang ada," ujarnya.

Ia menambahkan, upaya mendorong pendidikan kelautan dan pendidikan dilakukan dengan menambah daya tampung ruang kelas baru dan unit sekolah baru.

Biaya pembangunan gedung dan peralatan akademik akan disediakan oleh pemerintah pusat. "Kami akan perkenalkan SMK kelautan. Untuk membuat unit sekolah baru, syaratnya tanah disediakan oleh pemda setempat," ujar Musliar, kepada pers di Jakarta, Jumat (8/6/2012).

Setiap tahun, pihaknya terus menambah sekolah baru, yakni rata-rata 80 sekolah per tahun. Pihaknya menargetkan jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) akan lebih banyak daripada sekolah menengah atas (SMA).

Tahun 2015, komposisi SMK berbanding SMA ditargetkan 60:40. Adapun SMK Kelautan yang sudah dibangun akan ditingkatkan fasilitasnya melalui pembangunan laboratorium bersama sebanyak satu unit di setiap provinsi.

"Tahun ini, pembangunan laboratorium dimulai. Permintaan dari daerah sudah banyak, tetapi sedang dikaji," ujarnya.

Ia menambahkan, sekolah kelautan dan perikanan dibutuhkan untuk membangun masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir yang didominasi anak nelayan harus diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. "Tidak mungkin pesisir maju k alau anak pesisir gak terdidik," katanya.

Editor : Marcus Suprihadi

PPSIPPNSI

DEWAN PIMPINAN PUSAT - PERHIMPUNAN PETANI DAN NELAYAN SEJAHTERA INDONESIA

                      www.ppnsi.org

Kebijakan Kepada Petani/Nelayan Belum Strategis

Sabtu, 09 Juni 2012 00:00 | Ditulis oleh http://cakranews.com

CAKRAnews, Bandung - Petani serta nelayan adalah aset bangsa yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena mereka adalah kunci peningkatan perekonomian yang berbasiskan agrobisnis. Hal itu dikatakan oleh Sekjen Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Riyono. Namun, tambah Riyono, kebijakan kepada petani dan nelayan belum strategis. Rencana Undang Undang (RUU) Pemberdayaan dan Perlindungan Petani belum disahkan dan dijadikan undang-undang oleh DPR. " Padahal RUU Nelayan telah ada sejak jaman (presiden) Megawati (Soekarnoputri) dan tidak masuk ke Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun ini," keluh Riyono, dalam jumpa pers di sebuah rumah makan, Jumat (8/6).

Pemerintah belum berpihak kepada petani/nelayan, terutama di Jawa Barat. Pemerintah telah memberikan kapal, namun dirasakan kurang, karena hanya cukup untuk pengusaha saja. Bantuan teknologi penangkapan ikan, seperti sonar, untuk melihat ikan di dalam laut yang harganya sekitar Rp 25 juta, dianggap cukup untuk membantu para nelayan.

Maka itu PPNSI, mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) yang akan dihadiri oleh seluruh masyarakat tani/nelayan se-Indonesia, di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, 8 Juni hingga 10 Juni mendatang.
"Dengan rapimnas ini, diharapkan pemerintah memberikan perhatian yang lebih. Seperti memberikan kompensasi, bila nelayan tidak melaut," jelas Riyono.

Dalam acara tersebut, rencananya akan dihadiri oleh Menteri Pertanian serta Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Rapimnas tersebut untuk mengakomodasi kaum akar rumput petani/nelayan, dalam mencari jalan keluar permasalahan mereka.

"Kami sedang mengencarkan pendampingan kepada petani dan nelayan agar nantinya dapat mandiri," ungkapnya.
PPNSI sendiri, lanjut Riyono, dibentuk untuk mengakomodasi petani muda. Karena regenerasi di bidang pertanian yang dirasa kurang, akibat banyaknya pemuda yang meninggalkan bidang ini. "Kita ingin para pemuda berkontribusi terhadap pertanian di Jawa Barat. Bila negeri ini ingin bangkit, pemerintah harus mendasarkan perekonomian yang berbasiskan pertanian/kelautan serta agrobisnis," tegasnya.
Kurangnya regenerasi, menurut Riyono, dikarenakan perguruan tinggi yang membuka program pertanian serta kelautan, mengalami penurunan mahasiswa hingga 30%. Pun tidak adanya wilayah sentra bagi para pemuda untuk turun di bidang pertanian, karena tidak ada Sekolah Menengah Kejuruan yang membuka jurusan pertanian/kelautan.

"Masih banyak lulusan universitas dari program pertanian/kelautan yang tidak ingin terjun di bidang tersebut," tandas Riyono. (vil)**

Nelayan Tidak Bisa Mengakses Kredit Cinta Rakyat

http://www.ppnsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=188:nelayan-tidak-bisa-mengakses-kredit-cinta-rakyat&catid=15:perikanan-a-kelautan&Itemid=108

Sabtu, 09 Juni 2012 00:00 | Ditulis oleh klik-galamedia.com

TRUNOJOYO (GM) - Mayoritas nelayan di Jawa Barat tidak bisa mengakses Kredit Cinta Rakyat (KCR) yang digulirkan Pemprov Jabar bekerja sama dengan Bank Jabar Banten (BJB). Anggaran Rp 165 miliar yang digulirkan dari APBD Jabar 2012 ini diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Jabar. Para nelayan dan petani tersebut terkendala persyaratan berupa agunan atau jaminan.

"Persyaratan KCR itu tetap harus ada jaminan dari si peminjam kredit. Sementara para nelayan banyak yang tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut, karena tidak mempunyai barang atau harta yang akan diagunkan. Makanya sangat sedikit yang mengajukan KCR," ungkap Ketua Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Jabar, Bahruzin kepada wartawan di salah satu rumah makan di Jln. Trunojoyo Bandung, Jumat (8/6).

Untuk itu, pihaknya meminta pemprov termasuk BJB untuk mempermudah persyaratan pinjaman KCR. Minimal tidak ada syarat agunan. Selama ini banyak nelayan yang tidak bisa mengakses bank (bankable), karena untuk meminjam ke bank, selain bunganya cukup besar, juga harus ada jaminan.

"KCR 'kan bukan kredit bagi UMKM. Kita mengharapkan tidak ada syarat jaminan sehingga para petani dan nelayan bisa mengakses kredit tersebut. Makanya kita meminta pemerintah dan bank agar menghapus syarat agunan tersebut. Tolong berikan kemudahan bagi kami," imbuhnya.
Jika tidak, kata Bahruzin, demi menjalankan usahanya terpaksa para nelayan meminjam modal dari tengkulak atau juragan yang bunganya jauh lebih besar serta tidak memberdayakan dan memiskinkan petani.

Ia menyebutkan, berdasarkan sensus tahun 2010, jumlah petani dan nelayan di Jabar mencapai 15 juta kepala keluarga (KK). Sedangkan untuk nelayan saja sekitar 200.000 KK. Selama ini, khususnya nelayan di pantura kurang memiliki keahlian selain mencari ikan. Sehingga di luar musim melaut, mereka tidak bisa bekerja. Ia mengharapkan pemerintah bisa memberikan pelatihan dan keterampilan bagi para nelayan.

Dalam kesempatan tersebut, Bahruzin juga mengatakan, mulai Jumat - Minggu (8 - 10/6) PPSNI menggelar rapimnas di Lembang, KBB. Agendanya antara lain rapat internal pengurus, konsolidasi, dan sikap politik. Penutupan rencananya digelar Minggu dengan dihadiri Gubernur Jabar. 

  http://www.rmol.co/

25.760 Kg Ikan Teri Ilegal Dimusnahkan

Sabtu, 09 Juni 2012 , 08:49:00 WIB

ILUSTRASI, IKAN TERI

RMOL. Badan Karantina Ikan, Pe­ngen­­dalian Mutu dan Keamanan Ha­sil Perikanan Kementerian ke­lautan dan Perikanan (KKP) me­lakukan pemusnahan ikan teri ile­gal sebanyak 25.760 kilogram. Pe­musnahan itu dilakukan sete­lah habisnya batas waktu bagi pe­milik yang melakukan penolakan terhadap Surat Pemusnahan No­mor:  P.391 /19.0/KM.370/V/2012 yang dikeluarkan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Per­ikanan (KIPM) Kelas I Jambi.

“Pemusnahan itu juga didasari ke­tentuan Pasal 16 ayat (b) UU Nomor 16 tahun 1992 Pasal 33 ayat (7) Permen KP No. PER.20/MEN/2007. Jika pemilik tidak me­­ngembalikan surat (peno­la­kan) dalam batas waktu yang dite­tap­kan, maka teri tersebut harus di­mus­nahkan,” kata Kepala Badan Ka­rantina Ikan, Pengen­dalian Mu­tu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Prasmadji di Pelabuhan Kuala Tangkal, Jambi, kemarin.

Menurut Prasmadji, penetapan ikan teri itu sebagai barang ilegal ber­dasarkan laporan tim yang me­nangani tempat kejadian per­kara. Dalam laporannya, tim mene­mukan sejumlah kejang­galan terhadap ikan teri kemasan dalam 2.576 karton.

Selain itu, lanjut Prasmadji, pe­musnahan ikan teri ini seka­ligus mencegah masuknya media pem­bawa ikan teri ilegal yang ber­potensi menimbulkan anca­man penyebaran hama dan pe­nyakit ikan serta ancaman ter­hadap tata niaga hasil perikanan.

 Didasari hasil pembahasan analisa kasus maupun analisa yu­ridis, maka pemasukan media pembawa ikan teri tersebut m­e­langgar aturan yang berlaku.  “Ka­rena itu kami melakukan pemus­nahan. Apalagi media pem­ba­wa yang bersangkutan tidak segera di­bawa ke luar dari area tujuan oleh pemiliknya da­lam batas waktu yang ditetap­kan,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]

 

 

 

www.republika.co.id/berita/

 

Yuk, Tiru Ribuan Warga Bali Bersihkan Pantai

Sabtu, 09 Juni 2012, 18:48 WIB

Pantai di Bali, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG-- Ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk warga asing, membersihkan sampah di pantai Kedonganan dan Pantai Samuh, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (9/6).

Sedangkan, sekitar 30 penyelam profesional dari dalam dan luar negeri juga ambil bagian membersihkan laut dalam di Pantai Nusa Dua, Bali. Acara bertajuk Beach and Underwater Clean-Up tersebut merupakan bagian dari pencanangan Coral Triangle Day Festival 2012 yang dibuka Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.

Ketua Panitia Beach Clean Up Wayan Yustisia mengungkapkan acara ini diikuti dua ribu peserta, dari siswa, mahasiswa, aktivis lingkungan, serta sukarelawan dari berbagai negara. "Ini bentuk suara kami peduli pada lingkungan.Saya tidak menyangka, acara ini diikuti banyak peserta," ujar Wayan kepada Republika.

Dalam sambutannya, Menteri Sharif mengapresiasi aksi bersih pantai yang dilakukan ribuan peserta. Sampah plastik, katanya, merupakan masalah utama kelestarian pantai, termasuk keberlangsungan terumbu karang. "Karena plastik sulit terurai, sehingga bisa mengganggu ekosistem laut," katanya.

Dengan gangguan itu, pertumbuhan biota laut, terutama produktivitas ikan menjadi menurun. Kegiatan Beach Clean Up secara resmi dalam acara itu akan jadi contoh kebersihan pantai di seluruh pesisir pantai Indonesia. Selain Bali, acara Beach Clean Up juga dihelat di Pantai Senggigi, Lombok, NTB. 
"Selanjutnya, di sejumlah pantai di Indonesia," katanya. Coral Triangle Day Festival merupakan implementasi CTI yang digagas Indonesia bersama lima negara anggota Coral Triangle Initiative for Coral Reef, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) pasca ajang WOC tahun 2009 silam di Manado, Sulawesi Utara. 

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kawasan segitiga terumbu karang (coral triangle) menjadi tempat perkembangbiakan berbagai spesies perairan di wilayah ini. Di Indonesia saja ada 1.650 spesies yang bergantung pada terumbu karan

Redaktur: Hafidz Muftisany

Reporter: Zaky Al Hamzah

http://banjarmasin.tribunnews.com/

Rp 109 Miliar Dana untuk Bina SMK Kelautan dan Perikanan

Sabtu, 9 Juni 2012 17:36 wita

BANJARMASINPOST.CO.ID, TEGAL - Mulai tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat tugas menjadi pembina bagi sekolah menengah kejuruan bidang kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana sebesar Rp 109 miliar yang akan dialokasikan ke sembilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPM-N) yakni di Aceh, Lampung, Tegal, Bone, Pontianak, Kupang, Ambon, Pariaman, dan Sorong.

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja di seusai wisuda SUPM-N Tegal, Sabtu (9/6) siang, di Tegal, Jawa Tengah. "Kapasitas siswa di semua SUPM-N akan didorong jadi 700 siswa. Sekarang kan, seperti di Tegal ini, kira-kira 450 siswa," ujarnya.

Untuk sementara ini terdapat 167 sekolah kelautan dan perikanan yang dibina kemdikbud dan sembilan sekolah yang dibina Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala SUPM-N Tegal Suharyanto mengatakan sejak lima tahun terakhir jumlah lulusan sebanyak 366 siswa (48,6 persen) telah bekerja di industri kelautan dan perikanan baik di dalam maupun luar negeri antara lain Jepang.

"Mayoritas siswa kami ke Jepang, baik untuk praktik kerja lapangan atau bekerja. Banyak tawaran dari Jepang. Kami sampai kewalahan," ujarnya. Selain Jepang, kata Sjarief, lulusan di sembilan SUPM-N juga ke Korea Selatan, Spanyol, Thailand, China, Vietnam, dan Australia. "Jepang yang paling menganggap tenaga kerja kita luar biasa. Hampir 70 persen pelaut dunia diisi orang kita terutama di laut lepas dan bukan perairan terbatas," ujarnya.

Untuk tahun ini SUPM-N yang tertua di Indonesia ini mewisuda 131 siswa terdiri dari 42 siswa program keahlian Nautika Perikanan Laut, 39 siswa Teknika Perikanan Laut, 24 siswa Teknologi Budidaya Perikanan, dan 26 siswa Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Para siswa banyak diincar industri karena, kata Sjarief, SDM yang dihasilkan telah siap pakai.

Orientasi pendidikan di SUPM fokus membentuk SDM profesional bidang perikanan dan memenuhi kebutuhan pasar kerja atau industri. Dengan konsep teaching factory, porsi praktik lebih banyak (70 persen) dan diarahkan pada penumbuhan jiwa kewirausahaan.
Untuk mewujudkan teaching factory dibangun kerja sama antar SMK kelautan dan perikanan. Selain itu juga mengembangkan program keahlian sesuai kebutuhan sektor kelautan dan perikanan seperti bidang konservasi dan bioteknologi.  Copyright © 2012

Editor : Edibpost

Source : Kompas.com

Nelayan Jabar Minta Kredit Ringan

http://www.ppnsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=188:nelayan-tidak-bisa-mengakses-kredit-cinta-rakyat&catid=15:perikanan-a-kelautan&Itemid=108

Minggu, 10 Juni 2012 00:00 | Ditulis oleh Wisnu Wage

BANDUNG (bisnis-jabar.com) - Menurut Ketua Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) DPW Jabar, Bahruzin, banyak nelayan kecil di Jabar yang saat ini terjerat rentenir karena kesulitan mengakses kredit perbankan. “Sekarang, belum ada nelayan kecil yang bisa mengakses kredit ke bank. Saat perlu dana, mereka pasti datang ke tengkulak atau ke juragan,” kata Alung panggilan Bahruzin. Berdasarkan data yang dmiliki PPNSI Jabar, petani dan nelayan saat ini berjumlah sekitar 15 juta kepala keluarga (KK). Namun, khusus nelayan angkanya lebih kecil yakni hanya sekitar 200.000 orang.

Menurut Alung, saat ini nelayan kecil, membutuhkan modal untuk perbaikan alat tangkap mereka, perbaikan perahu dan menjamin keluarga mereka saat melaut. Sehingga, saat bekerja di laut semua nelayan bisa berusaha dalam keadaan tenang.

“Sekarang, yang bisa mengakses ke nelayan hanya juragan mereka. Setelah dapat dari bank, juragan itu baru memberi pinjaman ke nelayan,” katanya. Menurutnya dengan kondisi seperti ini harus ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk membuat skema kredit khusus nelayan ini. Seperti kemudahan mengagunkan alat tangkap ikan sebagai jaminan.

Bahruzin mengatakan, kehidupan nelayan saat ini lebih buruk dari petani. Karena, nelayan tak bisa memastikan hasil tangkapannya. Apalagi, pada musim angin barat seperti ini banyak nelayan yang tak bisa melaut. Baik nelayan yang ada di Pantura seperti Indramayu, Cirebon, Subang maupun nelayan  di pantai selatan.(k57/yri)

JURNAL BERITA ONLINE Media Online TerpercayaYOU ARE HERE:HOME HEADLINE NELAYAN VS PETROCHINA BERAKHIR DAMAI

 

Nelayan Vs Petrochina Berakhir Damai

http://jurnalberita.com/

 

on June 12, 2012 in Headline, Jawa Timur, Pantura, Tuban | 0 Comment

Warga bersama semua perwakilan saat di Gedung Putih. (foto:jbc18)

TUBAN (jurnalberita.com) – Akhirnya permasalahan antara PT. Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) dengan warga nelayan Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban menemukan titik temu, setelah melakukan pertemuan dan dimediasi oleh Wakil Bupati Tuban, Nor Nahar Husain, di Gedung Putih Pemkab Tuban, Senin (11/6/12).

Pertemuan yang berlangsung pukul 13.30 WIB di Gedung Putih itu dihadiri oleh Kepala Desa Karangagung, Camat Palang, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kapolsek Palang, HNSI Karangagung, Rukun Nelayan (RN) Karangagung, perwakilan Nelayan Desa Karangagung serta perwakilan dari PT. JOB P-PEJ.

Dalam pertemuan tersebut, warga nelayan meminta kepada Pemkab Tuban untuk memediasi agar segera dibangun tambat labuh sebagai kontribusi yang harus diberikan PT. JOB P-PEJ kepada warga sebesar Rp 300 juta. Namun, PT. JOB P-PEJ menolak dan hanya akan membantu membangun tambat labuh sebesar Rp 175 juta, sehingga terjadi perdebatan panjang. Setelah beberapa saat berjalan panjang dan alot, akhirnya Wakil Bupati Nor Nahar Husain angkat bicara.

“Kalau membahas Kegiatan Pengembangan Masyarakat (CSR) ini saya kesulitan, karena Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) ini tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara pasti berapa persen dana CSR yang harus dikeluarkan. Sedangkan pemerintah dalam memutuskan sesuatu itu harus sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan,” ujar Nor Nahar.

Setelah terjadi sedikit perdebatan secara alot tersebut, Nor Nahar secara tegas menyampaikan bahwa permasalahan yang menyangkut hajat orang banyak ini harus segera selesai. Nor Nahar akhirnya memutuskan PT. JOB P-PEJ harus mencairkan dana sebesar Rp 225 juta sebagai keputusan yang tengah-tengah.

“Saya minta kepada PT. JOB P-PEJ untuk mencairkan dana pembangunan tambat labuh sebesar Rp 225 juta sebagai kepedulian perusahaan kepada warga, karena disini tidak ada undang-undang yang mengatur, jadi keputusan ini harus diambil secara tengah-tengah dan sesuai kebutuhan yang diinginkan masyarakat,” tegas Nor Nahar dalam memberi keputusan akhir.

Akhirnya keputusan yang dinilai bersifat tengah-tengah tersebut diamini oleh semua perwakilan yang datang, termasuk PT. JOB P-PEJ juga mengamini keputusan dan kesepakatan bersama itu

“Setelah menemukan solusi dan kesepakatan ini, saya minta kepada pihak PT. JOB P-PEJ untuk segera mengangsur dana yang sudah disepakati tadi, sehingga pembangunan tambat labuh segera terlaksana, minimal Rp 100 juta dulu, dan sisanya juga bisa diangsur lagi 75 juta dan 50 juta,” pungkas orang nomor dua di Kabupaten Tuban ini. (jbc18/jbc1)

http://banjarmasin.tribunnews.com/

Rumput Laut Indonesia Bisa Jadi Antitumor

Selasa, 12 Juni 2012 16:51 wita.

BANJARMASINPOSt.CO.ID, JAKARTA - Angka penderita kanker di dunia terus menunjukkan peningkatan, kematian akibat kanker pun seakan merambat pasti dan membuat kanker sebagai salah satu persoalan terbesar di bidang kesehatan saat ini.

Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia, diperkirakan 11-12 juta orang di dunia tengah menderita kanker dan lebih dari separuhnya tinggal di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Di Indonesia, sedikitnya terdapat 200.000 orang penderita kanker baru per tahunnya. Dua jenis kanker dengan angka kejadian yang sangat tinggi adalah kanker mulut rahim (serviks) dan kanker payudara.

Tingkat kematian akibat kanker mulut rahim di Indonesia sangat mengerikan, di mana sekitar satu orang meninggal dunia setiap jamnya.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Faktor pertama terletak di keterlambatan diagnosa. Banyak penderita kanker tidak benar-benar sadar bahwa dirinya tengah menderita kanker hingga tahapan di mana kondisi sudah demikian kritis.

Alasan lain adalah obat kanker yang ada sekarang ini memang memiliki efektivitas yang tidak maksimal membunuh sel-sel kanker. Di sinilah upaya pencarian obat antitumor baru sangat diperlukan.

Di Tanah Air, para peneliti bergiat mencari peluang-peluang obat antitumor ini ke berbagai penjuru. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kekayaan hayati laut.

Riset yang menelusuri potensi manfaat kandungan dalam biota laut sebagai bahan baku obat disebut juga dengan istilah bioprospeksi.

Salah satu hasil riset bioprospeksi kelautan dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi (BBRP2B) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) adalah potensi rumput laut coklat Turbinaria decurrens sebagai antitumor.

Dalam uji hayati yang telah dilakukan di BBRP2B, terbukti bahwa ekstrak rumput laut coklat bisa membunuh sel tumor mulut rahim. Selain rumput laut coklat, ada pula rumput laut hijau Ulva fasciata dan rumput laut merah Rhodymenia palmata yang punya khasiat membunuh sel tumor payudara.

"Rumput laut kaya akan senyawa flavonoids yang banyak dilaporkan mempunyai efek sebagai antitumor," kata Nurrahmi Dewi Fajarningsih, salah satu peneliti yang terlibat riset ini.

Menurut dia, Indonesia merupakan negeri dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Ini merupakan peluang yang sangat besar bagi upaya bioprospeksi kelautan.

Senada dengan itu, Kepala Badan Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan Prof. Rizald M. Rompas menegaskan, "Balitbang KP memang mendorong agar pemanfaatan rumput laut tidak hanya terbatas kepada kariginannya."

"Kalau kita berhasil menciptakan industri obat-obatan berbasis rumput laut, hasilnya bisa 5-6 kali lebih besar daripada nilai hasil budidaya ikan di Indonesia setahun," ujar dia.       Copyright © 2012

Editor : Anjar

Source : Antara News

  http://www.rmol.co/

KKP Genjot Industrialisasi Budidaya Perikanan
Produktivitas Ikan Merosot

Selasa, 12 Juni 2012 , 08:00:00 WIB

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP)

RMOL.Merosotnya produktivitas per­ikanan budidaya nasional, di-siasati Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan indus­tria­lisasi. Cara ini diang­gap am­puh untuk me­ningkatkan pro­duk­si ikan agar bisa berdaya saing, berkeadilan dan berke­lanjutan sesuai standar mutu pa­ngan (food safety).

“Cara ini digunakan buat mem­perbanyak knowledge dan me­ngem­bangkan penelitian per­ika­nan. Kita bisa tingkatkan pro­du­ktivitas dan menjaga proteksi ikan dari penyakit saat budidaya,” ucap Menteri Kelautan dan Per­ikanan Sharif Cicip Sutadjo saat membuka Indonesia Aquaculture dan Forum Inovasi Teknologi Aquaculture (INDOAQUA-FI­TA) 2012 di Hotel Aryaduta, Ma­­kassar, akhir pekan lalu.

Menurut Cicip, Indonesia yang kaya hasil perikanan se­harusnya dilin­dungi dengan aktif mem­bu­didayakan hal itu. Apa­lagi udang, rumput laut, ban­deng dan patin sempat terjadi penu­runan pro­duksi drastis.

Untuk itu, KKP menerapkan sertifikasi pembenihan dan pem­budidayaan guna menghasilkan pro­duk berjaminan mutu. “KKP juga mempercepat pembangun­an dan rehabilitasi sarana-pra­sarana produksi komiditi ikan andalan serta mengembangkan kerja sama kemitraan dengan berbagai pi­hak,” jelas Cicip.

Cicip melihat, industrialisasi budidaya merupakan sektor pa­ling cepat berkembang diban­ding sektor perikanan tangkap yang laju produktivitasnya di­nilai drop karena penangkapan berle­bihan (over fishing).

Makanya, kata menteri dari Partai Gol­kar itu, industrialisasi per­ika­nan diperlukan cepat ka­rena lang­kah ini opsi terbaik un­tuk me­ning­katkan valuable per­ikanan di dalam negeri agar men­ciptakan da­ya saing ekspor di era globalisasi.

Sulawesi Selatan dipilih se­bagai objek industria­lisasi per­ikanan lewat INDOAQUA-FITA 2012, karena daerah ini sudah maju dan berhasil menyuplai perikanan secara na­sional.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Sla­met Subyakto berujar, INDOAQUA-FITA di Makassar menjadi forum penyatuan visi dan persepsi antara pemerintah pu­sat, pemda, perban­kan, pe­laku usaha, pembudidaya ikan dan stakeholder lain guna men­dukung industrialisasi perikanan.

“Eksibisi ini memberikan ke­sem­patan kepada beberapa ahli dan praktisi memaparkan studi kasus seperti pengembangan bu­didaya teknologi aquakultur, benih dan induk, nutrisi pakan ikan, pengolahan produk, biotek dan sosial ekonomi, penyakit dan lingkungan sampai kualitas produk,” beber Slamet. [Harian Rakyat Merdeka]

JURNAL BERITA ONLINE Media Online Terpercaya

YOU ARE HERE:HOME HEADLINE PROYEK PLTU TANJUNG AWAR-AWAR MASIH RESAHKAN NELAYAN

Proyek PLTU Tanjung Awar-awar Masih Resahkan Nelayan

http://jurnalberita.com/

 

on June 13, 2012 in Headline, Jawa Timur, Pantura, Tuban | 0 Comment

Sekian lama berjalan, proyek pembangunan PLTU masih menimbulkan masalah bagi nelayan. (foto:jbc3)

TUBAN (jurnalberita.com) – Pembuangan limbah kerukan dari proyek PLTU Tanjung Awar-Awar di Jenu masih membuat resah para nelayan Tuban. Setiap kali jaring nelayan tersangkut, jika menuntut ganti rugi dari pihak PLTU mengurusnya susah dan lama. Permasalahan ini timbul sejak berdirinya pelabuhan PLTU.

Informasi dari para nelayan Tuban yang dihimpun jurnalberita.com mengatakan jika area pembuangan batu di laut yang dilakukan oleh pihak PLTU semakin melebar dan tanda/rambu batas pembuangannyapun sudah hilang. Sementara itu, perwakilan nelayan sebagai pengawas di kapal saat pembuangan diragukan kinerjanya.

Selama kurun waktu lebih kurang satu tahun ini, sudah ratusan kali jaring nelayan yang rusak namun tidak pernah mendapat ganti rugi dari pihak PLTU. Sementara kebutuhan sehari hari sangat mendesak.

“Sudah banyak kawan-kawan yang jaringnya rusak karena tersangkut di batu yang dibuang ke laut oleh PLTU. Kami sudah melapor pada Dinas Kelautan kabupaten, namun hanya ditampung saja dan gantiruginya dari PLTU sangat lama, sementara kebutuhan sehari-hari sangat mendesak,” ungkap salah satu nelayan di Karangsari saat berkumpul di Gerdu laut yang ditemui jurnalberita.com.

Di tempat berbeda, ketua Rukun Nelayan (RN) Kecamatan Tuban, Turiman, juga menyatakan hal sama. “Saya sendiri juga mengalami hal yang sama (jaringnya tersangkut, red), dan sekarang ini saya sudah 2 hari tidak bisa bekerja,” ungkap Turiman.

Lanjutnya, saya meragukan perwakilan nelayan yang mengawasi di kapal saat membuang limbah kerukan di laut apakah sudah sesuai di titik koordinat yang sudah ditentukan. Sementara rambu-rambu di laut sebagian sudah hilang.

Humas proyek PLTU, Warsidi saat dihubungi via ponsel menghindar saat ditanya mengenai ganti rugi jaring pada nelayan. “Kami akan mengganti jaring nelayan yang tersangkut secepatnya, asal melapor pada kami. Maaf ya mas, saya mau ada pertemuan di kantor Lingkungan Hidup,” jawab Warsidi singkat. (jbc3/jbc1)

http://www.suaramanado.com/

Kamis, 14 Juni 2012 – 18:40 WITATelah dibaca 146 kali

Sekot Memberi Materi Pelatihan Penangkapan Ikan Tuna

Pelatihan Pengoperasian Alat Tangkap Tuna Hand Line dan Pelatihan Penanganan Ikan Tuna di Atas Kapal, Kamis 14 Juni 2012 yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Aertembaga (BP3 Aertembaga) di salah satu Aula miliknya menampilkan pembicara Sekretaris Kota Bitung Drs. Edison Humiang, MSi.

Humiang yang didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan Ir. Hengkie Wowor membawakan materi berjudul Kebijakan Pembangunan Perikanan Kota Bitung.

Menurutnya, ada 4 langkah utama dalam strategi pembangunan perikanan di Kota Bitung yakni, Pengembangan Kawasan Minapolitan & KEK yaitu mengembangkan usaha skala kecil dan besar, Memfasilitasi Modal Usaha dengan cara bekerja sama dengan pihak perbankan, Pengembangan Infrastruktur pendukung seperti pembangunan jalan tol Manado-Bitung, jalan lingkar lembeh dan terakhir Pengembangan SDM dengan cara pelatihan bagi pelaku/kelompok usaha perikanan serta sosialisasi tentang penangkapan ikan berwawasan lingkungan.

“Diharapkan dengan 4 langkah utama itu, dapat mengatasi masalah yang ada & menciptakan peluang menjadikan Bitung sebagai pusat perikanan di Indonesia Bagian Timur”, kata Humiang.

Sementara Kepala BP3 Aertembaga Pola S. T. Panjaitan, A.Pi, MM mengatakan bahwa maksud pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap nelayan dan pelaku utama perikanan dalam menangkap dan menangani ikan Tuna dengan baik dan benar.

“Potensi sumber daya laut dan perikanan yang besar dari Kota Bitung sehingga membuat Pemerintah Pusat sudah menetapkan Kota Bitung sebagai pusat perikanan Tuna atau “World Tuna Center”, guna dijadikan salah satu pemasukan devisa bagi negara.

Ikan Tuna dari Bitung sudah menjadi salah satu ekspor andalan ke beberapa negara di dunia yang ikut membantu pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional. Oleh sebab itulah, alasan kami mengadakan pelatihan semacam ini agar para nelayan dan pelaku perikanan dapat memahami dengan benar cara penangkapan dan penanganan ikan Tuna”, kata Panjaitan.

Panjaitan menambahkan bahwa pelatihan ini diikuti oleh sekitar 50 nelayan/pelaku perikanan yang tersebar di Kota Bitung dengan Pelatih berasal dari BP3 Aertembaga sendiri.

(red) 
Penulis: Redaksi SuaraManado.com

JURNAL BERITA ONLINE Media Online Terpercaya

YOU ARE HERE:HOME JAWA TIMUR AWAL MUSIM KEMARAU, TANGKAPAN IKAN MELIMPAH

 

Awal Musim Kemarau, Tangkapan Ikan Melimpah

http://jurnalberita.com/

 

on June 15, 2012 in Jawa Timur, Pacitan | 0 Comment

Awal kemarau ini, hasil tangkapan ikan nelayan di PPP Tamperan berlipat. (foto:jbc15)

PACITAN (jurnalberita.com) – Musim kemarau, tidak selamanya identik dengan bencana. Namun sebaliknya, kehadiran musim setelah penghujan itu, terkadang juga mendatangkan keberuntungan. Kondisi tersebut tengah dialami para nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, Kabupaten Pacitan. Saat ini mereka tengah mendapatkan rezeki berlipat dari hasil tangkapan ikannya. Apalagi ikan hasil tangkapan nelayan tersebut sekarang ini sudah merambah hingga pasar ekspor hingga ke Jepang. “Mayoritas seperti tongkol, cakalang, serta tuna,” jelas Hadi, salah seorang nelayan, Jumat (15/6/12).

Hadi mengatakan, saat sekarang ini hasil tangkapan ikan bisa mencapai dua kali lipat dari hari-hari biasanya. Menurutnya, rata-rata tangkapan ikan para nelayan di PPP Tamperan, mencapai sekitar 10 ton perharinya. “Saat ini naik dua kali lipat. Malah untuk ikan tuna, bisa mencapai 20 ton lebih per hari. Berbeda saat musim penghujan, paling banter hanya sekitar 5 ton per hari,” ujarnya pada wartawan.

Selain diekspor ke sejumlah negara, ikan dari laut Pacitan tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan lauk-pauk masyarakat sekitar. Sebagian lagi dijual ke luar daerah, misalnya Solo, Yogyakarta dan Madiun. “Setiap kemarau, hampir bisa dipastikan stok ikan sangat melimpah. Sebab banyak nelayan andon mampu membelah area laut lepas, yang sebelumnya jarang dijadikan lokasi penangkapan (ikan),” tutur fery, nelayan lain.

Jauhnya jangkauan penangkapan itu selain karena faktor cuaca, juga tersedianya peralatan penunjang yang jauh lebih lengkap serta modern dibanding nelayan-nelayan tradisional. “Kebetulan saat ini, sedang berhembus angin Barat yang menguntungkan para nelayan,” jelasnya.

Sementara itu dari data yang didapat, hingga kini sedikitnya tercatat sebanyak 640 nelayan yang setiap harinya mencari ikan di PPP Tamperan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 232 merupakan nelayan andon asal Sulawesi dan Pekalongan, selebihnya nelayan lokal. (jbc15/jbc1)

NTT ONLINE news.com

                   Terpercaya dan terdepan

http://www.nttonlinenews.com/ntt

DKP dan Bank Indonesia Latih UKM Sektor Kelautan dan Perikanan

Home » Ekonomi » DKP dan Bank Indonesia Latih UKM Sektor Kelautan dan Perikanan

Rabu, 15 Juni 2011 19:54

Powered by NTT Onlinenews.com!. Valid XHTML and CSS. Kupang, NTT Online - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerjasama dengan Bank Indonesia mengadakan pelatihan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bagi pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor kelautan dan perikanan dari tanggal 15–18 Juni 2011 di Waingapu. Demikian Deputi Pimpinan Bank Indonesia Kupang, Ocky Ganesia kepada nttonline Rabu, (15/6) di Kupang. Menurut Ganesia, peserta pelatihan  adalah pendamping teknis sektor kelautan dan perikanan se daratan sumba sebanyak 20 orang berasal dari Kab. Sumba Timur 5 orang, Kab. Sumba Tengah 5 orang, Kab. Sumba Barat 5 orang dan Kab. Sumba Barat Daya 5 orang. Sedangkan narasumber berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT dan Kab. Sumba Timur, Bank Indonesia, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BRI. Tujuan pelatihan KKMB adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pendamping  dibidang keuangan dan perbankan dalam rangka pembinaan UMKM.   Harapannya, pembinaan yang dilakukan dapat mengantarkan UMKM terhadap akses perkreditan dari perbankan. Hal ini didasarkan masih banyak UMKM yang belum memperoleh layanan kredit perbankan, yang disebabkan masih ada kendala baik dari sisi UMKM maupun sisi perbankan. “Sebagaimana diketahui KKMB adalah konsultan keuangan / pendamping UMKM bidang keuangan yang memberikan jasa dibidang penyiapan aspek keuangan UMKM melalui penyusunan studi kelayakan, proposal kredit, business plan, dan laporan keuangan yang bertugas memecahkan masalah yang dihadapi UMKM serta memberikan jasa pengembangan bisnis yang diperlukan,” jelas Ganesia. Selain itu ungkap Ganesia, pelatihan KKMB adalah pelatihan mengenai aspek keuangan, termasuk pemberian kredit secara kelompok maupun individual yang terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pendamping dalam rangka pembinaan UMKM untuk memperoleh kredit atau pembiayaan dari bank. Adapun Materi pelatihan adalah, Bank dan Perkreditan yang meliputi pengenalan perbankan, pengenalan Perkreditan dan analisis Kredit. Penyusunan Studi Kelayakan Usaha terdiri dari panduan penyusunan studi kelayakan, aspek pasar dan pemasaran,aspek teknis dan produksi,aspek sosial ekonomi legalitas dan lingkungan,aspek resiko usaha,aspek manajemen keuangan. Pengamanan Kredit dan Pembinaan Nasabah Usaha Mikro terbagi atas, review kredit dan pembinaan nasabah serta Penyusunan Rencana Tindak Lanjut. Pelatihan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten  Sumba Timur, Ir. Juspan Pasande, MSi, serta dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten  Sumba Timur, Ir. Maxon M. Pekuwali, MSi. Juspan Pasande, MSi menyampaikan  apresiasinya atas kegiatan pelatihan karena akan dapat mendorong komoditi unggulan di Pulau Sumba, khususnya sektor kelautan dan perikanan. “Salah satu kendala UKM untuk berkembang aalah kebutuhan modal dan UKM terkendala adanya persyaratan agunan yang kurang memadai,jika modal UKM tersedia maka akan meningkatkan skala usaha UKM serta pendapatan UKM,” jelas Juspan Pasande. Bagaimanapun juga pelatihan sebagai langkah awal pendampingan sangat bermakna strategis bagi keberhasilan KKMB. Semoga pelatihan ini menjadi awal yang baik bagi semua pihak, khususnya para calon KKMB yang pada gilirannya nanti mampu menjadi pendamping bagi UMKM dalam upaya memperoleh kredit dari sektor perbankan.

LAST_UPDATED2

 http://www.kompas.com/

Indonesia Berpeluang Rebut Pasar Ikan Hias Dunia

Minggu, 17 Juni 2012 | 12:35 WIB

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ikan Discuss dibudidayakan di aquarium pembibitan ikan hias air tawar UPTD Balai Benih Ikan Kabupaten Bandung di Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/3/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan daya saing produk perikanan non-konsumsi asal Indonesia, khususnya ikan hias. Salah satu cara meningkatkan daya saing ekspor itu adalah dengan meningkatkan kualitas ikan hias di Indonesia, terutama dalam sisi ukurannya.

“Jangan mengekspor ikan hias ukuran kecil. Lebih baik ikan hias dikembangkan dulu sehingga akan mendapatkan nilai tambah yang tentu saja diiringi oleh kenaikan nilai ekspor,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo, seusai membuka Rinyukai Indonesia SuperKoi Show di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (16/6/2012).

Diakui Sharif, selama ini pembudidaya ikan hias di Indonesia menjual ikan berukuran kecil tanpa nilai tambah (added value) ke Singapura. Akibatnya, capaian ekspor ikan hias Indonesia tertinggal ketimbang Singapura.

KKP sendiri menargetkan ekspor ikan hias senilai 20 juta dollar AS tahun 2012 ini atau naik dibandingkan tahun 2011 lalu sebesar 19 juta dollar AS. Saat ini, Indonesia masih berada di posisi kelima, sebagai negara pengekspor ikan hias.

Saat ini, sentra-sentra produksi ikan hias di Indonesia sudah tersebar di 18 wilayah, antara lain Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. "Agar bisa merajai pasar ikan dunia, maka sekarang harus ditingkatkan strategi marketing-nya," ungkap Sharif.

Untuk mendukung pemasaran ikan hias Indonesia, KKP berencana menerapkan program registrasi produk ikan hias, sertifikasi ikan hias, serta promosi dan penguatan branding. Selain itu pada tahun ini, KKP akan menyokong para pembudidaya melalui program bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang menyisir sekitar 7.300 kelompok dengan alokasi sebesar Rp 604 miliar.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Subiakto mengatakan, produksi budidaya ikan hias tahun 2011 sudah mencapai 1,5 miliar ekor. Capaian itu melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 700 juta ikan hias.

Di sisi lain, capaian produksi ikan koi tercatat sebesar 450 juta ekor atau 30 persen dari total keseluruhan produksi budidaya ikan hias. Kini sentra terbesar koi berada di Blitar, Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sumatera. "Kami akan terus kembangkan ikan hias jenis koi, dengan meningkatkan nilai tambah tentunya," kata Slamet. (Asnil Bambani Amri/Kontan)

Sumber :

Editor    : Erlangga Djumena

http://banjarmasin.tribunnews.com/

Ekspor Ikan Hias Kalah Dengan Singapura

MINGGU, 17 JUNI 2012 | 13:43 WITA

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ikan Discuss dibudidayakan di aquarium pembibitan ikan hias air tawar UPTD Balai Benih Ikan Kabupaten Bandung di Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/3/2011).

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan daya saing produk perikanan non-konsumsi asal Indonesia khususnya ikan hias. Salah satu cara meningkatkan daya saing ekspor itu adalah dengan meningkatkan kualitas ikan hias di Indonesia, terutama sisi ukurannya.

“Jangan mengekspor ikan hias ukuran kecil, lebih baik ikan hias kembangkan dulu sehingga akan mendapatkan nilai tambah yang tentu saja diiringi oleh kenaikan nilai ekspor,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C.Sutardjo usai membuka Rinyukai Indonesia SuperKoi Show di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (16/6/2012).

Diakui Sharif, selama ini pembudidaya ikan hias di Indonesia menjual ikan berukuran kecil tanpa nilai tambah (added value) ke Singapura. Akibatnya, capaian ekspor ikan hias Indonesia tertinggal ketimbang Singapura.

KKP sendiri menargetkan ekspor ikan hias senilai 20 juta dollar AS tahun 2012 ini atau naik dibandingkan tahun 2011 lalu sebesar 19 juta dollar AS. Saat ini, Indonesia masih berada di posisi kelima, sebagai negara eksportir ikan hias.

Saat ini, sentra-sentra produksi ikan hias di Indonesia sudah tersebar di 18 wilayah, diantaranya: Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. “Agar bisa merajai pasar ikan dunia, maka sekarang harus ditingkatkan strategi marketing-nya,” tegas Sharif.

Untuk mendukung marketing ikan hias Indonesia, KKP berencana menerapkan program registrasi produk ikan hias, sertifikasi ikan hias serta promosi dan penguatan branding. Selain itu pada tahun ini, KKP akan menyokong para pembudidaya melalui program bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang menyisir sekitar 7.300 kelompok dengan alokasi sebesar Rp 604 miliar.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Subiakto mengatakan, produksi budidaya ikan hias tahun 2011 sudah mencapai 1,5 miliar ekor ikan. Capaian itu melampaui target yang telah ditetapkan sebanyak 700 juta ekor ikan hias.

Di sisi lain, capaian produksi ikan koi tercatat sebesar 450 juta ekor atau 30 persen dari total keseluruhan produksi budidaya ikan hias. Kini sentra terbesar koi berada di Blitar, Jogja, DKI Jakarta, Sulsel dan Sumatera. “Kami akan terus kembangkan ikan hias jenis koi dengan meningkatkan nilai tambah tentunya,” kata Slamet.

EDITOR : HALMIEN

SUMBER : KOMPAS.COM

JURNAL BERITA ONLINE Media Online Terpercaya

YOU ARE HERE:HOME JAWA TIMUR OMBAK DAN ANGIN KENCANG, HARGA IKAN MELAMBUNG

Ombak dan Angin Kencang, Harga Ikan Melambung

http://jurnalberita.com/

 

 

on June 18, 2012 in Jawa Timur, Pantura, Tuban | 0 Comment

TUBAN (jurnalberita.com) – Cuaca buruk yang disertai ombak besar dan angin kencang membuat sebagian para nelayan tidak berani melaut. Akibatnya, harga ikan pun mengalami kenaikan yang sangat drastis.

Dari pantauan jurnalberita.com, harga ikan yang ada di Kabupaten Tuban ini naiknya mencapai 100% dari harga sebelumnya. Pasalnya, pasokan ikan berkurang drastis akibat para nelayan tidak berani melaut, sedangkan permintaan konsumen terus bertambah.

Di tempat pelelangan ikan (TPI) Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, saat ini harga ikan kakap mencapai Rp 48.000 sampai Rp 60.000 perkilonya, padahal sebelumnya hanya Rp 25.000 sampai Rp 30.000 perkilonya.

Selain ikan kakap, cumi-cumi juga mengalami kenaikan yang sangat luarbiasa yaitu, dari harga semula Rp 60.000 sekarang menjadi Rp 120.000 perkilonya. Untuk tongkol yang awalnya Rp 15.000 perkilo sekarang menjadi Rp 25.000 sampai Rp 30.000 perkilo. Sedangkan ikan Mas yang semula hanya kisaran Rp 2.000 perkilo, sekarang naik Rp 10.000 perkilonya.

“Semua jenis ikan naik mas, dan naiknya ini bisa mencapai 100 persen. Ini semua dikarenakan pasokan ikan yang menurun secara drastis. Semua nelayan di sini tidak ada yang berani melaut, kalau memang ada, ya di pinggir-pinggir saja. Sehingga hasil tangkapannya juga tidak banyak,” terang Purningsih kepadajurnalberita.com, Senin (18/612). (jbc18/jbc1)

www.republika.co.id/berita/

 

Indonesia-Prancis Kerja Sama Perangi Pencurian Ikan

Selasa, 19 Juni 2012, 02:02 WIB

Antara/Arief Priyono

Nelayan mengangkat keranjang berisi ikan hasil tangkapan mereka. (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dan Prancis bekerja sama dalam memerangi pencurian ikan atau "Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing". Cara yang dilakukan adalah dengan mengembangkan infrastruktur oseanografi yang memantau dan menjaga perairan Indonesia.
"Proyek INDESO ('Infrastructure Development for Space Oceanography') diharapkan memberikan sumbangsih dalam memerangi IUU Fishing yang telah banyak merugikan perekonomian Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, dalam acara penandatanganan Persetujuan Fasilitas Kredit Proyek INDESO antara Indonesia dan Prancis di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (18/6).

Menurut Sharif, hal itu juga menjadi alasan mengapa proyek INDESO dianggap memiliki nilai strategis bagi pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. Ia memaparkan, proyek itu akan membangun fasilitas infrastruktur dengan menggunakan satelit yang memungkinkan pengamatan secara global pada skala spasial dan temporal serta dapat digunakan antara lain untuk memonitoring penangkapan ikan secara ilegal.

"Dengan alat yang dinamakan VMS (Vessel Monitoring System) dan pantauan satelit, maka akan dapat diketahui kapal-kapal asing mana yang sedang melakukan 'illegal fishing'," paparnya.
Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKP Syahrin Abdurrahman mengatakan, selama ini kapal yang telah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP akan mendapatkan alat VMS, sehingga dapat dipantau secara langsung oleh pihak KKP.
Namun, ujar Syahrin, dengan kerja sama pembangunan infrastruktur oseanografi dalam proyek INDESO antara Indonesia dan Prancis ini, maka dapat pula dipantau tidak hanya kapal-kapal yang telah memperoleh izin dari Ditjen Perikanan Tangkap KKP, tetapi juga kapal-kapal yang tidak berizin.
Duta Besar Prancis untuk Republik Indonesia, Bertrand Lortholary mengatakan, kerja sama Indonesia-Prancis melalui proyek INDESO ini merupakan tonggak bersejarah bagi kedua negara dan merupakan kerja sama yang dirangkai dengan kemauan politik yang kuat serta komitmen yang besar.
Proyek INDESO yang akan memasuki tahap implementasi pada 2012 dan diperkirakan berlangsung selama empat tahun ini memiliki biaya total proyek INDESO sebesar 31,5 juta dolar AS. Biaya tersebut terbagi atas pinjaman lunak dan hibah Badan Pemerintah Prancis untuk Pembangunan (AFD) sebesar 30 juta dolar AS, dan kontribusi sebesar 1,5 juta dolar AS dari pemerintah Indonesia.

         (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  

Sektor Riil

Kamis, 21 Juni 2012 | 00:20:25 WIB

Illegal Fishing

57 Izin Kapal Perikanan Tangkap Dicabut

DOK

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut 57 izin kapal perikanan tangkap eks asing ber-ukuran diatas 30 gross ton. Pencabutan izin diharapkan menertibkan sektor perikanan tangkap. 

"Kita lakukan verifikasi faktual perizinan kapal eks asing hingga September mendatang. Saat ini, ada 223 kapal yang sudah lolos verifikasi dan ada 57 izin kapal yang kita cabut karena berbagai hal, seperti kapalnya sudah tidak ada dan satu izin digunakan untuk dua kapal," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Heriyanto Marwoto, Rabu (19/6).

Marwoto menyebutkan, KKP sebenarnya mengeluarkan 9.000 unit izin kapal perikanan tangkap, namun realisasi izinya hanya 4.220 unit. Dari jumlah tersebut 1.220 unit merupakan kapal eks asing. Jadi, saat ini, penertiban izin kapal diprioritaskan untuk kategori kapal eks asing.

Menurut Marwoto, kegiatan verifikasi kapal penangkap ikan akan dilakukan hingga September mendatang, dengan pertimbangan banyak kapal yang melaut selama 3-4 bulan, sehingga harus menunggu sampai kapal itu mendarat di pelabuhan.

Untuk menertibkan izin kapal perikanan tangkap, kata Marwoto, KKP bakal merevisi Peraturan Menteri 14 dan 49 mengenai usaha perikanan. Dalam revisi nanti, akan ada pembenahan aturan. Jika sekarang satu kapal bisa memilih mendaratkan hasil tangkapan di dua pelabuhan, maka nanti ditetapkan hanya satu pelabuhan.

"Sekarang, kapal tidak mendaratkan tangkapan di pelabuhan A, kita berasumsi kapal itu mendaratkan di pelabuhan B. Dengan revisi aturan, maka satu kapal ditetapkan mendaratkan tangkapan di satu pelabuhan saja. Ini untuk menertibkan," ungkapnya.

Selain itu, KKP juga sudah mengajukan ke Kementerian Koordinator Perekonoian, agar kapal yang mendaratkan ikan diberikan jatah solar bersubsidi. Langkah itu merupakan insentif kepada pelaku usaha penangkapan, agar bersedia mendaratkan ikan di pelabuhan.

Tingkatkan PNBP

Dihubungi terpisah Pakar Perikanan, Rokhmin Dahuri menyebutkan, kontribusi perizinan kapal penangkapan ikan dan pelabuhan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu ditingkatkan.

"Dulu era 2001-2004 kontribusi PNBP dari kapal perikanan tangkap dan pelabuhan sebesar 400 miliar rupiah, saat ini menurun jumlahnya. Banyak kapal yang tidak mendaratkan hasil tangkapan ke pelabuhan, bahkan pengusaha kapal nakal ada yang berkolaborasi dengan oknum aparat, dan mereka tidak memiliki izin penangkapan," paparnya. 

Akibat kondisi tersebut, kata Rokhmin, akhirnya setoran dan kontribusi PNBP dari kapal dan pelabuhan menurun. Untuk menarik pengusaha kapal perikanan tangkap, maka perlu diberikan insentif, misalkan bagi yang mendaratkan dua kilogram ikan ke pelabuhan diberikan insentif berupa satu liter solar bersubsidi. 

Jika insentif dan perbaikan di sektor perikanan tangkap tidak dipercepat maka kondisi pasokan hasil tangkapan ke industri akan menurun. "Kalau raw material terus menurun, bagaimana pabrik pengolahan mau maksimal dan jalan? Jika itu terus berlangsung maka investor pengolahan akan merugi," ujarnya. aan/E-3

www.republika.co.id/berita/

 

Riza: Pemerintah tak Serius Jalankan Program Kedaulatan Pangan

Senin, 25 Juni 2012, 19:54 WIB

Wihdan Hidayat/Republika

Nelayan menata keranjang ikan tangkapan di TPI Muara Angke, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai tidak serius dalam menjalankan program kedaulatan pangan.

Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Riza Damanik mengatakan pemerintah tidak serius menyusun tahap-tahap agar Indonesia bisa swasembada pangan.
Di sektor perikanan, Riza berpendapat pemerintah masih selalu saja melakukan impor ikan. Di tahun 2012, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan mengimpor 600 ribu ton ikan. Pemerintah memberikan catatan ikan yang boleh diimpor merupakan jenis yang tidak ada di Indonesia.

"Nawaitunya (niatnya) memang impor," ujar Riza, Senin (25/6).

Riza menuturkan impor ikan bukan disebabkan karena harga ikan impor lebih murah dibandingkan ikan lokal. Impor ikan, kata dia disebabkan karena pemerintah tidak serius menggarap budidaya ikan. 

Redaktur: Heri Ruslan

Reporter: Dwi Murdaningsih

Pokdakan Vaname Lestari Ikuti Apresiasi CBIB Budidaya Udang Vaname di Temon

http://dkp.bantulkab.go.id/berita/baca/2012/06/25/090413/pokdakan-vaname-lestari-ikuti-apresiasi-cbib-budidaya-udang-vaname-di-temon

BERITA – Senin, 25 Jun 2012 09:04 WIB

Dalam rangka pengingkatan Apresiasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Kelompok Budidaya Ikan (pokdakan) Vaname Lestari dari Sanden diundang oleh DKP Provinsi DIY untuk mengikuti sosialisasi CBIB tentang bagaimana membudidayakan udang Vaname.

Dalam acara yang dilaksanakan Jumat (15/6) kemarin, Pokdakan Vaname Lestari yang membudidayakan udang vaname didampingi oleh DKP Bantul. Udang vaname merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan budidaya yang berprospek cerah karena mempunyai potensi yang cukup bagus dan menguntungkan, dan juga pemasaran yang cukup luas.

Dalam acara itu, PT. Indokor menjadi narasumber tentang Teknik dan Manajemen Tambak, dengan materi yang diberikan meliputi Manajemen Dasar Tambak, Manajemen Sumber Daya Air, Manajemen Benih, Manajemen Pakan, Manajemen Kualitas Air, Manajemen Kesehatan dan Pertumbuhan udang, dan juga saat Panen dan Pasca Panen.

Perlu diketahui bahwa CBIB merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. CBIB merupakan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia serta biologis.

Diharapkan dengan acara ini, para pembudidaya memperoleh pengetahuan yang luas tentang udang vaname dan mempratekkan sesuai dengan CBIB.

http://www.dislautkanpati.com/

Selamat Datang di Website Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Tuesday, June 26th, 2012 | Posted by dislautkanpati

KKP Ingin Jadikan Ikan Menu Utama Indonesia

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginginkan ikan dapat menjadi menu utama bagi keluarga Indonesia sekaligus untuk meningkatkan konsumsi daging ikan yang hingga sekarang masih relatif kurang.

“Jadikan ikan sebagai menu utama keluarga Indonesia karena kandungan ikan sangat tinggi protein sehingga layak menjadikannya sumber protein masyarakat Indonesia, terutama bagi anak-anak,” kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut Hutagalung dalam acara Festival Perikanan Nusantara 2012 di Jakarta, Sabtu.

Festival itu, menurut dia, bertujuan mendorong peningkatan citra produk perikanan, antara lain dengan mengusung komoditas bandeng, patin, dan pindang sebagai bahan pangan yang ekonomis, bergizi tinggi, dan aman mengonsumsi ikan itu.

Apalagi, ujar dia, ketiga komoditas perikanan tersebut juga memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan nutrisi masyarakat Indonesia. Selain itu, ketiga produk dari komoditas perikanan tersebut juga banyak diusahakan oleh masyarakat sehingga mempromosikan ketiganya diklaim sebagai bukti keberpihakan KKP pada ekonomi kerakyatan.

Ia memaparkan Festival Perikanan Nusantara yang diselenggarakan secara rutin sejak 2010 merupakan salah satu bentuk upaya KKP untuk mengajak masyarakat agar gemar makan ikan. “Masyarakat diharapkan semakin dekat dan tertarik untuk membudidayakan serta mengolah ikan sebagai sumber pangan,” katanya.

Saut juga menuturkan, sampai saat ini, konsumsi ikan nasional memiliki kecenderungan untuk naik setiap tahunnya. Berdasarkan data KKP, tingkat konsumsi ikan nasional pada tahun 2010 mencapai 30,48 kilogram/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 31,64 kilogram/kapita/tahun atau dapat dikatakan mengalami peningkatan 3,81 persen.

Bahkan, lanjut dia, selama periode 2007–2011 tercatat bahwa rata-rata laju konsumsi ikan per kapita di Indonesia mengalami pengingkatan rata-rata sebesar 5,04 persen per tahun.

Dirjen P2HP KKP mengemukakan bahwa peningkatan konsumsi ikan itu didukung dengan adanya promosi produk dan gerakan makan ikan (Gemarikan) di seluruh provinsi di Tanah Air.

“Kampanye Gemarikan merupakan program unggulan yang bersifat multisektoral dan berpijak kepada kekuatan sinergi antara pelaku pasar dengan pemerintah,” katanya. Ant

Sumber : surabayapost.co.id

Short URL: http://www.dislautkanpati.com/?p=546

         (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  

Sektor Riil

Jumat, 29 Juni 2012 | 00:19:48 WIB

Sektor Kelautan

Sistim Logistik Perikanan Tidak Jalan

ANTARA

JAKARTA - Sistim logistik ikan nasional (SLIN) yang digaungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai tidak berjalan, karena tidak melibatkan pengusaha kapal pengangkut ikan. Akibatnya distribusi ikan dari sentra tangkapan ikan di kawasan timur ke sentra pemasaran terhambat.

"Di kawasan timur Indonesia itu minim tempat pelelangan ikan, dan pelabuhan juga masih terbatas. Seharusnya dengan kapal pengangkut ikan maka membantu logistik perikanan, yang membawa hasil tangkapan ikan di timur ke wilayah pemasaran di barat," kata Presiden Asosiasi Pengusaha Kapal Pengangkut Ikan (APKPI) Sakiman di Jakarta, Kamis (28/7)

Menurut Sakiman, saat ini kapal pengangkut ikan masih diganjal dengan regulasi yang berbelit dan pungutan "oknum" angkatan laut. Ia mencontohkan, perizinan mengenai surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) itu membatasi wilayah operasi. Akibatnya saat ada musim panen tangkapan ikan, kapal pengangkut tidak bisa masuk. Kondisi ini berdampak pada terganggunya pemasaran ikan. Al hasil harga ikan jatuh saat musim panen, terutama di kawasan timur Indonesia.

Untuk itu, seharusnya KKP yang menggaungkan program SLIN, memberikan keleluasaan wilayah operasi untuk pengusaha kapal pengangkut ikan. Karena kapal pengangkut itu mengangkut semua ikan hasil tangkapan nelayan, ke pelabuhan dan sentra pemasaran.
Dengan dukungan kapal pengangkut ikan, maka nelayan juga bisa menghemat dalam operasional penangkapan ikan. Ia mencontohkan, nelayan tradisional di Raja Ampat membawa ikan seberat 30 kilogram di pasarkan ke Sorong, padahal hasilnya penjualan tersebut tidak sebanding dengan ongkos perjalanan ke pasar tersebut. Dengan adanya kapal pengangkut yang membeli tangkapan nelayan, maka nelayan bisa memperoleh pendapatan yang memadai dengan harga ikan yang kompetitif.

"Jadi SLIN itu tidak berarti sama sekali, kalau tidak didukung kapal pengangkut, karena kapal kita juga berfungsi sebagai coldstorage," ungkapnya.

Lebih lanjut Sakiman menyebut, saat ini APKPI memiliki 200 anggota pengusaha dengan kepemilikan kapal berkapasitas rata-rata 150 ton. Jadi, wilayah kita sebagian besar operasional di kawasan timur indonesia dan hasil tangkapan nelayan di angkut ke Banyuwangi, Bitung, Batang dan Muara Baru.

Peran Strategis

Ditempat yang sama Ketua Umum Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) Ady Surya menyebutkan, dengan menerapkan sistim logistik ikan nasional, maka KKP perlu mendorong peran strategis dari kapal pengangkut.

"Pengusaha itu kan sudah mengumpulkan, menyelamatkan harga dan mendistribusikan ke sentra pasar. Mereka pelaku utama distribusi ikan, tetapi masih dikenakan biaya tinggi. Hanya diberikan subsidi solar subsidi hanya 25 kiloliter," ujarnya

Adi Surya menambahkan, dengan adanya kapal angkut maka bahan baku akan mudah diperoleh karena kapal tersebut menyediakan bahan baku industri dari sentra tangkapan ikan. Jadi, dengan adanya kapal pengangkut atau conecting, maka ketersediaan bahan baku jadi meningkat, pasalnya rata-rata kapal angkut tersebut menyediakan 30 persen bahan baku industri pengalengan ikan. aan/E-3