PERIKANAN DAN REGIONAL V (KALIMANTAN) DALAM BERITA DI SEPTEMBER 2012

http://www.suarapembaruan.com/

Malaysia Deportasi 13 Nelayan Sumut

Sabtu, 1 September 2012 | 12:17

Ilustrasi kapal nelayan. [Google]

[BATAM] Pemerintah Malaysia mendeportasi 13 nelayan asal Sumatera Utara (Sumut) yang memasuki wilayah negara jiran tanpa izin.

"Sebanyak 13 nelayan dipulangkan melalui Tanjungpinang kemarin malam, dan hari ini kami pulangkan kembali ke kampungnya Batu Bara Sumatera Utara," kata Kepala Satuan Kerja KKP Batam, Yulisbar di Batam, Sabtu (1/9).

Ia mengatakan 13 nelayan ditangkap di Pulau Jarak, Malaysia, 5 Agustus 2012.

"Itu jelas-jelas pulau milik Malaysia," kata dia.

Menurut dia, para pencari ikan tersesat hingga Pulau Jarak karena tidak memiliki perlengkapan navigasi lengkap.
Para nelayan dijemput pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tanjungpinang, Jumat (30/8) malam, lalu diinapkan sehari di Batam sebelum dipulangkan ke Medan.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Barang Bukti dan Penanganan Awak Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Salim, mengatakan awalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan hendak menjemput. Namun, tiba-tiba dideportasi Imigrasi Malaysia.

"Sebenarnya kami hendak menjemput, tapi ternyata dideportasi Malaysia ke Tanjungpinang, maka kami jemput di Tanjungpinang dan memulangkan kembali ke keluarganya," kata dia.
Dari 13 nelayan itu, sebagian berusia di bawah 17 tahun sehingga langsung dipulangkan.
Mengenai kondisi nelayan, ia mengatakan secara fisik sehat. "Mungkin masih ada stres sedikit," kata dia menambahkan.
Sebelumnya, di Batam, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto mengatakan penandatanganan kerjasama (MoU) antara Indonesia dengan Malaysia berdampak pada berkurangnya penangkapan nelayan oleh kedua negara.

"Saat ini jika ada nelayan dari kedua negara memasuki perairan yang belum jelas siapa pemiliknya di perbatasan dua negara, hanya dihalau. Tidak ada penangkapan. Jadi jumlah penangkapan nelayan kedua negara berkurang," katanya.

MoU tentang pedoman umum penanganan masalah laut perbatasan RI-Malaysia yang dimaksud itu ditandatangani di Nusa Dua, Bali, 27 Januari, oleh Lakma TNI Y Didik Heru Purnomo yang saat itu menjabat Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Indonesia dan Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Malaysia Dato Mohamed Thajudeen Abdul Wahab.
Ia berpendapat, bila dipelajari isinya, MoU tersebut merupakan upaya maju pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah perbatasan.
Dengan adanya MoU tersebut, maka aparat kedua negara tidak lagi melakukan penangkapan terhadap nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan dalam batas-batas wilayah kedua negara karena para nelayan tradisional tersebut dinilai hanya memiliki kapal berukuran kecil tanpa navigasi yang memadai. [AntL-8]

Tingkatkan Konsumsi Ikan, KKP Jalin Kerja Sama dengan MUI

http://medialiputanindonesia.com/

Senin, 03 September 2012 16:42

JAKARTA, LINDO - Untuk meningkatkan konsumsi ikan secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia melalui nota kesepahaman.

"Penguatan ini sejalan dengan upaya KKP mensosialisasikan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagai upaya menggairahkan dan mendorong akselerasi peningkatan konsumsi ikan nasional," kata Sekjen KKP Gellwynn Jusuf dalam rilis KKP di Jakarta, Senin (3/9).

Menurut Gellwynn, MUI memiliki peran yang strategis dalam menyosialisasikan serta memberikan informasi pada masyarakat luas tentang manfaat ikan sebagai sumber pangan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap ikan sebagai makanan yang beragam, bergizi, menyehatkan, mencerdaskan dan aman dikonsumsi.

Ia juga berpendapat,  peningkatan konsumsi ikan akan berdampak langsung pada penyediaan lapangan kerja (padat karya), sumber devisa negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.

Pasalnya, jika tingkat konsumsi ikan masyarakat tinggi akan diikuti pula dorongan produktivitas kelautan dan perikanan Indonesia.

"Penguatan kerja sama dengan MUI dapat membantu mengembangkan serta memberdayakan ekonomi umat," katanya.

Pasar dalam negeri, ujar dia, memainkan peran yang sangat penting antara lain menyerap 85% volume produksi perikanan nasional guna meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Din Syamsuddin mengatakan, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang begitu besar sehingga dapat menjadi penggerak utama kebangkitan umat islam dan bangsa.

"Sektor kelautan dan Perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional serta dapat menjadi sebuah wadah kekuatan bangsa Indonesia," kata Din.

Berdasarkan data KKP, tingkat konsumsi ikan nasional pada 2011 adalah sebesar 31,64 kilogram/kapita atau mengalami peningkatan rata-rata 3,81%n dibandingkan konsumsi tahun 2010.

Adapun pada 2012, KKP menargetkan konsumsi ikan per kapita naik sebanyak 1,5 kg menjadi 33,14 kilogram/kapita, kemudian pada 2013 sebesar 35,14 kilogram/kapita/tahun dan pada 2014 diharapkan bisa mencapai sekitar 38,00 kilogram/kapita. (RITA/ANT)

 

www.republika.co.id/berita/

Pengusaha Perikanan dan Menteri Kelautan Diincar BPK

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT, NTB - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengincar pengusaha yang bergelu...

Updated: Mon, 03 Sep 2012 10:41:59 GMT

Pengusaha Perikanan dan Menteri Kelautan Diincar BPK

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT, NTB - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengincar pengusaha yang bergelut di bidang perikanan terkait penerimaan negara di bidang kelautan yang hendak diaudit.

"Pengusaha bidang perikanan akan menjadi objek pemeriksaan dalam audit penerimaan negara bidang kelautan," kata Anggota BPK RI Ali Masykur Musa, di Hotel Sheraton Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (3/9).

BPK segera mengaudit sumber penerimaan negara bidang kelautan, guna memastikan nilai penerimaan negara yang semestinya diperoleh. Ali membenarkan kalau Menteri Keluatan dan Perikanan juga menjadi sasaran pemeriksaan, hanya saja fokusnya pada pengelolaan keuangan negara yang dialokasikan dari pos APBN.

"Kalau soal kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan hanya pemeriksaan begitu saja, karena audit yang rencanakan mengarah kepada potensi penerimaan negara bidang kelautan," ujarnya.

Ia mengatakan, audit penerimaan negara bidang kelautan itu akan diawali dengan sejumlah pemeriksaan hingga penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Objek pemeriksaan utama yakni kalangan pengusaha bidang perikanan, mengingat banyak perusahaan perikanan yang leluasa menangkap ikan sebagai bagian dari kekayaan Indonesia, namun tidak melaporkan hasil tangkapannya yang berkaitan dengan sumber penerimaan negara.

Karena itu, perusahan yang mengantongi izin penangkapan ikan akan diperiksa karena seringkali tidak melaporkan hasil tangkapannya. 

"Kita tahu bahwa banyak juga yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia kemudian bergerak menjauh ZEE lalu menjual hasil tangkapan itu, sehingga tidak mendatangkan penerimaan negara," ujarnya.

Dengan demikian, BPK akan menyoroti aspek regulator dan eksekutor atau pebisnis di bidang perikanan, dalam audit penerimaan negara bidang kelautan itu. BPK akan menjalin kerja sama dengan institusi Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, serta pemerintah daerah, dalam audit tersebut.

"Tentunya, audit paralel dengan Malaysia karena sudah ada jalinan kerja sama sejak 2007, agar menghasilkan laporan yang berkualitas," ujar Ali.

BPK RI sudah beberapa kali melaksanakan audit paralel dengan JAN Malaysia, yakni audit pengelolaan hutan pada 2007-2009, audit pengelolaan mangrove di Selat Malaka pada 2009-2011.

Berdasarkan perjanjian teknis bidang lingkungan antara BPK dan JAN di Manado, 3 Oktober 2011, disepakati untuk melakukan audit paralel atas Ilegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, dan pemeriksaan kinerja atas pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar, serta perencanaan pemeriksaan atas pengelolaan sumber daya air.

          (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  ePaper

 

http://koran-jakarta.com/

Sektor Riil

Senin, 03 September 2012 | 00:20:31 WIB

Pasar Ikan Dalam Negeri Diperkuat

istimewa

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengantisipasi krisis yang melanda Uni Eropa. Langkah antisipasi itu di antaranya memperkuat pemasaran produk perikanan di dalam negeri dengan mendorong pengusaha dan pelaku usaha perikanan memperbanyak promosi.

Langkah itu perlu dilakukan karena dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk memulihkan pelemahan pasar, terutama di Uni Eropa.

"Sebenarnya pada bulan Mei dan Juni masih surplus, dan ekspor masih tumbuh 18–19 persen. Setelah itu, pasar Uni Eropa semakin melemah. Kita harus mengantisipasi dan mengambil ancang-ancang agar pelemahan tidak terlalu berdampak," kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP, Saut Hutaggalung, di Jakarta akhir pekan lalu.

Menurut Saut, pasar produk perikanan di dalam negeri masih potensial, dan harga ikan cenderung lebih murah dibandingkan harga daging sapi. Jadi, saat harga daging sapi mahal, ikan bisa menjadi alternatif konsumsi bagi masyarakat. 

"Jadi, di saat pasar melemah di Uni Eropa, kita harus agresif memperkuat pasar di dalam negeri dan promosi di pasar alternatif di luar. Jaringan pemasaran produk ikan olahan juga kita perkuat, misalkan dengan me-launching cold storage masuk ke toko kelontong dan minimarket untuk ikan olahan," ungkap dia. aan/E-3

  http://www.rmol.co/

Selamatkan Petani, Impor Garam Distop

Senin, 03 September 2012 , 08:45:00 WIB

ILUSTRASI, PETANI GARAM

RMOL. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepakat dengan Kementerian Perdagangan untuk menyetop sementara impor ga­ram. Penyetopan ini dimak­sud­kan un­tuk meningkatkan harga jual ga­ram industri lokal guna mem­be­rikan keuntungan lebih bagi petani.

Ketua Asosiasi Petani Garam Pamekasan Madura Jakfar So­dikin mengatakan, pada musim pa­nen garam saat ini harga jual garam lokal masih menge­ce­wa­kan. Pasalnya, harganya masih berada di bawah harga patokan pemerintah.

“Rendahnya harga garam pe­tani ini karena banyak perusa­haan produsen maupun importir garam belum mela­kukan pem­be­lian garam petani seperti se­ha­­rusnya. Penyerapan garam saat ini masih dilakukan oleh seba­gi­­an perusahaan saja,” kata Jakfar.

Menurut dia, saat ini harga ga­ram kualitas atau KP II, khu­susnya di Madura hanya berkisar antara Rp 490 per kilogram (kg) hingga Rp 500 per kg. Padahal di periode yang sama tahun lalu, harga ga­ram ber­kisar antara Rp 560 per kg hingga Rp 600 per kg. Harga di KP III bahkan hanya di kisa­ran Rp 350 per kg, turun sekitar 12,5 per­sen dari Rp 400 per kg.

Menteri Kelautan dan Per­ikanan Sharif Cicip Sutardjo me­ngatakan, garam industri lo­kal sedang memasuki musim panen. Jadi tidak mungkin im­por garam dilakukan bila ingin hasil pro­duksi garam lokal laris terjual dengan harga tinggi.

Menurut Cicip, penyetopan impor garam industri dan kon­sum­si akan dilakukan Septem­ber, Oktober dan November. Pe­­nye­topan ini sekaligus me­nanggapi ba­nyaknya informasi yang sim­pang siur perihal pe­ngimpor ga­ram industri harus membeli ga­ram konsumi.

“Me­reka sudah ada yang mem­buat pernyataan tertulis. Mereka ingin garam impor yang ada di gu­dang tidak dijual terlebih da­hulu sebelum 560 ribu ton garam rakyat terjual,” jelasnya.

Menteri asal Partai Golkar ini me­nyampaikan, pemerintah telah me­wajibkan importir untuk me­nyerap garam lokal terlebih da­hulu sebelum garam impor. Pe­merintah bahkan telah mene­tap­kan harga garam lokal yang wajib dibeli, yakni kualitas I (KI) se­harga Rp 750 per kg dan kualitas II (KII) Rp 550 per kg. [Harian Rakyat Merdeka]

  http://www.kompas.com/

Tawaran Kerja Kelautan dan Perikanan Turun

Penulis : Brigita Maria Lukita | Selasa, 4 September 2012 | 20:37 WIB

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES

ILustrasi: Pencari kerja memadati acara Spectacular Job Fair 2012, Job For Career di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2012) ini. Berbagai lowongan pekerjaan dari ratusan perusahaan baik perusahaan media, jasa, perbankan hingga outsourcing ditawarkan dalam acara yang akan berlangsung hingga 5 September ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lowongan kerja untuk sektor kelautan dan perikanan dalam bursa kerjaInternational Job Fair on Marine and Fisheries 2012, menurun dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, tawaran kerja masih mengalir dari luar negeri, seperti Jepang, dan Korea Selatan.

Bursa kerja yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu berlangsung 4-6 September 2012 di Gedung SMESCO Tower, Jakarta.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, di Jakarta, Selasa (4/9/2012), mengemukakan, bursa kerja itu menawarkan 9.106 lowongan pekerjaan. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun lalu yakni mencapai 10.000 lowongan pekerjaan.

Beberapa perusahaan dari luar negeri yang turut berpartisipasi, antara lain Korea Selatan dan Jepang untuk kapal penangkapan ikan.

Penghasilan untuk anak buah kapal ikan tuna, misalnya, mencapai 2.000 dollar AS per bulan. Beberapa lowongan kerja yang ditawarkan, antara lain penangkapan ikan (awak kapal perikanan), permesinan perikanan, budidaya perikanan (pengelola tambak dan hatchery, dan laboratorium), pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan (petugas quality control, pengolah ikan, marketing.

Selain itu, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (pengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelola kawasan konservasi, petugas AMDAL), wisata bahari, pelayaran (nakhoda, anak buah kapal, mekanik kapal, chef), pupuk dan pakan perikanan, packaging (petugas pengepakan/pengalengan), dan jasa angkutan pengiriman perikanan(petugas pengiriman).

Meski demikian, kata Sjarief, lowongan pekerjaan yang tersedia itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan.

"Kami mengharapkan penyerapan tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan yang spesifik, sesuai bidang kerja yang ditawarkan," ujarnya.

Editor :  Agus Mulyadi

  http://www.kompas.com/

Menteri Cicip Sutardjo Buka Bursa Kerja

Penulis : Brigita Maria Lukita | Selasa, 4 September 2012 | 11:03 WIB

KOMPAS/ADI SUCIPTO

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menggelar International Job Fair on Marine and Fisheries (IJO FoM) 2012, tanggal 4-6 September 2012. Sebanyak 6.000 lapangan kerja ditawarkan di dalam dan luar negeri. Pembukaan IJO FOM dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo di Gedung SMESCO Tower, Jakarta, Selasa (4/9/2012).

Bursa kerja sektor kelautan dan perikanan berskala internasional ini merupakan hasil kerja sama antara KKP dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, dan instansi terkait lain. Sekitar 50 perusahaan kelautan dan perikanan berskala lokal, nasional, dan internasional turut berpartisipasi dalam bursa lowongan kerja tahun ini. Penempatan kerja di luar negeri di antaranya di Amerika, Jepang, dan Korea.

Menurut Cicip, bursa tenaga kerja kelautan dan perikanan dibutuhkan untuk membantu masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri, bursa kerja itu juga bertujuan memfasilitasi kesempatan bekerja bagi para lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan serta masyarakat.

"Langkah ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan nyata KKP atas kebijakan nasional, yakni pro poor, pro growth dan pro sustainability terlebih lagi untuk pro job," kata Cicip. Lowongan kerja yang tersedia bervariasi; di antaranya adalah penangkapan ikan (awak kapal perikanan), permesinan perikanan, budidaya perikanan (pengelola tambak, hatchery, dan laboratorium), pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan (petugas quality control, pengolah ikan, dan pemasaran).

Selain itu, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (pengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelola kawasan konservasi, petugas analisa mengenai dampak lingkungan/AMDAL), wisata bahari, pelayaran (nakhoda, anak buah kapal, mekanik kapal, chef), pupuk dan pakan perikanan, packaging (petugas pengepakan/pengalengan), dan jasa angkutan pengiriman perikanan (petugas pengiriman).     

Para pelamar dapat datang langsung ke lokasi pada saat pelaksanaan IJO FoM dengan membawa berkas lamaran, CV, dan pass foto atau bisa pula mendaftar online melalui website www.jobskelautanperikanan.com. Kegiatan ini tidak dipungut biaya, baik bagi pelamar kerja maupun perusahaan yang menyediakan lowongan kerja. Selain bursa tenaga kerja, para peserta juga dibekali dengan seminar pengembangan karier, presentasi profil perusahaan, konsultasi pekerjaan serta wirausaha, talk show, dan bimbingan konseling.

Editor :Tjahja Gunawan Diredja

Gelombang Perairan Membalong Capai 2,09 Meter

http://medialiputanindonesia.com/

Selasa, 04 September 2012 04:43

(FOTO: MICOM/LINDO)

PANGKALPINANG, LINDO - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memprakirakan tinggi gelombang perairan Membalong, Kabupaten Belitung mencapai 2,09 meter.

"Gelombang perairan tersebut mencapai ketinggian maksimum, sehingga kami mengimbau kepada seluruh nelayan dan kapal pelayaran untuk selalu meningkatkan kewaspadaanya ketika melintas di parairan itu," kataKoordinator Unit Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Pangkalpinang Slamet Supriyadi, Senin (3/9).

Di samping itu, kata dia, para nelayan juga harus waspada terhadap adanya awan gelap atau awan Cumolonimbus karena dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang di perairan tersebut.

Ia mengatakan, tinggi gelombang perairan Membalong, Kabupaten Belitung, mencapai ketinggian maksimum berkisar 2,09 meter, tinggi pasang air laut maksimum di perairan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, berkisar 1,00 meter, perairan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan 1,75 meter dan perairan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, berkisar 1,41 meter.

Selanjutnya tinggi pasang air laut Sungailiat, Kabupaten Bangka, mencapai 1,86 meter dan perairan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, berkisar 1,12 meter dan tinggi pasang air laut di perairan Belinyu, Kabupaten Bangka, berkisar 0,95 meter.

Sementara itu, tinggi gelombang di perairan Selat Gelasa mencapai ketinggian maksimum yaitu berkisar 1,0-2,0 meter dengan arah kecepatan angin dari timur hingga selatan berkisar 15 hingga 30 kilometer per jam dan tinggi gelombang di perairan Selat Bangka mencapai 0,5 - 1,5 dengan arah kecepatan angin dari timur hingga selatan mencapai 10 hingga 30 kilometer per jam.

Prakiraan tinggi gelombang di perairan Selat Bangka bagian selatan rata-rata 1,0 hingga 2,0 meter, arah dan kecepatan angin dari timur hingga selatan berkisar 15 hingga 30 kilometer per jam.

Selanjutnya tinggi gelombang di perairan Selat Bangka bagian utara diprakirakan mencapai tinggi maksimum 1,0 hingga 2,0 meter dengan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 20 hingga 40 kilometer per jam.

Prakiraan tinggi gelombang Selat Karimata rata-rata berkisar 1,5 - 2,5 meter, arah dan kecepatan angin dari timur hingga selatan berkisar 20-40 kilometer per jam. (ANT/EKO)

  http://www.rmol.co/

Pengusaha Manipulasi Izin Penangkapan Ikan
Illegal Fishing Membuat Negara Rugi, BPK Mau Audit Budget APBN KKP

Selasa, 04 September 2012 , 08:06:00 WIB

ILUSTRASI, IKAN

RMOL.Praktek pencurian ikan atau illegal fishing  menyebabkan penerimaan negara berkurang. Oleh sebab itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana mengaudit sektor perikanan.

Anggota BPK Ali Masykur Mu­sa mengatakan, pihaknya akan mengawali pemeriksaan pada potensi penerimaan di sek­tor kelautan dan perikanan.

“Kementerian Kelautan dan Per­ikanan (KKP) akan diperiksa pada sisi budgetAPBN. Audit ki­ner­ja­nya juga akan kita laku­kan ke­mu­dian hari,” kata Ali di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, rencana pengau­ditan ini didasari kecilnya pe­ne­rimaan negara saat ini. Pa­dahal, po­tensi penerimaan negara bisa lebih dari Rp 30 triliun.

Dia mengakui, selama ini BPK belum menjamah atau meng­audit bidang pengelolaan sum­ber pene­rimaan negara dari sek­tor kelaut­an. Karena itu, BPK ber­­pikir se­lama pengelolaan alam dan ling­kungan itu ada potensi pe­nerima­an negara, maka lem-baganya ber­wenang mengaudit.

Ali juga menjelaskan, pada 2011 pe­nanganan illegal fishing  di In­do­nesia tercatat 104 kapal yang di­tangkap dengan jumlah ABK se­bayak 1.004 orang, terdiri dari 41 ka­pal Vietnam, 12 kapal Filipi­na dan 11 kapal Malaysia. Si­­­sa­nya kapal Thai­land dan Taiwan.

Adapun pelanggaran tersebut me­liputi kapal yang tidak me­mi­liki izin, alat tangkap terlarang, dokumen palsu, pelanggaran kepabeanan dan tindak pidana perikanan lainnya.

Dari 98 kapal, 28 kapal di an­ta­ranya sudah diputus pengadil­an, 14 kapal dalam proses ban­ding dan kasasi, 3 kapal dide­por­tasi dan 25 kapal dikenakan sank­si administrasi. Sisanya 28 kasus dalam penanganan proses hukum oleh instansi berwajib.

“Program pemeriksaan sam­pai laporan yang penting obyek me­nyangkut para pelaku bisnis. Me­reka bisa menangkap ikan te­tapi tidak dilaporkan, ini cu­kup me­rugikan dalam peneri­maan ne­gara,” tutur Ali.

Selain itu, BPK juga akan me­meriksa kegiatan yang berbau pi­dana di bidang kelautan. Se­suai data Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Or­ga­ni­za­tion (FAO), Indonesia me­ngalami ke­rugian akibat  penja­rahan ikan oleh nelayan asing se­nilai 3,125 miliar dolar AS atau sekitar Rp 30 triliun pada 2011. Kasus pen­curian ikan oleh nela­yan asing di­duga terjadi di Laut Natuna, Selat Malaka, Laut Su­la­wesi, Laut Aru, dan Laut Arafuru.

Menyangkut hal itu, BPK akan me­ngeluarkan rekomendasi ter­kait pengawasan, peran aparat se­perti TNI AL, Kepolisian hing­ga Bea Cukai, dengan sasaran akhir meningkatkan penerimaan negara.

Direktur Jenderal Perikanan Tang­kap KKP Marwoto yang di­konfirmasi mengaku setuju de­ngan recana BPK mengaudit sek­­tor perikanan. De­ngan dila­ku­­kan­nya audit, pi­hak­nya akan le­bih mengetahui sektor mana yang mengalami kekurangan.

“Kalau soal penanganan illegal fishing, tentu kami akan lebih me­ningkatkan pengawasan,” kata Mar­woto kepada Rakyat Merdeka.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M Riza Damanik juga mendukung rencana BPK mengaudit sektor perikanan. Mestinya audit itu su­dah dilakukan sejak 2004.

“Pengauditan ini sebenarnya terlambat. Sebab, FAO sudah me­ngingatkan kita jauh hari se­belum meningkatnya praktek kejahatan di sektor perikanan saat ini,” kata Damanik kepadaRak­yat Merde­ka, kemarin.

Damanik mengatakan, selama ini pengawasan dari KKP ter­ha­dap para pengusaha penang­­ka­pan ikan terlalu lemah. Seha­rusnya sejak awal KKP sudah mencabut izin perusahaan-per­usahaan yang tidak mengelola dan membangun Unit Pengelo­laan Ikan (UPI) di Indo­nesia. Apa­lagi sudah ada Per­aturan Menteri Kelautan dan Per­ikan­an Nomor 5 Tahun 2008 pa­sal 51 mengatur tentang itu.

Oleh sebab itu, dia menya­rankan pe­merintah dalam hal ini KKP mengevaluasi izin usaha penangkapan ikan dalam rangka penertiban dan penerapan per­aturan hukum.

“Selama ini banyak izin pe­nangkapan ikan yang bermasa­lah. Bahkan dalam banyak kasus para pengusaha kerap memani­pulasi izin pe­nang­kapan, seperti memanipulasi bobot kapal yang mereka miliki,” tandas Dama­nik.  [Harian Rakyat Merdeka]

Potensi Kelautan Indonesia Mencapai Rp1.140 triliun per Tahun

(rini@wartaekonomi.com)

Warta Ekonomi Flash News

Potensi Kelautan Indonesia Mencapai Rp1.140 triliun per Tahun

(rini@wartaekonomi.com)

Warta Ekonomi Online

PERSPEKTIF BARU BISNIS DAN EKONOMI

 

Rini - Ekonomi Bisnis

Kamis, 06 September 2012 12:30 WIB

1

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo hari ini (6/9) membuka Indonesia Marine and Fishery              Industries Expo & Forum 2012. Acara ini dilakukan sebagai cara MenKP mendorong perencanaan pembangunan Indonesia untuk memprioritaskan pembangunan laut dan pesisir mengadopsi pembangunan yang berbasiskan Ekonomi Biru (Blue Economy).

Ekonomi Biru dapat menjadi tumpuan perekonomian dengan cara mengurangi perusakan jangka pendek dan tetap mempertahankan ekosistem bawah laut. “Jika potensi kelautan dapat digali dan dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan negara sebesar 1.2 triliun dollar AS (Rp1,140 triliun) per tahun,” tegas Sharif C. Sutadjo, MenKP.

MenKP yang juga sebagai Ketua Harian Dewaqn Kelautan Indonesia menjelaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan di tanah air, baik dalam bentuk pengembangan ekonomi sosial secara umum maupun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakan nelayan, pembudidaya ikan akan masyarakat pesisir lainnya.

Namun demikian, masih terdapat ragam tantangan yang dihadapi sektor ini, baik dari sisi pengelolaan sumber daya, kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan maupun kontribusi sektor ini terhadap pembangunan nasional.

 Rini Kurnia Sari (rini@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Yuliardi

www.republika.co.id/berita/

'Tidak Ada Praktik Jual-Beli Pulau'

Kamis, 06 September 2012, 16:14 WIB

Dermaga kecil di Pulau Gili Nanggu

Berita Terkait

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah praktik  jual beli Pulau Gili Nanggu dan Pulau Gambar yang terdapat dalam wilayah Indonesia seperti tercatat dalam situs komersial www.privateislandsonline.com.

"KKP tidak membenarkan adanya praktik jual beli pulau. Dalam UU No 27/2007, pemerintah tidak mengenal istilah penjualan pulau," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, di Jakarta, Kamis (6/8).

Menurut Sharif, pihaknya sedang melakukan verifikasi dan klarifikasi atas proses sewa-menyewa terhadap Pulau Gili sebagaimana yang terdapat dalam salah satu situs di dunia maya tersebut.

Terkait mekanisme izin pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan, lanjutnya, izin tersebut dapat diberikan kepada perseorangan, atau badan hukum yang berdasarkan hukum Indonesia serta masyarakat adat setempat.

"Tentunya, perizinan yang diberikan kepada pihak swasta terhadap pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menggandeng masyarakat setempat dalam melakukan pengelolaan perairan pesisir secara arif," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian, ujar dia, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan bersinergi terhadap berbagai perencanaan sektoral. Tujuannya demi mencegah pengelolaan tumpang tindih, konflik pemanfaatan dan kewenangan.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari

Sumber: Antara

KKP Tegaskan tidak Ada Penjualan Pulau

http://medialiputanindonesia.com/

Kamis, 06 September 2012 09:41

JAKARTA, LINDO - Ketua Tim Percepatan Investasi Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rokhmin Dahuri menegaskan tidak ada penjualan pulau di Indonesia.
"Kita tidak mengenal mekanisme penjualan pulau. Di seluruh aturan yang ada di Indonesi itu tidak ada aturan yang memperbolehkan penjualan pulau. Yang ada hanya Hak Pakai dan Hak Guna Usaha, itupun ada batas waktunya," tutur Rokhmin ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (5/9).
Rokhmin menuturkan, pihaknya belum menerima laporan terkait dengan adanya iklan di suatu laman daring yang memasang iklan penjualan dua pulau di Indonesia yakni Pulau Gambar di Laut Jawa dan Pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Rokhmin mengungkapkan, investasi yang bisa dilakukan pihak luar terhadap pulau-pulau kecil diIndonesia adalah dengan menyewa hak pakai atau hak guna usaha seperti yang diatur dalam Undang-Undang Agraria. Untuk menyewa dua hak itu pun ada jangka waktu yang tergantung kegiatan penyewaan, ditambah ketentuan lainnya seperti benefit untuk masyarakat lokal.
"Untuk kegiatan energi itu bisa sampai 50 tahun. Untuk perikanan dan perkebunan itu bisa sampai 25 tahun. Kalau performance si penyewa bagus, itu bisa diperpanjang. Tapi untuk memperpanjang ini ada ketentuan yang harus dipenuhi seperti menjaga kelestarian alam dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat," tandasnya. (MI/RITA) 

www.republika.co.id/berita/

 

Pemerintah tidak Toleransi Penjualan Pulau

Kamis, 06 September 2012, 16:21 WIB

http://dini-nurfalahaslami.blogspot.com

Pemandangan di Pulau Gili Nanggu, Lombok.

Berita Terkait

'Tidak Ada Praktik Jual-Beli Pulau'

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU--Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memberikan toleransi kepada pemerintah daerah dalam praktik jual-beli pulau. 

"Dalam UU No.27/2007, Pemerintah tidak mengenal istilah penjualan pulau, sehingga verifikasi dan klarifikasi terus digiatkan atas proses sewa-menyewa terhadap Pulau Gili Nangu dan Pulau Gambar," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C.Sutardjo dalam surat elektroniknya disampaikan Kapusdatin KKP Indra Sakti, Kamis (6/9).

Ia mengatakan mekanisme izin pemanfaatan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan, dapat diberikan pada perseorangan, atau badan hukum yang berdasarkan hukum Indonesia serta masyarakat adat setempat.

Tentunya, perizinan yang diberikan kepada pihak swasta terhadap pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menggandeng masyarakat adat setempat dan mengelola perairan pesisir secara arif.

"Wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan bersinergi terhadap berbagai perencanaan sektoral agar tumpang tindihnya pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan pun dapat terhindari," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sudirman Saad menambahkan bahwa pemanfaatan pulau kecil dan perairan sekitarnya harus dikelola secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat dengan memperhatikan keterkaitan ekosistem, tetap menjaga keanekaragaman hayati, kekhasan dan keaslian nilai budaya, dan berfungsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil, katanya lagi, memiliki nilai strategis sebagai sabuk ekonomi dan sabuk pengaman. Pemanfaatan pulau, menurut menteri,  lebih diprioritaskan untuk kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, budidaya, pariwisata, usaha perikanan lestari, peternakan dan perkebunan.

"Karenanya tidak ada jual-beli yang dibolehkan atas pulau-pulau kecil itu sesuai UU 27 No. 2007 sebagai dasar dari pengelolaan pesisir kemudian ada regulasi Peraturan Pemerintah (PP) No 62 tahun 2010, Peraturan Menteri (Permen) 20 tahun 2008 terkait pemanfataan dan pengelolaan pulau-pulau kecil," katanya.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari

Sumber: ANTARA

www.republika.co.id/berita/

 

Menteri Kelautan Tegaskan tidak Ada Penjualan Pulau

Jumat, 07 September 2012, 23:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo, menegaskan tidak ada penjualan pulau termasuk di Nias seperti isu yang beredar. Sehingga, masyarakat diminta tidak resah dengan isu itu.

"Kepastian tidak ada penjualan pulau di Indonesia itu dinyatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo, dalam pertemuan dengan Komite II DPD RI di Jakarta pada Jumat," kata Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, melalui telepon selular dari Jakarta, Jumat malam.

Dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, Parlindungan berharap masyarakat Indonesia khususnya di Sumut yang dilanda isu bahwa salah satu pulau yang akan dijual ada di Nias itu tidak lagi was-was.

Indonesia memiliki banyak pulau yakni sebanyak 13.640 pulau. Terdapat 92 pulau-pulau kecil terluar yang tersebar dari barat hingga ke timur Indonesia.

Dari 92 pulau itu, sebanyak 61 pulau yang berpenduduk. Sisanya tidak berpenghuni.

Redaktur: Didi Purwadi

Sumber: Antara

Ekonomi

Menteri Kelautan Bantah Penjualan Pulau

Jumat, 07 September 2012 21:06 WIB     

ANTARA/Ujang Zaelani/zn

MEDAN--MICOM: Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo menegaskan tidak ada penjualan pulau termasuk di Nias seperti isu yang beredar sehingga masyarakat diminta tidak resah dengan isu itu. 

"Kepastian tidak ada penjualan pulau di Indonesia itu dinyatakan Menteri Kelautan dan Perikanan,Sharif C Sutardjo dalam pertemuan dengan Komite II DPD RI di Jakarta, Jumat," kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba melalui telepon selular dari Jakarta, Jumat (7/9) malam.     

Dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, Parlindungan berharap, masyarakat Indonesia khususnya di Sumut yang dilanda isu bahwa salah satu pulau yang akan dijual ada di Nias, tidak lagi was-was.

Mengutip pernyataan Menteri, Parlindungan yang merupakan anggota DPD RI utusan Sumut,  menyebutkan, izin kepemilikan atas pulau-pulau di Indonesia berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan hingga kini tidak ada pelepasan atau jual-beli pulau-pulau di Indonesia baik kepada pengusaha lokal dan asing. 

Menteri menegaskan, apabila terjadi transaksi jual-beli pulau di masyarakat antara lain rumor penjualan pulau di Nias, dipastikan ilegal dan tentunya  dikenakan tindakan hukum. 

Diakui Indonesia memiliki banyak pulau yakni sebanyak 13.640 pulau dan terdapat 92 pulau-pulau kecil terluar yang tersebar dari barat hingga ke timur Indonesia. 

Dari 92 pulau itu, sebanyak 61 pulau yang berpenduduk dan sisanya tidak berpenghuni. 

"Saat ini, Kementerian Kelautan semakin meningkatkan  pengawasan atas pulau-pulau kecil terluar tersebut agar tidak terjadi kembali pencaplokan oleh negara asing. Yang pasti tidak ada penjualan pulau," tandas Parlindungan. (Ant/OL-2) 

Pengawasan Perikanan Diperlemah

Penulis : Brigita Maria Lukita | Jumat, 7 September 2012 | 20:22 WIB

shutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengurangi operasional  pengawasan perikanan di perairan Indonesia. Waktu operasional kapal pengawas perikanan pada tahun 2013 dikurangi menjadi 115 hari.

Penurunan pengawasan itu menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani maraknya pencurian ikan di Indonesia.

-- Abdul Halim

Waktu operasional kapal pengawas perikanan itu menurun dibandingkan tahun 2012 sebanyak 120 hari, dan tahun lalu 180 hari. Jumlah kapal pengawas perikanan saat ini sebanyak 25 unit, sejumlah 12 unit di antaranya sudah berumur 8-10 tahun.

Fungsi kementerian kelautan dan perikanan (KKP) dalam pengawasan perikanan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Menurut Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Abdul Halim, di Jakarta, Jumat (7/9/2012), penurunan pengawasan itu menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani maraknya pencurian ikan di Indonesia. Apalagi, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia merilis potensi pencurian ikan di Indonesia mencapai Rp 30 triliun.

Ia mengingatkan, kebijakan pengawasan perikanan bukan saja menyangkut upaya terbebasnya Indonesia dari penangkapan ikan illegal, tetapi terkait persoalan pangan dan kesinambungan rakyat dalam memperoleh gizi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menyatakan bahwa pihaknya tidak terlalu berambisi dalam pengawasan perikanan karena pengawasan sudah dikoordinasi oleh kementerian koordinator politik hukum dan keamanan.

"Kami lebih pasif, tetapi pengawasan tetap menggunakan alat surveilance untuk melihat lebih detail. Jika ditemukan indikasi pencurian ikan, kami akan kirim pasukan gabungan," ujarnya.

Editor :  Robert Adhi Ksp

  http://www.rmol.co/

Gunakan Pendekatan Ekonomi Biru, Industri Kelautan dan Perikanan Bakal Jaya

Sabtu, 08 September 2012 , 13:01:00 WIB

Laporan: Oddy Karamoy

SHARIF CICIP/IST

RMOL. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menegaskan komitmennya dalam mengusung paradigma ekonomi biru (blue economy) yang diyakini mampu mengakselerasi industrialisasi kelautan dan perikanan sehingga sektor ini menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip.Sutardjo, saat memberikan kuliah umum di SUPM Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (8/9), seperti diberitakan dalam rilis yang diterima redaksi beberapa saat lalu.     
Sharif memaparkan bahwa blue economy merupakan sebuah konsep baru yang bertujuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumberdaya serta lingkungan pesisir dan lautan. a menilai, jika pembangunan sektor kelautan dan perikanan diselaraskan dengan pendekatan blue economy, maka pembangunan industrialisasi di sektor kelautan dan perikanan akan berlangsung secara berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan melalui blue economy merupakan model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. Namun, merupakan suatu lompatan besar dalam pembangunan, dengan meninggalkan praktek ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek serta menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (low carbon economy).

"Model pendekatan blue economy diharapkan mampu menjawab ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pamanasan global," ungkapnya di depan taruna-taruni SUPM Tegal.

Menurutnya, di samping konsep blue economy, keberhasilan industrialisasi kelautan dan perikanan membutuhkan tenaga, aksi dan terobosan-terobosan seperti perbaikan rantai hulu hingga hilir, guna meningkatkan daya saing produk perikanan. Terkait hal itu, dibutuhkan sinergitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat, termasuk dunia pendidikan.

"Dengan kata lain, daya saing harus dibangun berdasarkan atas keterpaduan," jelasnya.

Program industrialisasi kelautan dan perikanan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.  Setidaknya ada tujuh hal yang ingin dicapai dalam industrialisasi perikanan seperti peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir, penguatan pelaku industri perikanan, berbasis komoditas, wilayah dan sistem manajemen, berkelanjutan serta transformasi sosial.

Maka itu, guna mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, pemerintah melalui KKP memandang perlu untuk melakukan terobosan, melalui program industrialisasi kelautan dan perikanan. Industrialisasi kelautan dan perikanan sendiri merupakan proses perubahan sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan skala produksi sumberdaya Kelautan dan Perikanan, melalui modernisasi yang didukung dengan arah kebijakan terintegrasi antara kebijakan ekonomi makro, pengembangan infrastruktur, sistem usaha dan investasi serta IPTEK dan SDM untuk kesejahteraan rakyat.      
Di sisi lain, lanjutnya, persoalan penting yang harus diperhatikan terjaminnya pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan berlangsung secara berkelanjutan. Sebagaimana kesepakatan  Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit)  di Rio de Janeiro (Brazilia) tahun 1992. World Commision on Enviromental and Development (WCED) memberikan pengertian bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai suatu kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya guna memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 

"Disinilah relevansi pendekatan blue economy dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi sangat penting," tuturnya.

Data United Environmental Programme (UNEP, 2009) menyebutkan bahwa terdapat 64 wilayah perairan yang merupakan Large Marine Ecosystem (LME) di seluruh dunia yang disusun berdasarkan tingkat kesuburan, produktivitas dan pengaruh perubahan iklim terhadap masing-masing LME.  Terkait hal itu, Indonesia memiliki akses langsung kepada enam wilayah LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan cukup besar, yakni LME 34 �" Teluk Bengala; LME 36 �" Laut China Selatan; LME 37 �" Sulu Celebes;LME 38 �" Laut-laut Indonesia; LME 39 �" Arafura �" Gulf Carpentaria; LME 45 �" Laut Australia Utara. 

"Apabila potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut dimanfaatkan secara optimal, maka sektor kelautan dan perikanan akan mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional," ungkapnya.

Bahkan International Monetary Fund (IMF) melalui World Economic Outlook Database, mengemukakan bahwa Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat di antara 18 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2009-2015.  Kondisi ini sekaligus mengungguli negara-negara seperti Rusia, China, India, Brazil, Turki, Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat. Untuk itu, dia menginginkan agar sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan mampu memberikan kontribusi nyata dalam PDB. 

Ia pun menyampaikan harapannya, pada 2014 kontribusi kelautan dan perikanan dapat mencapai angka Rp 65,84 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 6,75 persen dari PDB perikanan pada 2010 yang besarnya Rp 50,70 triliun. [ald]

 http://www.kompas.com/

Kemiskinan Sektor Kelautan Masih Tinggi

Penulis : Brigita Maria Lukita | Sabtu, 8 September 2012 | 18:47 WIB

KOMPAS/PRIYOMBODO

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemiskinan penduduk pesisir dan masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan masih tinggi. Hal itu diakui Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, dalam siaran pers, Sabtu (8/9/2012).

Dalam kuliah umum di kuliah umum di SUPM Tegal, Jawa Tengah, Cicip menilai, sebagai penggerak ekonomi nasional, sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu di antaranya jumlah penduduk miskin di sektor kelautan dan perikanan mencapai 2.132.152 rumah tangga miskin atau 12,29 persen dari rumah tangga miskin nasional.

Adapun penduduk miskin di pesisir sebesar 7.879.468 orang (13,05 persen  dari jumlah penduduk miskin nasional) yang tersebar di 10.639 desa pesisir. Ia menyoroti masih kurangnya armada perikanan tangkap yang masih didominasi kapal berukuran kurang dari 5 GT yang berjumlah 958.499 buah. Kemudian masih lemahnya pemanfaatan potensi tambak, baik luasan maupun teknologi budidaya, yaitu sekitar 50,04 persen dari 1.224.076 hektar dari potensi yang ada.

Editor :

Menteri Kelautan Tegaskan Pemerintah Ketat Awasi Pulau

http:// Rusdi Amral medialiputanindonesia.com/

Sabtu, 08 September 2012 16:56

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo. (FOTO: ANTARA/MICOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan pemerintah menerapkan sistem pengawasan ketat terhadap seluruh pulau yang ada di wilayah Indonesia.
"Selama ini pengawasannya ketat karena tidak bisa orang kerja tanpa izin dari kami," kata Cicip di Jakarta, Jumat (7/9).

Terkait dua pulau yang diisukan dibeli pihak asing yaitu Pulau Gambar di Laut Jawa dan Pulau Gili Nanggu di Lombok (Nusa Tenggara Barat), Cicip mengatakan belum ditemukan adanya pelanggaran untuk Pulau Dili Nangu. Menurut dia, pengusaha yang memiliki sertifikat ada dua orang dan ditempati 18 kepala keluarga yang bekerja untuk membangun fasilitas wisata.

Dia mengatakan, pengusaha tersebut memiliki cara pemasaran dengan mengubah dari sertifikat hak milik menjadi sertifikat hak guna bangunan melalui perusahaan. Menurut dia, dengan menggunakan perusahaan, mereka bisa dapat izin usaha dan membangun.

"Mungkin ini strategi marketing di Gili Nangu saja agar apa yang mereka buat bisa dipasarkan," katanya.
Cicip mengatakan, jika benar ada transaksi seperti itu, yang bersalah adalah pemerintah daerah dan pejabat notaris. Karena menurut dia, transaksi mengubah status tanah dari sertifikat hak milik menjadi sertifikat hak guna bangunan itu harus diketahui notaris.

Menurut dia, selama ini jika ada investor yang ingin memanfaatkan pulau di wilayah Indonesia harus ijin dan lapor ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun menurut dia, jika ada pihak yang bekerja sama dengan pihak asing, itu bukan menjadi yurisdiksi KKP menangani hal tersebut.

Sebelumnya, media memberitakan bahwa dua pulau Indonesia dijual secara online melalui situs www.privateislandonline.com, yaitu Pulau Gambar yang terletak di Laut Jawa dan Pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pulau Gambar dengan luas sekitar 2,2 hektare ditawarkan dengan harga 725.000 dolar Amerika atau sekitar Rp6,8 miliar. Sementara Pulau Gili Nanggu dengan luas 4,99 hektare ditawarkan seharga Rp9,9 miliar.

Berdasarkan situs tersebut, pemilik pulau menawarkan Gili Nanggu dengan sejumlah fasilitas, diantaranya 10 cottage, 7 bungalo, 1 restoran, minibar, kamar, serta area pengembangbiakan kura-kura. (ANT/YUDHA)

 http://www.watnyus.com/

 

Kementerian Kelautan Kembangkan 400 Pelabuhan Perikanan

SABTU, 8 SEPTEMBER 2012 - 23:31 | 17 PEMBACA

ATNYUS.COM Brebes, (tvOne)Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012 mengembangkan 400 unit pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan (PPI) sebagai upaya meningkatkan distribusi ikan.Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo di Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (8/9), mengatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar untuk mengembangkan pelabuhan penghubung antara sentra produksi dengan sentra pasar perikanan pada 2012. "Pengembangan pelabuhan perikanan merupakan implementasi dari Peraturan Presiden No.26/2012 terkait cetak biru pengembangan sistem logistik nasional serta wujud dari program peningkatan kehidupan nelayan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Keppres Nomor 10/2011," katanya.Ia menjelaskan bahwa revitalisasi sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan yang memadai ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas rantai pasokan ikan dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar domestik serta ekspor. Revitalisasi pelabuhan perikanan tersebut, katanya, diyakini akan mampu menjamin pasokan ikan dan peningkatan kapasitas industri pengolahan hasil perikanan. "Revitalisasi pelabuhan merupakan salah satu arah kebijakan KKP pada 2013, yaitu pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan "traceability" (ketelusuran) produk hasil perikanan serta jaminan ketersediaan bahan baku industri," katanya.Ia mengatakan bahwa sehubungan dengan hal itu, KKP juga berencana membangun sistem rantai dingin dan ketersediaan "cold storage" dalam menjamin ketersediaan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan ikan. Saat ini, katanya, keberadaan "cold storage" pun sudah tersedia di seluruh pelabuhan perikanan samudera (PPS), seperti PPS Bungus, PPS Nizam Zaman, PPN Pelabuhan Ratu, PPS Bitung, PPN Ambon dan sejumlah pelabuhan perikanan nusantara (PPN), pelabuhan perikanan pantai, serta di beberapa pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan sentra-sentra pengolahan. "Kami berkeyakinan hal itu mampu menunjang sistem logisitik ikan nasional. Karena itu, KKP akan terus menggiatkan pembangunan "cold storage" di berbagai daerah setiap tahunnya," katanya.Menurut dia, sejak 2010 sampai 2011 tercatat sebanyak 55 unit "cold storage" telah dibangun. "Sedangkan pada 2012, kami menargetkan mampu membangun lagi sebanyak 28 "cold storage". Selain itu, ada "cold storage" yang dibangun langsung oleh daerah di kabupaten dan kota melalui dana alokasi khusus," katanya.Ia menyebutkan rata-rata anggaran yang dibutuhkan membangun sebuah unit "cold storage" berkapasitas 30 ton itu mampu mencapai sebesar sebesar Rp1,5 miliar--Rp2 miliar. "Pada 2013, KKP menargetkan membangun 20 unit pabrik es, 10 unit cold storage, lima unit rumah kemasan, tiga unit "miniplant" pengolahan tuna, delapan unit sentra pengolahan, dan 100 paket sarana sistem rantai dingin," katanya. (Ant)

nelayan (Antara)

Brebes, (tvOne)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012 mengembangkan 400 unit pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan (PPI) sebagai upaya meningkatkan distribusi ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo di Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (8/9), mengatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar untuk mengembangkan pelabuhan penghubung antara sentra produksi dengan sentra pasar perikanan pada 2012. "Pengembangan pelabuhan perikanan merupakan implementasi dari Peraturan Presiden No.26/2012 terkait cetak biru pengembangan sistem logistik nasional serta wujud dari program peningkatan kehidupan nelayan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Keppres Nomor 10/2011," katanya.

Ia menjelaskan bahwa revitalisasi sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan yang memadai ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas rantai pasokan ikan dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar domestik serta ekspor. Revitalisasi pelabuhan perikanan tersebut, katanya, diyakini akan mampu menjamin pasokan ikan dan peningkatan kapasitas industri pengolahan hasil perikanan. "Revitalisasi pelabuhan merupakan salah satu arah kebijakan KKP pada 2013, yaitu pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan "traceability" (ketelusuran) produk hasil perikanan serta jaminan ketersediaan bahan baku industri," katanya.

Ia mengatakan bahwa sehubungan dengan hal itu, KKP juga berencana membangun sistem rantai dingin dan ketersediaan "cold storage" dalam menjamin ketersediaan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan ikan. Saat ini, katanya, keberadaan "cold storage" pun sudah tersedia di seluruh pelabuhan perikanan samudera (PPS), seperti PPS Bungus, PPS Nizam Zaman, PPN Pelabuhan Ratu, PPS Bitung, PPN Ambon dan sejumlah pelabuhan perikanan nusantara (PPN), pelabuhan perikanan pantai, serta di beberapa pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan sentra-sentra pengolahan. "Kami berkeyakinan hal itu mampu menunjang sistem logisitik ikan nasional. Karena itu, KKP akan terus menggiatkan pembangunan "cold storage" di berbagai daerah setiap tahunnya," katanya.

Menurut dia, sejak 2010 sampai 2011 tercatat sebanyak 55 unit "cold storage" telah dibangun. "Sedangkan pada 2012, kami menargetkan mampu membangun lagi sebanyak 28 "cold storage". Selain itu, ada "cold storage" yang dibangun langsung oleh daerah di kabupaten dan kota melalui dana alokasi khusus," katanya.

Ia menyebutkan rata-rata anggaran yang dibutuhkan membangun sebuah unit "cold storage" berkapasitas 30 ton itu mampu mencapai sebesar sebesar Rp1,5 miliar--Rp2 miliar. "Pada 2013, KKP menargetkan membangun 20 unit pabrik es, 10 unit cold storage, lima unit rumah kemasan, tiga unit "miniplant" pengolahan tuna, delapan unit sentra pengolahan, dan 100 paket sarana sistem rantai dingin," katanya. (Ant)

+ai

http://www.suarapembaruan.com/

Harga Ikan Air Tawar Turun

Senin, 10 September 2012 | 13:41

Harga ikan air tawar turun. [Google]

[PANDEGLANG]  Harga ikan air tawar di pasar tradisional di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pekan ini, mengalami penurunan dibandingkan minggu lalu.

Pantauan di Pasar Badak Pandeglang, Senin, menunjukkan para pedagang pengecer menjual ikan mas hidup Rp20 ribu/kg, atau turun dari sebelumnya Rp23 ribu/kg dan ikan mas mati Rp12 ribu/kg sebelumnya Rp15 ribu/kg.

Kemudian untuk harga ikan lele hidup Rp15 ribu/kg sebelumnya Rp18 ribu/kg, lele mati Rp10 ribu/kg sebelumnya Rp12 ribu/kg, mujahir hidup Rp14 ribu/kg dan belut Rp35 ribu/kg.
"Dalam sepekan terakhir ini pasokan cukup banyak dan harga dari pemasok juga turun, jadi eceran pun mengalami penurunan," kata Sam'un, pedagang ikan air tawar di Pasar Badak, Senin (10/9). 
Aceng, pedagang ikan air tawar lainnya juga mengaku turunnya harga ikan tersebut, akibat banyaknya pasokan.
Ia juga menjelaskan, sebagian besar kebutuhan ikan mas Pandeglang masih didatangkan dari luar daerah, terutama Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Bedjo menjelaskan, kebutuhan ikan bagi masyarakat Pandeglang sebagian besar di pasok dari luar daerah, terutama untuk jenis ikan mas dan lele.

"Produksi ikan kita sangat terbatas, karena itu para pedagang mendatangkan dari luar daerah, terutama Provinsi Jawa Barat," katanya.

Ia juga menjelaskan, pengembangan ikan air tawar menjadi program prioritas pada 2012, sehingga diharapkan ke depan Pandeglang bisa swasembada ikan air tawar.

"Minimal kita bisa mencukupi kebutuhan lokal, kalau mungkin dapat memasok ke luar daerah, terutama yang dekat, seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kota Serang," katanya. [Ant/L-8]

  http://www.rmol.co/

Kembangkan Industri Perikanan, Kadin Gandeng USAID

Rabu, 12 September 2012, 21:59 WIB

www.pipimm.or.id

Kadin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kamar dagang dan industri (Kadin) menggandeng lembaga dari Amerika Serikat untuk pembangunan internasional (USAID) guna mengembangkan industri kelautan dan perikanan dengan bantuan yang disiapkan oleh pihak asing itu sekitar Rp1 miliar per proyek.

"Selain sistem perikanan Amerika yang canggih. Mereka mungkin bisa menyiapkan dana Rp 1 miliar per proyek, misalnya untuk program CSR, pemberdayaan dan lainnya," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto saat ditemui ANTARA di Jakarta, Rabu (12/9).

Langkah kerja sama itu juga, menurut Yugi, merupakan upaya untuk segera merealisasikan Ekonomi Biru ('Blue Economy') guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah kelautan.

Ekonomi Biru merupakan konsep yang sedang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumberdaya serta lingkungan pesisir dan lautan.

Yugi mengatakan sudah ada komitmen antara KADIN dan USAID. "Kerjasamanya dipertegas pada 3-4 bulan Oktober, sedangkan dananya relatif per proyek. Bisa CSR, atau pemberdayaan lainnya," katanya.

Lebih lanjut, Yugi mengatakan USAID bisa memberi transfer ilmu mengenai industri perikanan yang diharapkan mampu mendorong kerja sama berkelanjutan. Dia mengatakan industri perikanan di Amerika sudah canggih dan lebih maju. 

Dengan begitu pertukaran ilmu dan proses adaptasi teknologi yang bermanfaat bisa terjadi. "USAID juga bisa menyiapkan sumber daya manusia. Dengan begitu program mereka harus dimanfaatkan, daripada bantuannya lari ke LSM," ujarnya.

Yugi juga mengungkapkan harapan mengenai terbukanya akses produk-produk kelautan dan perikanan ke Amerika Serikat serta pasar internasional lainnya. Selain kerja sama dengan USAID, Kadin juga mengupayakan pengembangan industri perikanan dan kelautan dengan mendirikan sekolah khusus perikanan yang pada tahap pertama akan dibangun di Maluku.

Redaktur: Djibril Muhammad

  http://www.rmol.co/

Selain Ekonomi Biru, KKP Juga Dorong Mitigasi Bencana dalam Mengelola Lalut

Rabu, 12 September 2012 , 09:19:00 WIB

Laporan: Ruslan Tambak

ILUSTRASI/IST

RMOL. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia menyimpan potensi kekayaan dan keanegaragaman sumberdaya alam. 

Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menaruh perhatian tinggi terhadap pembangunan di wiliyah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dengan memperhitungkan aspek mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara arif dan terarah merupakan investigasi jangka panjang untuk mensejahterahkan rakyat.

"Percepatan pembangunan ekonomi indonesia menuju industrialisasi kelautan dan perikanan berkelanjutan," kata Seketaris Jendral KKP, Gellwynn Jusuf yang mewakili Menteri KKP, Sharif C Sutardjo di Hotel Bella Internasional, Ternate, Maluku Utara (Rabu, 12/9)

Menurut Gellwynn, dengan konsep blue economy diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan seimbang. Perubahan orientasi kebijakan dan keseimbangan antara teknologi dan inovasi ini juga diharapkan tidak merusak lingkungan.

"Penerapan bleu economy secara utuh dapan memainkan peranan penting, sehingga dampak bencana benar-benar diminimalkan," ujar Gellwynn

Indonesia yang memiliki potensi bencana yang besar, seperti gempa bumi, tsunami, erosi, banjir, gelombang ekstri dan kenaikan paras muka air laut. Untuk itu, Gellwynn menjelaskan, KPP senantiasa mendorong upaya-upaya pemerintah daerah dan mayarakat dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Sinergi dan pengutan kelembagaan, baik pemerintah maupun masyarakat merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana," punkasnya. [ysa]

JURNAL BERITA ONLINE Media Online Terpercaya

YOU ARE HERE:HOME HEADLINE DIDUGA SALAHI BESTEK, PEMBANGUNAN DERMAGA DIPROTES

 

Diduga Salahi Bestek, Pembangunan Dermaga Diprotes

on September 12, 2012 in Headline, Jawa Timur, Pantura, Tuban | 1 Comment

Proyek yang menuai protes rukun nelayan. (jbc18)

TUBAN (jurnalberita.com) – Diduga material atau bahan bangunan kurang berkualitas dan tak sesuai bestek, pembangunan dermaga tambat labuh yang menelan biaya Rp. 3,5 M di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban menuai protes dari rukun nelayan (RN) desa setempat, Selasa (11/9/12).

“Tambat labuh itu untuk jangka panjang, jadi kalau bahan bangunannya tidak berkualitas, maka akan cepat rusak dan malah menimbulkan masalah baru,” ujar Khoirul Kirom, Ketua rukun nelayan Desa Palang, saat dihubungi via ponselnya.

Khoirul menyatakan, bahan bangunan atau material yang akan dibuat membangun tambat labuh itu benar-benar tidak sesuai dengan standart pembangunan pada umumnya. Material yang digunakan layaknya membangun sebuah rumah seperti batu yang digunakan adalah batu kumbung.

menurutnya,  untuk membangun dermaga diperlukan bahan yang tidak lembek dan mudah hancur. Untuk itu, kata Khoirul, nelayan menginginkan agar batu tersebut diganti dengan batu yang lebih besar dan keras, agar mampu menahan terjangan ombak.

“Sebelum terlambat, agar secepatnya batu-batu yang tidak layak pakai untuk membuat tambat labuh itu diganti dengan bahan-bahan yang berkualitas,” tandasnya.

Lebih lanjut Khoirul menegaskan, warga tidak bisa dibohongi. Pasalnya, saat tes bahan material yang dipresentasikan sangat memenuhi standart pembangunan tambat labuh. Namun,  saat pengerjaannya, bahan yang dipakai tidak sesuai dengan bahan yang dipresentasikan.

“Ini merupakan pembodohan bagi nelayan. Maka dari itu, kami minta keseriusan Pemkab untuk melakukan pengawasan pengerjaan proyek tambat labuh nelayan ini,” tegasnya. (jbc18/jbc2)

 

 

Nelayan di Cilacap dan Kebumen Panen Ubur-ubur

http://medialiputanindonesia.com/

Kamis, 13 September 2012 01:49

CILACAP, LINDO - Nelayan di pesisir selatan Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Cilacap dan Kebumen memanen ubur-ubur yang mulai bermunculan di perairan selatan Jateng sejak tiga hari terakhir.

"Lokasi yang paling banyak ubur-uburnya di sekitar perairan selatan Gombong, Kabupaten Kebumen, atau sekitar tiga jam perjalanan menggunakan perahu compreng dari Cilacap," kata seorang nelayan, Sujono, 50, di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Rabu (12/9).

Menurut dia, nelayan bisa mendapatkan minimal 1 ton ubur-ubur setiap kali melaut. "Bahkan, ada nelayan yang mampu mendapatkan 5 ton ubur-ubur dalam satu kali melaut," katanya.

Kendati demikian, dia mengatakan, harga ubur-ubur saat ini masih murah, yakni sebesar Rp700 per kilogram.

Nelayan lainnya, Siman, 30, mengatakan, ubur-ubur hasil tangkapan nelayan selanjutnya dijual kepada para pengepul yang banyak dijumpai di sekitar Kali Yasa maupun kolam II PPS Cilacap.

"Setelah ditimbang, ubur-ubur ditampung di dalam bak penampungan darurat milik para pengepul sebelum dijual kepada eksportir di Cilacap, salah satunya PT Suisan Jaya yang berkapasitas produksi hingga 80 ton per hari," katanya.

Salah seorang pengepul, Kasriyah, 50, mengaku dalam satu hari mampu menampung 20 ton ubur-ubur hasil tangkapan nelayan Cilacap.

Menurut dia, ubur-ubur tersebut selanjutnya dikirim ke eksportir untuk diekspor ke Jepang, Korea, dan China dalam keadaan segar maupun telah diolah secara sederhana melalui proses penggaraman guna meningkatkan keawetan dan mempermudah pengolahan di pabrik.

"Informasi yang kami peroleh, ubur-ubur tersebut akan dijadikan bahan baku kosmetik di negara tujuan ekspor," katanya.

Ubur-ubur merupakan sejenis binatang laut yang berbentuk payung berumbai, dapat membuat gatal pada kulit bila tersentuh, dan termasuk dalam kelas Scyphozoa.

Selain dijadikan bahan baku kosmetik, ubur-ubur dimanfaatkan juga untuk mendeteksi kanker pada tubuh manusia. (ANT/EKO)

 http://www.kompas.com/

KEUANGAN

Kadin Jadi Penjamin KUR Perikanan

Kamis, 13 September 2012 | 02:43 WIB

Jakarta, Kompas - Mulai tahun 2012, Kamar Dagang dan Industri menjadi penjamin bagi kelompok usaha atau koperasi perikanan untuk mengakses kredit usaha rakyat. Selama ini, usaha mikro, kecil, dan menengah sektor perikanan kesulitan mengakses kredit perbankan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, di Jakarta, Rabu (12/9), mengemukakan, Kadin mulai menjadi penjamin kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelompok usaha perikanan di Sulawesi Selatan dan Bali. Lewat penjaminan kredit, kelompok usaha atau koperasi perikanan diharapkan mengakses KUR senilai maksimum Rp 500 juta.

”Selama ini, kelompok usaha perikanan masih kesulitan mengakses kredit perbankan akibat persyaratan agunan,” ujarnya.

Yugi menambahkan, program penjaminan KUR bagi kelompok atau koperasi perikanan akan dilaksanakan oleh Kadin daerah. Nota kesepahaman terkait dengan penjaminan KUR akan dilaksanakan pada rapat kerja nasional (rakernas) Kadin, 28-29 September 2012.

Seleksi kelompok atau koperasi dilakukan oleh Kadin daerah. Persyaratan untuk kelompok adalah beranggotakan 10 orang. Tenor pinjaman KUR itu selama 4-5 tahun.

Di Sulawesi Selatan, penjaminan KUR diberikan kepada kelompok nelayan untuk pembelian kapal senilai Rp 400 juta.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, sampai Februari 2012, penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kelautan serta perikanan baru mencapai Rp 2,6 triliun atau 0,7 persen dari total alokasi kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar Rp 471 triliun.

Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Pengembangan Usaha dan Teknologi Hari Rukminto mengemukakan, perbankan masih alergi membiayai usaha sektor kelautan dan perikanan karena dianggap berisiko tinggi. Perbankan juga mensyaratkan agunan yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha perikanan. Akibatnya, dana KUR minim terserap oleh UKM sektor kelautan dan perikanan.

Ia menilai, besaran pinjaman KUR senilai Rp 500 juta per kelompok atau koperasi tidak akan cukup untuk modal usaha tambak udang. Hal ini karena usaha tambak udang membutuhkan investasi besar.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menilai, Indonesia menyimpan potensi besar di sektor perikanan. (LKT)

Editor :

         (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  ePaper

 

http://koran-jakarta.com/

Sektor Riil

Kamis, 13 September 2012 | 00:06:18 WIB

Usaha Kecil

Kadin Menjadi Penjamin KUR untuk Nelayan

istimewa

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menjajaki pengembangan kredit usaha rakyat (KUR), khusus untuk nelayan. Kadin bersedia menjadi pihak penjamin pinjaman dengan dana maksimal 500 juta rupiah, sekaligus menyeleksi nelayan yang mendapat dana KUR tersebut.

"Saat ini, kita sudah kembangkan program percontohan KUR di Bali, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu. Kadin Sulawesi Selatan sudah kita minta mengirim surat ke bank untuk menjamin pencairan cepat dan tanpa agunan. Kadin yang akan menjadi penjamin dan penyeleksi dengan bantuan maksimal sebesar 500 juta rupiah," kata Wakil Ketua Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, di Jakarta, Rabu (12/9).

Dalam pengembangan KUR untuk nelayan tersebut, Kadin mengikuti aturan pemerintah dengan mengucurkan pinjaman hanya untuk kelompok nelayan atau koperasi, dengan masa jatuh tempo hingga lima tahun. Dengan bunga cicilan terjangkau, Kadin optimistis program tersebut akan berjalan dan bermanfaat bagi nelayan.
Yugi menyebutkan dalam pengembangan KUR tersebut, Kadin juga memberikan pendampingan mulai dari pembuatan proposal, pendampingan, penyediaan peralatan sekaligus modal kerja. Syaratnya, kelompok nelayan tersebut keberadaan dan unit usahanya jelas serta berkomitmen untuk melakukan pengembalian sesuai kesepakatan.
Lebih lanjut, Yugi menyatakan nota kesepahaman untuk penyaluran KUR akan di launching pada rakernas Kadin akhir bulan ini. Diharapkan dengan memberikan jaminan terhadap bank dan memercayai kelompok nelayan, pengembangan usaha perikanan diharapkan bisa berkembang.

"Di Sulawesi Selatan misalnya, ada kelompok yang meminta kredit 400 juta rupiah untuk beli kapal, dan selebihnya mereka yakin bisa jalan. Memang trust jadi basis utama, Kadin daerah pun percaya lantaran mereka juga kan yang memilih 10 orang itu," papar dia.

Selama ini, kata Yugi, persoalan akses nelayan untuk memperoleh pinjaman di bank masih terkendala masalah agunan. Untuk itu, dengan menyediakan diri sebagai penjamin, Kadin berharap akses nelayan mendapatkan pinjaman menjadi lebih besar. Ia mencontohkan di Bali, perusahaan anggota Kadin juga menjadi penjamin untuk program KUR tersebut.

Terkendala Jaminan

Deputy Head of Permanen Commiter for Technology and Business Development Marine and Fisheries Sector Kadin, Hari Lukmito, mengakui selama ini program KUR terkendala di pihak yang memberikan jaminan, termasuk di sektor perikanan.

"Nelayan dan petambak diminta agunan oleh bank, itu sulit, makanya butuh penjamin. Misalkan kita temukan, ada petambak yang menyewa lahan dan lahan tambak itu tidak bisa dijadikan agunan ke bank. Akhirnya, petambak itu tidak bisa memperoleh pinjaman," ujar dia.

Lebih lanjut, Hari mengatakan saat ini platfon pinjaman KUR sebaiknya ditingkatkan hingga sebesar 1 miliar rupiah sebab kebutuhan untuk platfon pembangunan tambak, ataupun konstruksi tambak membutuhkan dana yang relatif besar. Misalkan untuk tambak udang, yang rata-rata di pinggir laut, posisi tambaknya rawan rusak karena tanggulnya tidak lebih tinggi dari permukaan laut sehingga diperlukan peninggian tanggul. Artinya, biaya untuk itu memang cukup besar. aan/E-3

 28 SEPTEMBER 2012

JUM''AT, 14 SEPTEMBER 2012 | 16:35 WIB

Izin Importir Garam Nakal Bakal Dicabut

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Gunaryo, mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada importir nakal yang tidak melaporkan kegiatan impornya kepada pemerintah. "Kewajiban mereka untuk lapor. Kalau tidak, cabut izinnya. Kita akan cek setelah proses importasi selesai," ujarnya, Jumat, 14 September 2012.

Menurut Gunaryo, proses impor garam konsumsi tidak boleh dilakukan sebulan sebelum dan dua bulan setelah hari panen raya garam berlangsung. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2012. 

Dengan ancaman itu, ia yakin tidak akan ditemukan lagi adanya garam industri impor merembes pasar. Untuk mendukung pengawasan di lapangan, pemerintah akan melakukan audit administrasi sehingga diketahui berapa sisa serta garam yang dibutuhkan masyarakat. "Selama ini belum ada aduan. Kalau ada bukti atau temuan, silakan laporkan ke kami.”

Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Arlinda, menambahkan, hingga kini, ada sekitar sembilan perusahaan importir terdaftar (IT) yang biasa mengimpor garam. Beberapa negara yang biasa menyuplai kebutuhan garam Indonesia, yakni Australia, India, dan Selandia Baru.

Ia mengakui masih berfluktuasinya cuaca di Indonesia menyebabkan kualitas garam yang dihasilkan belum sebaik garam impor. Walhasil, tak heran, khusus sektor industri, 100 persen kebutuhannya masih dipasok dari luar. "Di Australia itu bisa sepanjang tahun panas, sehingga kualitas garamnya bagus," kata Arlinda.

Soal rembesan garam industri ke pasar, menurut dia, hal itu sepenuhnya tanggung jawab pelaku importir karena mereka yang langsung berhubungan dengan pasar. Beberapa pelabuhan yang kerap digunakan dalam proses impor garam, yakni Pelabuhan Panjang, Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Tanjung Priok. "Biasanya tergantung lokasi industri. Kalau iodinisasi lebih banyak di Surabaya, khususnya Tanjung Perak," ujarnya. 
Kemarin, ratusan petani garam dari Desa Brenta, Kecamatan Tlanakan, dan Desa Galis, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, membakar sejumlah karung garam di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan. Dengan menggunakan tiga truk terbuka, para petani garam itu juga menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Pamekasan.
Garam petani kualitas dua saat ini hanya dihargai Rp 250 per kilogram, jauh di bawah harga yang ditetapkan pemerintah, Rp 550 per kilogram.

JAYADI SUPRIADIN

  http://www.tempo.co/

Impor Garam Konsumsi Mencapai 533 Ribu Ton

JUM''AT, 14 SEPTEMBER 2012 | 11:47 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan alokasi impor garam konsumsi nasional tahun ini mencapai 533 ribu ton. Impor didatangkan dalam dalam dua tahap, yakni 300 ribu ton pada Maret-April 2012, dan pada tahap kedua 233 ribu ton periode Mei-Juni.

Untuk melindungi harga jual petani saat musim panen tahun ini berlangsung, pemerintah memutuskan menghentikan impor garam konsumsi sejak Juni lalu. Penghentian impor berdasarkan keputusan rapat koordinasi tim swasembada garam nasional. 

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Gunaryo, mengatakan penghentian impor garam konsumsi mutlak diperlukan untuk menjaga kesejahteraan petani. "Ini komitmen kami dalam melindungi produksi garam negeri," ujarnya, Jumat, 14 September 2012.

Namun pemerintah masih mengeluarkan izin impor garam untuk keperluan industri. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin impor untuk industri untuk tahap pertama 290.500 ton dengan realisasi 266.641 ton dan tahap kedua 242.500 ton dengan realisasi 228.432 ton. "Jadi untuk tahun depan sudah tidak ada lagi impor garam untuk garam konsumsi.”

Untuk tahun ini pemerintah menetapkan kebutuhan garam konsumsi sebesar 1,4 juta ton sedangkan industri mencapai 1,8 juta ton. Sebagian besar kebutuhan garam konsumsi dipenuhi dalam negeri, sedangkan untuk industri masih dipasok dari luar negeri. "Kualitas lokal belum bisa memenuhi kriteria garam industri," kata Gunaryo.
Ia menambahkan, untuk panen raya tahun ini pemerintah telah menetapkan harga penjualan garam kualitas bagus (K1) Rp 750 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp 325 per kilogram. Sedangkan garam kualitas kedua (K2) dibanderol Rp 550 per kilogram, atau naik dari sebelumnya Rp 250 per kilogram. 

Kemarin, ratusan petani garam dari Desa Brenta Kecamatan Tlanakan dan Desa Galis Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, membakar sejumlah karung garam di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan. Dengan menggunakan tiga truk terbuka, para petani garam itu juga menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Pamekasan.

Garam petani kualitas dua saat ini hanya dihargai Rp 250 per kilogram, jauh di bawah harga yang ditetapkan pemerintah Rp 550 per kilogram. 

JAYADI SUPRIADIN

http://www.tempo.co/

Morotai Bakal Jadi Model Ekonomi Maritim

Lihat Foto

Presiden SBY Buka Sail Morotai 2012 Pagi Ini

TEMPO.CO, Ternate -  Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjadikan Morotai sebagai model pengembangan ekonomi maritim. Posisi pulau itu yang sangat strategis dinilai bisa menjadi keunggulan utama Morotai.

»Pulau ini bisa jadi pusat industri perikanan, karena posisinya di pintu masuk Asia Pasifik,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif  Cicip Sutardjo, Jumat 14 September 2012.

Rencana pengembangan ini sudah sesuai dengan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itulah, Sail Morotai tahun ini digelar. »Ini ajang promosi untuk Morotai, Ternate dan sekitarnya,” kata Sharif.  

Kasman Hi Achmad, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara menyambut positif rencana pemerintah. Dia mengatakan pengembangan sektor kelautan di Maluku Utara merupakan terobosan pembangunan yang sangat tepat dan sesuai dengan budaya setempat. »Mudah-mudahan pemerintah konsisten dengan rencana ini,” katanya.

BUDHY NURGIANTO

  http://www.rmol.co/

SAIL MOROTAI 2012

Morotai Diharapkan Kembangkan Industri Perikanan

Sabtu, 15 September 2012 , 16:22:00 WIB

Laporan: Ruslan Tambak

RMOL. Tujuan utama pelaksanaan Sail Morotai 2012 adalah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah kepulauan, khususnya pulau terluar di perbatasan dengan menggalang dana dari berbagai Kementerian, lembaga pusat, provinsi, Kab/Kota, TNI, swasta dan masyarakat.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) H. R. Agung Laksono dalam kata sambutan pada pembukaan acara tersebut di Morotai, Maluku Utara (Sabtu, 15/9).

"Diharapkan agar potensi daerah dapat segera dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat secara berkelanjutan," ujar Agung Laksono disambut tepuk tangan para hadirin.

Morotai, salah satu pulau yang masuk dalam dalam koridor VI MP3EI, diharapkan lebih fokus pada pengembangan industri perikanan tangkap. Di samping itu, wisata minat khusus sejarah dunia dengan keunikan yang dimiliki Morotai juga dapat dikembangkan sebagai potensi andalan di Maluku Utara.

"Sejalan dengan upaya kita mengantisifasi pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia Pasifik," kata Agung, juga bertindak sebagai Ketua Pengarah Sail Morotai 2012.

Lokasi Pulau Morotai yang strategis di Samudera Pasifik dapat dijadikan sebagai pintu masuk negara-negara Asia Pasifik, dan diharapkan akan menjadi salah satu tujuan wisata bahari sekaligus wisata sejarah Perang Dunia II yang menjanjikan.

Dalam sambutan tersebut juga, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini membawakan puisi. Berikut isi puisi Agung pada kuplet ketiga.

Dari Jakarta ke Morotai

Mengrungi angkasa raya

Bekerja keras tujuan tercapai

Morotai maju Indonesia makin berjaya.

Selain dihadiri Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, event internasional ini juga dihadiri jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II dan anggota DPR serta DPD RI. Juga tampak hadir mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.[zul]

 http://www.kompas.com/

Hanya Posisi Tiga Eksportir Ikan Hias Dunia

RI Kalah dari Malaysia dan Singapura

Penulis : | Jumat, 16 September 2011 | 14:32 WIB

shutterstcok.comBotia

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampai saat ini, Indonesia masih berada di posisi ketiga sebagai negara eksportir ikan hias dunia, kalah dari Malaysia dan Singapura, yang masing-masing berada di peringkat pertama dan kedua. Pangsa pasar ikan hias Indonesia baru 7,5 persen, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 22,5 persen dan Singapura 11 persen.

Menurut Ketua DIHI terpilih, Dr. Suseno, saat ini Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara eksportir ikan hias dunia dengan pangsa pasar sebesar 7,5 persen. Posisi itu di bawah Singapura dan Malaysia yang masing-masing berturut-turut sebesar 22,5 persen dan 11 persen.

"Ekspor Ikan hias Indonesia pada tahun 2010 telah mencapai 12 juta dollar AS atau naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 10 juta dollar AS, sebut Ketua Dewan Ikan Hias Indonesia (DIHI) terpilih, Suseno, seperti dalam siaran pers yan dirilis Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Ia menyatakan,  pada tahun 2011 ini target produksi untuk ikan hias sebesar 3 miliar ekor dan terus mengalami peningkatan hingga 8 miliar ekor pada tahun 2014. "Target produksi ikan hias yang cukup besar ini dilandasi atas potensi sumber daya ikan hias Indonesia, dengan 400 spesies ikan air tawar dari 1.100 spesies yang ada di dunia berada di Perairan Indonesia atau sebesar 40 persen. Selain itu, jumlah ikan hias air laut yang berjumlah 650 spesies atau sebesar 30 persen sedangkan yang baru diperdagangkan sekitar 200 spesies," tambah dia.

Lebih lanjut, Suseno yang juga staf ahli Menteri KP Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya KKP mengatakan bahwa ikan Botia merupakan primadona ekspor ikan hias asli Indonesia yang mempunyai nama daerah Ikan Bajubang. Ikan ini hanya bisa dijumpai di dua tempat di Indonesia yakni Sungai Batanghari, Jambi dan Sungai Barito, Kalimantan. Ikan Botia juga menjadi salah satu komoditas unggulan di Indonesia serta termasuk ikan favorit dan memiliki banyak penggemar di luar negeri.

Untuk memenuhi permintaan pasar ekspor ke berbagai negara tersebut, maka benih ikan Botia diproduksi secara massal di Lokal Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar (LRBIHAT) Depok dengan produksi sampai 50.000 per bulan. Saat ini pasaran lokal harga benih ikan Botia berukuran 2 inci berkisar antara Rp 6.000 sampai Rp 7.000 per ekor. Untuk pasar internasional harganya bisa mencapai 1 dolar AS. Nilai ekspor ikan hias Botia tahun 2010 mencapai Rp 5 miliar, dengan ikan yang diekspor mencapai 6,7 juta ekor dari berbagai jenis ikan hias. Beliau optimis dan berharap Indonesia mampu bangkit serta menjadi produsen terbesar ikan hias di dunia pada tahun 2015, sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

DIHI merupakan suatu wadah diharapkan bisa mempersatukan para stakeholder ikan hias guna memperjuangkan kepentingan pengembangan ikan hias nasional.  Selain itu, pembentukan organisasi ini juga merupakan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu menjadi salah satu penghasil produk perikanan terbesar di dunia pada tahun 2015, diantaranya melalui produksi ikan hias.

 Editor : Erlangga Djumena

  http://www.rmol.co/

Jadi Pintu Masuk Di Asia Pasifik, Morotai Mesti Dimanfaatkan

Senin, 17 September 2012 , 09:33:00 WIB

SAIL MOROTAI

RMOL. Menko Kesra Rakyat Agung Laksono optimis jumlah in­ves­tasi di Pulau Morotai akan me­ningkat se­iring dengan pemba­ngunan in­frastruktur saat Sail Morotai 2012.

Menurut Agung, Sail Morotai digelar untuk memastikan ter­wujud­nya percepatan pemba­ngunan di seluruh wilayah de­ngan cara mensinkronkan dan menghar­monisasikan, serta men­siner­gikan koordinasi seluruh ke­men­terian dan lembaga pemerin­tah baik di pusat maupun daerah. Ini penting untuk mempercepat ter­capainya kemakmuran dan kese­jahteraan masyarakat.

“Morotai saat ini dapat dipan­dang sebagai pintu masuk yang paling penting dalam akses wila­yah Asia Pasifik, sehingga akan lebih baik bila hal tersebut bisa dimanfaatkan dengan optimal,” jelas Agung, Jumat (12/9).

Untuk itu, Agung menguta­ra­kan harapannya agar peme­rin­tah dan masyarakat di daerah ter­sebut memahami dan menin­dak­lanjuti, sehingga dapat mem­per­mudah investasi baik asing mau­pun dari dalam negeri.

“Semuanya berdampak kepa­da peningkatan ekonomi kese­jah­teraan seperti pembangunan los­men, hotel dan resort, di sam­ping industri kelautan dan per­ikanan,” kata politisi Golkar itu.

Agung menekankan, pen­cip­taan industri dan masuknya in­vestasi ke Morotai pasca penye­lenggaraan Sail Morotai diha­rapkan menciptakan lapa­ngan pekerjaan dan mengen­taskan kemiskinan.

Kementerian Kelautan dan Per­ikanan (KKP) menganggap baru separuh dari potensi perika­nan tangkap di Morotai, Maluku Uta­ra (Malut) yang diberda­yakan.

“Se­karang baru 50 per­sen,” kata Dir­jen Pengawasan dan Sum­ber Da­ya Kelautan dan Per­ikanan KKP Syahrin Abdur­rah­­man di Pantai Daruba, Morotai.

Menurut Syahrin, potensi per­­ikanan di kawasan per­airan sekitar Morotai sangat menjan­jikan dan diperkirakan terdapat sekitar 150 ribu ton ikan yang dapat dipanen se­tiap tahunnya.

Terkait hal itu, KKP secara konsisten terus mengem­bang­kan pembangunan eko­nomi berbasis­kan kelautan di ka­wasan kepu­lauan dan pulau-pulau terpencil.

Sektor kelautan merupakan salah satu fokus dari pengem­ba­ngan MP3EI (Masterplan Per­ce­patan dan Perluasan Pem­ba­ngunan Ekonomi Indonesia) yang memiliki delapan pro­gram utama. Yaitu kelautan, pertanian, per­tambangan, ener­gi, industri, pariwisata dan te­lematika serta pe­ngembangan kawasan strategis.

Menteri Kelautan dan Per­ika­nan Sharif Cicip Sutardjo me­ngatakan, pihaknya akan ber­orientasi pada strategi indus­tri­alisasi kelautan dan perikanan yang berbasiskan pengelolaan sumber daya kelautan dan per­ikanan secara berkelanjutan.

Sail Morotai 2012 merupakan acara tingkat internasional yang digelar 12-15 September 2012 di pulau paling utara, Morotai. [Harian Rakyat Merdeka]

 http://www.kompas.com/

Mahasiswa Tabur Garam di KKP

Penulis : Brigita Maria Lukita | Rabu, 19 September 2012 | 12:38 WIB

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Muhammad Saleh memanen garam pertama di Kecamatan Benowo,Surabaya, Jawa Timur, Selasa (17/7/2012). Pada awal panen pertama ini ia masih belum mendapat kepastian harga jual garam panenannya. Selama ini harga jual selalu jatuh akibat beredarnya garam impor.

JAKARTA, KOMPAS.com -- Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Petani Garam Madura menggelar unjuk rasa di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (19/9/2012). Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada petani garam.

Dalam aksinya, mahasiswa menaburkan butir-butir garam di luar pagar kantor KKP di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.

Koordinator Aksi Solidaritas Petani Garam Madura, Hamidi mengemukakan, harga garam di sejumlah wilayah Indonesia anjlok sehingga memukul petani garam. Harga garam kualitas I yang seharusnya dijual dengan harga patokan Rp 750 per kg sekarang anjlok menjadi Rp 350 per kg.

Saat ini petani memasuki musim panen dan berharap garam bisa terserap dengan harga normal. Namun, kebijakan patokan harga yang ditetapkan pemerintah gagal terwujud dan petani garam semakin miskin.

"Garam tidak bisa memberi kesejahteraan sedikit pun kepada petani. Pemerintah gagal melindungi petani garam," ujar Hamidi.

Ia mengultimatum pemerintah untuk memperbaiki harga garam dalam waktu seminggu. Apabila harga garam rakyat tidak mengalami peningkatan dan memberi kesejahteraan bagi petani rakyat, mereka mengancam akan tetap melanjutkan unjuk rasa.

Editor : Nasru Alam Aziz

http://www.suarapembaruan.com/

Pelaut Lokal Tergusur, 80% Kapal Perikanan Gunakan Pelaut Asing

Selasa, 25 September 2012 | 10:39

Ilustrasi pelaut asing. [google]

[JAKARTA] Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) menyoroti banyaknya  pelanggaran dalam pengawakan di kapal-kapal penangkap ikan yang dioperasikan oleh sejumlah perusahaan perikanan di wilayah timur Indonesia, khususnya di laut Maluku. Bahkan KPI juga mengindikasikan terjadi manipulasi dan kriminalisasi dalam penangkapan yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera Indonesia maupun asing.

Presiden KPI, Hanafi Rustandi, kepada SP di Jakarta, Selasa (25/9), mengatakan, kondisi ini sangat memprihatinkan, karena pelaut lokal tergusur oleh pelaut dari daerah lain dan pelaut asing. Dari ratusan kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut Maluku, baik yang berbendera Indonesia maupun asing, 80 persen menggunakan awak kapal dari daerah lain, bahkan pelaut asing. “Banyak kapal perikanan yang menggunakan pelaut asing, misalnya dari Tiongkok, Thailand, Burma, Kamboja dan Vietnam,” kata Hanafi.

 
Dikatakan, besarnya jumlah angkatan kerja usia produktif yang tidak dibarengi tersedianya lapangan kerja yang memadai, merupakan salah satu masalah mendasar di wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku. Hal ini mengakibatkan membludaknya jumlah pengangguran SDM terdidik, baik lulusan SLTA maupun perguruan tinggi.

  
Mereka tidak dapat mengisi lapangan pekerjaan formal, karena banyak direbut oleh pendatang dan orang asing. Terdesak oleh keadaan itu, mereka banyak merantau dengan bekal pendidikan seadanya tanpa keterampilan yang memadai. Dampak negative yang timbul adalah keputusasaan, meningkatkan tindak kriminal dan berbagai masalah sosial lainnya.   

Menurut Hanafi, banyak investor menanamkan modalnya di Maluku, termasuk di sektor perikanan, namun penyerapan tenaga kerja lokal sangat sedikit. Produksi ikan di Maluku tahun 2010 tercatat 62,689 ton bernilai Rp 542,431 miliar, meningkat 163,1% dibanding tahun 2009 sebanyak 23,825 ton bernilai Rp 240,172 miliar.

Peningkatan produksi ikan itu disebabkan bertambahnya kapal-kapal penangkap ikan. Namun sangat disayangkan hanya sedikit angkatan kerja produktif lokal yang menikmati hasilnya. “Dari ratusan kapal penangkap ikan baik berbendera Indonesia maupun asing, 80 persen menggunakan pelaut dari daerah lain, termasuk pelaut asing,” ujarnya.   

Bahkan banyak pelaut asing menjadi awak kapal berbendera Indonesia. Ulah perusahaan perikanan itu merupakan pelanggaran. Sebab, dalam UU No.45/2009 tentang pengawakan kapal ditegaskan bahwa kapal perikanan berbendera Indonesia harus diawaki oleh pelaut WN Indonesia.   
Pelanggaran juga terjadi pada kapal-kapal perikanan asing yang beroperasi di wilayah ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) Indonesia. Di kapal-kapal perikanan itu, minimal 70% dari jumlah awaknya harus diisi oleh pelaut Indonesia. Namun  kenyataannya ketentuan itu hanya di atas kertas. “Pemerintah harus menegakkan aturan dan menindak tegas kriminalisasi dalam pengawakan kapal,” tandasnya.

Takut terbongkar Hanafi kemudian menunjuk PT Pusaka Banjina Resource yang beroperasi di Benjina (Maluku) dan PT Maritim Timur Jaya yang beroperasi di Tual, Maluku Tenggara. “Keduanya mempekerjakan awak kapal asing, dan ini merupakan pelanggaran,” tegasnya.   

Ia menilai alasan perusahaan mempekerjakan orang asing karena awak kapal Indonesia belum siap, sebagai kebohongan. Apalagi kenyataannya orang asing yang diperkerjakan perusahaan itu semuanya hanya sebagaideckhand (bawahan).

Anehnya lagi, kapal perikanan berbendera Indonesia yang dioperasikan perusahaan tersebut dinakhodai oleh orang asing. Ia mengingatakan UU Pelayaran dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), fungsi nakhoda adalah sebagai wakil negara di atas kapal yang berwenang menegakkan semuan peraturan perundang-undangan Indonesdia d atas kapal.   “Bagaimana seorang nakhosa asing bisa menerapkan semua peraturan perundangan Indonesia, sementara ia sendiri berbahasa Indonesia saja tidak bisa?,” tanya dia.   
Di sisi lain, Hanafi juga mengindiskasikan banyak terjadi manipulasi dalam penangkapan ikan. Hasil penangkap ikan sering dilaporkan tidak sesuai dengan sebenarnya, bahkan juga sering terjadi transhipment di tengah laut. Menurut Presiden KPI, ulah perusahaan banyak menggunakan awak kapal asing ini takut boroknya terbongkar bila mempekerjakan pelaut Indonesia. Masalahnya, orang Indonesia akan menjadi “mata dan telinga” terhadap ulah kapal penangkap ikan yang sering melakukan transhipment akan di tengah laut yang sangat merugikan negara.

Dalam konteks ini, Hanafi mendesak pemerintah, khususnya  Kementerian Kelautan dan Perikanan, segera menindak tegas semua pelanggaran tersebut, berikut sanksi hukumnya. “Tindakan tegas diperlukan agar kerugian negara tidak semakin besar, sedang kesempatan kerja bagi pelaut lokal di kapal-kapal perikanan juga semakin terbuka,” tukas Hanafi. [E-8]    

 http://www.kompas.com/

Petani Tumpahkan Satu Truk Garam di DPRD Sampang

Penulis : Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman | Senin, 17 September 2012 | 16:56 WIB

KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANPetani garam Sampang membuang garam satu truk di depan kantor DPRD Sampang.

SAMPANG, KOMPAS.com - Ratusan petani garam dari empat kecamatan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yakni Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Torjun, Kecamatan Sreseh dan Kecamatan Camplong, kembali menggelar aksi demonstrasi dengan menumpahkan garam di sepanjang jalan akses menuju Surabaya, Senin (17/9/2012).

Aksi itu membuat kemacetan arus lalu lintas sampai 2 kilometer, karena kendaraan yang hendak melintas terhalang tumpukan garam. Aksi berlanjut ke depan kantor DPRD Sampang. Di kantor itu, petani kembali menumpahkan satu truk garam di halaman depan kantor wakil rakyat itu. Aksi kekesalan petani garam itu disaksikan langsung anggota Komisi A DPRD Sampang Hida'i.

"Lihat bapak-bapak wakil rakyat, garam ini asin dan tidak ada harganya. Makanya kami buang agar kalian memperjuangkan nasib kami. Sebagai wakil rakyat, kalian harus ikut bertanggungjawab," kata Salim, koordinator aksi.

Untuk meminta pertanggungjawaban para wakil rakyat Sampang, 20 orang perwakilan petani garam berunding di dalam kantor dewan. Para perwakilan petani ditemui Kian Santang, wakil ketua DPRD Sampang. Salim, menegaskan 3 tuntutan petani garam.

"Pertama, Tolong kembalikan harga garam yang sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan, yaitu untuk harga garam KW 1 Rp 750 dan KW 2 Rp 550. Kedua, kami minta kepada pemerintah untuk bisa menindak tegas para pejabat yang memainkan harga garam, terutama pihak pemerintah yang berkerja sama dengan pengusaha. Yang ketiga kami meminta agar impor garam distop," pinta Salim.

Kian Santang berjanji akan memperjuangkan tuntutan itu. "Kami akan mengawal kalian hingga ke Jakarta dan kami turut prihatin atas nasib petani garam di Madura," jelas Kian Santang.

Mendapat janji semacam itu, 20 orang perwakilan petani garam ini langsung meningalkan gedung dewan diikuti ratusan petani garam lainnya. Harga garam di Sampang, tidak jauh beda dengan dua kabupaten lainnya Sumenep dan Pamekasan yakni berkisar Rp 125 sampai Rp 220 per kilogram.

Editor :  Farid Assifa

 

          (DIGITAL EDITION)

KORAN  JAKARTA  ePaper

 

http://koran-jakarta.com/

Serambi

Senin, 24 September 2012 | 00:05:02 WIB

Rusunawa Mahasiswa Mulai Dibangun

jabarbro.wordpress.com

JAKARTA – Pemerintah berencana mengembangkan pemukiman yang lebih layak bagi nelayan, salah satu realisasi yang tengah diupayakan yakni membantu rehabilitasi maupun renovasi sebanyak 16 ribu unit rumah nelayan di Karawang, Jawa Barat pada 2012.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz mengatakan, di Karawang selain membantu pembangunan rumah nelayan, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) juga mulai mengembangkan Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bersamaan dengan pembangunan kampus Teaching Factory Sekolah Tinggi Perikanan Karawang.

"Rencananya 16 ribu unit, sekarang ini sekitar 6.800 unit rumah sudah diperbaiki, sisanya masih dalam tahap verifikasi. Selain itu di Karawang kami juga akan membangun Rumah umum di sekitar lokasi bagi tenaga pendidik mapun PNS di ruang lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," kata Menpera dalam keterangan persnya, pekan lalu.

Dikembangakan di atas lahan seluas 15,3 hektar kata dia, lahan tersebut merupakan lahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Karawang. Rencananya satu menara Rusunawa tersebut berketinggian tiga lantai dengan luas lantai dasar 1.187 meter persegi. Adapun jumlah unit hunian yang disediakan sebanyak 71 unit yang berdaya tampung 284 mahasiswa. Proyek ini akan selesai dibangun pada 2014 mendatang.

Sementara itu, Deputi Perumahan Formal Kemenpera, Pangihutan Marpaung mengatakan, Rusunawa Karawang tersebut merupakan bagian dari 33 rusunawa perguruan tinggi yang rencananya akan dibangun pada 2012 ini. Sedangkan Rusunawa yang akan dibangun pada 2012 ini rencananya sebanyak 211 rusunawa. () had/E-6

  http://www.tempo.co/

Sabtu, 29 September 2012 | 12:58 WIB

Tanah Air

Gemulai Ikan Nila di Danau Batur

Penulis : | Selasa, 18 September 2012 | 17:50 WIB

Kompas/Ayu Sulistyowati

Gunung dan Danau Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, memiliki pesona keindahan alam luar biasa. Masyarakat setempat mengandalkan anugrah alam menjadi nelayan dan petani. Ikan Nila dari Danau Batur ini terkenal dan memasok pasar tradisional maupun resto modern seperti Denpasar dan Badung.

Kompas/Cokorda YudistiraTiga anak bermain perahu di tepi Danau Batur, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Sabtu (23/6). Di seberang danau itu menjulang Gunung Batur. Warga Desa Terunyan pernah menyandang status komunitas adat terpencil namun mereka mulai bangkit membangun desanya seiring tersambungnya akses jalan darat dari Kintamani sampai ke desa Bali Aga di kaki Gunung Abang itu sejak lima tahun lalu. Meskipun jalan darat beraspal sudah menembus sampai pusat Desa Terunyan, perahu masih menjadi sarana transportasi warga desa sampai saat ini dan sekaligus sarana pariwisata kawasan Danau Batur, termasuk Terunyan.

Oleh Ayus Sullistyowati dan Cokorda Yudhistira

Wayan Sana (52) gembira karena ikan nila hasil tangkapan jaring tradisional miliknya di Danau Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Selasa (4/9) sore, itu laku cepat. Berada di atas sampan miliknya, ia menerima uang lebih dari Rp 170.000.

Tak hanya Sana, beberapa nelayan tradisional menangkap ikan nila dan mujair secara manual dengan jaring di sekitar kaldera Danau Batur. Danau yang indah ini menjadi tempat finis rute etape kedua Bali Bike.

Sana dan teman-temannya bisa meraup untung dari penjualan ikan seharga Rp 17.000 per kilogram pada sejumlah restoran di sekitar danau. Kalau sedang mujur, setiap hari Sana bisa memasok nila sekitar 10 kilogram.

”Kami turun-temurun mencari ikan di (Danau) Batur ini. Lumayan hasilnya. Anak saya sudah lulus kuliah di IKIP Denpasar,” kata Sana sambil duduk di atas sampannya dan menjaga keseimbangan.

Ikan nila dan mujair berukuran besar biasanya habis terjual ke restoran. Sementara ikan berukuran kecil dijual kepada pengepul untuk nantinya dipasarkan lagi ke pasar tradisional di Kintamani.

Masyarakat di sekitar Batur selama ini menggantungkan hidup pada perikanan di Danau Batur. Sebagian besar mereka berasal dari Desa Buahan, persis di selatan Danau Batur. Ikan nila dan mujair menjadi andalan utama. Pendapatan nelayan budidaya ikan nila, terutama dengan keramba apung, tercatat lebih dari Rp 3 juta per bulan.

Bercocok tanam pun tak kalah menghasilkan rupiah. Bawang merah dan cabai dengan mudah didapatkan di desa-desa sekitar kaldera. Produksi tahun 2011 mencapai ribuan ton untuk nila dan bawang merah. Petani pun kewalahan melayani pesanan, termasuk bibit nila.

Camat Kintamani Wayan Dirgayusa mengatakan, warganya masih setia dengan pertanian dan perikanan. Yang berurbanisasi pun kecil. Bahkan, iming-iming industri pariwisata, seperti di Kota Denpasar dan Badung, tak mampu menarik mereka untuk meninggalkan daerahnya.

”Sekarang kami tak hanya bangga dengan keberhasilan pertanian dan perikanan di sini karena keagungan Gunung Batur dan Danau Batur sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Sekarang kami tengah menata manajemen dan database untuk kesiapan usulan kawasan geopark Batur,” ujarnya.

Melawan urbanisasi

Bupati Bangli Made Gianyar mengakui, daerahnya memang satu-satunya wilayah yang tak memiliki pantai seperti delapan kabupaten/kota lainnya di Bali. Namun, ia meyakini masyarakat Bangli pekerja keras dan mampu melawan urbanisasi serta menekan alih fungsi lahan. Ia pun justru belajar dari kearifan lokal serta kehidupan warganya seperti di Kintamani.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Bangli 215.353 jiwa, terdiri dari 109.109 laki-laki dan 106.244 perempuan. Sebanyak 42 persen penduduknya tinggal di Kecamatan Kintamani dan lainnya tersebar di tiga kecamatan lainnya, yaitu Susut (43.202 orang), Bangli (48.267 orang), dan Tembuku (33.806 orang).

Kawasan Batur memiliki keunggulan pesona alam sebagai obyek wisata. Letaknya berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut dengan udara berhawa sejuk pada siang hari dan dingin pada malam hari. Jaraknya dari kota Bangli sekitar 23 kilometer. Jalanan menuju kawasan Batur sudah mulus dan mudah dijangkau.

Dampak meletusnya Gunung Batur pada 1917, Pura Batur yang berada di kaki barat daya Gunung Batur dipindahkan tak jauh dari tempat asalnya. Sisa-sisa lahar yang membeku menyerupai batu berwarna hitam. Batu-batu itu bentuknya beragam. Ada yang menyerupai burung garuda.

Gunung Batur dalam Lontar Susana Bali merupakan puncak dari Gunung Mahameru yang dipindahkan Bathara Pasupati untuk dijadikan Sthana Betari Danuh (Istana Dewi Danu). Karena kesaktiannya, pada waktu tertentu seluruh umat Hindu Bali yang berasal dari sejumlah daerah datang ke Gunung Batur untuk menghaturkan sesaji agar terhindar dari bencana, terutama hama tanaman.

Bagi umat Hindu Bali, air merupakan sumber kehidupan yang begitu disucikan sehingga menjadi wajib untuk dipelihara. Begitu pula Danau Batur. Apa pun cerita yang menyandingnya, Danau Batur merupakan pengejawantahan Dewa Wisnu.

Pendeta Hindu Ida Pendanda Sebali Tianyar Arimbawa menjelaskan, air, termasuk Danau Batur, sebagai lambang kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, dan kesucian. ”Dewa Wisnu memberikan lambang kehidupan. Wajib bagi umat memelihara dan menjaga kesuciannya serta memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebenaran,” katanya.

Di Batur juga ada kehidupan masyarakat Bali Aga di Desa Trunyam. Desa yang terletak di tepi timur Danau Batur, tepatnya di Gunung Abang bersebelahan dengan Gunung Batur, ini memiliki tradisi unik. Tradisi ini merupakan warisan desa Bali kuno yang tidak mengenal ngaben seperti umumnya umat Hindu Bali lainnya.

Warga hanya membaringkan jenazah kerabatnya di bawah pohon taru menyan tanpa menguburnya. Jenazah hanya ditutup kain putih dan dilindungi dengan pagar dari belahan bambu. Tradisi itu disebutnya mepasah.

Kehidupan mengalir dan tenang dari tangan-tangan warga. Kearifan lokal menuntun mereka menjadikan nilai-nilai itu bergemulai hidup di Danau Batur.

Editor :  Desk Multimedia

 

 

  http://www.tempo.co/

Sabtu, 29 September 2012 | 13:08 WIB

Perikanan

Masalah Impor Ikan Melibatkan Banyak Kementerian

Penulis : Brigita Maria Lukita | Selasa, 18 September 2012 | 20:08 WIB

shutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan tingginya impor ikan dipicu oleh masih minimnya koordinasi lintas kementerian dalam mendorong distribusi ikan dari sentra produksi ke pengolahan. Akibatnya, kekurangan bahan baku industri pengolahan memicu impor.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/9/2012), menenggarai, kekurangan bahan baku ikan untuk industri pengolahan dipicu semakin banyak perusahaan kapal perikanan yang berperan sebagai agen kapal asing. Ikan banyak dilarikan ke luar negeri, dan pasokan ikan domestik menurun drastis.

Sementara itu, pengawasan perikanan oleh kementerian kelautan dan perikanan terus diperlemah. Akibatnya, industri pengolahan ikan nasional kekurangan bahan baku, sehingga mengandalkan impor.

"Persoalan impor ikan bukan semata isu perdagangan, tapi gunung es dari persoalan ikan yang sistemik," ujar Arif.

Dalam jangka pendek, kebutuhan industri pengolahan memang dapat dipenuhi dengan impor. Akan tetapi, perlu ada percepatan penyusunan sistem logistik guna mengatasi kekurangan bahan baku industri pengolahan dan ketergantungan impor ikan.

"Impor ikan membutuhkan instrumen pengawasan yang maksimal agar impor ikan tidak bocor ke pasar konsumsi dan tidak mengganggu harga ikan lokal," ujarnya.

Editor : Robert Adhi Ksp

  http://www.tempo.co/ 

POTENSI PESISIR

Garam Sulit Dipasarkan

Rabu, 19 September 2012 | 02:40 WIB

KARANGASEM, KOMPAS - Petani garam tradisional di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali, kesulitan memasarkan produknya. Mereka membutuhkan distributor atau pengepul yang bisa memberikan jaminan pembelian komoditas mereka secara rutin dan berkelanjutan.

”Pembeli biasanya datang langsung ke tambak garam. Mereka umumnya adalah pengecer, bukan pengepul,” ujar Nyoman Gunung (30), petani garam di Karangasem, Selasa (18/9). Seperti kebanyakan petani garam di kawasan itu, terutama Desa Tianyar, Nyoman memiliki tambak garam seluas 300 meter persegi.

Pada saat musim panen seperti sekarang ini, Nyoman justru semakin kesulitan mendapat untung dari garam karena harganya anjlok. Dia hanya mampu menjual garam dengan harga paling tinggi Rp 500 per kilogram. Menurut dia, selama bertahun-tahun harga tersebut tidak pernah beranjak naik.

Kondisi serupa dialami petani garam lainnya dari Desa Candigora, Gede Lanus (47). Dia mengharapkan garam yang dihasilkan petambak dari Kecamatan Kubu bisa dibeli secara rutin oleh penampung atau tengkulak dengan harga yang lebih tinggi.

Kepala Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Karangasem I Ketut Artama menyarankan agar Koperasi Minabaruna di sana membeli garam petani. Namun, Ketut Mangku, Ketua Koperasi Minabaruna, menyatakan, belum sanggup membeli garam anggotanya. (HEI)

Editor :

  http://www.tempo.co/

Sabtu, 29 September 2012 | 13:05 WIB

Perusakan Ekosistem Raja Ampat Kembali Terjadi

Penulis : Yunanto Wiji Utomo | Selasa, 18 September 2012 | 06:08 WIB

Dwi Aryo/TNCIkan yang mati akibat bahan peledak umumnya mengalami pecah pembuluh darah, tulang patah serta kerusakan saraf keseimbangan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Perusakan ekosistem Raja Ampat kembali terjadi. Patroli gabungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Raja Ampat menangkap tujuh pelaku pengeboman ikan, Jumat (14/9/2012) di Pulau Batanta, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. 

Berdasarkan rilis The Nature Conservancy yang diterima Kompas.com, Senin (17/9/2012), tujuh nelayan yang berasal dari Pulau Buaya itu ditangkap tim gabungan saat melakukan pengeboman ikan di Pulau Fam. Para pelaku sempat melarikan diri, tetapi berhasil dikepung di Pulau Batanta bagian timur. Setelah ditangkap, pelaku dibawa ke Markas TNI AL di Sorong.

Pelaku yang tertangkap adalah Kamarudin sebagai nakhoda, Irianto, Fandi, Oktavianus, Fano Fakdawer, Anton Fakdawer, dan Lamutu yang masih di bawah umur. Mereka telah lama menjadi target. Barang bukti yang berhasil dihimpun adalah 250 kg ikan berbagai jenis, perahu jenis sampan bermesin ganda 40 pk, kompresor, dan sumbu bahan peledak.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, Manuel Urbinas, SPi, MSi mengatakan, "Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berdampak sangat besar dan merugikan sektor perikanan dan pariwisata karena tidak hanya menghancurkan ekosistem dan sumber daya laut, tetapi juga sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat Raja Ampat."

Raja Ampat terletak di jantung Segitiga Terumbu Karang Dunia, pusat keanekaragaman hayati laut. Survei TNC dan Conservation International (CI) mengungkap bahwa sekitar 75 persen terumbu karang dunia ada di Raja Ampat, meliputi 553 jenis terumbu karang dan 1.437 ikan karang.

Valuasi ekonomi Raja Ampat pernah dihitung lewat penelitian CI dan Universitas Negeri Papua pada tahun 2006. Riset mengungkap, nilai ekonomi pemanfaatan sumber daya laut mencapai 126 miliar per tahun, di antaranya meliputi perikanan tangkap (Rp 20 miliar per tahun) dan pariwisata (mencapai angka Rp 14 miliar per tahun).

Kasus perusakan ekosistem laut Raja Ampat ini bukan pertama kali terjadi. Februari lalu, kasus serupa pun sudah terjadi di Kofiau. Kali ini, pengeboman ikan terjadi beberapa hari sebelum Festival Bahari Raja Ampat pada 18-21 September 2012, upaya untuk mengenalkan pariwisata kepulauan ini.

Hukuman yang memberi efek jera diperlukan untuk menangani maraknya praktik penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan. Kasus di Kofiau, pelaku pengeboman ikan hanya mendapat hukuman 1 tahun penjara dengan denda Rp 5 juta subsider kurungan 3 bulan kepada empat pelaku.

Editor : yunan

http://www.mediaindonesia.com/

Pemerintah ingin regulasi probisnis untuk kelautan dan perikanan

Jumat, 28 September 2012 16:29 WIB | 640 Views

KKP juga menginginkan bentuk-bentuk insentif fiskal untuk aktivitas usaha sektor kelautan dan perikanan diperbanyak. (ANTARA/Ampelsa)

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menginginkan regulasi sektor kelautan dan perikanan baik di tingkat pusat maupun daerah yang probisnis sehingga semakin banyak investor yang masuk Indonesia.

"Untuk ke depannya, kami akan mengupayakan regulasi yang seharusnya probisnis," kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP, Saut Hutagalung, dalam Rakernas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat.

Menurut Saut, regulasi probisnis itu terutama harus diterapkan di daerah melalui peraturan daerah yang ditetapkan pemerintah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Saat ini masih banyak pungutan di daerah," katanya.

KKP juga menginginkan bentuk-bentuk insentif fiskal untuk aktivitas usaha sektor kelautan dan perikanan diperbanyak.
Saut juga menghendaki keberpihakan kepada provinsi kepulauan karena tanpa adanya keberpihakan maka akan sulit bagi sektor kelautan dan perikanan untuk berkembang optimal.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengolahan Produk Perikanan dan Pemasaran Indonesia (AP5I) Thomas Darmawan mengatakan telah berkoordinasi antara lain dengan asosiasi sejenis di negara lain di ASEAN.
KKP sebelumnya telah menyelenggarakan sejumlah acara untuk menarik investor, antara lain Sail Morotai 2012 yang puncaknya digelar di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Saat acara puncak berlangsung pada 14 September, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pulau Morotai, Iksan Kirkof mengatakan, sebanyak 21 investor dari Korea, China, Jepang, dan Taiwan telah melirik Morotai karena dianggap sangat potensial untuk berinvestasi.
Dia mengharapkan nelayan dan pelaku usaha di Morotai memberikan dukungannya dalam pengembangan budidaya perikanan yang masih potensial, sehingga kehadiran investor dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menetapkan Pulau Morotai di Maluku Utara itu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menandakan daerah itu bisa menjadi simpul akses bisnis penting di kawasan Asia Pasifik.

Dengan demikian, bersama-sama dengan Bitung (Sulawesi Utara), dan Biak (Papua Barat), Morotai akan dapat menjadi serambi terdepan Indonesia di Samudera Pasifik, kata Presiden.

(M040/B008) 
Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2012

  http://www.tempo.co/

Sabtu, 29 September 2012 | 12:21 WIB

Pendidikan Tinggi

Institut Kelautan dan Perikanan Nasional Mulai Dibangun

Penulis : Brigita Maria Lukita | Kamis, 20 September 2012 | 13:13 WIB

KOMPAS/PRIYOMBODO

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo

KARAWANG, KOMPAS.com -- Institut Kelautan dan Perikanan Nasional (IKPN) di Karawang, Jawa Barat, mulai dibangun. IKPN merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Karawang.

Tahap awal pembangunan gedung ditinjau Menteri Kelautan dan Perikanan  Sharif Cicip Sutardjo dan Menteri Perumahan Rakyat  Djan Faridz, Kamis (20/9/2012).

Cicip mengatakan, peningkatan status kampus STP menjadi IKPN di Karawang merupakan langkah mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan memenuhi standar sertifikasi dunia industri, serta untuk menopang keberhasilan industrialisasi kelautan dan perikanan.

"Keberadaan kampus ini selain untuk mengembangkan SDM kelautan dan perikanan, ditujukan pula untuk memberi multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang," ujarnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja mengemukakan, pengembangan pendidikan vokasi mengacu pada konsep teaching factory, yakni peserta didik dapat melaksanakan praktik sesuai dengan kondisi dunia kerja pada industri kelautan dan perikanan yang sesungguhnya, dengan persentase 70 persen praktik dan 30 persen teori.

Rusunawa

Kampus itu juga akan dilengkapi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi mahasiswa. Pembangunan rusunawa tersebut menjadi bagian dari master plan pembangunan kampus STP di Karawang.

Pembangunan rusunawa bagi mahasiswa IKPN Karawang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Kemenpera dan KKP pada Februari 2012 tentang Pengadaan Perumahan di Lingkungan KKP.

STP merupakan salah satu lembaga pendidikan dalam lingkup KKP, di samping tiga akademi perikanan dan sembilan sekolah usaha perikanan menengah di berbagai daerah di Indonesia.

Cicip mengharapkan, pembangunan IKPN mendorong akselerasi peningkatan produksi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing, serta menjadi penggerak pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Perekrutan peserta didik meliputi 40 persen anak pelaku utama (nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, dan petambak garam), 40 persen masyarakat umum, dan 20 persen kerja sama instansi terkait. Sistem pendidikan kelautandan perikanan yang berbasis vokasi diharapkan mampu mencetak tenaga kerja siap bekerja sesuai bidangnya dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Editor : Nasru Alam Aziz

Pemerintah ingin regulasi probisnis untuk kelautan dan perikanan

http://www.antaranews.com/

Jumat, 28 September 2012 16:29 WIB | 601 Views

KKP juga menginginkan bentuk-bentuk insentif fiskal untuk aktivitas usaha sektor kelautan dan perikanan diperbanyak. (ANTARA/Ampelsa)

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menginginkan regulasi sektor kelautan dan perikanan baik di tingkat pusat maupun daerah yang probisnis sehingga semakin banyak investor yang masuk Indonesia.

"Untuk ke depannya, kami akan mengupayakan regulasi yang seharusnya probisnis," kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP, Saut Hutagalung, dalam Rakernas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat.

Menurut Saut, regulasi probisnis itu terutama harus diterapkan di daerah melalui peraturan daerah yang ditetapkan pemerintah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Saat ini masih banyak pungutan di daerah," katanya.

KKP juga menginginkan bentuk-bentuk insentif fiskal untuk aktivitas usaha sektor kelautan dan perikanan diperbanyak.

Saut juga menghendaki keberpihakan kepada provinsi kepulauan karena tanpa adanya keberpihakan maka akan sulit bagi sektor kelautan dan perikanan untuk berkembang optimal.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengolahan Produk Perikanan dan Pemasaran Indonesia (AP5I) Thomas Darmawan mengatakan telah berkoordinasi antara lain dengan asosiasi sejenis di negara lain di ASEAN.

KKP sebelumnya telah menyelenggarakan sejumlah acara untuk menarik investor, antara lain Sail Morotai 2012 yang puncaknya digelar di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Saat acara puncak berlangsung pada 14 September, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pulau Morotai, Iksan Kirkof mengatakan, sebanyak 21 investor dari Korea, China, Jepang, dan Taiwan telah melirik Morotai karena dianggap sangat potensial untuk berinvestasi.

Dia mengharapkan nelayan dan pelaku usaha di Morotai memberikan dukungannya dalam pengembangan budidaya perikanan yang masih potensial, sehingga kehadiran investor dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menetapkan Pulau Morotai di Maluku Utara itu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menandakan daerah itu bisa menjadi simpul akses bisnis penting di kawasan Asia Pasifik.

Dengan demikian, bersama-sama dengan Bitung (Sulawesi Utara), dan Biak (Papua Barat), Morotai akan dapat menjadi serambi terdepan Indonesia di Samudera Pasifik, kata Presiden.

(M040/B008) 

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2012