KKP PERKUAT KAWASAN EKONOMI PERIKANAN BUDIDAYA MELALUI MINAPOLITAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus perkuat pengembangan kawasan ekonomi berbasis perikanan budidaya. Kamis (19/05), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen PB) kembali menggelar Rapat Koordinasi Minapolitan yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dirjen PB), Slamet Soebjakto, Bupati Garut, Rudi Gunawan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Dinas Perikanan Kabupaten Garut, Tim Pokja Minapolitan, pembudidaya ikan, dan lain-lain.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dirjen PB), Slamet Soebjakto, menyampaikan, “Kawasan Minapolitan perikanan budidaya merupakan salah satu pengembangan kawasan yang konsisten sampai saat ini. Dari kawasan minapolitan muncul pengembangan kawasan yang bersinergi. Kedepan kawasanan minapolitan perikanan budidaya akan menjadi sentra-sentra pengembangan perikanan berbasis kawasan.”

Kawasan minapolitan perikanan budidaya menjadi bukti adanya kemandirian wilayah tersebut untuk mengembangkan perekonomiannya. Contoh Kawasan minapolitan perikanan budidaya yang mandiri adalah kabupaten Bogor, terang Slamet.

Kawasan Minapolitan perikanan budidaya juga harus memiliki prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan, tambah Slamet.

Ditjen PB juga telah melakukan integrasi lintas sektor dengan Ditjen Ciptakarya dan Sumberdaya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ditjen Ketenaga Listrikan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Deputi Bidang Pengendalian tanah dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia dan lain-lain.

Peran UPT juga tidak kalah pentingnya. Ditjen PB terus mendorong peran UPT dalam melakukan perekayasaan teknologi budidaya yang inovatif, aplikatif, efektif, dan efisien untuk mendorong peningkatan produksi. Selain itu, pembinaan dan pendampingan terus dilakukan secara intensif terhadap pelaku utama guna menjamin keberlanjutan usaha budidaya, tambah Slamet.

Ditegaskan Slamet, tak kalah pentingnya juga peran pemerintah daerah. Khususnya dalam menetapkan regulasi penataan zonasi atau tata ruang perairan. Hal ini dalam upaya menghindari konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang perairan.

Beberapa dukungan kebijakan juga diberikan oleh Ditjen PB dalam mendukung kawasan minapolitan. Diantaranya adalah Gerakan Penggunaan Induk Unggul (GAUL). GAUL merupakan salah satu revolusi perbenihan dalam mendukung ketersediaan benih unggul yang diperlukan oleh masyarakat.

Selain itu, Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI) juga digulirkan oleh Ditjen PB. Selain sebagai terobosan dalam penyediaan pakan, juga untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya, khususnya pembudidaya ikan air tawar. “Kita akan dorong kelompok pakan ikan mandiri (POKARI) yang terpisah dari kelompok pembudidaya, untuk menghasilkan pakan berkualitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), dalam jumlah yang cukup, untuk memenuhi kebutuhan kelompok pembudidaya di wilayahnya, secara kontinyu,” papar Slamet.

Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2011 dan Keputusan Dirjen PB Nomor 111A Tahun 2015, kabupaten Garut ditetapkan sebagai salah satu kawasan Minapolitan. Ditetapkannya Garut sebagai salah satu kawasan Minapolitan bukan tanpa alasan. Garut merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar. Komoditas yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya yang bernilai ekonomi tinggi. Terbukti pada tahun 2014, produksi ikan mas di Garut mencapai 26 ribu ton lebih.

Garut memang masih terhitung baru. Akan tetapi, saya yakin kedepan Garut akan masuk kawasan minapolitan dengan kategori A dengan potensi yang ada, ujar Slamet.

Kawasan minapolitan dengan kategori A, berarti telah mampu memenuhi tiga kriteria utama yaitu persyaratan administrasi, terjalinnya koordinasi di daerah dan usaha budidaya perikanan budidaya berkembang di kawasan tersebut.

Disela rapat koordinasi, Ditjen PB juga memberikan bantuan benih sebanyak 10 ribu ekor lele dan 10 ribu ekor nila, kepada pembudidaya ikan di Garut, dalam rangka program 100 juta benih. Kelompok penerima bantuan benih tersebut adalah kelopok mekar asih kecamatan sukawening dan kelompok barokah kecamatan tarogong kaler, dalam kunjungan Slamet di kecamatan tarogong kaler (19/05).

Ditambahkan oleh Slamet, Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, tiga pilar penting, Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan menjadi satu langkah dasar untuk melakukan pembangunan kelautan dan perikanan, begitu juga dengan perikanan budidaya.

“Diharapkan dengan adanya koordinasi serta integrasi dari hulu sampai hilir dari beberapa program pemerintah, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya pembudidaya ikan, sehingga dapat menuju Masyarakat Perikanan Budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan” pungkas Slamet.

Sumber: http://djpb.kkp.go.id/arsip/c/395/KKP-PERKUAT-KAWASAN-EKONOMI-PERIKANAN-BUDIDAYA-MELALUI-MINAPOLITAN/?category_id=9