Tuesday 3 December 2013

PERIKANAN DAN REGIONAL V (KALIMANTAN) DALAM BERITA DI JULI 2013

http://www.rmol.co/

Distribusi Ikan Indonesia Timur Kacau Balau Nih...
Pengusaha Pengangkut Ikan Terus Dipersulit

Senin, 02 Juli 2012 , 08:22:00 WIB

http://www.rmol.co/images/berita/normal/29697_08230602072012_ian.jpg

ILUSTRASI, IKAN

RMOL.Asosiasi Pengusaha Kapal Pengangkut Ikan (APKPI) merasa tidak dilibatkan dalam program Sistim logistik ikan nasional (SLIN) yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal itu mengakibatkan distribusi ikan dari sentra tangkapan ikan di kawasan timur ke sentra pemasaran terhambat.

Presiden APKPI Sakiman menyatakan, kawasan Indonesia Timur sangat minim pelelangan ikan. Selain itu. Jumlah pelabuhan juga sangat terbatas.

“Seharusnya dengan kapal pengangkut ikan, maka membantu logistik perikanan, yang membawa hasil tangkapan ikan di timur ke wilayah pemasaran di barat,” katanya di Jakarta, kemarin.

Selain itu, regulasi yang ditetapkan pemerintah dinilainya sangat berbelit dan masih ada pungutan yang dikenakan kepada para kapal pengangkut ikan oleh oknum yang diduga dari Angkatan Laut. Sebagai contoh, perizinan mengenai surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) itu membatasi wilayah operasi.

“Akibatnya, saat ada musim panen tangkapan ikan, kapal pengangkut tidak bisa masuk. Kondisi ini berdampak pada terganggunya pemasaran hasil tangkapan dan harga ikan jatuh saat musim panen, terutama di Indonesia Timur,” curhat Sakiman.

Pihaknya meminta kepada KKP agar memberikan kemudahan proses perizinan serta keleluasaan wilayah operasi untuk pengusaha kapal pengangkut ikan. Sebab, kapal tersebut mengangkut semua ikan hasil tangkapan nelayan ke pelabuhan dan sentra pemasaran.

Dengan dukungan kapal pengangkut ikan, maka nelayan juga bisa menghemat dalam operasional penangkapan ikan. Ia mencontohkan, nelayan tradisional di Raja Ampat membawa ikan sebesar 30 kilogram di pasarkan ke Sorong. Padahal, hasil penjualan tidak sebanding dengan ongkos perjalanan ke pasar tersebut.

“Jadi SLIN itu tidak berarti sama sekali kalau tidak didukung kapal pengangkut, karena kapal kita juga berfungsi sebagai coldstorage,” ungkapnya.

Sakiman menjelaskan, saat ini APKPI memiliki 200 anggota pengusaha dengan kepemilikan kapal berkapasitas rata-rata 150 ton.

“Jadi, wilayah kita sebagian besar beroperasional di kawasan timur indonesia dan hasil tangkapan nelayan di angkut ke Banyuwangi, Bitung, Batang dan Muara Baru,” jelasnya. [Harian Rakyat Merdeka]

JURNAL BERITA ONLINE Media Online Terpercaya

YOU ARE HERE:HOME JAWA TIMUR PANTURA PASCA CUACA BURUK, NELAYAN TUBAN KEMBALI MELAUT

Pasca Cuaca Buruk, Nelayan Tuban Kembali Melaut

http://jurnalberita.com/

on July 2, 2012 in Pantura, Tuban | 0 Comment

Nelayan pesisir Tuban mulai berani melaut

TUBAN (jurnalberita.com) – Pasca cuaca buruk yang melanda beberapa hari yang lalu, kini nelayan pesisir Tuban sudah bisa bernafas dan kembali beraktifitas di laut untuk menangkap ikan, Senin (2/7/12).

Dari Pantauan jurnalberita.com, terlihat beberapa nelayan sudah melakukan aktifitasnya dengan menghidupkan beberapa mesin prahunya saat menjelang subuh.

“Pagi ini kita benar-benar melaut ditengah mas, kalau dua hari kemarin baru dipinggir pantai saja,” ujar Tarno (30), nelayan warga Desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.

Cuaca yang kembali bersahabat ini memunculkan harapan kembali bagi para nelayan pesisir utara Tuban. Pasalnya selama tidak melaut, mereka kerap berhutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Tarno berharap, dengan cuaca yang kembali bersahabat ini, penghasilan barunya bisa menutupi semua hutang-hutangnya. “Selain untuk menutupi hutang, saat ini anak-anak juga sudah waktunya membeli buku dan seragam baru,” tambahnya.

Tidak melautnya para nelayan diakui masyarakat sempat membuat harga hasil tangkapan melambung. Mereka berharap, dengan kembalinya para Nelayan beraktifitas, harga ikan akan menjadi stabil. (jbc18/jbc15)

www.republika.co.id/berita/

In Picture: Nilai Ekspor Kepiting dan Rajungan Terus Meningkat

Rabu, 04 Juli 2012, 12:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Rajungan atau Blue swimming crab merupakan salah satu komoditas ekspor yang prospektif dan semakin diminati oleh pasar dunia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat setiap tahunnya nilai ekspor kepiting dan rajungan mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 menempati urutan ketiga setelah udang dan tuna yaitu sejumlah 21.510 ton dengan nilai 170 juta dolar AS. Sedangkan untuk tahun 2011 nilai ekspor kepiting dan rajungan mencapai 250 juta dolar AS atau mengalami kenaikan 10 - 20 persen.

Untuk mengantisipasi peningkatan permintaan benih kepiitng dan rajungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya khususnya Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Takalar di propinsi Sulawesi Selatan mengembangkan unit Pembenihan Kepiting Bakau dan Rajungan sejak tahun 2004.

BBAP Takalar merupakan unit pembenihan rajungan yang paling berhasil di dunia dan menjadi lokasi kunjungan studi banding dan pelatihan dari berbagai negara. Setiap tahunnya BBAP Takalar melakukan restocking atau penebaran kembali benih sebanyak 100.000 ekor crablet rajungan di habitat aslinya.

Redaktur: Mohamad Amin Madani

www.republika.co.id/berita/

Balitbang KP Berhasil Kembangkan Kerapu Raja Sunu

Kamis, 05 Juli 2012, 18:26 WIB

Kerapu Raja Sunu

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Para peneliti Indonesia telah berhasil mengembangkan benih ikan kerapu raja sunu (Plectropoma laevis), yang merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia dengan nilai jual tinggi di pasar Asia.

Para peneliti yang bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) unit Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut (BPPBL) Gondol, Bali, telah melakukan penelitian domestikasi dan pematangan induk ikan kerapu raja sunu sejak 2009.
Pada tahun berikutnya, pemijahan terhadap induk kerapu berhasil dilakukan dan benih pun mulai bisa diproduksi secara massal pada tahun 2011.

Keberhasilan pembenihan ikan kerapu raja sunu ini diyakini merupakan yang pertama di Indonesia bahkan di dunia.

Saat ini stok ikan kerapu raja sunu di alam sudah sangat langka. Ekosistem alami ikan ini berada di Perairan Bali, Jawa Tiur, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian.

Keberhasilan pembenihan ini merupakan salah satu upaya strategis dalam pemenuhan kebutuhan pasar dan diversifikasi usaha budidaya ikan kerapu. Usaha budidaya ikan ini masih terkendala pada langkanya benih alam, sehingga upaya pembenihan dengan bantuan para peneliti sangatlah diperlukan.

Redaktur: Taufik Rachman

Sumber: antara

http://www.suaramanado.com/

Jumat, 6 Juli 2012 – 16:28 WITATelah dibaca 71 kali

Bantuan CBP Bagi Nelayan Gagal Melaut di Makawidey

Sehubungan dengan surat dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 21 Februari 2012 yang lalu tentang bantuan nelayan yang gagal melaut akibat cuaca sangat buruk, maka bekerjasama dengan beberapa kelompok nelayan mandiri masyarakat, pihak Dinas Sosial mulai menyalurkan bantuan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) bagi beberapa wilayah di daerah pesisir Kota Bitung yang mengalami bencana dimaksud.

Kadis Sosial Kota Bitung, Drs. Audy Pangemanan, MSi menjelaskan bahwa pekan lalu pihak Dinas Sosial Kota Bitung telah menyalurkan cadangan beras pemerintah sebanyak 500 Kg di Kelurahan Makawidey, Kecamatan Aertembaga.

Laporan tentang bencana gagal melaut kami terima dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bitung, sehingga setelah kami Verifikasi terdapat sekitar 62 kepala keluarga yang membutuhkan CBP dimaksud selama beberapa hari.

Kami pun bekerjasama dengan beberapa kelompok nelayan dalam penyalurannya, sambil senantiasa berkoordinasi dengan lurah selaku pemerintah setempat, tegas pangemanan.

Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meringankan beban dari masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang hidup didaerah pesisir, yang kesehariannya sangat tergantung dari hasil tangkapan ikan. (T.K)

(red)
Penulis: Redaksi SuaraManado.com

http://www.suarapembaruan.com/

Pemerintah Bangun Rumah Murah Nelayan

Sabtu, 7 Juli 2012 | 19:44

Sharif Cicip Sutardjo [google]

[PATI] Ada kabar gembira buat nelayan miskin yang selama ini sulit punya rumah tinggal. Mulai 2012 ini, pemerintah makin memperhatikan nasib nelayan dengan membangun rumah murah bagi mereka.

Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo dalam acara silaturahmi paguyuban nelayan se-Pantura dan penutupan pelatihan budidaya perikanan di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sabtu (7/7).

Menurut Cicip, penyediaan rumah murah nelayan itu sebagai implementasi dari upaya Pemerintah mengentaskan kemiskinan. Program itu dituangkan dalam Keppres No 10/2011 tentang Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN).

Selain membuat rumah sangat murah, program PKN yang "dikeroyok" 12 kementerian, juga membuat pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, skema UMK dan KUR, pembangunan SPBU Solar, pembangunan cold storage, angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan puskesmas, dan fasilitas bank “Rakyat”.

Program PKN sendiri akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2014 dengan sasaran rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan (PP/PPI).

Paling tidak tahun ini, sebanyak 400 PP/PPI menjadi fokus pelaksanaan Program PKN, terdiri dari 1.426 desa, yang mencapai 112.037 rumah tangga sasaran (RTS) nelayan sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. "Saya yakin program ini mampu memberikan stimulus terhadap kehidupan nelayan, khususnya dalam pembenahan infrastruktur kelautan dan perikanan, kata Sharif Cicip.

Sebagai nahkoda Program PKN, Sharif Cicip menyebutkan, tahun ini, setidaknya tiga triliun rupiah telah disiapkan untuk pembangunan rumah sangat murah, listrik murah, sarana air bersih, fasilitasi kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi basic safety trainning, pengerukan PPI, dan budidaya rumput laut. Jumlah tersebut diharapkan terus meningkat, jika kalangan BUMN dapat mengalokasikan CSR-nya untuk Program PKN, seperti BNI melalui program Corporate Community Responsibility (CCR) yang telah diimplementasikan pada Program Kampung BNI.

Untuk mendukung program tersebut, tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyediakan 8.000 orang tenaga penyuluh perikanan atau meningkat sebesar 33,3% dibandingkan tahun sebelumnya tutur Sharif.

Menurut politisi Golkar itu, jumlah tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya, Diharapkan sebanyak 12.000 orang pada tahun 2013 dan 15.000 orang pada tahun 2014. "Keberadaan tenaga penyuluh perikanan tersebut diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan, khususnya pelaku usaha perikanan skala kecil agar lebih mandiri dan berdaya saing, ujar Sharif.

Di samping Program PKN, KKP juga mengalokasikan anggaran PNPM Mandiri KP jauh lebih besar dan jangkauan kolompok penerima lebih banyak. Sebanyak 9.800 kelompok menerima bantuan dengan alokasi dana sebesar Rp. 783,52 miliar, termasuk di 16 kabupaten/kota lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dapat tercapai tahun ini. Jumlah kelompok penerima bantuan mengalami peningkatan sebesar 84,49% dibandingkatn tahun sebelumnya.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan juga ditempuh KKP melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk untuk meningkatkan daya saing melalui kebijakan industrialisasi perikanan.

Sasaran strategis kebijakan ini adalah pengembangan sentra industri kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif dengan mutu dan keamanan konsumsi terjamin.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Darul Rohmat, sebagai tuan rumah penyelenggaraan pelatihan pembenihan, pembesaran, pengolahan dan pemasaran ikan lele bagi pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Tengah. Pelatihan ini dapat mencetak SDM unggul, khususnya para santri yang ada di pesantren di Jawa Tengah sehingga dapat mendukung berjalannya industrialisasi perikanan", ujar Sharif yang didampingi Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Indra Sakti.

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah, KKP telah mengalokasikan anggaran tahun ini sebesar Rp 53,35 milyar. Alokasi anggaran KKP yang diperuntukan Propinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 38.651.800.000 yang meliputi 16 unit kapal INKA Mina berukuran diatas 30 GT, 9901 kartu nelayan, pemantauan, monitoring, pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), percontohan akselerasi budidaya air payau berbasis Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB), pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya, PUMP budidaya untuk 34 kelompok, nener unggul, 1 unit backhoe, dempond budidaya bandeng, sarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan; pembangunan depo ikan segar; fasilitas pengembangan industri pengolahan hasil perikanan; sarana pengolahan hasil perikanan, dan pengembangan industri produk hasil perikanan nonkonsumsi.

Sementara itu, alokasi anggaran yang diperuntukan kepada Kabupaten Pati sendiri adalah senilai Rp 14.699.440, yang meliputi 150 sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT); PUMP perikanan tangkap untuk 27 KUB, 1493 kartu nelayan, pengembangan industari pengolahan hasil perikana, sarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan,pengembangan model usaha berbasis kelompok pembudidaya lele, Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR); bantuan pelatihan usaha KP, dan bantuan penyuluhan. [142/M-15]

http://www.kompas.com/

INFRASTRUKTUR

Pelabuhan Perikanan Belum Memadai

Sabtu, 7 Juli 2012 | 05:17 WIB

Sibolga, Kompas - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakui masih banyak pelabuhan perikanan di Indonesia yang belum beroperasi dengan baik. Hal itu antara lain karena belum terbentuk kelembagaan pengelola sebagai penanggung jawab serta fasilitas pelabuhan perikanan belummemadai.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Heryanto Marwoto dalam kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (6/7), mengemukakan, fasilitas pelabuhan belum dapat dilengkapi karena memerlukan dana yang sangat besar sehingga perlu bantuan pendanaan dari pemerintah daerah.

”Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan merupakan bagian dari program industrialisasi kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Hingga saat ini terdapat total 816 pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan milik pemerintah untuk melayani dan memfasilitasi kapal perikanan dan usaha perikanan di sejumlah daerah.

Marwoto menekankan perlunya pelabuhan perikanan memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap pelabuhan perikanan swasta dalam pemanfaatan potensi ikan, termasuk ikan yang didaratkan.

Selama ini, konektivitas dan sistem informasi pelabuhan belum menjangkau semua pelabuhan perikanan.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga Henry M Batubara mengemukakan, banyak tangkahan (pelabuhan kecil) yang dibangun perusahaan swasta untuk kebutuhan sendiri, tetapi berkembang menjadi pelabuhan swasta dan tempat lelang ikan nelayan lokal. Maraknya tangkahan turut dipicu oleh minimnya sarana pelabuhan ikan yang dibangun pemerintah. (LKT)

Editor :

http://www.suarapembaruan.com/

Ribuan Hektare Rumput Laut di Kupang Terserang Hama

Minggu, 8 Juli 2012 | 22:09

Petani rumput laut di Kabupaten Kupang [Yoseph Kellen]

[KUPANG] Ribuan hektar tanaman rumput laut di Desa Tablolong Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) terserang hama ais-ais dan menyebabkan produksi rumput laut para petani menurun drastis. "Sudah dua tahun ini kami mengalami kerugian karena hasil panen kita menurun," kata seorang petani rumput laut, H. Umar Saleh di Desa Tablolong, Minggu (8/7).
Umar, mengatakan, sejak terserang hama ais-ais yang mengenai kulit tanaman rumput laut berupa bintik-bintik putih tersebut, sehingga menyebabkan rumput laut menjadi tidak sehat dan mudah patah serta rusak.

"Penyakit tersebut berdampak kepada tidak bertahannya rumput laut yang sudah ditebar dan bertumbuh hingga panen. Akhirnya saat panen hasilnya berkurang dan menyebab kerugian yang dialami para petani cukup besar," kata Umar.

Umar, menyebutkan, sejak musibah tersebut maka para petani yang biasanya memanen hasilnya satu ton dari jumlah 42 ikatan tali yang dipasang, menurun drastis menjadi hanya 200 kilogram. Bukan sekadar hasil panen yang menurun saja, lanjut Umar, para petani yang hanya bergantung kepada hasil lahan rumput laut itu pun mengalami kerugian yang sangat besar.
Semua upaya sudah dilakukan oleh para petani sebagai inisiatif untuk menyelamatkan usahanya tersebut agar bisa terus hidup karena hanya bergantung dari aktivitas budidaya rumput laut yang digeluti sejak 10 tahun silam.

Umar, mengatakan, langkah konkrit yang sudah dilakukan adalah, dengan mengganti bibit rumput laut yang ada, namun masih saja tetap mengalami hal yang sama.
"Hama itu terus datang dan menyerang rumput laut di lahan kami walau sudah diganti bibitnya, akhirnya banyak petani rumput laut yang mulai beralih menjadi nelayan penangkap ikan kendati hasilnya tidak terlampau atau tidak menjajikan karena masih menggunakan peralatan tradisional," kata Umar.

Pemerintah Kabupaten Kupang, diharap bisa memberikan perhatian, dengan menerjunkan para pendamping yang bisa mengatasi persoalan yang sedang dialami petani rumput laut di daerah tersebut.

"Kita sudah meminta kepada pemerintah setempat untuk menerjunkan pendamping untuk mengatasi persoalan ini, namun belum ada realisasi dari pemerintah kabupaten maupun provinsi NTT, " kata Umar.

Umar, berharap, Kami sangat mengharapkan bantuan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut untuk menindaklanjuti permintaan para petani yang ada di Desa Tablolong, agar bisa menyelesaikan persoalan yang dialami, sehingga bisa kembali mendapatkan produktivitas yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat di daerah itu.

"Kalau hasil kembali baik, kehidupan perekonomian masyarakat di daerah ini dengan sendirinya akan kembali membaik, karena kebutuhan rumah tangga terpenuhi," kata Umar.
Potensi laut di Kabupaten Kupang yang memiliki potensi besar untuk pengembangan dan pembudidayaan rumput laut. Jumlah titik kawasan laut yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadikannya sebagai lahan budidaya rumput laut, di antaranya perairan di pesisir Desa Tablolong Kecamatan Kupang Barat serta di perairan laut pesisir Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang.

Luas lahan petani rumput laut di 20 kabupaten di NTT yang siap dikembangkan rumput laut 51.870,03 Ha dan dari luas tersebut baru dikelolah untuk budidaya rumput laut seluas 5.187,00 Ha dengan hasil pertahunnya sebanyak 82.992,05 ton. Hasil pertanian rumput laut tersebut sebagai salah satu komoditi eksport dari NTT ke luar Negeri selama ini. (YOS).

JURNAL BERITA ONLINE Media Online Terpercaya

YOU ARE HERE:HOME HEADLINE WABUP TUBAN RESMIKAN PENYERAHAN BANTUAN ALAT TANGKAP PADA NELAYAN

http://jurnalberita.com/

Wabup Tuban Resmikan Penyerahan Bantuan Alat Tangkap Pada Nelayan

on July 9, 2012 in Headline, Jawa Timur, Pantura, Tuban | 0 Comment

http://jurnalberita.com/wp-content/uploads/2012/07/Wabup-penyerahan-alat-tangkap.jpg

Wabup dan Deputi Manager MCL saat meresmikan penyerahan alat tangkap pada nelayan. (foto:jbc18)

TUBAN (jurnalberita.com) – Wakil Bupati Tuban, Ir. Nor Nahar Husain, meresmikan penyerahan bantuan alat tangkap ikan Program Perbaikan Infrastruktur Perikanan 2012, melalui dana Corporate Sosial Responbility(CSR) yang diberikan oleh Mobil Cepu Ltd, di Balai Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Senin (9/7/12).

Penyerahan 6000 jaring tersebut juga dihadiri perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), sejumlah Muspika Kecamatan Palang, ratusan Rukun Nelayan (RN) Desa Karangagung, dan LSM IRCOS yang menjadi mediasi atas terealisasinya permintaan masyarakat nelayan kepada Mobil Cepu Ltd.

Dalam sambutannya, Deputi Manager Mobil Cepu Ltd (MCL), Roled Sinaga, menyatakan bahwa bantuan alat tangkap yang diberikan kepada seluruh masyarakat Karangagung tersebut merupakan bentuk tanggungjawab MCL kepada masyarakat yang menjadi tempat proyek MCL.

Lebih lanjut, Roled Sinaga menyampaikan proyek MCL yang bertempat di Banyu Urip, Kabupaten Bojonegoro itu, puncak produksinya akan berlangsung pada tahun 2014, yang diperkirakan akan berjalan selama 30 tahun.

“Kita targetkan puncak produksi MCL ini pada tahun 2014, yang akan berjalan selama 30 tahun. Maka dengan ini kami minta kerjasamanya kepada semua masyarakat, dan apabila ada permaslahan apapun, baiknya diselesaikan dengan baik-baik,” ujar Roled Sinaga dalam sambutannya.

Usai sambutan Deputi Manager MCL, Wakil Bupati Tuban meresmikan penyerahan bantuan 6000 alat tangkap tersebut secara simbolik kepada warga nelayan yang ada di desa Karangagung itu.

Dalam sambutannya, Nor Nahar meminta kepada MCL untuk memperhatikan nasib para warga yang menjadi tempat lintasan pipa minyak proyek MCL tersebut. Diantaranya, Desa Kecamatan Soko, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Widang, dan terutama Desa Karangagung, Kecamatan Palang, yang merupakan ujung saluran produksi minyak mentah, yang kemudian ditampung di kapal dan selanjutnya diproduksi menjadi bahan bakar minyak.

Nor Nahar menyampaikan, bahwa kebutuhan minyak warga Indonesia setiap harinya adalah 1,5 juta barel, sedangkan yang ditargetkan MCL hanya bisa memproduksi 600 barel perhari. Sehingga dalam hal ini, Nor Nahar meminta MCL untuk mempercepat proyek tersebut agar bisa sesegera mungkin beroprasi.

“Saya berharap MCL bisa mempercepat proyek minyak ini, agar nantinya kebutuhan minyak warga Negara Indonesia bisa terpenuhi. Sehingga tidak ada lagi kenaikan harga BBM yang disebabkan menurunnya pasokan BBM,” tegas Nor Nahar.

Nor Nahar juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Desa Karangagung tidak keras dalam menghadapi segala persoalan. Apapun bentuk persoalan itu harus diselesaikan dengan pikiran yang dingin. (jbc18/jbc1)

http://www.kompas.com/

Pendidikan

Kadin Dirikan Sekolah Khusus Perikanan

Penulis : Stefanus Osa Triyatna | Senin, 9 Juli 2012 | 18:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia adalah negara maritim yang memiliki laut yang sangat luas dengan potensi sumber daya ikan yang sangat besar. Namun, potensi sumber daya ikan baik di perairan Indonesia maupun di ZEE itu belum terkelola dengan baik.

"Sumber daya ikan laut Indonesia yang kaya menarik banyak nelayan dari negara lain yang datang untuk menangkap ikan di laut kita atau illegal fishing," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto, di Jakarta, Senin (9/7/2012).

Selain memiliki sumber daya ikan laut, kata Yugi, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya ikan darat yang sangat besar karena Indonesia memiliki lahan kosong yang sangat luas. Banyak di antara lahan itu yang memiliki sumber daya air berlimpah, yang dapat digunakan untuk membangun budidaya perikanan darat atau tambak.

"Potensi perikanan kita besar, maka sudah seyogianya sektor perikanan dapat menjadi andalan utama ekonomi Indonesia dan seharusnya juga bisa menjadi salah satu produsen ikan terbesar yang di segani di dunia," kata Yugi.

Dalam industri perikanan, Yugi memandang perlu diciptakan nilai tambah (added value) agar hasil dari sektor perikanan dapat diperoleh hasil yang maksimal. Nilai tambah tersebut akan dapat dicapai apabila industri perikanan dibuat terpadu (integrated fishery industry), dengan proses pengolahan ikan mulai dari sejak ditangkap di atas kapal, proses di darat hingga diekspor. Untuk itu, produk ikan harus diolah dalam suatu industri modern yang dapat menghasilkan ikan yang segar serta produk-produk perikanan seperti surimi, tempura, ikan kaleng, serta produk perikanan lain yang memiliki nilai tambah.

Prosepektif

Menurut Yugi, usaha perikanan memiliki prospek/masa depan yang cerah. Namun, selama ini Indonesia belum bisa mengelola sumber daya perikanan, baik laut maupun darat. "Faktor utama yang menyebabkannya adalah masih kurangnya sumber daya manusia di bidang perikanan yang terampil, yang memiliki jiwa wirausaha di bidang perikanan yang dapat mengelola seluruh potensi perikanan Indonesia," ungkap Yugi.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa profesi nelayan masih dianggap sebagai profesi yang kurang menarik, bahkan para sarjana perikanan pun lebih suka bekerja di bank atau sektor nonperikanan lainnya.

Untuk memajukan usaha perikanan, terutama dalam membangun SDM perikanan yang terampil, Kadin akan mendirikan sekolah untuk pendidikan dan latihan industri perikanan yang sedang dalam proses pembangunan di Pulau Seram Maluku.

"Sekolah ini untuk mendidik para generasi muda dalam menguasai bidang perikanan yang bukan hanya secara teknis, tetapi juga sebagai wirausaha atau entrepreneur di bidang perikanan," kata Yugi.

Editor : Marcus Suprihadi

http://banjarmasin.tribunnews.com/

Ekonomi Biru Minimalkan Pencemaran

Selasa, 10 Juli 2012 14:14 wita

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Konsep "blue economy" atau ekonomi biru yang digagas Pemerintah Republik Indonesia dalam Forum KTT Rio+20 di Brasil akhir Juni lalu adalah upaya untuk memanfatkan sumber daya alam (SDA) dengan pencapaian hasil yang maksimal dan cemaran yang sekecil mungkin.

"Konkritnya, 'blue economy' adalah pengelolaan kawasan ekonomi. Di mana sumber daya alam (SDA) dikelola dengan cara meminimalisir cemaran dan mempertinggi nilai kawasan tersebut," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Prof. Rizald M Rompas, di Jakarta, Selasa.

Sebagai negara kepulauan dengan laut yang demikian luas, kata Prof. Rompas, Indonesia menggagas "blue economy" yang berbasis kelautan dengan memanfaatkan modal sosial, keberlanjutan, dan terus membuka lapangan pekerjaan baru.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih merundingkan lokasi kawasan percontohan 'blue economy' ini. Ada ide yang menunjuk Teluk Tomini, Wakatobi, Laut Banda...belum ada yang tetap," katanya menjelaskan.

Gagasan tentang ekonomi biru ini terinspirasi dari kondisi di China yang beberapa kabupaten/kotanya bergantung kepada hasil dari laut, dengan konsep meminimalisir cemaran dan memaksimalkan nilai tambah.

"Kita harus mengupayakan secara serius untuk mendaur ulang limbah, lalu pengalengan ikan, memanfaatkan limbah sebagai bahan pupuk, dan di sinilah peranan penelitian dan pengembangan. Kami harus meneliti segala aspek terkait upaya memaksimalkan hasil dan menekan pencemaran," ujar dia.

Kawasan Indonesia sekitar 70 persennya berupa perairan dan laut. Dengan belasan ribu pulau, Indonesia memiliki potensi yang sangat kuat untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan.

Editor : Anjar

Source : Antara News

JURNAL BERITA ONLINE Media Online Terpercaya

YOU ARE HERE:HOME JAWA TIMUR HARYONO SUYONO DORONG GEMAR MAKAN IKAN

Haryono Suyono Dorong Gemar Makan Ikan

http://jurnalberita.com/

on July 12, 2012 in Jawa Timur, Kulonan, Pacitan | 0 Comment

Hasil Perikanan Harus Banyak Inovasi Olahan

Haryono Suyono sedang melihat-lihat hasil olahan ikan dari kelompok Posdaya Pacitan.

PACITAN (Jurnalberita.com)-Melimpahnya potensi perikanan dikabupaten Pacitan, diharapkan mampu menjadikan kawasan dipesisir paling selatan Jawa timur ini, menjadi penggerak gemar makan ikan bagi daerah-daerah lain. Ungkapan itu disampaikan tokoh Nasional yang juga pencetus program Pos Pemberdayaan Masyarakat (Posdaya) Prof. Dr. Haryono Suyono, saat berada di Pacitan, Rabu(11/7)

Putra asli Pacitan itu menyatakan, harapan tersebut bukan tanpa alasan. Pacitan merupakan wilayah pantai dengan sumber daya laut melimpah. Bahkan meski 70 hingga 80 persen wilayahnya pegunungan, namun sangat potesial untuk pengembangan budidaya ikan air tawar. Seperti untuk jenis ikan lele maupun ikan nila.

“Potensi ini dapat menjadi nilai tambah jika mampu terkelola dengan baik. Bukan hanya sebatas dijual mentah, namun dikembangkan dalam bentuk produk olahan,” tukas Haryono Suyono.

Untuk itu lanjut Haryono, pihaknya bekerjasama dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan, mengandeng kelompok Posdaya Pacitan menyelenggarakan pelatihan Pengelolaan hasil Perikanan.

“Selain untuk peningkatan ekonomi,berbagai olahan dari ikan ini diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk gemar makan ikan,” ujarnya.

Harapan sama juga disampaikan sekretaris daerah Pacitan Ir Mulyono MM. Menurutnya, meski 7 dari 12 kecamatan di kabupaten Pacitan merupakan wilayah pantai, namun,tingkat konsumsi ikan masyarakat masih rendah, yakni 11 kilo per kapita. Namun, jika dilihat dari sisi ekonomi pendapatan rata-rata pengolah hasil ikan per tahun sudah diatas Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Penanda tanganan kerjasama antara Damandiri dan Kementerian Kelautan.

Upah minimum Pacitan saat ini Rp.7,5 juta per tahun sedangkan, rata-rata masyarakat pengolah perikanan sudah Rp.11 juta per tahun. Dengan banyaknya pelatihan serta alih tekhnologi, diharapkan kelompok pengolah hasil perikanan di Pacitan lebih berkembang. Dari 359 saat ini menjadi 718 kelompok di tahun 2015. Terlebih kabupaten Pacitan telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sebagai Kawasan Minapolitan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pacitan Fatkhurrodzi, mengatakan, tahun 2011 lalu, jumlah produksi ikan laut mencapai lebih dari 6000 ton. Sedangkan budidaya ikan air tawar mencapai 377.095 ton. Dengan rincian ikan lele 325.095 ton dan nila 52 ton. Produksi tersebut dihasilkan dari 135 kelompok pembudidaya yang anggotanya sebanyak 1.665 orang.

Untuk tahap awal, pelatihan Pengelolaan hasil Perikanan baru untuk tiga kelompok Posdaya. Yakni kelompok pengolahan hasil perikanan kecamatan Kebonagung, Pacitan dan Watukarung kecamatan Pringkuku. Sedangkan Program sama hasil binaan dinas Kelautan dan Perikanan sudah berjalan di beberapa wilayah, seperti, desa Sirnoboyo, Kembang serta wilayah-wilayah di kecamatan Ngadirojo dan Sudimoro.(jbc15)

JURNAL BERITA ONLINE Media Online Terpercaya

YOU ARE HERE:HOME HEADLINE PEMKAB TUBAN TAK PERHATIAN TRADISI SEDEKAH LAUT

http://jurnalberita.com/

Pemkab Tuban Tak Perhatian Tradisi Sedekah Laut

on July 12, 2012 in Headline, Jawa Timur, Pantura, Tuban | 0 Comment

http://jurnalberita.com/wp-content/uploads/2012/07/sedekah-laut.jpg

Miniatur perahu yang diisi kepala kerbau saat akan larung di laut Jawa. (foto:jbc3)

TUBAN (jurnalberita.com) – Sedekah laut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga nelayan Karangsari, Tuban. Dan hingga kini warga di pesisir kota Tuban masih melestarikan warisan adat istiadat dari leluhur tersebut. Namun sayang, masih minimnya perhatian pemerintah daerah setempat terhadap kegiatan warisan nenek moyang itu. Padahal jika tradisi tersebut dikemas dengan baik, bisa dijadikan obyek wisata bahari tahunan bagi Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban.

Seperti kali ini, warga nelayan di gang Penjaringan Kelurahan Karangsari 2 hari sebelumnya sudah marak mempersiapkan acara sedekah laut. Mulai lokasi pelayaran, tempat diadakannya tayub dan pembuatan kelengkapan acara sedekah laut. Dan itu dilakukan warga, di sela-sela rutinitas mereka melaut mulai pagi hingga siang hari.

Sesepuh masyarakat Penjaringan, Kasmaran mengatakan, pelaksanaan Sedekah Laut dari tahun ke tahun semakin menurun. “Kalau dulu setiap tahun, pada hari Rabu Legi bulan Ruwah (Sya’ban, red), pasti upacara Sedekah Laut ini dilaksanakan. Tetapi sepuluh tahun terakhir ini nggak mesti. Kadang dua tahun baru dilaksanakan, malah pernah empat tahun baru sekali dilaksanakan,” jelas Kasmaran.

Lanjutnya, pendapatan nelayan terus merosot sepuluh tahun terakhir. Warga nelayan di sini tidak lagi mampu membiayai pelaksanaan tradisi warisan nenek moyangnya, lantaran kondisi pendapatannya semakin memburuk. Selama ini seluruh biaya pelaksanaan upacara adat itu diperoleh melalui swadaya masyarakat.

Warga nelayan, terutama pemilik perahu, diwajibkan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk biaya pelaksanaan Sedekah Laut. “Ya semampunya, tidak ada ketetapan harus sekian ribu. Biasanya enam bulan sebelum pelaksanaan Sedekah Laut, warga mulai menabung ke panitia. Kalau punya ya dikasih Rp 5000, kalau along (panen besar, red) terkadang ada yang menabung sampai Rp 100 ribu,” kata Kasmaran.

Sementara itu, saat jurnalberita.com melakukan konfirmasi dengan Kepala Bagian Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Pemkab Tuban, Sunaryo mengatakan, telah berulang kali mencoba melakukan pendekatan dengan masyarakat pesisir tersebut agar tradisi Sedekah Laut mampu mendatangkan minat wisatawan. Tetapi usaha itu belum membuahkah hasil hingga kini, karena masyarakat menghendaki upacara tersebut tetap berlangsung sebagaimana adanya dulu.

“Kami tidak pernah diajak ngomong oleh para sesepuh masyarakat setempat. Bahkan Lurahnya juga nggak ngasih pemberitahuan kalau akan ada upacara Sedekah Laut. Kalau upacara adat itu bisa kita kemas dengan baik, saya yakin manfaat ekonomi langsung juga akan didapat masyarakat setempat,” kata Sunaryo.(jbc3/jbc1)

RI Penghasil Rumput Laut Terbesar Dunia

Selasa, 13 Juli 2010 09:13 wib

Rumput Laut. Foto: Wordpress

JAKARTA - Indonesia merupakan negara penghasil rumput laut terbesar di dunia namun potensi tersebut masih belum dikembangkan. Jika bisa dikembangkan, target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk produksi rumput laut mencapai 10 juta ton per tahun pada 2014 dapat tercapai.

"Rumput laut adalah komoditas unggulan dalam Kementerian Kelautan, produksi kita juga telah melampaui Filipina,pangsa pa-sarnya di Eropa dan China juga cukup besar," kata Chairman Indonesia Seaweed Commission Farid Ma’ruf di Jakarta.

Berdasarkan data KKP, total produksi rumput laut di Indonesia pada 2009 berjumlah 2,252 juta ton atau naik 5 persen dari 2008 sebanyak 2,145 juta ton. Untuk mencapai target tersebut, KKP bersinergi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan mengadakan Seaweed International Business Forum and Exhibition (Seabfex).

Ketua Acara Seabfex Anny Kustantiny menyatakan,tujuan diadakannya forum bisnis ini untuk mendorong industri rumput laut di daerah yang dinilai masih kurang diwadahi.

"Ini merupakan usaha yang padat karya tapi kurang dipromosikan potensinya. Untuk itu, event ini adalah momen yang tepat untuk menggali potensi di daerah," kata Anny yang juga menjabat Direktur Investasi dan Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Anny menjelaskan, forum bisnis yang diselenggarakan pada 14–17 Juli 2010 di kota Surabaya ini adalah penyelenggaraan yang ketiga kalinya. Seabfex pertama kali berlangsung pada 2008 di Bali, sedangkan pada 2009 diadakan di Makassar.Pada acara sebelumnya forum bisnis ini telah sukses mengembangkan potensi bisnis rumput laut di daerah.

"Dalam hal ini kami bertugas sebagai mediator antara penambak rumput laut dan pelaku usaha industri," tandasnya.

Sebagai pelaku usaha bisnis, Farid menyadari bahan baku industri dari rumput laut begitu potensial. Menurutnya, saat ini tidak kurang 500 hasil akhir produksi yang terbuat dari rumput laut.Tapi sayangnya, menurut Farid, baru ada 23 pabrik pengolahan rumput laut di Indonesia.
"Untuk itu kami mencoba mengembangkan secara terintegrasi, kuncinya ada di daerah," ujar Farid.
Data KKP menyebutkan volume dan nilai ekspor rumput laut secara global pada 2008 mencapai 102 juta ton dengan nilai USD124,36 juta. Pada 2015 pemerintah menargetkan produksi rumput laut mencapai 10 juta ton per tahun.Anny menjelaskan, target tersebut dilakukan bertahap selama lima tahun.

"Saat ini kita sedang mengembangkan bibit rumput laut dengan mencari potensi di daerah," ungkap Anny.

Dirinya juga menjelaskan, KKP membentuk Konsultasi Keuangan Mitra Bank sebagai penghubung pelaku industri dan penambak rumput laut. (Koran SI/Koran SI/wdi)

Kementrian Kelautan dan Perikanan sediakan dana Rp. 3 Miliar bagi anak nelayan dan petani ikan

Rabu 18 Juli 2012 - 15:07:28

bunghatta.ac.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan pendidikan senilai Rp. 10 juta bagi anak nelayan, petani ikan, pembudidaya perikanan ataupun orang tuanya yang bergerak di sektor perikanan yang melanjutkan pendidikannya di Fakultas Perikanan atau Sekolah Tinggi Perikanan.

Hal itu dikatakan Pratomo Wijianto dari Pusat Pendidikan Kementerian Perikanan dan Kelautan, di sela-sela seleksi calon penerima bantuan tersebut di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Bung Hatta, Rabu (18/7).

Ia menyebutkan tahun anggaran 2012, pihak kementerian kelautan dan perikanan menyediakan dana sebesar Rp. 3 miliar untuk 300 orang penerima beasiswa se-Indonesia.
Menurutnya lagi bantuan biaya pendidikan tersebut meliputi komponen biaya untuk keperluan SPP, Biaya Hidup,Buku referensi serta transportasi.

Sementara untuk Fakultas Perikanan UBH, hal itu tertuang dalam surat KKP-Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor:420/BPSDMKP.02/TU.210/VI/2012, tertanggal 20 Juni 2012 yang terima Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta.

Ditempat yang sama Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UBH, Ir.Yempita Efendi,MS didampingi wakil dekan Ir. Mas Eriza, MP menambahkan beasiswa yang disediakan KKP itu bertujuan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia di sektor kelautan dan perikanan (SDMKP).

Yempita menambahkan, pemberian beasiswa tersebut bagian kesepakatan dalam Forum Kerja Sama Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan KKP di Jakarta, 24 Mei tahun lalu. Ini ditujukan untuk pencapaian salah satu visi visi dan misi KKP, yakni meningkatkan pendidikan SDMKP. Kebijakan tersebut juga bagian tindak lanjut dari amanat UU Perikanan.

Sementara itu, Mas Eriza menambahkan, kriteria dan persyaratan untuk memperoleh dukungan biaya dari KKP tersebut adalah mahasiswa yang berasal dari anak pelaku utama bidang kelautan dan perikanan yang orang tuanya bekerja sebagai nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah ikan yang dinyatakan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau dinas perikanan dan kelautan, kemudian berstatus sebagai mahasiswa aktif dari program studi kelautan dan perikanan pada akademi/politkenik/D-IV dan S1 yang dibuktikan dengan fotocopy kartu mahasiswa serta transkrip nilai, serta bukan mahasiswa yang sedang menerima bantuan biaya pendidikan lainnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan. (** Indrawadi- Humas UBH).

http://www.rmol.co/

Kapal Asing Pencuri Ikan Belum ‘Digebuk’ Juga...
Penegakan Hukum Di Kawasan Laut Masih Lemah

Rabu, 11 Juli 2012 , 08:37:00 WIB

http://www.rmol.co/images/berita/normal/849168_08392411072012_ikan.jpg

ILUSTRASI/IST

RMOL.Praktik Illegal Fishing masih menjadi momok di perairan Indonesia. Sejak 2006 sampai sekarang, kapal pengawas telah menangkap sebanyak 1.222 kapal ikan asing dan lokal. Total kerugian tiap tahunnya mencapai Rp 30 triliun.

Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2005 ada 115 kapal ikan ditangkap, 2006 sebanyak 132 kapal ikan, 2007 sebanyak 183 kapal ikan, 2008 sebanyak 243 kapal ikan, 2009 sebanyak 203 kapal ikan, 2010 sebanyak 183 kapal ikan, 2011 sebanyak 104 kapal ikan dan sampai Juli 2012 sebanyak 59 kapal ikan.

Mayoritas perkara telah ditangani Pengadilan Perikanan baru. Dari jumlah itu belum semuanya belum mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap.

Padahal pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan sangatlah penting guna menunjang pelaksanaan dan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan perikanan sesuai dengan azas pengelolaan perikanan.

“Demi mensukseskan pembangunan perikanan secara berkelanjutan, maka mutlak dibutuhkan kepastian hukum,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Di Jakarta, belum lama ini.

Sharif menekankan pentingnya, kepastian dan tegaknya hukum di sektor perikanan. “Jangan sampai sumber daya kelautan dan perikanan dijarah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Diungkapkan, akibat illegal fishing, ikan yang dicuri diperkirakan 1,6 juta ton per tahun, jika dikonversi dengan harga ikan rata-rata 2 dolar AS/kg maka akan didapat angka kerugian sekitar Rp 30 triliun per tahun.

Senada dengan KKP, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) TNI AL menyesalkan proses hukum terhadap para pencuri ikan di wilayah nasional.

Kepala Sub Dispenum Dinas Penerangan TNI AL Kolonel Widjojono mengungkapkan, ada 74 kapal yang ditangkap TNI AL karena terlibat pelanggaran hukum seperti illegal fishing, illegal entry, pencemaran di laut, dan kasus lainnya, namun belum diproses hukum secara maksimal.

TNI mendesak segera dipercepat dan dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera dan berdampak pada keamanan laut yang lebih kondusif.

Diungkapkan, kapal-kapal yang tengah menjalani proses hukum di beberapa tempat yakni di Manado 19 kapal, Tarakan 19 kapal, Nunukan 18 kapal, Tahuna 14 kapal, dan ToliToli 4 kapal.

Kapal-kapal tersebut tertangkap dalam operasi laut TNI AL. Pada umumnya terjaring di laut Sulawesi.

Widjojono mengharapkan kerja sama dari seluruh instansi yang berwenang terhadap proses hukum tersebut demi keamanan perairan nasional.

Menurutnya, selain meningkatkan intensitas operasi keamanan laut, TNI menindak tegas para pelaku pelanggaran di laut.

“TNI Angkatan Laut tidak akan memberi ampun,” tegasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, mestinya proses hukum terhadap tindak pidana illegal fishing dipercepat.

Undang-undang itu mengatur, proses penyidikan 30 hari, penuntutan 30 hari dan persidangan 30 hari, serta proses banding maksimal 60 hari.

Namun, dalam praktiknya proses hukum bisa sampai bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan, kapal-kapal yang ditangkap seringkali rusak karena bersandar terlalu lama. Padahal, jika proses hukumnya cepat, kapal-kapal itu bisa dilelang kepada nelayan lokal.

Jadilah Garda Depan Pengawasan

Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR

Untuk menekan praktik illegal fishing, proses secara hukumnya harus sesuai dengan Undang-Undang Perikanan, yakni maksimal 150 hari.

Penegakan hukum yang tegas, diyakini bisa memberikan efek jera. Menjadi kewajiban bagi penyidik, jaksa penuntut umum dan peradilan untuk tunduk pada Undang-Undang, yakni memproses setiap kasus maksimal 30 hari pada tiap tingkatan. Jangan sampai proses hukum pelaku illegal fishing menjadi berlarut-larut. Hal-hal seperti itu sebaiknya segera dibenahi.

Dia menegaskan, selain penindakan, upaya pencegahan pun harus dilaksanakan sejak dini. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini harus menjadi garda depan dalam pengawasan kelautan.

DPR tentu sangat mendukung pengawasan perairan dari penjarahan. Salah satunya dengan mendorong peningkatan anggaran. Tahun ini, anggaran pengawasan mengalami kenaikan. Bahkan, bila keuangan negara memungkinkan, penambahan anggaran untuk kegiatan ini bisa diperbesar lagi.

Sejauh ini satuan pengawas perikanan KKP terus menunjukkan kemajuan dan prestasi yang baik. Ini terlihat dari banyaknya kapal asing yang ditangkap karena melakukan illegal fishing, termasuk aksi penyelundupan ikan Indonesia ke luar negeri yang selalu berhasil digagalkan.

Membuat Kaum Nelayan Gerah

Ono Surono, Aktivis Himpunan Nelayan Indonesia

Pelaku illegal fishing idealnya dihukum berat, karena ulah mereka sangat merugikan negara dan nelayan domestik.

Kemampuan kapal-kapal pelaku illegal fishing yang menangkap ikan dalam jumlah besar, membuat para nelayan lokal dengan kapal yang kecil kesulitan mendapatkan ikan.

Saat ini hukuman bagi pelaku illegal fishing sangat rendah. Mereka hanya dihukum ringan yaitu antara 1 tahun hingga 2 tahun penjara saja. Bahkan ada yang cuma dihukum dengan denda.

Seperti hukuman yang diberikan kepada nakhoda berkebangsaan Malaysia Ununsula. Pengadilan hanya menghukum 1 tahun penjara. Putusan ringan juga diberikan kepada pelaut berkebangsaan Filipina, Crissanto Macarayen (40).

Kondisi ini membuat nelayan gerah. Beberapa bulan lalu, para nelayan akhirnya main hakim sendiri terhadap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing. Mereka membakar kapal-kapal itu karena tidak lagi percaya dengan proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Sudah saatnya KKP, Polairud dan TNI AL, Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Ad Hoc Illegal Fishing menegakkan hukum secara benar terhadap tindak pidana di perairan.

Kaum nelayan berharap, kasus illegal fishing yang saat ini diproses hukum bisa cepat diselesaikan tentunya dengan hukuman yang pantas. Jangan sampai nelayan bertindak kasar. [Harian Rakyat Merdeka]

Berita

firmansoebagyo.com

Current Articles | Archives | Search

Firman Soebagyo dan Menteri Kelautan dan Perikanan 'sambung roso' Nelayan

Wednesday, 11/07/2012 09:19 | Kunjungan Kerja | 121 Views

http://www.firmansoebagyo.com/Portals/aleg/firman-soebagyo/Images/Sambung%20rasa.jpg

firmansoebagyo.com - Sebagai wujud perhatian kepada warga dan kelompok masyarakat, politisi gaek asal Partai Golkar, Firman Soebagyo, Sabtu (7/7) mengunjungi acara sambung rasa dengan kelompok nelayan di Pati. Turut hadir dalam acara ini Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Soetarjo, Plt Bupati Pati Indra Surya, dan juga tokoh masyarakat di Kabupaten Pati.

Dalam sambutannya pelaksana tugas Bupati Kabupaten Pati Indra Surya mengungkapkan perasaan senangnya dengan kegiatan Sambung Rasa Nelayan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Selamat datang kepada pak Menteri (Kelautan dan Perikanan) dan Pak Firman. Acara ini sangat bagus, untuk para nelayan seluruh Jawa Tengah, khususnya Pati," ujar Indra disela-sela sambutannya.

Acara ini bertajuk Sambung Rasa dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga diprakarsai serta didukung oleh Pelaku Perikanan Tangkap se-Jawa Tengah di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

Firman menegaskan bahwa ini sebagai bentuk komitmen dirinya yang kini duduk di DPR RI sebagai Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Kehutanan. "Saya sangat berharap, para nelayan bisa langsung menyalurkan unek-uneknya, apa yang mesti kita benahi untuk kemajuan para nelayan di Indonesia, khususnya di Pati ini," ujar Firman dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Firman bersama Menteri Sharif memberikan bantuan kepada nelayan berupa Excavator, sarana perikanan tangkap, dan bantuan pengolahan perikanan. Acara tersebut berlangsung meriah, bahkan dihadiri tak kurang oleh 700 orang. Diskusi yang berjalan juga berlangsung dinamis, karena hadir juga dalam kesempatan itu para penyuluh perikanan.

www.republika.co.id/berita/

KKP Kembali Pertahankan Predikat WTP

Jumat, 13 Juli 2012, 22:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) sukses dalam mempertahankan opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Opini WTP atas laporan keuangan sebanyak dua kali berturut-turut tersebut merupakan prestasi KKP sejak 2010 hingga 2011.

"Harapan kami, di kementerian yang saya pimpin ini di tahun depan tetap memperoleh WTP ", ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C.Sutardjo Jumat (13/7) usai menerima laporan keuangan dengan predikat WTP dari Wakil Ketua BPK, Ali Mansyur Musa, dalam rangkaian acara pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), bertempat di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta.

Sharif menjelaskan, saat ini kementerian yang dipimpinnya telah mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk akuntabilitas keuangan, sedangkan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) mendapatkan nilai B serta hasil survey integritas dari KPK sebesar 7,46. "Ini merupakan bukti nyata bahwa kita siap untuk program tersebut," sambungnya.

Target predikat WTP dapat dipertahankan karena beberapa faktor, terutama komitmen di level pimpinan untuk memperbaiki sistem administrasi dan laporan keuangan serta kualitas sumber daya manusia. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (LK KKP) pada 2011 diantaranya, ringkasan eksekutif hasil pemeriksaan atas KKP, LHP atas LK KKP, LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta LHP atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

"WTP KKP pada 2011 telah mengalami peningkatan dari opini Tidak Menyatakan Pendapatan (Disclaimer) atas LK KKP 2006 hingga 2008 dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada LK 2009," kata Anggota BPK RI Ali Masykur Musa.

BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP) atas LK KKP. Sebelumnya sejak 2006 sampai 2008, Opini LK KKP Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) kemudian meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di 2009. Sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan LK KKP terdiri dari neraca KKP per 31 Desember 2011, Laporan Realisasi APBN (LRA) dan catatan atas laporan keuangan.

Ia menjelaskan, ada beberapa kriteria dalam memberikan opini WTP atas laporan keuangan seperti, kecukupan data keuangan yang bisa ditelusuri, kepatuhan terhadap peraturan sudah mengikuti sistem akuntasi keuangan dan akurasi akuntibilitas keuangan. Maka dari itu Ali menilai, LK KKP 2011 telah sesuai dengan standar akuntasi pemerintahan dan wajar dalam semua hal yang material.

Namun, Ali juga menyebutkan bahwa dalam setiap audit tentu saja terdapat temuan untuk perbaikan laporan keuangan. Ada tiga hal yang masih perlu dijelaskan oleh KKP. Pertama, masih ditemui adanya aset tetap yang belum dinilai kembali, aset tetap yang tidak diketemukan keberadaannya serta aset tetap yang belum selesai proses inventarisasinya.

Opini laporan keuangan yang dikeluarkan BPK merupakan sasaran antara menuju tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Sementara itu, Menteri PAN dan RB Azwar Abu Bakar, menyatakan apresiasinya atas kode etik yang telah dilakukan KKP.

Bahkan, menurutnya, KKP telah memiliki kesadaran penuh dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI). Ia mengungkapkan bahwa KKP merupakan salah satu dari lima kementerian di Indonesia yang telah mencanangkan Zona Integritas.

Adapun beberapa langkah nyata yang dilakukan KKP dalam menerapkan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di antaranya, penandatangan integritas, pelaporan kekayaan harta pejabat negara, akses laporan keuangan yang telah dilakukan BPK serta sistem perlindungan pelaporan. "Tujuan reformasi birokrasi menciptakan birokrat bersih dari KKN, politik, kompeten dan melayani," pungkasnya.

Redaktur: Djibril Muhammad

Reporter: Zaky Al Hamzah

www.republika.co.id/berita/

Pakan Ikan Jadi Sumber Energi Masa Depan

Minggu, 15 Juli 2012, 23:10 WIB

ANTARA

Pakan Ikan Jadi Sumber Energi Masa Depan

Mikroalga

Berita Terkait

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Selama ini mikroalga hanya dimanfaatkan sebagai pakan larva ikan pada proses budidaya, namun siapa sangka bila mikroalga juga berpeluang menjadi bahan baku bioetanol dan biodiesel--sumber energi penting pada masa depan.

Mikroalga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan baku biofuel karena pemanfaatan mikroalga tidak bersaing dengan pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Selain itu, mikroalga mengandung karbohidrat--kandungan penting yang dibutuhkan untuk menghasilkan bioetanol.

Kandungan karbohidrat pada mikroalga berkisar 5-67,9 persen dan diperkirakan dapat menghasilkan bioetanol sekitar 38 persen, demikian kata Luthfi Assadad, peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP).

Dalam publikasi Applied Energy edisi 86 tahun 2009, bioetanol bisa dibuat dari tiga sumber utama: bahan yang mengandung sukrosa (tebu, gula, bit, sorgum, dan buah), pati (jagung, gandum, padi-padian, kentang, ubi kayu), serta biomassa yang mengandung lignoselulosa (kayu, jerami, rerumputan).

Karbohidrat pada mikroalga berbeda-beda tergantung spesies dan kondisi lingkungan hidupnya, demikian ditulis dalam publikasi Squalen, Buletin Pascapanen Bioteknologi Kelautan dan Perikanan tahun 2008. Dan di mikroalga, karbohidrat terletak di dinding sel dan sitoplasma.

Penggunaan mikroalga sebagai bahan baku biofuel mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan tanaman pangan:

1. Pertumbuhan yang cepat

2. Produktivitas tinggi--gandum hasilkan 2.500 liter/hektar, jagung 3.500 liter/hektar, tebu 6.000 liter/hektar, mikroalga sekitar 20.000 liter/hektar.

3. Dapat menggunakan air tawar dan air laut

4. Tidak berkompetisi dengan produksi bahan pangan

5. Konsumsi air yang rendah dan biaya produksi yang tidak terlalu tinggi.

Redaktur: Yudha Manggala P Putra

Sumber: Antara

Kementrian Kelautan dan Perikanan sediakan dana Rp. 3 Miliar bagi anak nelayan dan petani ikan

http://siaras.fpik.bunghatta.ac.id/berita/914/industri-perikanan-sulit-berkembang.html

Rabu 18 Juli 2012 - 15:07:28

Ia menyebutkan tahun anggaran 2012, pihak kementerian kelautan dan perikanan menyediakan dana sebesar Rp. 3 miliar untuk 300 orang penerima beasiswa se-Indonesia.

Menurutnya lagi bantuan biaya pendidikan tersebut meliputi komponen biaya untuk keperluan SPP, Biaya Hidup,Buku referensi serta transportasi.

www.republika.co.id/berita/

Mantap, Rumput Laut NTT Go International

Kamis, 19 Juli 2012, 03:08 WIB

Rumput Laut (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG---Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nusa Tenggara Timur Nicolaus Bala Nuhan mengatakan, komoditas rumput laut di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur pernah menembus pasar internasional Filipina, ketika produksi di negara itu mengalami stagnasi.

"Pada 2010 komoditas ekspor rumput laut asal NTT cukup diminati konsumen pasar di Mandanao Filipina karena kualitasnya, untuk kebutuhan obat dan jenis kosmetik lainnya," katanya di Kupang, Rabu, terkait dengan keberadaan rumput laut di NTT dan dampak ekonomisnya bagi masyarakat setempat.

Ia mengatakan saat itu (2010) harga rumput laut di NTT juga mencapai puncak tertinggi yaitu Rp 22 ribu per kilogram dan kemudian setelah harga rumput laut internasional stabil, kembali merosot hingga Rp 3.500 per kg dan hingga saat ini sedikit mengalami kenaikan Rp 4.000 per kg.

Menurut dia, rumput laut dinilai memiliki peran penting dalam pergerakan kemajuan ekonomi nasional sebagai salah satu primadona ekspor yang mampu menciptakan lapangan kerja khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

"Saat ini saja rumput laut jenis 'euchema cotoni' telah menjadikan Indonesia sebagai produsen utama dengan menguasai 50 persen produksi rumput laut di dunia. Dan merupakan hasil dari hilirisasi rumput laut dengan penerapan klaster bisnis," katanya.

Karena itu, mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan NTT itu meminta semua pihak mendukung pemerintah dalam mengimplementasian "road map" yang sedang disusun dengan melakukan perluasan organisasinya hingga ke kabupaten/kota, terutama daerah penghasil rumput laut agar menjadi komoditas unggulannya.

Ia mengatakan, dengan potensi yang ada seharusnya Indonesia mampu menjadi produsen perikanan yang mampu mengambil porsi besar dalam pasar dunia.

Karena industri rumput laut memerlukan keterkaitan erat antara hulu (up stream) dan hilir (down stream), karena pada tingkat hulu (petani dan nelayan) memiliki keahlian dan kemauan berproduksi tetapi menghadapi keterbatasan dalam akses pasar dan teknologi, sementara pada tingkat hilir (pemilik pabrik) memiliki teknologi dan akses pasar namun membutuhkan jaminan suplai bahan baku.

Ia menjelaskan "model klaster bisnis" akan banyak membantu kelangsungan aktivitas petani rumput laut dan sekaligus industri pengolahannya sehingga diharapkan kemitraan dapat dibangun melalui komunikasi dan implementasi nyata diantara pemangku kepentingan secara sinergis dan saling menguntungkan.

"Dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat/daerah sampai pelaku usaha utama, yakin bahwa target Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai target produksi 10 juta ton pada 2014 akan dicapai," katanya.

Redaktur: Endah Hapsari

Sumber: Antara

http://www.suaramanado.com/

Kamis, 19 Juli 2012 – 15:47 WITATelah dibaca 97 kali

Konsumsi 31 Persen Ikan

SULUT Konsumen Ikan Nomor 1 di Indonesia

Tenaga pendamping untuk kelompok pembudidaya Perikanan dan Kelautan di Provinsi Sulawesi Utara mendapat perhatian serius atas kinerja mereka di lapangan. Hal ini terungkap dalam rapat Monitoing Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Propvinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh tim Monev Kementrian Kelautan Perikanan yang dipimpin langsung Nugroho Adji selaku pelaksana harian. Sub Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) di Gran Puri Hotel (18/7).

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SULUT Ir. H.T.R. Korah, keluhan dari Dinas K&P Kabupaten dan kota umumnya hampir sama dimana kurang intensnya tenaga pendampingan yang ditempatkan di masing-masing.

Lebih jelasnya, menurut Joy sapaan akrabnya, bukan disebabkan kekurangan tenaga pendampingan. Tetapi pola penempatannya yang perlu dievaluasi kembali. Hal ini penting karena umumnya mereka-mereka yang ditempatkan tidak memahami betul tentang kondisi di lapangan serta budaya daerah penugasannya.

Dari segi jumlah tidak ada masalah tetapi waktu yang diberikan untuk pendampingan terhadap kelompok pembudidaya dinilai sangat minim alias kurang perhatian. Namun menurut Joy, hal ini ada beberapa faktor yang menjadi alasan mereka, seperti masalah honor yang dirasa kurang, apalagi mereka yang ditutgaskan di perbatasan dan pedalaman dengan kondisi geografis yang seba sulit.

Di kesempatan terpisah Nugroho Adji, menjelaskan, hasil dari petemuan Monev ini akan menjadi acuan bagi tim Monvev pusat guna pengendalian permasalahan dalam bentuk action plan untuk dicarikan pemecahanya sekaligus siapa yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan yang menjadi perhatian bersama. Adji mengapresiasi atas kemajuan sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi SULUT yang menunjukkan peningkatan baik dari nilai export, Produksi, Budidaya, Nilai Tukar Nelayan dan tingkat konsumsi ikan orang SULUT.

Khusus tingkat konsumsi ikan, Provinsi Sulawesi Utara adalah pengonsumsi ikan terbesar di Indonesia yang mencapai lebih dari 30% atau berada di atas rata-rata nasional yang hanya 30%. Kondisi seperti ini menurut Adji, sangat berdampak pada peekonomian daerah. Hal ini menunjukkan ada kemampuan daya beli di masyarakat yang sangat baik. Selain itu dengan konsumsi ikan lebih banyak tentu meningkatkan kemampuan daya ingat dan gaya hidup sehat. (Jansen)

(jt)
Penulis: Jansen

Tribun Manado

http://manado.tribunnews.com/nasional

Gorontalo

Perikanan Tangkap Punya Prospek Besar di Gorontalo

Tribun Manado - Jumat, 20 Juli 2012 18:58 WITA

Laporan Wartawan Tribun Gorontalo Budi Susilo

TRIBUNMANADO.CO.ID , GORONTALO - Hasil tangkapan ikan untuk Kota Gorontalo terbilang cukup besar. Hal ini pengaruh dari georgrafis dan pola penangkapan ikan oleh warga masyarakat nelayannya.

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Gorontalo, Anas Badjeber, menuturkan, pasokan hasil tangkapan di Kota Gorontalo berasal dari Teluk Tomini. "Di Teluk Tomini banyak sumber ikannya," katannya kepada tribungorontalo.com, di ruang kerjanya Jalan Brigjen Piola Isa, Jumat (20/7/2012).

Selain itu, Kota Gorontalo pun sudah dilengkapi juga Tempat Pelelangan Ikan yang dilengkapi dengan pasar ikan. "Semua kabupaten hasil tangkapan ikannya dibawa kesini (TPI Kota Gorontalo," ungkapnya.
Kemudian, para nelayan yang ada di Kota Gorontalo juga masih banyak yang beraktifitas melaut dengan metode cara yang benar tidak merusak alam laut dengan cara Hand Line (pancing tangan), Pukat Cincin dan Jaket Tuna.

"Tangkap ikan tuna saja pakai metode Jaket tuna. Dikenal tidak merusak alam laut. Sederhana tapi aman," tuturnya yang menambahkan metode Jaket Tuna pernah juga dipelajari oleh pemerintah daerah Sulawesi Tengah.

Ditambahkan, Abdul Madjid Rasyid, Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, mengungkapkan, data yang berhasil dihimpun pada tahun 2012, Kota Gorontalo mampu hasilkan 12 ribu ton per tahun.

"Paling banyak jenis ikan Tuna dan Layang. Daerah yang paling banyak memasok itu di Kecamatan Kulontalangi dan Dumbo Raya," urainya.

Terpisah, untuk lebih menggenjot produksi perikanan Kota Gorontalo, pihak penyuluh terus melakukan revitalisasi nelayan sebagaimana diutarakan Yanto Hiola, Kepala Bidang Penyuluhan, Badan Pelaksana Penyukuhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, ada tiga kecamatan yang jadi program penyuluhan perikanan.

"Kecamatan Kulondalangi dengan ikan Nila, Kecamatan Dumbo Raya dengan ikan Goropa, dan Kecamatan Kota Barat dengan ikan Nila," urainya.

Menurutnya, nelayan diberikan penyuluhan mengenai dunia perikanan agar mampu mengembangkan produktifitas perikanan secara baik.

"Kita berikan semangat, motivasi dan ilmu berbasis teknologi, bagaimana cara yang benar mencari ikan kepada nelayan. Jangan sampai mereka (nelayan) tidak tahu dalam persaingan perdagangan ikan yang semakin kompetitif," tegasnya.

Penulis : Budi_Susilo

Editor : Rine_Araro

www.republika.co.id/berita/

Indonesia-Thailand akan Barter Ikan dengan Beras?

Senin, 23 Juli 2012, 20:29 WIB

Antara

Indonesia-Thailand akan Barter Ikan dengan Beras?

Beras Nasional (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, rencana penukaran ikan Indonesia dengan beras Thailand masih sekadar wacana.
"Itu masih wacana karena saya mendapatkan laporan dari FAO bahwa ada temuan tahun 2010, kalau tidak salah, ada satu juta ton ikan yang diimpor Thailand," katanya di Cilacap, Senin petang.
Menteri mengatakan hal itu kepada wartawan di sela Safari Ramadhan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap.

Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan Perikanan, kata dia, jumlah ikan yang diekspor ke Thailand tidak mencapai satu juta ton.

"Jadi artinya ada kelebihan yang tidak terdaftar di kita. Itu yang sedang kita minta, dan kemarin kita sudah melakukan perundingan untuk membuat satu perjanjian baru dengan Thailand," katanya.
Ia menjelaskan, perjanjian tersebut akan dikhususkan untuk mengantisipasi penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal Thailand.

"Kapal-kapal 'illegal fishing' dari Thailand yang kita tangkap, mereka (Thailand, red.) harus mengambil awak kapalnya. Kalau mereka (awak kapal, red.) dinyatakan salah, harus dimasukkan penjara oleh pengadilan," katanya.

Seperti diketahui, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, pihaknya berencana melakukan perdagangan komoditas ikan Indonesia dengan beras Thailand untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.

"Mereka (Thailand, red.) membutuhkan ikan kita (Indonesia, red.) dan kita membutuhkan beras mereka," kata Gita Wirjawan di Jakarta, Jumat (20/7).

Menurut Gita, Thailand merupakan salah satu negara yang peduli terhadap suplai beras Indonesia apalagi konsumsi beras di Indonesia masih terbilang sangat tinggi yaitu masih sebesar 140 kilogram per kapita per tahun.

Redaktur: Heri Ruslan

Sumber: Antara

http://www.kompas.com/

Perikanan

Lima Industri Dikembangkan

Penulis : Brigita Maria Lukita | Senin, 23 Juli 2012 | 18:52 WIB

http://assets.kompas.com/data/photo/2011/12/21/1147425620X310.jpg

KOMPAS/LASTI KURNIA

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sitardjo.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan lima lokasi proyek percontohan industri perikanan tangkap.

Kelima lokasi percontohan industri perikanan tangkap adalah Pelabuhan Perikanan Bungus Padang, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zaman, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu, serta PPS Bitung dan PPN Ambon.

Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, dalam rangkaian acara Safari Ramadhan yang berlangsung di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (23/7/2012) ini.

Industri perikanan tangkap berbasis tiga komoditas, yakni tuna, tongkol, dan cakalang (TTC).

Cicip menyebutkan, Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai salah satu sentra pendaratan tuna, yang terintegrasi dengan zona inti PPS Cilacap.

PPS Cilacap diarahkan menerapkan skema serupa dengan kelima pelabuhan percontohan. Potensi perikanan laut Cilacap mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, seperti tuna, tongkol, tengiri dan potensi ikan laut lainnya yang berada di laut lepas.

Terkait itu, pemerintah menyerahkan bantuan langsung kepada nelayan Cilacap, dengan total bantuan mencapai lebih dari Rp 3,59 miliar guna meningkatkan produksi ikan agar bisa berdaya saing.

Bantuan tersebut, di antaranya, lima paket Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan budidaya Rp 325 juta, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) Rp 703 juta, serta sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Rp 1,31 miliar.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) merilis, ditemukan banyak kejanggalan dalam penyaluran PUMP. Di antaranya PUMP tidak tepat sasaran dan indikasi kelompok penerima bantuan tidak jelas riwayatnya dan merupakan fasilitasi pemerintah atau partai politik tertentu, titipan pejabat atau wakil rakyat.

Sekretaris Jenderal KIARA, Riza Damanik, mengemukakan, sekitar 40 persen dari total Rp 370 miliar dana PUMP yang diperuntukkan kepada nelayan tradisional dan pembudidaya tidak tepat sasaran.

Hal itu disebabkan belum efektifnya instrumen pengaturan, penyelenggaraan program yang tidak tepat sasaran, hingga intervensi oleh anggota DPR dalam penunjukan kelompok sasaran.

Editor : Agus Mulyadi

Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Pertama Kali Masuk Dalam Agenda ATBC

http://www.antaranews.com/

Jumat, 23 Juli 2010 14:28 WIB | 1218 Views

Jakarta, 23/7 (ANTARA) - Sektor Kelautan dan Perikanan untuk pertama kali masuk dalam agenda dan mendapatkan perhatian sangat besar pada "Association for Tropical Biology and Conservation"(ATBC) 2010 yang berlangsung di Bali 19 - 23 Juli 2010.

Ketua Steering Committee Dr. Adi Basukiriadi dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Fadel Muhammad memberikan dukungan sepenuhnya sehingga ATBC 2010 dibuka oleh Wakil Presiden RI. ATBC 2010 mencatat sejarah karena dihadiri oleh sekitar 900 ilmuwan dari lebih 60 negara di dunia. Presiden ATBC, Prof Frans Bongers, dalam sambutan pembukaannya menyatakan kegembiraan dan penghargaannya bahwa sektor kelautan dan perikanan masuk dalam Agenda ATBC untuk pertama kalinya.

Pertemuan yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Prof Dr Budiono ini menurut Dr. Suseno Sukoyono Staff Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang merupakan salah satu inisiator masuknya sektor kelautan dan perikanan , dinilai sangat penting untuk lebih mengenalkan kepada dunia Internasional tentang keanekaragaman hayati kelautan Indonesia serta kebijakan Kelautan dan Perikanan Indonesia yang menempatkan konservasi sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan (pro sustainability).Dalam pertemuan ini dibahas berbagai hal : Keanekaragaman Hayati Pesisir dan Lautan, Perubahan Iklim dan Kehutanan berbasis Karbon, Kesehatan dan Konservasi, Sistim Pengetahuan Tradisional, Ekosistim di Papua dan PNG,Biogeografi di Wallacea, Orang-utan, Ornitologi, Entomologi, dan banyak lainnya.

Dr. Suseno Sukoyono yang juga Chairman symposium perikanan menyampaikan bahwa dalam agenda ATBC 2010 ini terdapat delapan simposium kelautan dan perikanan dengan menampilkan 64 pembicara nasional dan internasional. Para peneliti dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menampilkan hasil-hasil penelitian di bidang biotekhnologi.Seluruh symposium kelautan dan perikanan dihadiri dan menyita perhatian peserta ATBC dari mancanegara. Mr, Crispen Wilson pembicara dari Amerika Serikat, menegaskan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dan kaya tentang pengelolaan perikanan tradisional yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan perikanan Indonesia. Dr. Purwito Martosubroto, Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan mengingatkan perlunya memperkuat pengelolaan perikanan skala kecil dalam rangka menghadapi perkembangan global tentang sertifikasi hasil tangkapan. Pertemuan ATBC berikutnya akan dilaksanakan di Tanzania.

Sumber :
Dr Suseno Sukoyono Hp 08111550025
Dr Adi Basukriadi Hp 081586193093

Data Dukung:

Tentang ATBC

ATBC (Association for Tropical Biology and Conservation) merupakan
organisasi profesi terbesar di dunia dalam hal biologi tropika dan pelestarian alam tropika. ATBC dibentuk pada tahun 1963, dengan misi memberdayakan riset serta memfasilitasi pertukaran pemikiran di bidang biologi dan lingkungan tropika. Sebagai suatu perhimpunan, maka ATBC menerbitkan suatu publikasi ilmiah berskala internasional yang kini menjadi salah satu terbitan paling terkemuka di bidangnya, yaitu Biotropica.

Fokus ATBC digalang dengan komprehensif, mulai dari sistematika hingga ekologi, dari jasad renik hingga flora fauna berukuran-besar, dari perairan tawar hingga kehutanan dan lautan. Dewasa ini ATBC bahkan mencakup dimensi manusia, dengan memperhatikan bahwa interaksi manusia seringkali berperan sangat menentukan terhadap disiplin biologi, dan interaksinya.

Pertemuan tahunan ATBC merupakan pertemuan yang penting, sehingga penyelenggaraannya pun dilaksanakan di berbagai penjuru dunia, sebagai contoh :

- 2001 : Banglore, India (symposia)
- 2002 : Panama City, Panama (symposia)
- 2003 : Aberdeen, UK (abstracts)
- 2004 : Miami, USA (abstracts)
- 2005 : Uberlandia, Brasil (symposia)
- 2006 : Kunming, China (abstracts)
- 2007 : Morelia, Mexico (abstracts)
- 2008 : Paramaribo, Suriname (abstracts)
- 2009 : Marburg, Germany

Tema

Tema ATBC 2010 adalah 'Keanekaragaman Tropika: Menghadapi Krisis Pangan,Energi dan Perubahan Iklim'. Dalam pertemuan ini akan dibahas berbagai hal:Keanekaragaman Hayati Pesisir dan Lautan, Perubahan Iklim dan Kehutanan berbasis Karbon, Kesehatan dan Konservasi, Sistim Pengetahuan Tradisional,Ekosistim di Papua dan PNG, Biogeografi di Wallacea, Orang-utan, Ornitologi,Entomologi, dan banyak lainnya.
Kepentingan ATBC 2010 terhadap pengembangan kapasitas SDM di Indonesia.ATBC 2010 dirancang dan diarahkan agar memberi dampak nyata terhadap konservasi dan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengembangan kapasitas SDM terkait, sehingga tujuan ATBC pun diarahkan untuk mencakup hal-hal sebagai berikut :

- memfasilitasi kesempatan bagi ahli maupun praktisi biologi dan konservasi (lebih dari 300 orang) untuk berinteraksi dengan ilmuwan internasional, berbagai ilmu pengetahuan (dimana ilmuwan internasional juga dapat belajar dari Indonesia) serta membangun N jaringan yang sinergis dan berkesetaraan,

- memfasilitasi sebanyak mungkin mahasiswa/i dan peneliti mudah untuk mempresentasikan karya mereka, dan membangun kepercayaan diri serta jaringan yang penting bagi pengembangan studi dan penelitian mereka di masa mendatang,

- dalam skala internasional, menciptakan jaringan berkelanjutan bagi Indonesia, terutama mendukung partisipasi ilmuwan dari luar Jawa, termasuk Kawasan Timur Indonesia,

- menggalang kebersamaan ahli dan praktisi biologi dan konservasi yang bekerja dalam kawasan Asia Pasifik (termasuk Malaysia, Brunei, Singapore, the Phillipines, Papua New Guinea, Australia,
Timor Leste), menuju kerja sama lintas batas,

- memperkenalkan pada masyarakat internasional karya ilmiah para peneliti Indonesia, untuk mendorong peningkatan kerja sama internasional,

- memperkenalkan pada masyarakat internasional keanekaragaman hayati yang luar biasa baik di darat maupun di laut.

Pengembangan kapasitas SDM merupakan salah satu aspek terpenting ATBC 2010.ATBC akan menyelenggarakan berbagai pelatihan-lokakarya, pendampingan oleh para ahli, dan yang paling penting, penyediaan beasiswa agar sebanyak -banyaknya mahasiswa/i, ilmuwan dan peneliti negeri kita dapat memperoleh manfaat pengetahuan ilmiah dan praktis, terkait pengelolaan sumber daya alam yang pada akhirnya memperkuat ketahanan di bidang sumber daya alam dan ekonomi, khususnya melalui pembangunan berkelanjutan dan perumusan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.

ATBC juga akan memfasilitasi berbagai pernyataan kebijakan yang lebih berpihak terhadap negara tropika. Secara khusus, ATBC 2010 membuka kesempatan ilmuwan., peneliti serta berbagai lembaga terkait di negara tropika untuk melakukan diplomasi melalui ilmu pengetahuan, khususnya reposisi agar dunia internasional juga memperhatikan persepsi dan kebutuhan negara tropika. Melalui ATBC 2010 dapat dilakukan reposisi atau 'levelling the playing ground' terhadap ilmu pengetahuan yang selama ini melandasi perjanjian internasional seperti Convention on International Trade in Endangered and Threatened Species (CITES), Convention on Biodiversity (CBD),dan UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change).

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Soen'an H. Poernomo, M.Ed, Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, HP. 08161933911

(DIGITAL EDITION)

KORAN JAKARTA ePaper

http://koran-jakarta.com/

Sektor Riil

Selasa, 24 Juli 2012 | 11:03:30 WIB

KKP Kembangkan Kawasan Industri Perikanan Tangkap

IST

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan lima kawasan industri perikanan tangkap yang tersebar di lima pelabuhan di Indonesia. Kelima lokasi percontohan industrialisasi perikanan tangkap adalah Pelabuhan Perikanan Bungus Padang, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zaman, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu, PPS Bitung, dan PPN Ambon.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo di Jakarta, Senin (23/7) mengatakan, selain kelima lokasi tersebut, pemerintah juga berencana menerapkan skema yang serupa di PPS Cilacap dengan merujuk dari hasil yang dicapai dari lima lokasi tersebut. PPS Cilacap selama ini juga dikenal sebagai salah satu sentra pendaratan tuna dan mempunyao nilai ekonomis yang tinggi lainnya seperti ikan tongkol dan tenggiri.

"Industrialisasi perikanan tangkap tersbeut berbasis tiga komoditas, yakni tuna, tongkol, dan cakalang (TTC)," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron mengatakan, industrialisasi perikanan yang diusung KKP dinilai belum di dukung infrastruktur, logistik dan bahan baku yang memadai.aan/E-3

www.republika.co.id/berita/

Ayo Cegah Penyakit 'Ais-ais', Apaan Tuh?

Selasa, 24 Juli 2012, 02:03 WIB

Rumput laut. ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG---Pengamat Biokimia Lipida dari Universitas Nusa Cendana Kupang Dr Felix Rebhung mengatakan Dinas Perikanan dan Kelautan perlu mencari formula yang tepat dalam upaya mencegah serangan penyakit "ais-ais" yang menyerang tanaman rumput laut di NTT.
"Ini persoalan mendesak yang perlu segera ditangani oleh Dinas Perikanan dan Kelautan NTT untuk meminimalisir ancaman penyakit tersebut yang berdampak pada turunnya hasil produksi rumput laut," kata Rebhung.

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang mengemukakan pandangannya tersebut terkait serangan penyakit "ais-ais" terhadap tanaman rumput laut di wilayah perairan budidaya Tablolong, Kupang Barat dan di sekitar Teluk Kupang.

Alumnus Universitas Tohoku, Jepang, 1994 itu mengatakan penyakit "ais-ais" yang mengancam usaha budidaya rumput lamput tersebut, karena faktor manusia dan alam.

Faktor manusia, seperti membuang sampah ke laut atau "human eror" yang menyebabkan terjadinya pencemaran seperti meledaknya sumur minyak Montara di Laut Timor pada 21 Agustus 2009.
Sementara, faktor alam seperti persoalan cuaca yang tidak bersahabat (mendung dan hujan rutin) mengakibatkan budidaya rumput laut kurang disinari panas matahari, sehingga menimbulkan bintik dan bercak-bercak putih sampai muncul infeksi sekunder yang menambah sakit tanaman itu dan patah hingga terbawa arus gelombang.

"Saya menduga hancurnya tanaman rumput laut tersebut akibat infeksi sekunder yang menyebabkan batang serta tangkai rumput laut patah, lalu terbawa arus," ujarnya.

Dia mengatakan, meski terjadi penurunan produksi dan harga, petani rumput laut tetap menekuni profesi itu untuk menafkai kelurga dan memenuhi pesanan pelanggan yang selama ini sudah dibina.
Rebhung menyebut produksi rumput laut setelah panen berkisar antara 1.000-1.500 ton, jika tidak ada gangguan penyakit atau pencemaran, tetapi apabila ada serangan penyakit seperti "ais-ais" produksi menurun hingga 500 ton, atau bahkan terus menurun hingga 400 ton sekali panen.
Dia mengatakan harga rumput laut di Kupang berkisar antara Rp 3.500-Rp 4.000/kg atau menurun drastis jika dibandingkan dengan harga yang dipatok sebelum Agustus 2009 atau pascameledaknya sumur minyak Montara di Laut Timor berkisar antara Rp 13 ribu-Rp 15 ribu/kg.

Ia mengatakan hasil dari hilirisasi rumput laut dengan penerapan klaster bisnis, menyimpulkan komoditas rumput laut Indonesia termasuk NTT saat ini, dinilai memiliki peran penting dalam pergerakan kemajuan ekonomi nasional sebagai salah satu primadona ekspor yang mampu menciptakan lapangan kerja khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

"Saat ini saja rumput laut jenis "euchema cotoni" telah menjadikan Indonesia sebagai produsen utama dengan menguasai 50 persen produksi rumput laut di dunia," demikian Felix Rebhung.

Redaktur: Endah Hapsari

Sumber: antara

www.republika.co.id/berita/

Memotret Rumput Laut dengan Satelit

Selasa, 24 Juli 2012, 19:03 WIB

Antara/Zabur Karuru

Dua orang petani budidaya rumput laut memisahkan tali pengikat dengan rumput laut hasil panennya (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Para peneliti terus menajamkan teknologi peninderaan jauh untuk dapat mengetahui penyebaran, biomassa, dan lokasi yang cocok untuk budidaya rumput laut.

Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization (FAO), produksi rumput laut dunia pada tahun 2007 sudah mencapai 14,8 juta ton. Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar ketiga di dunia--setelah China dan Filipina--dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan untuk meningkatkan produksi rumput laut hingga 10 juta ton pada tahun 2015.

Namun produksi rumput laut menghadapi keterbatasan kemampuan untuk memetakan penyebaran rumput laut yang bernilai ekonomis secara komprehensif.

Pemetaan penyebaran rumput laut sangat krusial dalam upaya peningkatan kualitas bahan baku rumput laut untuk ekspor.

Laporan Badang Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) menunjukkan bahwa Indonesia telah mengaplikasikan teknologi penginderaan jauh terhadap rumput laut pada tahun 2008-2010, dengan menggunakan satelit Formosat dari Taiwan dan satelit Alos Avnir dari Jepang.

Kedua satelit itu dapat menghasilkan kenampakan sebaran rumput laut di daerah yang diteliti yaitu di perairan Pulau Pari (Kepulauan Seribu) dan Pulau Nusa Lembong (Bali).

Redaktur: Taufik Rachman

Sumber: antara

Pelatihan dan Studi Banding Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) DKP Bantul

http://dkp.bantulkab.go.id/berita/baca/2012/07/25/081635/pelatihan-dan-studi-banding-operasional-tempat-pelelangan-ikan-tpi-dkp-bantul

BERITA – Rabu, 25 Jul 2012 08:16 WIB

Dalam rangka menyiapkan SDM pengelola TPI di Kabupaten Bantul pada saat Perda tentang Retribusi TPI diberlakukan, DKP Bantul melaksanakan kegiatan pelatihan operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Sebanyak 30 orang yang terdiri dari Petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPI, Pengurus TPI, dan 3 Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) di kemacatan pantai menjadi peserta dalam Pelatihan Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang diadakan di Pantai Depok, tepatnya di Warung Makan Bapak Kuseri.

Materi yang disampaiakan dalam pelatihan yang diselenggarakan 25 dan 26 Juni 2012 tersebut antara lain kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan tangkap di Kabupaten Bantul, mekanisme penanganan dan pelelangan TPI, Sanitasi dan higienitas TPI, teknis Operasional TPI di Sadeng, Gunungkidul, dan sistem pemasaran dan jaringan.

Disamping itu, tanggal 28 Juni 2012 sebagai tindak lanjut dari pelatihan, dilakukan studi banding di Rembang secara klasikal dan melihat bagaimana proses lelang dilakukan di TPI Tasik Agung dan TPI Tanjung Sari.

Dari kegiatan klasikal dan studi banding ini diharapkan akan didapat hal-hal baru yang bermanfaat yang bisa diterapkan di TPI sepanjang pantai yang ada di Kab bantul.

Ada Lelang Adopsi Pelepasan Penyu Ke Laut di Pantai Goa Cemara.

http://dkp.bantulkab.go.id/berita/baca/2012/07/25/082743/ada-lelang-adopsi-pelepasan-penyu-ke-laut-di-pantai-goa-cemara

BERITA – Rabu, 25 Jul 2012 08:27 WIB

Agar masyarakat lebih mencintai dan peduli akan habitat penyu yang ada di laut, Pemerintah Kabupaten Bantul bersama dengan Koperasi Sekunder LEPP M3 Kabupaten Bantul dan Pusat pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) Bantul akan menyelenggarakan lelang untuk adopsi penyu yang akan dilepas kelaut.

Kegiatan yang bertajuk “SAVE THE SEA TURTLE” ini ingin memberikan pengalaman berbeda bagi peserta pengadopsi, yaitu bisa langsung ikut melepas tukik ke laut.

Data telur penyu yang telah ditemukan mulai tanggal 8 Juni 2012 sampai tanggal 19 Juli 2012 dan sedang disimpan di sarang semi alami di Gua Cemara untuk ditetaskan adalah sebanyak 1392 telur. Untuk tanggal perkiraan menetasnya, dari tanggal 27 Juli 2012 hingga 9 September 2012.

Ada tiga paket yang bisa dipilih untuk menjadi pengadopsi satu ekor tukik yang akan dilepas, yaitu:

1. Lelang Rp 10.000

Fasilitas yang didapat adalah free akses masuk ke pantai Gua Cemara, souvenir, dan pelepasan tukik.

2. Lelang Rp 20.000

Fasilitas yang didapat adalah free akses masuk ke pantai Gua Cemara, souvenir, pelepasan tukik, dan paket makan atau buka puasa.

3. Lelang Rp 25.000

Fasilitas yang didapat adalah free akses masuk ke pantai Gua Cemara, souvenir, pelepasan tukik, dan paket makan atau buka puasa yang menunya berbeda dengan paket lelang Rp 20.000.

Bagi yang berminat atau membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi FERRI 081 227 828 999, BELLA 085 727 300 377, PIN 214F1DF3

http://www.rmol.co/

Korea Akan Hentikan Rekrut Pelaut Indonesia
http://www.rmol.co/

Rabu, 25 Juli 2012 , 21:01:00 WIB

Laporan: Feril Nawali

RMOL. Pemerintah Republik Korea memberi sinyal untuk menghentikan penempatan pelaut Indonesia bekerja di kapal-kapal perikanan Korea. Peringatan itu dikeluarkan menyusul banyaknya pelaut Indonesia yang kabur dari kapal perikanan berbendera Korea dan bekerja secara illegal di darat, yakni di berbagai perusahaan di Korea Selatan.

”Pemerintah Indonesia harus segera mencari solusi yang salah satunya pembenahan sistem perekrutan dan penempatan pelaut sesuai aturan internasional,” kata Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi Rustandi di Jakarta, Rabu (25/7).

Hanafi mengungkapkan, kaburnya sejumlah pelaut Indonesia itu akibat kerasnya kehidupan di kapal perikanan. Penyebab lain, mereka tidak mendapat perlindungan dan kesejahteraan memadai, sehingga memilih lari dari kapal dan bekerja di darat meski dengan status illegal workers.

Berdasar informasi yang diterima KPI dari Prof. Kim Soo-Il, Advisor KBRI di Korea, banyak pelaut Indonesia lari dari kapal perikanan, kemudian menjadi pekerja illegal di darat. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat, jika sistem perlindungan pelaut yang bekerja di luar negeri tidak segera diperbaiki. Tentang kemungkinan banyaknya pekerja illegal itu juga berasal dari TKI yang telah habis masa kontraknya, Hanafi mengaku belum mendapat informasi lebih rinci.

Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat KPI Sonny Pattiselano menambahkan, kaburnya pelaut Indonesia dari kapal perikanan Korea karena mereka tidak mendapat perlindungan memadai. Selain tidak dilengkapi dengan perjanjian kerja laut (PKL), banyak pelaut gajinya di bawah standar.

Menurut dia, perlindungan yang memprihatinkan terjadi karena belum ada regulasi yang jelas tentang tatacara dan proses rekrut pelaut ke luar negeri. Akibatnya, banyak pelaut menghadapi masalah di luar negeri, seperti gají tidak sesuai stándar, perlakuan kasar, dan masalah lainnya.

“Namun sumber permasalahan ada di dalam negeri. Baik soal regulasi, keseriusan pejabat melaksanakan aturan dan menghilangkan tarik menarik kepentingan sektoral. Semua pihak harus satu persepsi melindungi pelaut,” imbaunya.

Terkait soal ini, KPI berharap Menteri Perhubungan segera menerbitkan peraturan tentang Ship Manning Agency sebagai petunjuk teknis PP No.20/1020 Angkutan di Perairan. Peraturan ini sekaligus sebagai acuan bagi manning agency (perusahaan pengawakan kapal) dalam merekrut pelaut bekerja di dalam dan luar negeri.

Selama ini, kata Sonny, banyak pelaut perikanan diberangkatkan ke luar negeri tanpa PKL dan buku pelaut tidak disijil. Berdasarkan ketentuan Dirjen Perhubungan Laut, setiap pelaut yang akan bekerja di luar negeri harus memiliki PKL dan buku pelaut yang disijil.

Namun ketentuan ini sering diabaikan manning agency atau PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang juga menempatkan pelaut ke luar negeri. “Banyak pelaut dikirim ke luar negeri tanpa PKL dan buku pelaut,” terangnya.

Dia juga menyoroti pihak Imigrasi di bandar udara yang meloloskan pelaut ke luar negeri setelah mendapatkan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) tanpa persyaratan memiliki PKL dan buku pelaut. Atau tanpa kedua dokumen tersebut, asal menunjukkan LG (Latter of Guarantie) atau jaminan mendapat pekerjaan dari perusahaan di luar negeri, pelaut juga mendapat KTKLN di bandara yang kemudian bertolak ke luar negeri.

Kelonggaran mendapat KTKLN ini merupakan penyebab pelaut tidak mendapat perlindungan maksimal. “Tapi jika mereka mendapat masalah di luar negeri, tidak ada yang mau bertanggung jawab, sehingga banyak pelaut telantar di luar negeri,” ujar Sonny Pattiselano.

Untuk meningkatkan perlindungan pelaut Indonesia di luar negeri, KPI bersama Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI, menyusun rancangan peraturan teknis penempatan dan perlindungan pelaut bekerja di kapal perikanan asing.

Tahap pertama, disusun peraturan teknis tentang penempatan dan perlindungan pelaut di kapal perikanan berbendera Taiwan. Draft MoU antara Kadin Indonesia di Taiwán dengan Taipei Economyc and Trade Office to Indonesia (Teoti) sedang disusun yang nanti akan digunakan sebagai acuan bagi kapal perikanan Taiwán yang mempekerjakan pelaut Indonesia.[arp]

http://www.kompas.com/

Indonesia Impor Cakalang 4.000 Ton

Jumat, 27 Juli 2012 | 09:08 WIB

http://assets.kompas.com/data/photo/2011/09/22/0930445620X310.jpg

Priyombodo/KOMPAS

Ilustrasi: Aktivitas bongkar muat Ikan Cakalang di ruang pendingin di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta Utara, Senin (12/9/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com - Produksi cakalang merosot pada bulan Juli-Agustus 2012. Impor cakalang dimungkinkan pada saat industri pengolahan kekurangan bahan baku. Sejak awal 2012 hingga Juli 2012, izin impor cakalang sudah mencapai 4.000 ton.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung di Jakarta, Kamis (26/7/2012), mengakui, ikan cakalang yang dibutuhkan industri pengalengan berlimpah saat panen di Indonesia timur, tetapi tidak tertampung dengan baik karena kapasitas gudang pendingin yang minim. Sementara sebagian besar pabrik pengolahan terdapat di Jawa.

Produk cakalang yang tak terserap selama panen dan mutunya belum memadai akhirnya dibuang. Namun, saat paceklik terjadi kekurangan bahan baku sehingga mendorong impor. ”Impor cakalang tidak pernah dilarang, tetapi dilakukan hanya jika dibutuhkan sebagai solusi jangka pendek. Ke depan, penerapan SLIN (sistem logistik ikan nasional) menjadi jalan keluar,” ujar Saut.

Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia Ady Surya mengatakan, desain pemerintah terkait dengan sistem logistik ikan nasional dinilai masih sangat lemah. Kalangan pengusaha meragukan sistem itu dapat diterapkan mulai tahun 2013 karena belum didukung pendataan dan peta jalan yang jelas.

Menurut Ady, sistem logistik perikanan bukan gagasan baru, melainkan sudah diterapkan dengan berbagai hambatan dan kekurangan. Akan tetapi, hingga kini belum terlihat kemajuan signifikan terkait pemetaan infrastruktur, fasilitas pendukung logistik, lokasi industri perikanan, dan potensi industri perikanan.

”Persiapan SLIN tidak sesuai dengan harapan sehingga sulit dilaksanakan dalam waktu dekat,” ujar Ady di sela-sela Rapat Koordinasi SLIN. Saut Hutagalung menyatakan, penyusunan SLIN sudah dalam tahap finalisasi, yakni menyepakati titik-titik penghubung sentra produksi dan pasar serta jalur-jalur transportasi dan pengangkutan. (LKT)

Sumber : Kompas Cetak

Editor : Erlangga Djumena

(DIGITAL EDITION)

KORAN JAKARTA ePaper

http://koran-jakarta.com/

Sektor Riil

Jumat, 27 Juli 2012 | 10:28:24 WIB

Sektor Kelautan

KKP Akan Bangun Hub Pelabuhan Perikanan

DOK

JAKARTA - Sebagai upaya mendorong industrialisasi perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun pelabuhan perikanan penghubung antara sentra produksi dan sentra pasar pada tahun depan.
"Hub produksi perikanan yang akan menjadi tempat penyerapan hasil produksi perikanan, akan dibangun pada 2013 dan diharapkan beroperasi tahun itu pula," kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saut Hutagalung usai membuka acara Bazar Ikan Peduli Ramadan 1433 H di Gedung KKP, Jakarta, Kamis (26/7).

Saut mengatakan, lokasi untuk hub sentra produksi perikanan masih belum ditentukan secara pasti. Tetapi kemungkinan akan dibangun di wilayah timur Indonesia seperti di Ambon, Sorong, atau Ternate.

Di hub sentra produksi perikanan tersebut, nantinya akan dibangun cold storage yang berkapasitas hingga sekitar 20.000 ton, sedangkan cold storage yang ada sekarang hanya dapat menampung sekitar 5.000 ton.

Dengan adanya cold storage, maka berbagai hasil produksi perikanan yang diambil dari daerah sentra produksi seperti yang terdapat di kawasan perairan Indonesia bagian timur akan dapat ditampung untuk bisa disalurkan ke berbagai daerah yang membutuhkan bila saat paceklik tiba.

Ia mengemukakan, pembangunan hub sentra produksi itu sesuai dengan masterplan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), selain juga pembangunan jalur-jalur transportasi dan pengangkutan agar distribusi produksi perikanan ke beragam wilayah di Tanah Air dapat menjadi lebih lancar.

Distribusi Lancar

Terkait dengan permasalahan distribusi, Saut berpendapat bahwa distribusi saat ini telah menjadi lebih lancar terutama setelah terdapat kerja sama yang dilakukan oleh sejumlah provinsi seperti Jawa Timur yang telah bekerja sama antara lain dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

"Kerja sama itu berdampak pada kaitannya antara lain untuk mendatangkan produksi ikan dari daerah Maluku ke Jawa Timur," kata dia.

Direktur Pengolahan Hasil KKP Santoso mengatakan, bila SLIN berhasil diimplementasikan maka akan membuat distribusi produksi sektor kelautan dan perikanan menjadi jauh lebih lancar karena telah ada kepastian akan penyimpanan stok perikanan yang dapat disalurkan pada saat musim paceklik.

Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, konektivitas atau keterhubungan dalam penerapan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) merupakan salah satu sektor prioritas pemerintah. aan/E-3

Awas Gelombang Empat Meter Landa Selatan Jateng dan DIY

http://medialiputanindonesia.com/

Jumat, 27 Juli 2012 02:13

http://www.medialiputanindonesia.com/images/berita-juli/gelombang-laut-mi.jpg

Cuaca buruk kembali melanda wilayah perairan selatan Jawa Tengah (Jateng) dan daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ditandai gelombang hingga empat meter dan kecepatan angin hingga 25 knots. (FOTO: MICOM/LINDO)

CILACAP, LINDO - Cuaca buruk kembali melanda wilayah perairan selatan Jawa Tengah (Jateng) dan daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ditandai gelombang hingga empat meter dan kecepatan angin hingga 25 knots.

Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Cilacap telah memberikan peringatan kepada pengguna jasa kelautan di wilayah selatan Jateng dan DIY.

Pengamat cuaca BMKG Cilacap Teguh Wardoyo mengungkapkan bahwa cuaca buruk disebabkan oleh angin kencang dari arah timur karena saat sekarang adalah musim timur. "Ada kecenderungan memasuki musim angin timur, angin berembus kencang. Hal inilah yang memicu naiknya gelombang di wilayah Jateng dan DIY," katanya, Kamis (26/7).

Menurutnya, gelombang di samudra diperkirakan bisa mencapai empat meter dan di pantai maksimal mencapai tiga meter. "Kondisi ini kami perkirakan akan berlangsung sampai tiga hari mendatang. Karena itulah, BMKG Cilacap memberikan peringatan kepada pengguna jasa kelautan, terutama nelayan dengan perahu kecil, agar waspada terhadap kondisi cuaca," ujarnya. (MI/EKO)

http://www.tempo.co/

SENIN, 30 JULI 2012 | 22:24 WIB

Pemerintah Dorong Peningkatan Budidaya Air Tawar

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pemerintah daerah mulai menggiatkan budidaya air tawar seperti lele dan udang galah. Sebab, kedua komoditas itu diharapkan dapat menjadi komoditas andalan untuk budidaya air tawar.

“Ikan lele ini dapat dipelihara secara intensif dengan lahan dan air yang terbatas, sehingga dapat dikembangkan di berbagai daerah untuk penyediaan protein hewani dan peningkatan pendapatan masyarakat,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, dalam keterangan persnya, Senin, 30 Juli 2012.

Pengembangan dua komoditas ikan air tawar tersebut karena dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi. Untuk udang galah tercatat, saat ini harga jualnya berkisar Rp 50 ribu – Rp 70 ribu per kilogram. Budidaya udang galah juga dianggap mudah. Selain dapat dipelihara di kolam, udang galah juga dapat dipelihara di sawah bersama padi.

“Sehingga secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan petani dan pembudidaya ikan,” katanya.

Saat ini, sentra pengembangan budidaya air tawar terbesar berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kabupaten Bogor merupakan pemasok utama kebutuhan ikan untuk wilayah Jakarta. Hasil budidaya air tawar dari Bogor juga didistribusikan ke wilayah Indonesia lainnya, khususnya lele dan ikan patin.

Untuk semakin mendukung pengembangan budidaya air tawar, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan paket bantuan senilai total Rp 5,3 miliar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Tidak hanya itu Kementerian Kelautan dan Perikanan juga merangkul pondok pesantren Nurul Huda di Kabupaten Bogor untuk memacu produksi perikanan budidaya. Pemerintah memberikan bantuan kepada pondok pesantren tersebut untuk pembangunan satu unit pembenihan lele dan kolam induk senilai Rp 140 juta, dan bantuan paket pelatihan budidaya lele senilai Rp 40 juta.

ROSALINA

http://www.rmol.co/

Dana Sistem Logistik Ikan Belum Cukup
KKP Bangun Cold Storage

Senin, 30 Juli 2012 , 10:14:00 WIB

http://www.rmol.co/images/berita/normal/451885_10190430072012_Kementerian-Kelautan-dan-Pe.jpg

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP)

RMOL. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus membenahi pembangunan jalur-jalur transportasi dan pengangkutan, sehingga distribusi produk perikanan hasil tangkap ke berbagai daerah di tanah air menjadi lebih lancar. Salah satunya membangun cold storage dengan kapasitas hingga 20 ribu ton.

“Cold storage yang ada sekarang hanya berkapasita sekitar 5 ribu ton. Dengan menambah kapasitas tersebut, nantinya akan ada hub produksi perikanan yang diproyeksikan menjadi tempat penyerapan hasil produksi perikanan,” kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut P Hutagalung di Jakarta.

Rencananya, pembangunan hub sentra produksi perikanan akan mulai dibangun tahun depan. Pembangunannya juga dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).

Pembangunan cold storage itu, menurut Saut, untuk menampung berbagai hasil produksi perikanan yang diambil dari daerah sentra produksi seperti yang terdapat di kawasan perairan Indonesia bagian timur. Jadi bisa disalurkan ke hub utama industri seperti di Jakarta, Bitung serta berbagai daerah yang membutuhkan bila saat paceklik tiba. Sementara ini lokasi untuk hub sentra produksi perikanan masih belum ditentukan secara pasti. Tapi ada kemungkinan dibangun di wilayah timur Indonesia seperti di Ambon, Sorong, atau Ternate.

Terkait persoalan distribusi, Saud berpendapat, kerja sama antar daerah kian diperkuat untuk mewujudkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang terintegrasi. Salah satu contoh daerah yang mulai menerapkan sistem SLIN yakni Provinsi Jawa Timur yang telah bekerja sama antara lain dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

“Kerja sama itu berdampak mendatangkan produksi ikan dari daerah Maluku ke Jawa Timur,” kata Saud.

Adapun sumber pembiayaan dalam pembangunan berbagai infrastruktur SLIN, ia mengemukakan, dalam hal ini sangat dibutuhkan peran swasta terutama dalam kaitannya dengan investasi untuk pembangunan fisik sistem logistik tersebut.

“Untuk SLIN kami mengakui pemerintah belum punya cukup dana, atas dasar itu pemerintah membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi swasta,” katanya.

Disamping memperkuat SLIN, KKP terus berupaya mengembangkan industri pengolahan perikanan dalam negeri yang berdaya saing tinggi, sehingga dapat memberikan nilai tambah serta berdaya saing tinggi bagi industri perikanan domestik.

Direktur Pengolahan Hasil Perikanan KKP Santoso mengatakan, bila SLIN berhasil diimplementasikan, akan membuat distribusi produksi sektor kelautan dan perikanan menjadi jauh lebih lancar karena ada kepastian akan terserapnya produksi ikan dari nelayan. [Harian Rakyat Merdeka]

JURNAL BERITA ONLINE Media Online Terpercaya

YOU ARE HERE:HOME JAWA TIMUR GANTI RUGI RUMPON NELAYAN BELUM JELAS

http://jurnalberita.com/

Ganti Rugi Rumpon Nelayan Belum Jelas

on July 31, 2012 in Jawa Timur, Pantura, Tuban | 0 Comment

TUBAN (jurnalberita.com) – Pemberian ganti rugi rumpon atau anggas milik nelayan yang mengalami kerusakan akibat tertabrak kapal pemasang pipa minyak Join Operating Bodi Pertamina-Petrochina East Java(JOB PPEJ) belum jelas. Bahkan, rencana melihat atau melakukan survei ke lokasi rumpon yang rusak untuk menghitung kerugian nelayan urung dilakukan.

Ketua Paguyuban Nelayan dan Perahu Wisata Tuban, Yadi menyatakan akibat tertabraknya rumpon, nelayan pemilik rumpon diperkirakan menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah.

Sabtu (28/7/12) lalu, nelayan pemilik rumpon didampingi pengurus Rukun Nelayan setempat mendatangi kantor Keamanan Laut Terpadu (Kamladu).

Dihadiri pihak kontraktor penggarap pipa, JOB PPEJ dan Dinas Kelautan, mereka gagal survei ke lokasi rumpon yang tertabrak dengan alasan kapal atau speedboat mereka rusak. Bahkan, diajak naik perahu nelayan menuju lokasi rumpon, pihak terkait tersebut juga menolak.

Pertemuan hanya menyusun kesepakatan besaran gantin rugi yang diajukan nelayan pemilik rumpon ke pihak perusahaan. “Saya belum tahu kapan akan dibayar ganti rugi oleh Petrochina. Kami disuruh menunggu dan akan diberi kabar oleh pihak perusahaan,” ungkap Waras, salah satu pemilik rumpon yang mengalami kerusakan.

Selain Waras, dua nelayan yang rumponnya mengalami kerusakan akibat tertabrak kapal pemasang pipa minyak adalah Samuin dan Arifin, masing-masiang memiliki dua rumpon dan satu rumpon.

Anehnya, A.Basith Syarwani, Fiel Admin Superintendent saat dihubungi via ponselnya Senin (30/7/12) mengaku sudah lima hari timnya melakukan survei ke lokasi rumpon milik nelayan yang mengalami kerusakan.

“Kami menunggu surat persetujuan dari HNSI, Dinas Kelautan Tuban dan Kamladu tentang persetujuan ganti rugi. Setelah kami mendapatkan surat persetujuan, kami akan ajukan ke managemen untuk biaya ganti rugi. Saya menyarankan secepatnya dibayar karena mau lebaran,” ujar Basith, sapaan akrabnya. (jbc3/jbc2)

shareshareshareshare

KOMUNITAS PENYULUH PERIKANAN

Tuesday 3 December 2013

PERIKANAN DAN REGIONAL V (KALIMANTAN) DALAM BERITA DI JULI 2013

Pasca Cuaca Buruk, Nelayan Tuban Kembali Melaut

www.republika.co.id/berita/

In Picture: Nilai Ekspor Kepiting dan Rajungan Terus Meningkat

www.republika.co.id/berita/

Balitbang KP Berhasil Kembangkan Kerapu Raja Sunu

Bantuan CBP Bagi Nelayan Gagal Melaut di Makawidey

Wabup Tuban Resmikan Penyerahan Bantuan Alat Tangkap Pada Nelayan

Haryono Suyono Dorong Gemar Makan Ikan

YOU ARE HERE:HOME HEADLINE PEMKAB TUBAN TAK PERHATIAN TRADISI SEDEKAH LAUT

Pemkab Tuban Tak Perhatian Tradisi Sedekah Laut

RI Penghasil Rumput Laut Terbesar Dunia

Selasa, 13 Juli 2010 09:13 wib

KKP Kembali Pertahankan Predikat WTP

Pakan Ikan Jadi Sumber Energi Masa Depan

www.republika.co.id/berita/

Mantap, Rumput Laut NTT Go International

Konsumsi 31 Persen Ikan

SULUT Konsumen Ikan Nomor 1 di Indonesia

www.republika.co.id/berita/

Indonesia-Thailand akan Barter Ikan dengan Beras?

Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Pertama Kali Masuk Dalam Agenda ATBC

www.republika.co.id/berita/

Ayo Cegah Penyakit 'Ais-ais', Apaan Tuh?

www.republika.co.id/berita/

Memotret Rumput Laut dengan Satelit

Pelatihan dan Studi Banding Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) DKP Bantul

Ada Lelang Adopsi Pelepasan Penyu Ke Laut di Pantai Goa Cemara.

Awas Gelombang Empat Meter Landa Selatan Jateng dan DIY

YOU ARE HERE:HOME JAWA TIMUR GANTI RUGI RUMPON NELAYAN BELUM JELAS

http://jurnalberita.com/

Ganti Rugi Rumpon Nelayan Belum Jelas

No comments:

Pengembangan Produk Bekicot Ala Sushi

Label 2

Blogger templates