ABSTRAK
Pemberdayaan masyarakat
adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya
untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara (Sumber: Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007). Pemberdayaan masyarakat perikanan di suatu daerah tidak dapat dilakukan
tanpa terlebih dahulu dipahami karakteristik masyarakatnya, langkah ini dapat
dimulai dengan penyusunan data dukung sub sistem sumber daya manusia. Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu Kabupaten di
Provinsi Nusa Tenggara Barat
yang merupakan daerah pengembangan
kawasan minapolitan sesuai dengan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 1a Tahun
2011 dan dukungan Pemerintah Pusat melalui SK Pokja Kementerian Kelautan dan
Perikanan Nomor 417 Tahun 2011.
Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, sumber daya
perikanan, lombok tengah.
PENDAHULUAN
Kabupaten Lombok
Tengah adalah salah satu Kabupaten di
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kota daerah ini
ialah Praya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah
1.208,39 km² dengan populasi sebanyak 860.209 jiwa
(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/
Kabupaten_Lombok_Tengah). Lombok Tengah merupakan daerah
pengembangan kawasan minapolitan sesuai dengan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 1a
Tahun 2011 dan dukungan Pemerintah Pusat melalui SK Pokja Kementerian Kelautan
dan Perikanan Nomor 417 Tahun 2011. Kondisi social masyarakat yang perlu
perhatian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berjumlah 215.267
orang; dengan tingkat kemiskinan 19,2%.
Pemberdayaan masyarakat
adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya
untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara (Sumber: Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007). Pemberdayaan masyarakat perikanan di suatu daerah tidak dapat dilakukan
tanpa terlebih dahulu dipahami karakteristik masyarakatnya, langkah ini dapat
dimulai dengan penyusunan data dukung sub sistem sumber daya manusia.
Sondita (2012) menjelaskan: kegiatan
perikanan dikatakan berkelanjutan jika masyarakat mendukung keberadaan kegiatan
perikanan dan pengembangannya. Pengembangan yang dimaksud adalah perbaikan
kinerja perikanan yang ditunjukkan antara lain oleh kontribusi social dan
ekonomi bisnis perikanan terhadap kehidupan masyarakat, pengelolaan perikanan
yang efektif, kelestarian sumber daya ikan, keteraturan yang mendukung
terciptanya usaha perikanan dan menguntungkan.
Efektivitas proses
transformasi sosial memperhatikan adanya prinsip-prinsip dasar, berikut: (1) Added Value, merupakan suatu proses yang
memberikan nilai tambah pada setiap kegiatan ekonomi masyarakat perikanan
tersebut; (2) Competitiveness,
merupakan suatu proses yang memberikan daya saing bagi komoditas/produk yang dihasilkan komunitas
perikanan tersebut; (3) Productivity and
Efficiency, merupakan suatu proses produksi yang hemat bahan baku dan
menghasilkan output yang optimal; dan (4) People
Centered, merupakan suatu proses yang mengedepankan peran masyarakat
sebagai pelaku utama dan penerima manfaat dari proses industrialisasi
perikanan.
Tujuan pengkajian yang mendasari penulisan
artikel ini adalah: 1) mengidentifikasi kebijakan pengelolaan sumber daya
perikanan; dan 3) mengukur hubungan kebutuhan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan
perikanan dengan potensi dan karakteristik sumber
daya manusia dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Lombok
Tengah.
METODE
PENGKAJIAN
Rancangan pengkajian adalah menjelaskan
peningkatan peran pemberdayaan masyarakat
dalam kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Lombok Tengah melalui
pendekatan data dukung sub sistem sumber daya manusia dalam mencetak masyarakat perikanan yang unggul dan
berdaya saing melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan
perikanan. Populasi pengkajian adalah semua pelaku
utama perikanan (pembudidaya, nelayan dan pengolah ikan) dan pelaku usaha
perikanan (pemasar ikan, petambak garam) di Kabupaten Lombok Tengah. Responden
ditentukan tidak secara acak, tetapi dengan penunjukan seluruh ketua kelompok
perikanan yang dibina oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah responden keseluruhan adalah 237 orang
ketua/pengurus kelompok, yang terdiri atas: 153 orang dari kelompok pembudidaya
ikan, 73 orang dari kelompok nelayan, 10 orang dari kelompok pengolah dan
pemasar ikan, serta 1 orang dari kelompok petambak garam. Pengumpulan data
dilaksanakan pada tanggal 9 – 13 Februari 2014 menggunakan metode survey dan
wawancara. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.
Keterangan Usaha
Tabel 1. Keterangan usaha
perikanan di Kabupaten Lombok Tengah
No.
|
Karakteristik
|
Frekuensi
|
%
|
||
1.
|
Jenis kelompok
perikanan:
|
||||
a. Pembudidaya
ikan
|
153
|
64,56
|
|||
b. Nelayan
|
73
|
30,80
|
|||
c. Pengolah dan
pemasar ikan
|
10
|
4,22
|
|||
d. Garam
|
1
|
0,42
|
|||
2.
|
Jenis komoditi
usaha
|
||||
a. Ikan nila
|
73
|
30,80
|
|||
b. Ikan lele
|
21
|
8,86
|
|||
c. Ikan
mas/karper
|
25
|
10,55
|
|||
d. Udang
lobster
|
16
|
6,75
|
|||
e. Rumput laut
|
15
|
6,33
|
|||
f. Udang vaname
|
3
|
1,27
|
|||
g. Penangkapan
berbagai ikan
|
73
|
30,80
|
|||
h. Pengolahan
|
10
|
4,22
|
|||
i. Garam
|
1
|
0,42
|
|||
3.
|
Kelas kemampuan
kelompok
|
||||
a. Pemula
|
201
|
84,81
|
|||
b. Madya
|
26
|
10,97
|
|||
c. Utama
|
10
|
4,22
|
|||
4.
|
Pernah menerima
bantuan modal dari KKP
|
||||
a. Ya
|
73
|
30,80
|
|||
b. Tidak
|
164
|
69,20
|
|||
5.
|
Keinginan
menjadi P2MKP
|
||||
a. Ya
|
217
|
91,56
|
|||
b. Tidak
|
20
|
8,44
|
|||
6.
|
Tingkat
pendidikan anggota
|
||||
a. SD
|
919
|
34,07
|
|||
b. SLTP
|
599
|
22,21
|
|||
c. SLTA
|
707
|
26,21
|
|||
d.
Diploma/kesarjanaan
|
206
|
7,64
|
|||
e. Tidak
sekolah
|
231
|
8,57
|
|||
f. Lainnya
|
35
|
1,30
|
|||
7.
|
Usia
|
||||
a. 20 - 30
tahun
|
571
|
21,17
|
|||
b. 31 - 40
tahun
|
1036
|
38,41
|
|||
c. 41 - 50
tahun
|
857
|
31,78
|
|||
d. 51 - 60
tahun
|
211
|
7,82
|
|||
e. > 61
tahun
|
22
|
0,82
|
|||
8.
|
Sifat Pekerjaan
|
||||
a. Usaha pokok
|
1761
|
65,29
|
|||
b. Usaha
sampingan
|
705
|
26,14
|
|||
c. Hobby
|
199
|
7,38
|
|||
d. Lainnya
|
32
|
1,19
|
|||
Sumber: Data diolah oleh Fahrur Razi dan Dewi Astuti Sartikasari (Tim B
pada Pengumpulan Data SDM di Lombok Tengah dan Lombok Timur, 9-13 Februari
2014)
2. Program dan
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Lombok Tengah
-
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang Sejahtera dan Bertanggung Jawab.
-
Misi : (a) Meningkatkan
kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar atau pelaku usaha
kelautan dan perikanan lainnya; (b) Meningkatkan produksi dan produktivitas
usaha masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumberdaya kelautan
dan perikanan yang optimal dan berkelanjutan; dan (c) Meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat kelautan dan perikanan serta meningkatkan peran kelembagaan
masyarakat kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan.
-
Program dan Kebijakan :
(a) Peningkatan Kapasitas Kawasan
Minapolitan menuju Industrilisasi Kelautan dan Perikanan; (b) Peningkatan Kehidupan
Nelayan (PKN) berbasis Pelabuhan Perikanan;
(c) Sinergi anggaran pusat dan
daerah (dukungan Agro, Marine, Tourism/AMT);
(d) Peningkatan Kapasitas sentra
produksi ikan air tawar; (e) Peningkatan Pemanfaatan Perairan Umum Daratan; (f) Penciptaan Wirausahawan
Baru Kelautan dan Perikanan; (g) Peningkatan Konsumsi Makan Ikan; dan (h) Penurunan Tingkat
pelanggaran pemanfaatan SDKP (Sumber:
disarikan dari Materi Paparan “Program
dan Kebijakan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Lombok Tengah”, Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah).
3.
Karakteristik Kebutuhan Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Tabel 2. Kebutuhan Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan di Kab. Lombok Tengah
No.
|
Karakteristik
|
Frekuensi
|
%
|
1.
|
Anak pelaku
utama yang usia sekolah
|
||
a. Belum sekolah
|
506
|
16,18
|
|
b. PAUD
|
460
|
14,71
|
|
c. SD
|
893
|
28,56
|
|
d. SLTP
|
536
|
17,14
|
|
e. SLTA
|
400
|
12,79
|
|
f. Perguruan
Tinggi
|
202
|
6,46
|
|
g. Tidak
sekolah
|
130
|
4,16
|
|
2.
|
Permasalahan
utama yang dihadapi
|
||
a. Teknis
produksi
|
10
|
4.22
|
|
b. Tenaga kerja
|
2
|
0.84
|
|
c. Permodalan
|
208
|
87.76
|
|
d. Pemasaran
|
14
|
5.91
|
|
e.
Kelembagaan/kelompok
|
3
|
1.27
|
|
f. lainnya
|
|||
3.
|
Pelatihan yang
dibutuhkan
|
||
a. Manajerial
|
25
|
10,55
|
|
b.
Keterampilan/teknis produksi
|
137
|
57,81
|
|
c.
Sikap/motivasi
|
11
|
4,64
|
|
d. Pemasaran
|
11
|
4,64
|
|
e. Lainnya
|
53
|
22,36
|
|
4.
|
Langkah
pengembangan peran dan fungsi penyuluh perikanan:
|
||
a.
Pemenuhan jumlah penyuluh perikanan sesuai dengan ratio
keberadaan penyuluh dan kelompok binaannya (1 penyuluh, untuk 12-16 kelompok
binaan), sehingga setiap penyuluh dapat mengunjungi setiap kelompok 1-2
kali/bulan
|
36
|
15,19
|
|
b.
Peningkatan kompetensi penyuluh sesuai dengan kebutuhan
lapangan/pengembangan usaha
|
17
|
7,17
|
|
c.
Pemberian peran kepada penyuluh perikanan dalam fasilitasi
bantuan modal dari pemerintah
|
16
|
6,75
|
|
d.
Percontohan/demonstrasi oleh penyuluh perikanan sebagai media
penyuluhan di wilayah kerjanya
|
12
|
5,06
|
|
e.
Magang usaha pada kelompok didaerah lain yang berhasil dan
pengembangan sekolah lapang
|
10
|
4,22
|
|
f.
Tidak berpendapat
|
146
|
61,60
|
|
5.
|
Langkah
pengembangan potensi perikanan dan pemberdayaan masyarakat perikanan yang
diharapkan
|
||
a.
Penambahan modal usaha, melalui: (1)fasilitasi bantuan sarana
dan prasarana dari pemerintah yang transparan; (2)kemudahan akses perbankan;
(3) penyediaan sistem informasi pembiayaan usaha mikro dan kecil;
|
112
|
47,26
|
|
b.
Penekanan biaya produksi, melalui: (1)subsidi pakan dan bbm;
(2)peremajaan perahu dan alat tangkap; (3)produksi pakan sendiri;
(4)kuntinyuitas bahan baku; (5)fasilitasi pembangunan rumpun
|
52
|
21,94
|
|
c.
Pengembangan pemasaran, melalui: (1)stabilitas harga jual;
(2)diversifikasi usaha; (3)pasca panen dan pengolahan
|
33
|
13,92
|
|
d.
Peningkatan kemampuan manajemen kelompok, melalui: (1)penetapan
AD/ART; (2)buku administrasi; (3)pengelolaan aspek permodalan/keuangan dalam
kelompok; (4)penumbuhan tabungan kelompok
|
11
|
4,64
|
|
e.
Penumbuhan iklim usaha yang kondusif (perijinan, konservasi dan
aturan pengelolaan sumber daya)
|
4
|
1,69
|
|
f.
Tidak berpendapat
|
25
|
10,55
|
Sumber: Data diolah oleh Fahrur Razi dan Dewi Astuti sartikasari (Tim B
pada Pengumpulan Data SDM di Lombok Tengah dan Lombok Timur, 9-13 Februari
2014)
SIMPULAN
1.
Karakteristik
masyarakat perikanan di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur: (a) Kegiatan
usaha perikanan didominasi oleh kegiatan budidaya ikan; (b) Kelas kemampuan
kelompok perikanan sebagian besar termasuk kedalam kelas Pemula; (c) Sebagian
besar kelompok perikanan berminat menjadi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan
Perikanan; (d) Lebih dari dua pertiga pelaku utama perikanan menyatakan bahwa
usaha dibidang perikanan sebagai usaha pokoknya; (e) Jenis alat tangkap yang
digunakan oleh nelayan umumnya adalah jaring dan pancing, dengan teknologi semi
intensif dan dilakukan sepanjang tahun; (f) Kapasitas produksi para pengolah
dan pemasar ikan cukup tinggi, yakni berkisar antara 21 – 50 kg perminggu,
dengan masa produksi sepanjang tahun; (g) Lebih dari dua pertiga pelaku utama
perikanan hanya mengandalkan diri sendiri sebagai pekerja pada usahanya; (h)
Sebagian besar pelaku utama perikanan berproduksi >21 hari dalam satu bulan,
dengan rata-rata jam produksi atau berjalannya usaha perikanan diatas 10
jam/hari.
2.
Dalam pelaksanaan
program dan kebijakan pengelolaan sumber daya
perikanan di Kabupaten Lombok Tengah, sebaiknya
dilaksanakan melalui pendekatan
sumber daya manusia dalam mencetak masyarakat perikanan yang unggul dan berdaya saing melalui
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, antara lain berupa:
-
Sebagian besar
responden berpendapat bahwa langkah pengembangan peran dan fungsi penyuluhan
perikanan yang dapat dilakukan adalah: (a) Pemenuhan jumlah penyuluh perikanan sesuai
dengan ratio keberadaan penyuluh dan kelompok binaannya; (b) Peningkatan
kompetensi penyuluh sesuai dengan kebutuhan lapangan/pengembangan usaha; (c)
Pemberian peran kepada penyuluh perikanan dalam fasilitasi bantuan modal dari
pemerintah; (d) Percontohan/demonstrasi oleh penyuluh perikanan sebagai media
penyuluhan di wilayah kerjanya, terutama pada teknologi pengelolaan pakan dan
pengemasan produk olahan; (e) Magang usaha pada kelompok didaerah lain yang
berhasil dan pengembangan sekolah lapang.
-
Sebagian besar responden mengusulkan beberapa langkah pengembangan
potensi perikanan dan pemberdayaan masyarakat perikanan sesuai harapan, yakni:
(a)Penambahan modal usaha, (b) Fasilitasi pelatihan teknis dan manajerial, (c)
Pengembangan pemasaran, (d) Penekanan biaya produksi, (e) Penumbuhan iklim
usaha yang kondusif, (f) Pengembangan keterampilan teknis, dan (g) Peningkatan
kemampuan manajemen kelompok.
DAFTAR
PUSTAKA
Anonim, 2007. Permendagri RI Nomor
7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2013. Lombok
Tengah dalam Angka Tahun 2013. Kerjasama antara BPS dengan BPPD Kabupaten
Lombok Tengah.
Razak M, 2014. Materi Paparan pada Lokakarya Pengumpulan Data Dukung Blue
Economy Sub Sistem SDM Kelautan dan Perikanan di Lombok Tengah: “Program dan Kebijakan Perikanan dan Kelautan
di Kabupaten Lombok Tengah”. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok
Tengah.
Razi F., Sartikasari D.A., Prabowo A., Guntur M., 2014. Peningkatan Peran Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Melalui Pendekatan Data Dukung Blue
Economy Sub Sistem Sumber Daya Manusia dalam Mencetak Masyarakat Perikanan Yang
Unggul dan Berdaya Saing Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan
dan Perikanan di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Badan
Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sondita, MFA., 2012. Manajemen
Sumber Daya Perikanan. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
No comments:
Post a Comment